cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2019)" : 20 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DESA DENGAN SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TANJUNGORI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 239/Pid.Sus- TPK/2017/Pn.Sby) ALFAHNI ARDIANSA, OKTA; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.26171

Abstract

AbstrakKeberadaanprosedurpengadaanbarang/jasadidesabertujuanagarpengadaanbarang/jasasesuaidengantatakelolapemerintahanyangbaik,sehinggahasilPengadaanBarang/JasadapatbermanfaatuntukmemperlancarpenyelenggaraanPemerintahanDesadanmemenuhikebutuhanmasyarakat.KepaladesayangbertindaksebagaiKuasaPenggunaAnggaran(KPA)memilikiwewenangtertentudalam melaksanakanpengadaanbarang/jasadidesayangharusdilaksanakan sesuaiprosedurpengadaannya.Kepala Desa TanjungoriKecamatan TambakKabupaten Gresik dalam kasus yang telah diputus dengan Putusan Nomor239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sbymelakukanpelanggaranprosedurpengadaanbarang/jasadidesa.TujuanPenelitian untuk mengetahuipelanggaran prosedurpengadaan barang/jasa didesa yangdilakukankepaladesadanuntukmengetahuiPutusanPengadilansudahtepatsertamemenuhiunsurkeadilan.Penelitianinimerupakanpenelitianyuridisnormatif.denganmenggunakanpendekatan perundang-undangan,pendekatan konsep dan pendekatan kasus.Jenisbahanhukum terdiridaribahanhukum primerbahanhukum sekunder.Teknikpengumpulanbahanhukum yangdigunakanadalahstudikepustakaandenganteknikpengolahandata.Bahanhukumdianalisissecarapreskriptif.Berdasarkanhasilpenelitianyangdiperoleh,dapatdisimpulkanbahwapelanggaranprosedurpengadaanbarang/jasadiDesaTanjungoripelanggaranterhadapPasal7Ayat(6)Perbub18/2016danPasal8Ayat(2)Perbub18/2016.Akibathukum daripelanggaranterdakwaJumalisatutahunpenjaradandendaRp.50.000.000jugamengembalikanuangnegarasebesarRp.239.396.815.Katakunci:pelanggaran,prosedur,pengadaanbarang/jasa
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA CYBERATTACK PADA KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SYARONI, ACHMAD; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.26507

Abstract

Peristiwa cyberattack yang dilakukan oleh kelompok peretas yang berasal dari Rusia di wilayah Ukraina merupakan salah satu bentuk serangan yang memiliki keterkaitan dengan konflik bersenjata internasional antara Rusia dan Ukraina. Dalam beberapa rangkaian peristiwa cyberattack terlihat bahwa cyberattack menyebabkan kerugian materiil terhadap penduduk sipil yang tidak ikut dalam konflik bersenjata dan melanggar hukum humaniter internasional sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tentang perlindungan bagi penduduk sipil. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penerapan hukum humaniter internasional dan bentuk penyelesaian sengketa cyberattack pada konflik Rusia dan Ukraina menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif memberikan argumentasi berupa kesimpulan dan saran. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa bentuk pengaturan cyberattack dalam hukum internasional menggunakan konvensi internasional yaitu protokol tambahan II konvensi jenewa, yurisprudensi yaitu putusan ICJ dalam kasus Martin Clause, hukum kebiasaan internasional yaitu Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 53/70 dan doktrin yang terkait adalah International Humanitarian Law and the Challenges of contemporary armed conflicts yang dikeluarkan oleh ICRC. Bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah penyelesaian melalui organisasi internasional yakni PBB dan melalui pengadilan internasional yakni International Criminal Court (ICC). ICC memiliki kelebihan dibandingkan pilihan penyelesaian sengketa lain karena ICC memiliki statuta yang independen dan sifat pengadilan yang permanen. ICC juga memiliki putusan yang sifatnya mengikat serta sanksi kurungan dan denda.
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS TINDAKAN PENOLAKAN PENGUNGSI YANG TERJADI DI ITALIA OLGA THENIA, DEA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.27461

Abstract

Ratusan pengungsi yang berangkat dari Libya untuk menuju Eropa melalui jalur laut Mediterania berusaha mengajukan permintaan suaka dan berharap permintaan suakanya diperiksa. Begitu sampai di wilayah Italia, Italia melakukan penolakan pengungsi dan menolak untuk melakukan pemeriksaan atas permintaan suakanya. Hukum Internasional mengatur tentang larangan melakukan refoulement. Larangan tersebut tercantum pada Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Italia secara hukum sudah terikat dengan konvensi tersebut untuk melaksanakan kewajiban internasiona yang tertera pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional dapat menimbulkan tanggung jawab dari suatu negara. Sejauh ini tanggung jawab negara belum diatur secara eksplisit pada konvensi khusus dalam hukum internasional apabila negara tidak melaksanakan suatu kewajiban internasional tertentu. Berdasarkan hal tersebut perlu diteliti bentuk tanggung jawab negara yang dapat diberikan apabila melanggar kewajiban internasional khususnya prinsip non refoulement. Tujuan penelitian ini yaitu (1)menganalisis bentuk tanggung jawab negara atas tindakan penolakan terhadap pengungsi yang terjadi di Italia dan (2)menganalisis upaya hukum yang dapat diajukan atas tindakan penolakan terhadap pengungsi yang terjadi di Italia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum yang relevan terhadap topik permasalahan. Teknik analisis data penelitian ini dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan laporan oleh United Nations dan United Nations High Council of Refugees tentang kejadian fakta penolakan pengungsi yang terjadi di Italia. United Nations menegaskan bahwa pengungsi yang datang dari Libya selama di Libya menerima penyiksaan serius. United Nation High Council of Refugees telah mendesak Italia untuk mengizinkan para pengungsi masuk ke Italia tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan Italia. Hal ini yang kemudian dapat menimbulkan tanggung jawab negara atas adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional Bentuk pertanggungjawaban yang timbul akibat pelanggaran internasional yang dapat dilakukan oleh Italia adalah restitution. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengungsi yang ditolak Italia ialah melalui European Court of Human Rights dan melalui organisasi internasional yaitu Majelis Umum PBB. Kata Kunci: Pengungsi, Tanggung Jawab Negara, Prinsip Non Refoulement
PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO YANG MENGALAMI OVER CAPACITY (KELEBIHAN KAPASITAS) BERKAITAN DENGAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN DAN KESEHATAN Amelia Dewi, Elyna; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.27481

Abstract

Over Capacity merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Salah satunya di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. over capacity akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, hak tersebut berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,ketika hak-hak narapidana tidak terpenuhi karena tingginya tingkat over capacity berdampak kepada pemenuhan hak-hak narapidana seperti halnya kebutuhan makanan, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kurang gizi sehingga dapat dengan mudah terserang penyakit. Kebersihan lingkungan sekitar lembaga pemasyarakatan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan karena banyaknya jumlah narapidana yang akan mengakibatkan kumuhnya lingkungan yang di huni narapidana tersebut,ruang gerak yang terbatas antara sesama narapidana sehingga sangat sulit untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan dan juga untuk mengetahui apa saja upaya dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis, Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara dan dokumentasi,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,sedangkan untuk teknik analisis data pada kualitatif yakni menggunakan reduksi data,penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan tidak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi ( AKG ) oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004 dan penyelenggaraan pelayanan makanan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemsayarakatan kelas II A Sidoarjo sendiri adalah mencukupkan anggaran yang sudah ada dalam memenuhi hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang jumlahnya mengalami over capacity di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo. Kata kunci : Pemenuhan, Hak, Narapidana, Makanan, Kesehatan, Over Capacity
ANALISIS YURIDIS TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK DENGAN SERIKAT PEKERJANYA PUSPITA SARI, AYU; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.28195

Abstract

Abstrak PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perbankan di Indonesia. Bank Danamon memiliki beberapa divisi yang dituntut untuk menjalankan operasional perusahaan melebihi waktu 7 jam kerja. Ketentuan perusahaan ini mengharuskan beberapa karyawan untuk melaksanakan kerja lembur demi kepentingan perusahan. Kerja lembur yang dilakukan karyawan harus berdasarkan kesepakatan dari buruh dan perusahaan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Ketentuan kerja lembur diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UUK), yang selanjutnya lebih khusus diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102 /Men/Vi/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur (Kepmenaketrans 102/2004). Berdasarkan UUK dan upah kerja lembur di hitung jika pekerja berkerja melebihi waktu kerja normal, namun dalam PKB Bank Danamon terdapat frasa “waktu kerja lembur yang kurang dari satu jam tidak mendapat upah lembur”. Upah yang didapatkan karyawan dari kerja lembur yang mereka lakukan dihitung setelah satu jam pertama sehingga ketentuan ini menyebabkan dilanggarnya hak karyawan dalam hal upah kerja lembur. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah ketentuan kerja lembur berdasarkan PKB Bank Danamon yang memuat frasa “waktu kerja lembur yang kurang dari satu jam tidak mendapat upah lembur” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetaui dan memahami akibat hukum timbul terhadap PKB Bank Danamon tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik setudi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukan bahwa keabsahan kesepakatan waktu kerja lembur antara Bank Danamon dan serikat pekerjanya yang tertuang dalam PKB Bank Danamon tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum perdata (BW). PKB Bank Danamon tidak memenuhi syarat sah tersebut dikarenakan ketidaksesuaian aturan dengan UUK dan Kepmenaketrans 102/2004 yang menyatakan upah lembur dibayar jika karyawan berkerja melebihi jam kerja normal. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) PKB Danamon yang memuat “frasa kerja lembur kurang dari satu jam tidak mendapatkan upah lembur” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Kepmenaketrans 102/2004. Akibat hukum yang terjadi terhadap PKB Bank Danamon adalah batal demi hukum dan yang berlaku adala ketentuan dalam undang-undang. Kata Kunci: Perjanjian kerja bersama, serikat pekerja, hak pekerja Abstract PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) is one of the private banking companies in Indonesia. Bank Danamon has several divisions that are required to run the companys operations beyond 7 working hours. These company provisions require several employees to carry out overtime work in the benefit of the company. Overtime work carried out by employees must be based on the agreement of the workers and companies contained in the Collective Labor Agreement (CLA). Provisions for overtime work are regulated in Article 78 of Law Number 13 of 2003 concerning Labor (UUK), which is further regulated in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Kep.102 / Men / Vi / 2004 concerning Overtime and Wage Working Time Overtime Work (Kepmenaketrans 102/2004). Based on the Law and Wages, overtime work is calculated if the worker works more than the normal working time, but in the Bank Danamon CLA there is a phrase "overtime working less than one hour without overtime pay". The wages earned by employees from overtime work they do are calculated after the first hour so that this provision causes violations of employees rights in terms of overtime wages. The purpose of this study is to know and understand whether the terms of overtime work are based on Bank Danamons CLA which contains the phrase "overtime working hours that are less than one hour without overtime pay" in accordance with statutory provisions, and to know and understand the legal consequences arising from Bank Danamon CLA. The type of research used is normative legal research with a legal approach and conceptual approach. The type of legal material used consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials collection techniques using library literacy techniques. The analysis technique used in this study uses prescriptive methods. The results of the discussion in this thesis show that the validity of the agreement overtime between Bank Danamon and its union as contained in the Bank Danamon PKB does not meet the legal conditions of the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code (BW). Bank Danamons CLA does not meet these legal requirements due to a mismatch of rules with Kepmenaketrans 102/2004 which states that overtime wages are paid if employees work beyond normal working hours. Danamon CLA containing "overtime working hours of less than one hour do not receive overtime pay" conflict with Article 1 paragraph (1), Article 4 paragraph (1) and Article 11 paragraph (1) of Kepmenaketrans 102/2004. The legal consequences that occur against Bank Danamons CLA are null and void and those that apply are the provisions of the law. Keywords: Collective labor agreements, union labor, workers rights
PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI E-VILLAGE BUDGETING DI KABUPATEN BANYUWANGI RANA PRATISTHA, VERONICA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.28715

Abstract

Abstrak Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pememanfaatan teknologi informasi khususnya untuk meminimalisir tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan menggunakan program e-village budgeting yang telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi yang mana tujuan diimplementasikan aplikasi tersebut yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi desa pasca penetapan Undang-undang Desa. Aplikasi e-village budgeting yang pada awalnya terbuka untuk umum namun pada tahun 2016 aplikasi ini ditutup aksesnya untuk umum. Bentuk pengawasan seperti apa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pertanggungjawaban dengan berbasis aplikasi e-village budgeting dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis e-village budgeting. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer (wawancara,observasi,dan dokumentasi) dan data sekunder (bahan hukum primer,sekunder dan bahan non-hukum). Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi e-village budgeting di kabupaten Banyuwangi bentuk pengawasan dalam pertanggungjawaban keuangan desa yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal akan tetapi pengawasan pertanggungjawaban internal lebih dominan dengan menggunakan aplikasi e-village budgeting. Pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dari segi hukum melalui pengawasan secara internal melalui pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ikut melakukan pengawasan dari tingkat Bupati sebagai kepala Kabupaten sampai tingkat camat. Pengawasan ekseternal juga dilakukan oleh BPK dan OJK. Selain itu masyarakat tetap dapat ikut melakukan pengawasan dengan transparansi pertanggungjawaban oleh perangkat desa dalam mengelolah keuangan desa meskipun akses aplikasi e-village budgeting ditutup untuk umum. Kendala pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan peran yang dijalankan aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi e-village budgeting di Kabupaten Banyuwangi. Kata Kunci : Pengawasan, Pertanggungjawaban, Pengelolaan Keuangan Desa
PELAKSANAAN HAK AKSES JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN ADANYA PORTAL PENGHALANG MOTOR DI TROTOAR KOTA SURABAYA AGNI HUMANSYAH, NUR; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.28916

Abstract

AbstrakMunculnya portal penghalang motor sebagai bagian fasilitas publik yang beberapa tahun terakhir ini menjadi isu hukum yang dibahas peneliti dalam skripsi. Peneliti ingin mengetahui penyesuaian kebutuhan antara keberadaan portal tersebut terhadap disabilitas pengguna kursi roda, seperti yang ditemukan oleh peneliti yaitu di area trotoar jalan Basuki Rachmad dan depan Rumah Sakit Katholik Vincentius Paulo (RKZ) peneliti hanya menemukan portal yang hanya dipasang untuk menghalangi pengendara motor saja namun tidak untuk kaum difabel, terutama pengguna kursi roda. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya, serta dua orang informan penyandang disabilitas kursi roda. Hasil dari wawancara dari keempat informan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah (1) Terkait pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan hak akses penyandang disabilitas di Kota Surabaya belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena belum meratanya pemanfaatan hak akses di jalur trotoar bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda, dan (2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan hak akses jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda yaitu terus bersinergi dan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengupayakan pengoptimalan pemenuhan kebutuhan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda serta berkoordinasi juga dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah kota Surabaya dalam melakukan pemetaan di sejumlah titik ruang dan wilayah kota Surabaya, sehingga pemerataan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda bisa tercipta. Kata Kunci: Hak Akses Jalan, Penyandang Disabilitas, Portal Penghalang Motor, Trotoar Abstract The appearance of the portal barrier motor as the facilities section of the public that the last few years, becoming an issue of law which discussed the researchers performance of the thesis. The researcher wants to know the adjustment needs between the existence of the portal against the disabled wheelchair users asfound at pavement area of the road of Basuki Rahmat and in front of Katholik Vincentius Paulo Hospital (RKZ). This thesis uses empirical juridical research, the research with the techniques of the interview to the Department of Transportation of Surabaya, the Department of Public Workers of Surabaya, and also two informants who are disabled. The results of the interview of the four informants were analyzed by using the descriptive method. The results of the writing are: (1) related to the implementation of the rules access rights of persons with disabilities, the city of Surabaya has not been running optimally. This is due to uneven utilization of the right of access on the pavement disabled wheelchair users. (2) The efforts made by the Department of Transportation of Surabaya to meet the needs of access rights the way for the disabled a wheelchair that continue to work together and in collaboration with the Department of Public Workers in pursuing optimize fulfillment of the right of access on the street for people with disabilities, so that equitable the right access path for disabled wheelchair able to created. Keywords : The Rights of Road Access, Disabled People, Motorcycle Barrier Portal, Sidewalks
PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 AYAT (1) KUHP TERHADAP PERTANDINGAN ADU BAGONG DI PROVINSI JAWA BARAT YUSANDHA, MERZADIO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29098

Abstract

Dalam pasal 302 ayat (1) KUHP telah diatur mengenai tindak,pidana penganiayaan terhadap hewan. Apapun itu motifnya, penganiayaan terhadap hewan tidak boleh dilakukan. Sekalipun penganiayaan terhadap hewan itu ringan tetap harus dibuktikan secara hukum. Adu Babi hutan atau dalam beberapa daerah juga disebut Adu Bagong adalah salah satu pertandingan turun temurun, yang dilakukan oleh masyarakan Jawa Barat, salah satunya di lakukan di Sumedang selatan Kabupaten Bandung, kegiatan pertandingan. yang melibatkan Babi hutan dengan anjing yang telah mengalami’latihan sebelumnya. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pihak kepolisian berkaitan dengan pertandingan adu bagong dan hambatan selama menegakan pasal 302 ayat (1) KUHP terhadap pertandingan adu bagong di Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Desa Cimara, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Cisitu, Kepala Desa Cimara dan pelaku pertandingan adu bagong yaitu panitia penyelenggara dan pemilik anjing. Hasil identifikasi terhadap pertandingan adu bagong menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pasal 302 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun hal itu tidak pernah diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang, para pelaku kekerasan jelas melakukannya dengan unsur kesengajaan melakukan pelanggaran tersebut dalam setiap pertandingan adu bagong di desa cisitu kecamatan Cimara Sumedang utara. hambatan terkait dengan penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan Adu Bagong dalam hal ini karena masih rendahnya atau kurangnya sangsi hukum untuk melindungi hewan secara tegas sehingga pertandingan Adu Bagong ini terus dilakukan oleh masyarakat.. Hambatan lain dalam penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan Adu Bagong yaitu masih rendahnya kepedulian masyarakat dengan kehidupan hewan-hewan sehingga bentuk-bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada hewan tidak dilakukan oleh masyarakat. Selama ini para pemilik satwa hanya cinta pada hewan yang di milikinya sendiri dan tidak pernah peduli secara nyata pada hewan lain yang seharusnya dilindungi.Perilaku masyarakat tersebut menjadikan penegakan pasal mengenai pelindungan hewan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Kata Kunci : kekerasan dalam pertandingan adu bagong, Penegakan Hukum.
perlindungan hukum hak penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang ARIFIANTO SURYA WICAKSONO, MUHAMMAD; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29196

Abstract

Abstrak Orang Dengan Gangguan Jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia, dan berhak mendapatkan perawatan kesehatan. Pada kenyataannya masih ditemukan ODGJ yang menggelandang di Kabupaten Jombang. Perlindungan hukum dan pemenuhan kesehatan adalah tugas dan tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum ODGJ yang menggelandang dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam penanganan ODGJ yang menggelandang di Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan Yayasan Cinta Kasih Kabupaten Jombang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklarifikasi secara sistematis. Hasil pengolahan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ yang menggelandang di Jalanan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, namun masih ditemukan ODGJ yang menggelandang di Jalanan. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan yang dilakukan secara rutin serta pemantauan dan evaluasi serta perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi kepada keluarga terdekat yang membiarkan ODGJ menggelandang di Jalanan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang adalah kurangnya biaya APBD dan kurangnya tenaga pembantu dalam operasi lapangan. Kendala lainnya juga dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan apabila menemukan ODGJ yang menggelandang di Jalanan. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kinerja tenaga pembantu dalam melakukan operasi rutin, meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi rumah sakit. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, ODGJ, menggelandang di Jalanan. Abstract People with mental disorder are those who have disturbances in thought, behavior, and feeling which is manifested in some indications and/or behaviour changes which cause suffers and obstacles resulting inability to cope with life’s ordinary and routines, and they have the right to get health care. In fact we can still find them who live homeless or begging in the street in Jombang Regency. Legal protection and health care is the duty and responsibility of Social Department. The aim of this study is to know more about the legal protection of people with mental disorder and the obstacles which are faced by the Social Department in handling people with mental disorder. This study is a yuridical empirical research which is located in Social Department of Jombang regency and Yayasan Cinta Kasih in Jombang regency. This research uses primary and secondary data. The interviewees of this research is the Head of Social Rehabilitation of Social Departemnt of Jombang regency. The data processed by checking the information and clarify it sistematically. The result of the data is analyzed in qualitative method. The result of the research shows that the legal protection to people with mental disorder who are homeless and/or begging in the street is already done by the Social Department of Jombang regency, but still we can find them in the street. The form of the prefentive legal protection are advocation, socialisation, supervision, regular guidance, monitoring, evaluation, and repressive legal protection by giving punishment to the closest family which let them live homeless and/or begging in the street are already done by the Social Department. The obstacles which faced by Social Department are the lack of cost by the local government (APBD) and the lack of supporting staffs in the field. The other obstacle is the lack of public awareness in reporting them to the Social Department. Some of the efforts which have done to solve the obstacles are increasing the public awareness, increasing the supporting staffs in the field to do the regulary operation, and improving the quality of hospital information and communication system. Keywords : Legal Operation, Social Department of Jombang Regency, begging in the street.
PROBLEMATIKA YURIDIS JAMINAN SOSIAL BAGI NELAYAN BURUH DI INDONESIA BAGAS AGUS N, CANDRA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29418

Abstract

Nelayan buruh termasuk sebagai pekerja yang wajib menjadi peserta jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Kewajiban bagi pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya pada program BPJS diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. BPJS adalah Badan yang dibentuk oleh pemerintah yang sifatnya nirlaba. Pada tahun 2016, terbit Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016) yang mengatur detil tentang nelayan termasuk di dalamnya adalah nelayan buruh. Persoalannya, pada pasal 34 UU No. 7 Tahun 2016 mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan nelayan buruh pada jaminan kecelakaan kerja di perusahaan asuransi baik BUMN ataupun swasta yang ditugasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penugasan perusahaan asuransi dalam UU No. 7 tahun 2016 menurut peraturan perundang-undangan serta akibat hukum dari penugasan perusahaan asuransi oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari dan mencatat literatur-literatur yang berkaiatan dengan permasalahan ini. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pertentangan norma antara Pasal 34 UU No. 7 tahun 2016 dengan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. Dalam Pasal 34 UU No. 7 Tahun 2016 menyebutkan pemberi kerja wajib mendaftarkan nelayan buruh pada jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang ditugasi pemerintah, sedangkan dalam pasal 15 ayat (1) UU BPJS menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.. Pertentangan norma tersebut diselesaikan dengan Asas Preferensi Lex Spesialis derogat legi Generalis, sehingga pasal 34 UU No. 7 tahun 2016 seharusnya dinyatakan tidak berlaku. Akibat hukum dari penugasan perusahaan asuransi pasal 34 UU No. 7 Tahun 2016 adalah batal demi hukum, karena kewenangan untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja termasuk didalamnya adalah nelayan buruh adalah BPJS ketenagakerjaan. Pasal 34 UU No. 7 tahun 2016 harus dibatalkan dengan diajukan uji materi uji materi (Judicial Review) kepada Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Nelayan Buruh Indonesia yang merasa dirugikan dengan adanya UU No. 7 tahun 2016 karena dianggap memberikan kewenangan bagi perusahaan asuransi dengan orientasi profit untuk melaksanakan jaminan sosial yang telah diselenggarakan dan menjadi wewenang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Kata Kunci: Nelayan Buruh, BPJS, Jaminan Kecelakaan Kerja

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue