cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 3 No 4 (2016)" : 40 Documents clear
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban PT. Jalur Nugraha Ekakurir Atas Keterlambatan Pengiriman Barang diKaitkan dengan Pasal 7 Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen CANDRAJAYA SOEMARNO, STEPHANUS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18190

Abstract

Pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya harus tetap memperhatikan hak-hak para konsumen dan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. PT. Jalur Nugraha Ekakurir selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang pengiriman barang. Jasa pengiriman barang yang telah diberikan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir dilakukan berdasarkan kesepakatan dari pelaku usaha dan konsumen. Salah satu kesepakatan yang dibuat antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir dan konsumen adalah kesepakatan yang berkaitan dengan pilihan layanan pengiriman barang, terdapat tiga layanan pengiriman barang yang ditawarkan pada konsumen yaitu YES, reguler, OKE dengan harga yang berbeda-beda menurut tingkatannya. Meskipun terdapat tiga layanan dengan harga dan estimasi yang berbeda-beda, masih terdapat keterlambatan pengiriman barang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep ganti rugi yang disebabkan keterlambatan pengiriman barang oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab dari PT. Jalur Nugraha Ekakurir atas keterlambatan pengiriman barang dari isi perjanjian klausula baku yang tercantum pada syarat standar pengiriman ditinjau dari pasal 7 huruf G UUPK. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara preskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwaKlausula baku yang dimiliki PT Jalur Nugraha Ekakurir yang biasa disebut syarat standar pengiriman pada pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi tidak memberikan kepastian hukum pada konsumen. PT. Jalur Nugraha Ekakurir hanya memberikan tanggung jawab kerugian apabila barang yang dikirimkan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir mengalami kehilangan dan kerusakan, PT Jalur Nugraha Ekakurir tidak mencantumkan ganti rugi mengenai keterlambatan sehingga konsumen mengalami kerugian materiil dan imateriil atas keterlambatan pengiriman barang. Terdapatkekosongan hukum pada syarat standar pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir. PT Jalur Nugraha Ekakurir seharusnya bertanggung jawab atas keterlambatan, hal tersebut didasarkan oleh metode Argumentum a Contrario (pengungkapan secara berlawanan) dari pasal 3 ayat (6) syarat standar pengiriman yang berbunyi “JNE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas.” Maka PT. Jalur Nugraha Ekakurir juga harus memberikan ganti kerugian bila kelalaian dilakukan oleh agen atau karyawan PT. Jalur Nugraha Ekakurir terutama mengenai keterlambatan pengiriman barang. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Keterlambatan Pengiriman barang, Hukum Perlindungan Konsumen Abstract In organizing its business activity, a company should give attention on consumers’ rights and consider them as main priority. One of the biggest goods delivering company in Indonesia is PT. Jalur Nugraha Ekakurir. The services given by PT. Jalur Nugraha Ekakurir are done based on terms between the company and the consumers. One of the terms made by those parties is a term that related to goods delivery service options, which are Yes, Regular, OKE with varied price. However, there are stil lateness although 3 services offered with different price and estimation. This research is normative law research. Approaches used in this research are statutes approach and conceptual approach. The data sources are taken from primary law sources and secondary law sources. In this research, Prescriptive method is used to analyze the data.The results of this research show that the delivery standard procedure of PT. Jalur Nugraha Ekakurir on article 8 clause (1) about compensation doesn’t give consumers legal certainty. PT. Jalur Nugraha Ekakurir only give compensation for lost and broken goods but not for lateness, so that consumers will have loss because of goods delivery lateness, lackness is found in PT. Jalur Nugraha Ekakurir’s delivery standard procedure. PT. Jalur Nugraha Ekakurir should be responsible for lateness based on Argumentum a Contrario (contrary arguments) from delivery standard procedure article 3 clause (6) that said, “JNE is not responsible for lateness, lost, and broken goods and additional fees because consumers’ carelessness and mistakes in fulfilling obligations mentioned above”. Therefore, compensation should be given for carelessness and mistakes done by PT. Jalur Nugraha Ekakurir’s employees for delivery lateness. Key Words :accountability, delivery goods lateness, consumer protection law
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ATAS CUTI HAID (STUDI DI PT. WAHYU MANUNGGAL SEJATI) ELLA SUKMARANI, MAWAR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18191

Abstract

Kaum perempuan memiliki perbedaan dengan kaum laki-laki secara fisik maupun mental, di mana kaum perempuan memiliki sistem reproduksi yang memungkinkan mereka untuk melahirkan, mengandung, dan menyusui. Hal tersebut menjadikan kaum perempuan memilik hak-hak tersendiri, salah satu hak pekerja/buruh perempuan diatur dalam Ayat (1) dan (2) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mengenai hak cuti haid. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas cuti haid terhadap pekerja/buruh perempuan penelitian dilakukan di PT. Wahyu Manunggal Sejati.PT. Wahyu Manunggal Sejati adalah salah satu perusahaan yang menerapkan cuti haid kepada pekerja/buruh perempuannya karena perusahaan ini memiliki 98% pekerja/buruh perempuan.Penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalis penyebab apabila terjadi hambatan dan upaya yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan model yuridis sosiologis. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, metode ini dilakukan melalui wawancara dengan informan yaitu Human Resources Development (HRD), pihak medis, pekerja/buruh perempuan. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dengan para informan guna memperoleh data yang sebenarnya. Data sekunder diperoleh dari sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya.Dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh data yang menunjang seperti gambar dan laporan medis. Penerapan perlindungan hukum yang dilakukan PT. Wahyu Manunggal Sejati terhadap pekerja/buruh perempuan mengenai cuti haid telah dilaksanakan sesuai dengan Ayat (1) dan (2) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hambatan yang terdapat dalam pemberian perlindungan yang diberikan PT. Wahyu Manunggal Sejati berasal dari berbagai faktor, yaitu kurangnya tenaga medis, sarana dan fasilitas, serta dari pekerja/buruh itu sendiri. Upaya yang dilakukan PT. Wahyu Manunggal Sejati adalah dengan memberikan klausula cuti haid dalam perjanjian perusahaan. Pemberian kartu haid, dan peningkatan pelayanan medis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cuti Haid, Hak Pekerja/Buruh Perempuan. Abstract Women are both physically and mentally different from men. They have a reproductive system that allows them to give birth, pregnancy, and lactation. This makes women have their own right, one of the rights of female labors stipulated in Paragraph (1) and (2) Article 81 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower is about menstrual leave. It was conducted to investigate the implementation of the law on protecting menstruation leave to female Labors at PT. Wahyu Manunggal Sejati. PT. Wahyu Manunggal Sejati is one of the companies that implements menstruation leave for its Labors because most of company’s Labors were female about 98% of all Labors . The purpose of this research was to identify and analyze the causes of the obstacles and the efforts undertaken. This method of research was jurisdiction of empirical sociological model with descriptive qualitative analysis. The data were collected using interview and documentation, in which interview result was obtained from many informants (HRD, the medical side, female Labors). The types of data were the primary and secondary data. Primary data was obtained by interviewing informants Secondary data were obtained from sources of law in the form of legislation, law journals, research, papers and many other related sources. Documentation was also conducted to obtain data that supported such images and medical reports. The implementation of legal protection at PT. Wahyu Manunggal Sejati for femal Labors about menstruation leave was conducted in accordance with verse no. 1 and 2 (originally 81 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower. The obstacles in providing protection by PT. Wahyu Manunggal Sejati were from a variety of factors, namely the lack of medical personnel, facilities and infrastructure, as well as of Labors themselves. The solutions made by PT. Wahyu Manunggal Sejati were to provide menstrual leave in the company agreement, give menstrual cards, and improve medical care. Keywords: Legal protection, menstrual leave, rights of female labors.
LEGALITAS EUTHANASIA DARI SEGI MEDIS DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA POERBOWATI, GENDRAYANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18193

Abstract

Perkembangan ilmu kedokteran pengetahuan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ada di Surabaya wajib mengutamakan layanan kesehatan pada pasien, terutama penggunaan peralatan medis yang menunjang layanan perawatan terhadap pasien, tetapi tidak semua pasien yang menderita penyakit degeneratif dapat disembuhkan seperti cancer stadium lanjut. Praktek Euthanasia di Indonesia menuai pro dan kontra karena dianggap melanggar pasal 344 KUHP, dimana Euthanasia tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga kurang relevan jika menggunakan pasal 344 KUHP sebagai penyelesaian Euthanasia. Penelitian ini membahas praktek Euthanasia yang dinilai termasuk dalam kejahatan pasal 344 KUHP dan melanggar Hak Asasi Manusia yang hidup di masyarakat serta untuk mengetahui konsep pengaturan Euthanasia dalam sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dan empiris. Analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis preskriptif dan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan pada informan dan narasumber dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan komparatif. Hasil penelitian ini adalah norma hukum tentang Euthanasia tidak diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Euthanasia tidak termasuk kejahatan dalam pasal 344 KUHP karena Euthanasia tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Sebab Euthanasia memiliki beberapa alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan/dasar penghapusan pidana. Euthanasia seharusnya bisa dilakukan demi kebutuhan pasien dalam keadaan terminal karena terkait dengan pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri yang telah mendapat penjelasan rekam medis dan persetujuan dari dokter untuk dilakukan penghentian pengobatan. Euthanasia seharusnya dapat diatur secara khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan medis sehingga saran untuk pemerintah legislator diharapkan adanya regulasi tentang Euthanasia yang mengedepankan hak asasi manusia dan kebutuhan di masyarakat, saran bagi hakim dan jaksa agar dapat memberikan pertimbangan hukum yang berdasar pada kebutuhan masyarakat, saran bagi ikatan dokter Indonesia memberikan alternatif demi melindungi hak pasien, saran bagi masyarakat agar dapat memberi pertimbangan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Kata Kunci : Euthanasia, Pasien dan Dokter, Hak Asasi Manusia. Abstract The development of medical science knowledge has progressed very rapidly, both government and private hospitals in Surabaya obliged to prioritize health care to patients, particularly the use of medical devices that support care services to the patients. However, not all patients suffer from incurable degenerative diseases such as cancer advanced stage. The practice Euthanasia in Indonesia reap the pros and cons for violating Article 344 of Criminal Code, where Euthanasia does not meet the elements of a crime, so it is less relevant if use Article 344 of Criminal Code as the completion of Euthanasia. This study would discuss the practice of Euthanasia which violating the values ​​included in the crime of article 344 Criminal Code and violate the Human Rights, which live in the society as well as to know the concept of Euthanasia settings in the national legal system in accordance with the needs of society in Indonesia. This research used normative juridical and empirical research. The analysis used in this study were prescriptive and qualitative analysis, the data were obtained through interviews and observations to the informants with legislation approach, conceptual and comparative. The results of this study found that the legal norm concerning Euthanasia is not regulated in the positive law in Indonesia. Euthanasia does not include crimes in Article 344 Criminal Code for Euthanasia does not meet the elements of the crimes set forth in positive law in Indonesia. Moreover, Euthanasia has several justifications, excuses and reasons / basis of criminal deletion. Euthanasia should be done for the sake of the needs of patients in a terminal situation as it related to the fulfillment of the right to self-determination that has been briefed and approved by medical records from doctors for treatment discontinuation. Euthanasia should be specifically regulated and adapted to the medical needs so that there is an advice to government legislators expected that the regulation of Euthanasia that promote human rights and needs in the community, suggestions for judges and prosecutors in order to provide legal reasoning based on community needs, advice for Indonesian doctors association to provide alternatives to protect the rights of patients, and suggestions for society to be able to give appropriate consideration to the needs in the society. Key Words : Euthanasia, Patient and Doctor, Human Right.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU NOMOR 253/PID.B/2012/PN.BAUBAU TENTANG PORNOGRAFI ANANTAWIKRAMA, PRAMUDYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18250

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 253/Pid.B/2012/Pn.Baubau Tentang Pornografi, dalam amarnya menyatakan Alman.terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Pornografi, menjadikan orang lain sebagai obyek yang mengandung muatan pornografi. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alman, Atas kesalahan tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Baubau, tentang tindak pidana Pornografi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut, Putusan hakim yang menyatakan Alman bersalah sependapat dengan hakim, karena ada unsur kesengajaan, Alman menjadikan Mustika dijadikan sebagai sebagai obyek foto model, sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Undang-undang Pornografi, hukumanya terlalu ringan karena, kronologisnya perbuatan Alman yang melanggar beberapa pasal. Kata Kunci: Putusan Pengadilan Negeri Baubau, Pornografi. Abstract Baubau District Court Decision No. 253 / Pid.B / 2012 / Pn.Baubau About Pornography, the verdict stated Alman.terbukti legally and convincingly guilty of committing criminal acts Pornography, to make other people as objects that contain pornographic content. Judges convict the defendant Alman, For these errors with imprisonment for two (2) years and a fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) provided that if the defendant is unable to pay the fine then replaced with imprisonment 2 (two) months. The purpose of this study to analyze considerations Baubau District Court, regarding the crime of pornography. This research uses normative research. The conclusion is as follows, verdict stating Alman guilty agreed with the judge, because there is the element of intent, Alman make Mustika used as as the object models, in accordance with Article 35 of Law No. 44 of 2008 in conjunction with Article 9 of the Law on Pornography, hukumanya too mild because, chronological Alman acts that violate several articles. Keywords: District Court Baubau, Pornography.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SAMPANG PENGANUT ALIRAN SYIAH YANG MENJADI KORBAN KONFLIK DAN KEKERASAN ANOVA, DITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18440

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya konflik antar pengikut pada agama Islam yaitu Sunni dan Syiah di kabupaten Sampang Madura. Konflik berujung dengan kekerasan dan pengusiran pengikut aliran Syiah dari desa Karang Gayam, Kec. Omben Sampang. saat ini pengikut aliran Syiah berada di Rumah susun Jemundo, Puspo Agro, Sidoarjo dan tidak diperbolehkan kembali oleh pengikut aliran Sunni di Sampang. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang dapat menyelesaikan dan menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap warga Sampang penganut aliran Syiah yang menjadi korban konflik dan kekerasandan untuk mengetahui kendalapenyelesaian masalah dalam proses pengembalian hak-hak warga Sampang yangmenganut aliran Syiah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif kualitatif,Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan menggunakan metode dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan pengikut aliran Syiah, warga Sampang, LSM, dan Tim Rekonsiliasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang telah dilakukan yaitu mereka diperbolehkan tetap menganut aliran syiah, terpenuhinya hak-hak asasi manusia, dan beberapa upaya agar terselesaikannya konflik Namun, tidak berhasil untuk dapat mengembalikan pengikut aliran syiah ke tempat tinggalnya.Kendala dalam pengembalian pengikut aliran Syiah adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial tidak efektif untuk menyelesaikan konflik karena tidak memberikan dampak pada penganut aliran syiah, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak dilaksanakan. Kata Kunci : upaya, konflik, kekerasan, aliran, Sampang Abstract The research is based by realizing conflict between Islamic follower were Sunni and Syiah on the Sampang District, Madura. Conflict that arrived at violence and expellation the Syiah Follower from the Karang Gayam Village, Omben, Sampang District. Now, they have been staying on the Flat of Jumundo, Puspo Agro, Sidoarjo Anda have not yet returned on Sampang. Dately, have not been agreement among them. The aim of the research are firstly, knowing how to accomplish conflict and violence toward Syiah followers on Sampang. Secondly, knowing the obstacle to accomplish in process to restore the Syiah follower right on Sampang.The Research methode used the methode of empiric. And data collecting through interviewing and documentation technique.Interviewing are done to informant Syiah followers, residents of Sampang, Non-government organization, and The Reconciliation Team. The research result appears that firstly, legal protection that have been done, they were allowed to follow Syiah, get fulfillment human rights and some effort to accomplish the conflict. Secondly, the obstacles in process of restoration the syiah followers is the Law no. 7 on year 2012 about handling the Social Conflict have not been effective to accomplish conflict. Becouse of not giving effect toward the Syiah Follower, some articles at the consitution not upheld.were failed to restrore the Syiah followers to their residences. Kata Kunci : Legal protection, conflict, violence, Sampang
PEMENUHAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA BANGUNAN UMUM MENURUT PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1998 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT DI STASIUN GUBENG, SURABAYA MUSYAFA MAULANA, MUHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18488

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak ditemukan beberapa fasilitas yang kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas di stasiun Gubeng, Surabaya. Secara normatif, pemerintah sudah banyak mengatur perlindungan dalam pemenuhan hak para kaum penyandang disabilitas ini yang tertuang dalam berbagai peraturan dalam rangka kemandiriannya. Stasiun Gubeng sebagai salah satu penyedia jasa harusnya menyediakan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan seorang penyandang disabilitas juga termasuk konsumen yang hak-haknya harus dilindungi sebagai penikmat jasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di stasiun Gubeng, Surabaya; Hambatan dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di stasiun Gubeng; Upaya yang dilakukan oleh stasiun Gubeng dalam memberikan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik.Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan informan Divisi Pelayanan PT Kereta Api DAOP VIII Surabaya, Wakil Kepala Stasiun Gubeng Surabaya, dan Karyawan Stasiun Gubeng.Hasil peneletian ini menunjukkan bahwa Masih terdapat beberapa aspek yang kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas diantaranya tidak ada akses ke, dari dan di dalam bangunan di stasiun Gubeng Lama, akses dari peron menuju kereta api, tempat menaik turunkan penumpang yang ada di stasiun Gubeng Lama, toilet yang masih di bawah standar aksesibilitas, kurangnya tanda yang dapat membantu penyandang cacat; Faktor penghambat dalam pemenuhan aksesibilitas diantaranya karena stasiun Gubeng Lama merupakan Bangunan Cagar Budaya, minimnya kinerja petugas stasiun Gubeng dalam memenuhi fasilitas aksesibilitas penyandang disabilias, pandangan bahwa urusan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bukanlah urusan penting dan mendesak; Upaya yang telah dilakukan pihak stasiun Gubeng dalam pemenuhan aksesibilitas ini diantaranya memaksimalkanpemenuhan aksesibilitas di stasiun Gubeng Baru, melakukan peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada di stasiun Gubeng, melakukan komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan dengan pemenuhan aksesibilitas penyandang cacat, terutama pada para penumpang penyandang disabilitas yang ada di stasiun Gubeng. Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Bangunan Umum, Stasiun Gubeng Abstract The background of this research is some facilities found in Gubeng Surabaya train station aren’t accessible to people with disabilities. Normatively, the government has been ruled so many protectionsin case of fullfilling the right of people with disabilities which are contained in the various regulations in the context of their indepence. Gubeng station as one of the service providers should provide the worth accessibility to all of people with disabilities, this is because people with disabilities are also consumers as well so that their rights have to be protected. The purpose of this research is to find out about Fullfillment the accessibility of people with physically disabled in Gubeng station, Surabaya; The obstacles of fullfilling the accessibility for people with physically disabled in Gubeng station; The efforts did by Gubeng station in case of fullfilling the accessibility of people with physically with disabled.The researcher used descriptive qualitative method and empirical yuridical as the kind of the research. While the technique of collecting data used interviews and observations. Interviews did with the informant Service Division PT Kereta Api DAOP VIII Surabaya, Deputy Chief of Gubeng Surabaya Station, and the employee of Gubeng station.The outcome of this research shows that There are still some aspects less accessible for people with disabilities including of no access to, form, and in the building of old Gubeng station, access from peron to the train, place for passengers who come up and down in the old Gubeng station, the toilet which is under accessibility standardization, less signs that can help people with disabilities; The obstacle factors in case of fullfilling the accessibility some are caused by the old Gubeng station in one of the cultural heritage building, the officer of Gubeng station is less performance to fullfill the accessibility of people with disabilities, a point of view that the accessibility matters for people with disabilities is not really important; The efforts did by Gubeng station in case of fullfilling the accessibility including maximize the accessibility fullfillment in New Gubeng station, increasing the quality of human resources in Gubeng station, making a communication with stakeholders in case of fullfilling the accessibility for people with disabilities, especially for passengers with disabilities in Gubeng station. Keywords:Accessibility, People With Disabilities, Public Building, Gubeng Station
Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan Antara China Dengan Filipina, Vietnam, Malaysia Dan Brunei Darussalam SULISTIYANI, EVI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18535

Abstract

Laut China Selatan merupakan perairan yang memiliki nilai ekonomi, politik, letaknya yang strategis serta adanya kandungan gas alam dan sumber daya yang memadai, sehingga Laut China Selatan menjadi sengketa dan perdebatan regional antara China dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara yang bersengketa terdiri dari Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Perselisihan terjadi karena latar belakang historis, batas-batas kepemilikannya yang saling tumpang tindih di landas kontinen dan memiliki argumentasi untuk melakukan klaim terhadap wilayah yang disengketa. Perselisihan terjadi juga karena ketidaktaatan negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyebab terjadinya sengketa batas landas kontinen di Laut China Selatan dan mengetahui ketentuan hukum laut internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa di Laut China Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis, yaitu statue approach, history approach, case approach, conceptual approach. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum internasional, peta-peta dan jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sengketa di Laut China Selatan sangat berpengaruh terhadap hubungan bilateral maupun multirateral antar negara-negara anggota ASEAN. Penyelesaian sengketa juga tidak mudah dilakukan, karena pengukuran perbatasan laut harus memperhitungkan kenaikan dan penurunan permukaan air laut yang mempengaruhi pengukuran atas zona ekonomi eksklusif negara yang bersangkutan dan perbatasan kawasan laut akibat tumpang tindihnya klaim batas landas kontinen antar negara-negara di kawasan tersebut. Kata Kunci : Laut China Selatan, Landas Kontinen, Penyelesaian Sengketa Abstract South China Sea waters that have an economic value, political, strategic location as well as the content of the natural gas and adequate resources, so the South China Sea dispute between China and regional debate with ASEAN countries. Countries in dispute consists of the Philippines, Vietnam, Malaysia and Brunei Darussalam. Disputes occurred because of the historical background, the limits ownership of overlapping continental shelf and have arguments to make a claim against territory disengketa. Disputes occur jugakarena disobedience coastal states bordering the South China Sea to the provisions contained in UNCLOS 1982. The purpose of the study is to analyze the causes of the continental shelf boundary disputes in the South China Sea and know the provisions of international maritime law that can be applied in the dispute in the South China Sea. This study uses normative legal research. The approach used by the authors, namely the approach statue, history approach, case approach, conceptual approach. The author uses primary legal materials in the form of legislation, secondary law material in the form of international law books, maps and legal journals and tertiary legal materials in the form of a large dictionary Indonesian and English dictionary. The collection of legal materials is done by means of a literature study. The results of this study prove that the dispute in the South China Sea is very influential on the bilateral and multilateral relations between the member countries of ASEAN. Dispute resolution is also not easy to do, because the measurement of sea borders must take into account the increase and decrease in sea levels that affect the measurement of an exclusive economic zone of the country concerned danperbatasan sea area due to the overlapping claims of the continental shelf boundary between the countries in the region. Keywords: South China Sea, Continental Shelf, Settlement.
PENEGAKAN HUKUM PASAL 13 AYAT (1) SUB B UNDANG–UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SURABAYA BARAT HERLANGGA, GALILEO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18662

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan adanya kasus eksploitasi pada anak di daerah Surabaya Barat khususnya di daerah Dolly yang sudah resmi ditutup oleh Walikota Surabaya. Kenyataannya setiap malam masih dijadikan tempat kegiatan prostitusi yang sifatnya tertutup, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat surabaya masih dibawah kemiskinan, termasuk orangtua mengeksploitasi anak secara seksual. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum ( tentang eksploitasi anak secara seksual Pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak) di Surabaya Barat yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, dan serta kendalanya. Data diperoleh melalui tiga metode yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak di Surabaya Barat kurang maksimal. Beberapa kendala yang dialami oleh penyidik Polrestabes Surabaya diantaranya kurangnya pengetahuan dan pendekatan oleh personel kepolisian terhadap korban anak eksploitasi secara seksual, faktor masyarakat yang saling menutupi keberadaan perdagangan anak di bawah umur dan faktor budaya masyarakat yang menganggap tidak terjadi masalah yang serius atau membenarkan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual. . Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak Secara Seksual, Surabaya Barat. Abstract This research based on fact about exploitation to child in the west Surabaya especially in Dolly area which has been closed by the Mayor of Surabaya City. In fact, every night still used as a prostitution which are closed,. This is because the economic condition Surabaya society which is still below, including the parents who sold their children because of economic motive. This research aim to know about law enforcement (exploitation child of sexual section 13 article (1) sub b Act of Child Protection) in West Surabaya, obstacles too. Data collection used three methods, that is interview, observation, and documentation as well as data analysis used descriptive qualitative. This reseach result indicates that law enforcement section 13 article (1) sub b Act of Child Protection in West Surabaya are less optimal and there is not yet the act of concrete, the follow up to the required in overcoming this problem. There are several problemsby investigators Polrestabes Surabaya lack of police personnel abaou method and insight knowledge for victim child of exploitation sexual, each other factors people cover the existence of trade child under age andcultural factors a society does not occur a serious problem or justify sexual exploitation of children. Keywords: Law Enforcement, Protection of Children, sexual exploitation of children, West Surabaya
PENEGAKAN HUKUM TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SURABAYA MULYASUKMA, AMANDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.19275

Abstract

Kekerasan sering sekali terjadi dikalangan masyarakat, tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja melainkan juga terhadap anak-anak. Kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dan ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, akan tetapi masih banyak kasus yang belum diselesaikan menyebabkan kasus kekerasan itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kasus kekerasan terhadap anak menduduki peringkat yang tertinggi di Jawa Timur berada di Kota Surabaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya terhadap tindak kekerasan terhadap anak dan hambatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya. Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dengan menggunakan wawancara dan data sekunder yang didapat melalui hasil penelitian ilmiah, internet, buku-buku, literatur dan Undang-undang. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan yaitu memakai metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian masih belum maksimal, penegakan hukum yang kurang maksimal tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor penegak hukumnya (pihak kepolisian) dan faktor dari masyarakat. Pihak Kepolisian dianggap kurang mampu dalam mencari barang bukti dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Masih banyak masyarakat kurang sadar akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, sehingga masih banyak pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Kekerasan, Anak
POLITIK HUKUM PENGATURAN HAK DAN KEBIJAKAN EKSPORTIR PADA INDUSTRI MINERAL LOGAM PUTRI SUGIASTARI, YUANITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.19287

Abstract

Abstrak Mineral dan tambang merupakan bentuk dari bahan galian tambang yang memiliki peran penting dalam memenuhi hajad hidup orang banyak. Namun, selama ini sumber daya mineral Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hak dan kewajiban eksportir beserta perbedaannya pada industri mineral khususnya logam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peta persebaran mengenai kebutuhan dan potensi ketersedian mineral untuk industri hilir di Indonesia. Perlu adanya kerja sama antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Departemen Perindustrian untuk menjembatani menyediakan dan permintaan pada industri hulu dan hilir pertambangan. Serta pembagian hak dan kewajiban eksportir pertambangan di dasarkan kepada pembagian yang telah ditetapkan dalam UU Minerba. Penggolongan industri bidang pertambangan berdasarkan proses produksi digunakan untuk mempermudah pengidentifikasian kegiatan apa saja yang dapat dilakukan setelah diketahui adanya cadangan mineral logam sampai pada pasar. Kata Kunci: nilai tambah pertambangan, hak dan kewajiban, eksportir mineral logam.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue