Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PASAR LOAK DARI KEPALA DESA WONOCOLO KEPADA YAYASAN PEMBINAAN ANAK YATIM DAN SOSIAL MABARROT YUSUF PRADATA WIDODO, EDHI; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23995

Abstrak Suatu permasalahan khusus di bidang pendaftaran tanah terletak pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah. Berubahnya status desa menjadi kelurahan mengakibatkan tanah yang sudah lama ditempati dan dipergunakan oleh Yayasan Pembinaan Anak Yatim & Sosial â€œMabarrotâ€ (YPAYS â€œMabarrotâ€) secara langsung beralih haknya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Tanah milik pemerintah daerah yang diakui milik YPAYS â€œMabarrotâ€ karena tanah yang sudah dihuni dan dipergunakan tersebut selama kurang lebih 30 Tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian peralihan Hak Atas Tanah pasar loak di Kelurahan Wonocolo dari Kepala Desa Wonocolo kepada YPAYS â€œMabarrotâ€ dan akibat hukum bagi Kelurahan Wonocolo dan YPAYS â€œMabarrotâ€ terkait kasus peralihan tanah pasar loak Kelurahan Wonocolo. Metode penelitian ini adalah hukum yuridis sosiologis. Analisis penelitian ini secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ini melalui musyawarah mufakat dan pemberian hak pakai bertujuan agar tidak ada masalah selanjutnya, karena hak pakai juga bisa diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kewajiban dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri yaitu sesuai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kata Kunci : Peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak pakai

Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang KM.Kirana IX DAlam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi Di PT Dharma Lautan Utama Surabaya) PRAYOGA, ADITYA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24666

Indri Fogar Susilowati, S.H, M.H.Abstrak Pelayanan terhadap pengguna jasa perairan di Indonesia haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bagi penyelenggara jasa pelayaran dalam penelitian ini merupakan PT Dharma Lautan Utama haruslah memberikan perlindungan atas keselamatan konsumennya.Penelitian ini berfokus pada Pasal 94 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran Perusahaan pelayaran haruslah bertanggungjawab atas keselamatan konsumennya selama pelayaran berlangsung. Adanya peraturan haruslah dapat dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap penumpang dan demi keselamatan bersama. Dalam hal ini penelitian yang dikaji lebih lanjut adalah mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum atas penumpang kapal terkait dengan kecelakaan di PT Dharma Lautan Utama dan menganalisis faktor penghambat jika terhadap perlindungan hukum itu sendiri. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, sosiologis. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa perlindungan hukum Pasal 94 huruf d UU Pelayaran yang dilakukan oleh PT Dharma Lautan Utama ditindak secara preventif dan represif. Untuk selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap penumpang kapal jika terjadi kecelakaan datang dari, penegak hukum, fasilitas dan budaya masyarakatnya. Saran bagi peruhaan PT Dharma Lautan Utama, yakni lebih berkordinasi lagi kepada pihak-pihak yang terkait seperti KNKT jika terjadi kecelakaan pada kapal yang melakukan pelayaran dan menyiapkan kapal dalam kondisi yang prima dapat berlayar secara tenang dan nyaman. Pihak pelabuhan menyiapkan sumber daya pelaut yang baik dari pemerintah yang berwenang maupun dari kapal dengan sungguh-sungguh menerapkan manajemen keselamatan serta masyarakat khususnya bagi penumpang kapal harus mematuhi seluruh peraturan yang disampaikan dan mejalankan penuh.Kata kunci: perlindungan hukum, pelayaran, kecelakaan AbstractThe services of shipping in Indonesia must be implemented in accordance with the existing regulation which is article No. 17/2008 about shipping. PT Dharma Lautan Utama which is the executant of the shipping services in this research, they have to provide welfare for its consumer. This research is focusing on article 94 point d in shipping laws. The shipping company should have the responsibility for its consumer safety during the voyage. The existence of shipping regulations should be done as much as possible. It aims to offer a legal protection especially for the passengers. The further explanation of this research will be about a legal protection against the passengers as if a shipwreck is happened. The aim of this research is to analyze the legal protection against the passenger in PT Dharma Lautan Utama accident and to analyze the obstacle in the regulation as well. This research is an empirical and sociological law study. The technique of data collection of this research is used documentation and interviews and it analyzed descriptively yet qualitatively. The result of this research shows that the legal protection of article 94 point d on shipping laws which is done by PT Dharma Lautan Utama was preventively and repressively. Beside that, the obstacles in giving the legal protection to the passenger were from the law enforce, facilities and the common culture in that society. The suggestions for PT Dharma Lautan Utama are expected to well-coordinated with the relevant parties like KNKT as if the accident happened in sailing. They also have to set up the best ship which can sail quietly and comfortably. The seaports have to provide their best seafarersâ€™ resources both form authorized government and the company and they have to implement the safety management. This is also applies for the passengers that are in compliance with applicable regulations. Keywords: legal protection, sailing, shipwreck

Analisis Yuridis Larangan Pers Dalam Memperoleh Informasi Di Kawasan Konflik Sosial SIDIQ SETIAWAN, SATRIA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24689

Indri Fogar S. S.H., M.H. Abstrak Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dimana telah tertuang dalam Konstitusi Indonesia. Perolehan terhadap informasi ini dapat terhambat dan bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Pelarangan memperoleh informasi disebabkan oleh adanya Aturan dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, jika adanya penetapan kawasan konflik maka setiap orang dilarang untuk keluar atau masuk kawasan konflik sosial dan termasuk bagi para pers untuk mendapatkan informasi dalam kawasan konflik sosial. Dalam hal ini menimbulkan pertentangan aturan yang dibahas dalam peneltian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis aturan pada pers untuk mendapatkan informasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konflik dan mengetahui akibat hukum yang terjadi mengenai larangan pers dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian adalah perolehan atas informasi pada kawasan konflik sosial menjadi tidak dapat dilakukan. Permasalahan ini berpotensi untuk menabrak beberapa peraturan yang sebanding dalam hal ini adalah Undang-Undang Pers, dan beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Akibat hukum yang ditimbulkan terjadi mengenai larangan pers dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers dalam hal ini adalah terjadinya konflik antar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang Pers. Solusi yang digunakan selanjutnya diberikan langkah praktis yang berupa pembatalan dimana terbagi menjadi dua bagian yang berbeda yakni secara abstrak formal dan praktikal. Pembatalan secara abstrak formal dilakukan dengan melakukan uji materi terhadap aturan yang dianggap sebagai sumber masalah dan pembatalan secara praktikal dengan menganggap aturan yang bermasalah tidak perlu untuk diberlakukan. Kata kunci: kawasan konflik sosial, hak asasi manusia, pers Abstract The right to information is one form of human rights which has been contained in the Indonesian Constitution. The acquisition of this information can be hampered and can not even be done at all. The prohibition of obtaining information is due to the Rules in the Social Conflict Management Act, in the case of a conflict area determination, everyone is prohibited from leaving or entering the area of â€‹â€‹social conflict and including for the press to obtain information within the conflict area. Thus, this leads to conflicting rules discussed in this study. This study has purposes to analyze the rules of the press to obtain information on areas that have been designated as conflict areas and to know the legal consequences of the press ban in obtaining information related to press freedom. This legal research is a normative juridical legal research. Problem approach in this research is approach of legislation and conceptual approach. The analysis used in this research is done prescriptively. The result of this research is the acquisition of information on the conflict area become can not be done. This research that it is not necessary to enforce it because it has the potential to crash into comparable legislation in this case is the Press Law, and some international conventions that have been ratified by the Government of Indonesia. The consequences of the law occurred regarding the prohibition of the press in obtaining information related to the freedom of the press in this case is the occurrence of conflict between the rules contained in the Law of Social Conflict Handling with the Press Act of the preference principle, to furthermore given a practical step in the form of cancellation which is divided into two distinct parts of which are abstractly formal and practical. A formal abstraction cancellation is performed by conducting a material test of a rule deemed to be a source of trouble and cancellation by practically assuming a problematic rule is not necessary to enforce Keywords: international convention, mercury, hazardous and toxic materials

Tinjauan Yuridis Tentang Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia BASIR, AZHAR; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24694

Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.ABSTRAK Tanah berperan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan sebagai upaya lanjut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar hukum dari pemberian jangka waktu hak pakai diatas hak milik bagi warga Negara asing di Indonesia, juga bagaimana perlindungan hukum bagi warga Negara asing yang memiliki hak pakai atas tanah di Indonesia. Karena hal di atas tersebut pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan demi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan khususnya tentang hak pakai. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang diharapkan dapat memperoleh pemecahan suatu masalah dan sebagai sarana yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yuridis secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan. Menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dengan penyelesaian konflik menggunakan 3 asas prefensi, yaitu Lex superiori derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali dan Lex posteriori derogat legi priori. Norma hukum mengenai jangka waktu hak pakai diatas hak milik warga Negara asing di Indonesia pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 menggantikan norma yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996, karena lebih baru. Mengingat pada asas Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama, asas ini dipakai apabila peraturan yang baru tidak secara tegas mencabut berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. Kata kunci: pemberian jangka waktu, hak pakai, warga negara asing.ABSTRACT Land plays a very important role in the life of the nation of Indonesia, the implementation ofaa national development is carried out as an advanced effort to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. This research is a scientific activity that is expected to obtain the solution of a problem and as a means of aims to disclose systematic juridical, analytical and constructive truths to the data that has been collected. Using the type of normative legal research, with the legality approach and conceptual approach. With conflict resolution using 3 principles of preference, namely Lex superiori derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali and Lex posteriori derogat legi priori. The data obtained will be analyzed descriptively, that is by describing the existence of subject and object of research based on existing facts, so that will be obtained deeper understanding about subject matter which studied by using systematic writing divided into 4 chapters namely introduction, literature study, result and discussion , and conclusions. The legal norm regarding the duration of use rights over the property rights of foreign citizens in Indonesia under Government Regulation No. 103 of 2015 supersedes the norms listed in Government Regulation No. 40 of 1996, as it is more recent. In view of the principle of Lex posteriori derogat legi priori, that is, the new rule overcame or paralyzed the old rules, this principle is used if the new rules do not expressly revoke the enactment of legislation governing the same thing Keywords: Giving Term, Use Rights, Foreigners.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA PIHAK PENYEWA DENGAN PT. KANIGARA JAYA RAYA TRANSPORT Priyambodo, Kukuh; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25322

Perkembangan bisnis penyewaan mobil saat ini semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan transportasi khususnya transportasi darat, sehingga memunculkan berbagai usaha transportasi. Salah satunya, PT. Kanigara Jaya Raya Transport yang bergerak dalam usaha penyewaan mobil. Perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport menggunakan perjanjian baku atau sepihak, karena isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan tersebut hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa saja. Pihak penyewa hanya dapat memilih kontrak yang ditawarkan atau tidak sama sekali yang sudah diberikan oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Penelitian ini mengkaji tentang tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak kepada pihak penyewa pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan upaya penyelesaian kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis isi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport dilihat dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undangâ€“Undang Hukum Perdata dan upaya penyelesaian antara pihak penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport jika terjadi wanprestasi dengan pihak penyewa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport tidak seimbang dengan kedudukan pihak penyewa. Isi perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam formulir pesanan tersebut termasuk perjanjian baku, karena hanya dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tanpa adanya keterlibatan pihak penyewa dalam pembuatan isi perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Pihak penyewa ketika diberikan formulir pesanan tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan berada pada posisi â€œtake it or leave itâ€, hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan wanprestasi saat berlangsungnya sewa menyewa mobil yang disebabkan oleh pihak penyewa maka diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan antara pihak penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. kata kunci: sewa menyewa, asas kebebasan berkontrak, wanpretasi.

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1007 K/Pdt/2014) WAHYU PUTRI, TIARA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25323

Asuransi merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian besar yang belum pasti. Asuransi pengangkutan laut adalah asuransi berkaitan dengan kapal beserta muatannya. Asuransi pengangkutan laut termasuk dalam asuransi kerugian. Pelaksanaan asuransi harus sesuai dengan prinsip dalam asuransi salah satunya yaitu prinsip itikad baik. Prakteknya pelanggaran prinsip itikad baik masih dijumpai dalam asuransi. Pelanggaran tersebut dapat berupa tidak membayar premi asuransi atau membayar premi tetapi terlambat dan melewati jatuh tempo sesuai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan yang berada di tingkat mahkamah agung serta mengetahui kategori dari prinsip itikad baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asuransi pengangkutan laut, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum berkaitan asuransi pengangkutan laut dan pertimbangan hukum hakim serta kamus hukum. Masalah yang timbul adalah penanggung menolak klaim asuransi karena tertanggung melanggar prinsip itikad baik dan melanggar kelayakan kapal. Masalah ini diajukan gugatan sampai ke mahkamah agung. Hakim mahkamah agung memberikan pertimbangan hukum yang menguatkan putusan pengadilan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim mahkamah agung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan dalam perjanjian asuransi (yang dituangkan dalam polis asuransi). Perlu adanya perbaikan putusan di mahkamah agung dan penjelasan yang rinci mengenai kategori pelanggaran prinsip itikad baik dalam peraturan asuransi pengangkutan laut. Tindakan penanggung dalam menolak klaim asuransi tersebut bukan termasuk dalam wanprestasi melainkan akibat atau konsekuensi yuridis dari pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan tertanggung dengan melibatkan pialang asuransi. Kata Kunci : analisis yuridis, penolakan klaim asuransi, kapal barang. Insurance is a willingness to set small loss that is certain as a substitute for an uncertain big loss. Marine insurance is insurance related to the vessel and cargo ship. Marine insurance is included in loss insurance. The implementation of insurance must be in accordance with the principles in insurance, one of which is the principle of good faith. The practice of violating the principle of good faith is still found in insurance. Such violations can be in the form of not paying insurance premiums or paying premiums but are late and past due according to the agreement. This research aims to analyze decisions at the Supreme Court level and to know the categories of good faith principles. This research uses a type of normative legal research. The approach used is the statue approach, conceptual approach and case approach. The legal material used is primary legal material consisting of laws and regulations relating to marine insurance, then secondary legal materials consist of writings from research results, books, legal journals relating to marine insurance and judicial legal considerations and legal dictionaries. The problem that arises is that the insurer rejects the insurance claim because the insured violates the principle of good faith and violates seaworthiness of the ship. This problem was filed to the Supreme Court. The Supreme Court Justices provide legal considerations that strengthen decision of the High Court. The results of research show that the supreme court judges legal considerations are not in accordance with the laws and regulations and agreement in the insurance agreement (which is stated in the insurance policy). There needs to be an improvement in the verdict at the Supreme Court and a detailed explanation the category of violation of the principle of good faith in the regulation of marine insurance. The insurer action in rejecting the insurance claim is not included in default but the consequence or juridical consequence of the violation of the principle of good faith committed by the insured involving insurance brokers. Key word : juridical analysis, refusal of insurance claims, cargo ship.

TINJUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN PERBANKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MURNIAWATI, SRI; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.26295

Abstrak Prinsip kerahasiaan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 40 yang memberikan pengertian bahwa bank dalam menjalankan usahanya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, dalam Pasal 40 juga dijelaskan bahwa untuk kepentingan Negara, rahasia bank dapat dikesampingkan atau dibuka salah satunya untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan dicabut dengan adanya ketentuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang mana isi dari PERPPU tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tanpa harus mengikuti prosedur dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga menimbulkan konflik hukum bahwa pada Pasal 40 tersebut tidak hanya mengatur mengenai pengecualian terhadap kepentingan perpajakan saja, melainkan kepentingan lainnya yang tidak menuntut kemungkinan rahasia bank dapat sangat mudah dibuka untuk umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip kerahasiaan perbankan setelah pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 beserta akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian bahwa dengan adanya ketentuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tersebut Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat serta merta membuka rekening wajib pajak yang menyimpan dananya di Bank, namun harus tetap melakukan pengajuan usulan pembukaan rekening kepada Menteri Keuangan yang kemudian dilanjutkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dalam hal penerbitan surat perintah pelaksanaan tetap menggunakan prosedur dalam Undang-Undang Perbankan, serta menimbulkan akibat hukum bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening nasabah bank tersebut memiliki kewajiban untuk merahasiakannya, apabila terdapat pihak yang melakukan pembocoran data nasabah maka akan dikenakan sanksi, dengan adanya sanksi tersebut jelas bahwa rahasia bank sangat penting untuk dilindungi. Kata Kunci : Rahasia Bank, PERPPU nomor 1 Tahun 2017, Perpajakan. Abstract The principle of banking secrecy stipulated in Law number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act number 10 of 1998 in Article 40 which gives the understanding that banks in carrying out their business are obliged to keep everything related to information regarding deposit and deposit customers confidential. , in Article 40 it is also explained that in the interest of the State, bank secrets can be excluded or opened for one of the purposes of taxation as stipulated in Article 41. Provisions in Article 40 and Article 41 of the Banking Law are revoked with the provisions of PERPPU number 1 of 2017 concerning Access Financial Information for Taxation Purposes, in which the contents of the PERPPU give full authority to the Directorate General of Taxes (DGT) to be able to access financial information for tax purposes without having to follow procedures in the Banking Law, thus giving rise to legal conflicts That Article 40 does not only regulate exceptions to the interests of taxation, but also other interests which do not require the possibility that bank secrets can be very easily opened to the public. The purpose of this study is to know and understand the principles of banking secrecy after the enactment of PERPPU number 1 of 2017 along with its legal consequences. The type of research used is normative juridical using a legal approach and conceptual approach. The results of the study show that the provisions of PERPPU number 1 in 2017 the Directorate General of Taxes cannot immediately open a taxpayer account that stores funds at the Bank, but must continue to submit a proposal for opening an account to the Minister of Finance and then proceed to the Financial Services Authority. issuance of executing orders still uses procedures in the Banking Law, and creates legal consequences that all parties involved in opening customer accounts of the bank have an obligation to keep it confidential, if there is a party who leaks customer data, sanctions will be imposed, with these sanctions it is clear that bank secrets are very important to protect. Keywords: Bank Secrets, PERPPU number 1 of 2017, Taxation.

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat PUTRA RAMADHAN, ARDIANSYAH; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.26450

Abstrak Keberadaan masyarakat hukum adat secara konstitusional telah diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan ketentuan bersyarat mengenai keberadaannya. masyarakat hukum adat keberadaannya diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 sedangkan di tingkat peraturan menteri persyaratan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat memiliki variasi tertentu yang saling tidak sinkron satu sama lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tingkat sinkronisasi dan sinergitas di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang melibatkan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menelaah objek penelitian dengan berdasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konsep, historis dan kasus yang kemudian disusun secara deskriptif analitis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya problematika yang sangat kompleks dengan merujuk pada keberadaan masyarakat hukum adat yang belum diatur secara integratif dan komprehensif. Dalam penelitian ini terdapat lima indikator untuk menunjukan tingkat sinkronisasi keberadaan masyarakat hukum adat yaitu dengan mengacu dari segi definisi, kriteria keberadaan, pihak yang menilai kriteria, proses penilaian dan bentuk pengakuan masyarakat hukum adat. Dengan menggunakan indikator tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Akibat hukum yang kemudian ditimbulkan kemudian berpotensi untuk menjadikan pupusnya keberadaan dari masyarakat hukum adat akibat adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan. Kata kunci:sinkronisasi; masyarakat hukum adat; pengakuan;

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DI SURABAYA PURWANU DHARMACARAKA, DWIKY; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28024

Abstrak Angkutan merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis angkutan semakin banyak. Inovasi yang dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan angkutan yaitu dengan adanya taksi online. Di Indonesia, taksi online telah menjadi angkutan yang menjawab keluhan dari masyarakat yang tidak nyaman dengan angkutan umum. Kendaraan yang digunakan sebagai taksi online harus mematuhi persyaratan perizinan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (selanjutnya disebut Permenhub No. 108 Tahun 2017). Di Surabaya, masih kendaraan yang digunakan sebagai taksi online yang belum mematuhi persyaratan perizinan yang telah diatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pelaksanaan Permenhub No. 108 Tahun 2017 di Surabaya dan untuk menganalisis upaya Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam memfasilitasi para pengemudi taksi online dan angkutan umum tidak dalam trayek. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu hasil dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenhub No. 108 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara sepenuhnya. Adapun yang dilaksanakanya itu pengawasan persyaratan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, sedangkan KIR, STNK yang harus diatasnamakan badan hukum, dan SIM A Umum masih belum dilakukan secara sepenuhnya. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan perusahaan penyedia aplikasi yaitu dengan memberikan pengawasan, teguran, dan sosialisasi kepada para mitra yang masih belum memenuhi persyaratan perizinan. Rekomendasi atas problematik tersebu adalah dengan memeriksa para mitra sesuai dengan data yang pasti dari perusahaan penyedia aplikasi agar pemeriksaan bisa dilakukan bukan karena hanya mengira-ngira. Selain itu, Pasal 27, 39, dan 41 Permenhub No. 108 Tahun 2017 yang dianggap memberatkan para mitra sebaiknya diubah agar taksi online dan angkutan konvensional bisa diuntungkan sehingga persaingan dapat terjadi secara sehat. Kata kunci: Problematika, Permenhub, Angkutan. Abstract Transport is a need for people to move from one place to another. Along with the development of technology, thereâ€™s more types of transportation. Innovation is done to make people easier to use transportation with having an online taxi. In Indonesia, online taxis have become a vehicle that answers complaints from people who are not comfortable with public transportation. Vehicles used as online taxis must obey the stipulated licensing requirements in the Minister of Transportation Regulation Number 108 of 2017 concerning the Implementation of Public Transport of People with Motor Vehicles Not in Route (hereinafter referred to as Minister of Transportation No. 108 of 2017). In Surabaya, there are still vehicles that are used as online taxis that have not obey the stipulated licensing requirements.This research aims to analyze the problematic implementation of Regulation of Ministry of Transportation Number 108 Year 2017 in Surabaya and to analyze the Departement of Transportation efforts in facilitating online taxi drivers and non-route public transports. This research are being done with empirical-yuridical, which is doneby reviewing valid legal provisions and also what really happenedin society. This research are done using primary and secondary data. This research aredone by interview, observation, and documentation, then the data of this research were analyzed descriptively.The results of this research shows that the Regulation of Ministry of Transportation Number 108 Year 2017 has not fully implemented. As for which is implemented are thesupervision of licensing requirements which carried out by Department of Transportation, while KIR, VRC (Vehicle Registration Certificate) that has to be in the name of corporation, and General VRC A (SIM A) has not yet fully implemented. The effort that has been done by Departement of Transportation and Application Provider Companies are by giving supervision, admonishment, and socialization to the partners that has not fulfill licensing requirements. Recommendation for this problem is to examine the partners in accordance with the certain data from the Application Provider Company so the examination can be done not just by estimating. Moreover, Articles 27, 39 and 41 of Regulation of Ministry of Transportation No. 108 Year 2017 which considered incriminating the partners ought to be changed so online taxi and conventional transportation can be benefited so the competitions can be done fairly. Keywords: Problematic, Regulation of Ministry of Transportation, Transport.

PELAKSANAAN HAK AKSES JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN ADANYA PORTAL PENGHALANG MOTOR DI TROTOAR KOTA SURABAYA AGNI HUMANSYAH, NUR; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.28916

AbstrakMunculnya portal penghalang motor sebagai bagian fasilitas publik yang beberapa tahun terakhir ini menjadi isu hukum yang dibahas peneliti dalam skripsi. Peneliti ingin mengetahui penyesuaian kebutuhan antara keberadaan portal tersebut terhadap disabilitas pengguna kursi roda, seperti yang ditemukan oleh peneliti yaitu di area trotoar jalan Basuki Rachmad dan depan Rumah Sakit Katholik Vincentius Paulo (RKZ) peneliti hanya menemukan portal yang hanya dipasang untuk menghalangi pengendara motor saja namun tidak untuk kaum difabel, terutama pengguna kursi roda. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya, serta dua orang informan penyandang disabilitas kursi roda. Hasil dari wawancara dari keempat informan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah (1) Terkait pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan hak akses penyandang disabilitas di Kota Surabaya belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena belum meratanya pemanfaatan hak akses di jalur trotoar bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda, dan (2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan hak akses jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda yaitu terus bersinergi dan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengupayakan pengoptimalan pemenuhan kebutuhan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda serta berkoordinasi juga dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah kota Surabaya dalam melakukan pemetaan di sejumlah titik ruang dan wilayah kota Surabaya, sehingga pemerataan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda bisa tercipta. Kata Kunci: Hak Akses Jalan, Penyandang Disabilitas, Portal Penghalang Motor, Trotoar Abstract The appearance of the portal barrier motor as the facilities section of the public that the last few years, becoming an issue of law which discussed the researchers performance of the thesis. The researcher wants to know the adjustment needs between the existence of the portal against the disabled wheelchair users asfound at pavement area of the road of Basuki Rahmat and in front of Katholik Vincentius Paulo Hospital (RKZ). This thesis uses empirical juridical research, the research with the techniques of the interview to the Department of Transportation of Surabaya, the Department of Public Workers of Surabaya, and also two informants who are disabled. The results of the interview of the four informants were analyzed by using the descriptive method. The results of the writing are: (1) related to the implementation of the rules access rights of persons with disabilities, the city of Surabaya has not been running optimally. This is due to uneven utilization of the right of access on the pavement disabled wheelchair users. (2) The efforts made by the Department of Transportation of Surabaya to meet the needs of access rights the way for the disabled a wheelchair that continue to work together and in collaboration with the Department of Public Workers in pursuing optimize fulfillment of the right of access on the street for people with disabilities, so that equitable the right access path for disabled wheelchair able to created. Keywords : The Rights of Road Access, Disabled People, Motorcycle Barrier Portal, Sidewalks

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search