cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2019)" : 20 Documents clear
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DI SURABAYA PURWANU DHARMACARAKA, DWIKY; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28024

Abstract

Abstrak Angkutan merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis angkutan semakin banyak. Inovasi yang dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan angkutan yaitu dengan adanya taksi online. Di Indonesia, taksi online telah menjadi angkutan yang menjawab keluhan dari masyarakat yang tidak nyaman dengan angkutan umum. Kendaraan yang digunakan sebagai taksi online harus mematuhi persyaratan perizinan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (selanjutnya disebut Permenhub No. 108 Tahun 2017). Di Surabaya, masih kendaraan yang digunakan sebagai taksi online yang belum mematuhi persyaratan perizinan yang telah diatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pelaksanaan Permenhub No. 108 Tahun 2017 di Surabaya dan untuk menganalisis upaya Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam memfasilitasi para pengemudi taksi online dan angkutan umum tidak dalam trayek. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu hasil dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenhub No. 108 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara sepenuhnya. Adapun yang dilaksanakanya itu pengawasan persyaratan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, sedangkan KIR, STNK yang harus diatasnamakan badan hukum, dan SIM A Umum masih belum dilakukan secara sepenuhnya. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan perusahaan penyedia aplikasi yaitu dengan memberikan pengawasan, teguran, dan sosialisasi kepada para mitra yang masih belum memenuhi persyaratan perizinan. Rekomendasi atas problematik tersebu adalah dengan memeriksa para mitra sesuai dengan data yang pasti dari perusahaan penyedia aplikasi agar pemeriksaan bisa dilakukan bukan karena hanya mengira-ngira. Selain itu, Pasal 27, 39, dan 41 Permenhub No. 108 Tahun 2017 yang dianggap memberatkan para mitra sebaiknya diubah agar taksi online dan angkutan konvensional bisa diuntungkan sehingga persaingan dapat terjadi secara sehat. Kata kunci: Problematika, Permenhub, Angkutan. Abstract Transport is a need for people to move from one place to another. Along with the development of technology, there’s more types of transportation. Innovation is done to make people easier to use transportation with having an online taxi. In Indonesia, online taxis have become a vehicle that answers complaints from people who are not comfortable with public transportation. Vehicles used as online taxis must obey the stipulated licensing requirements in the Minister of Transportation Regulation Number 108 of 2017 concerning the Implementation of Public Transport of People with Motor Vehicles Not in Route (hereinafter referred to as Minister of Transportation No. 108 of 2017). In Surabaya, there are still vehicles that are used as online taxis that have not obey the stipulated licensing requirements.This research aims to analyze the problematic implementation of Regulation of Ministry of Transportation Number 108 Year 2017 in Surabaya and to analyze the Departement of Transportation efforts in facilitating online taxi drivers and non-route public transports. This research are being done with empirical-yuridical, which is doneby reviewing valid legal provisions and also what really happenedin society. This research are done using primary and secondary data. This research aredone by interview, observation, and documentation, then the data of this research were analyzed descriptively.The results of this research shows that the Regulation of Ministry of Transportation Number 108 Year 2017 has not fully implemented. As for which is implemented are thesupervision of licensing requirements which carried out by Department of Transportation, while KIR, VRC (Vehicle Registration Certificate) that has to be in the name of corporation, and General VRC A (SIM A) has not yet fully implemented. The effort that has been done by Departement of Transportation and Application Provider Companies are by giving supervision, admonishment, and socialization to the partners that has not fulfill licensing requirements. Recommendation for this problem is to examine the partners in accordance with the certain data from the Application Provider Company so the examination can be done not just by estimating. Moreover, Articles 27, 39 and 41 of Regulation of Ministry of Transportation No. 108 Year 2017 which considered incriminating the partners ought to be changed so online taxi and conventional transportation can be benefited so the competitions can be done fairly. Keywords: Problematic, Regulation of Ministry of Transportation, Transport.
Analisis Yuridis Putusan Nomor: 225/Pdt.G/2017/PN.Mks tentang Gugatan Illusoir pada Perkara Jual Beli Hak Milik atas Tanah di Bawah Tangan MUVIDHASARI, MAULIDIAH; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28369

Abstract

Abstrak Permasalahan pada skripsi ini adalah mengenai adanya putusan nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Mks yang memenangkan penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, namun gugatan tersebut menjadi sia-sia karena tidak mewakili kepentingan penggugat untuk mendapatkan akta jual beli dan melakukan balik nama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang hukumnya pada putusan nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Mks dan akibat hukum dari adanya gugatan yang sia-sia (illusoir) pada perkara ini. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan penelitian hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, serta sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum dan lain-lain. Sumber bahan penelitian hukum tersebut dikumpulkan dengan mencari bahan-bahan hukum yang terkait dengan perkara ini, kemudian di analisis dengan menggunakan bahan hukum yang ada untuk ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kata Kunci: Putusan, Gugatan yang Sia-Sia (Illusoir), Jual Beli Hak Milik Atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum. Abstract The problem in this thesis is about the existence of decision number 225 / Pdt.G / 2017 / PN.Mks which won the plaintiff as the rightful owner of the object land of the dispute, but the claim was in vain because it did not represent the plaintiffs interest in obtaining a sale and purchase deed do behind the name. The purpose of this study is to analyze the judges consideration of the law in the decision number 225 / Pdt.G / 2017 / PN.Mks and the legal consequences of the existence of a vain claim (illusoir) in this case. Then, the research method used in this study is a normative juridical method using a legal approach and a conceptual approach. The research was carried out by using the sources of legal research materials used, namely primary sources of legal material consisting of laws and judgments and judgments, as well as sources of secondary legal material consisting of books, legal journals and others. The source of the legal research material was collected by searching for legal materials related to this case, then analyzed using existing legal materials to draw conclusions to answer the problems studied. Key Words: Decision, Vain Claims (Illusoir), Sale and Purchase of Land Rights, Illegal Acts.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEREMPUAN PADA MALAM HARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PT. PRIMA DINAMIKA SENTOSA) DIRGAHAYU NINGSIH, WULAN; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28578

Abstract

AbstrakKewajiban pengusaha yang mempekerjakan perempuan pada malam hari tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja Atau Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai dengan 07.00. Salah satu perusahaan yang mempekerjakan perempuan pada malam hari adalah PT. Prima Dinamika Sentosa. Dalam penelitian ini ditemukan masalah mengenai pelaksanaan dan kendala yang dialami PT. Prima Dinamika Sentosa ketika mempekerjakan perempuan pada malam hari. Penelitian memiliki tujuan untuk untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban pengusaha yang mempekerjakan perempuan yang bekerja malam hari berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Prima Dinamika Sentosa dan untuk menganalisis kendala yang dialami oleh PT. Prima Dinamika Sentosa yang mempekerjakan perempuan yang bekerja malam hari berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di PT. Prima Dinamika Sentosa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pelaksanaan kewajiban PT. Prima Dinamika Sentosa masih ada yang belum terpenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan makanan dan minuman sebesar 1400 kalori, hak untuk dijaga kesusilannya dengan memisahkan kamar mandi pekerja laki-laki dan perempuan. Terdapat hak yang sudah dipenuhi oleh PT. Prima Dinamika Sentosa yaitu memberikan keamanan di tempat kerja serta lampu yang digunakan di kamar mandi pekerja sudah memenuhi standar pencahayaan kamar mandi, dan menyediakan peralatan makanan dan minuman dan ruang yang memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Kedua, kendala PT. Prima Dinamika Sentosa terdapat dari kendala internal dan eksternal. Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Malam Hari, PT. Prima Dinamika Sentosa Abstract The obligation of employers to employ women at night is contained in Law Number 13 Year 2003 About Manpower and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number: Kep-224/MEN/2003 Year 2003 concerning The Obligation of Employers who employ woman workers between 11:00 p.m to 07.00 a.m. One of company that employ women at night is PT. Prima Dinamika. The problem of this research is the implementation and constraints experienced by PT. Prima Dinamika Sentosa when hiring women at night. The purpose of this research is to analyze the implementation of the obligations of employers who employ women who work at night based on Law Number 13 Year 2003 about Manpower at PT. Prima Dinamika Sentosa and to analyze the obstacles experienced by PT. Prima Dinamika Sentosa which employs women who work at night based on Law Number 13 of 2003 about Manpower. This type of research is juridical empirical legal research. The techinique of collecting data by interviews, and observations. The informants from this research were Human Resources Develpoment PT. Prima Dinamika Sentosa and female workers who work at night at PT. Prima Dinamika Sentosa. The data analysis technique is descriptive analytical with a qualitative approach. The results of this study can be concluded two things. First, the implementation of the obligations of PT. Prima Dinamika Sentosa is still unfulfilled, the right to get food and drinks at 1400 calories, the right to be preserved by separating the bathroom of male and female workers. There are rights that have been fulfilled by PT. Prima Dinamika Sentosa, which provides security at work and the lights used in workers bathrooms use bathroom lighting standards, and providing food and beverage equipment and dining rooms that meet hygiene and santitation requirements. Second, the constraints of PT. Prima Dinamika Sentosa are from internal and external constraints. Keywords: Women Workers, At Night, PT. Prima Dinamika Sentosa
TINJAUAN YURIDIS TES KEPERAWANAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI AYU DINI, ALMIRA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28592

Abstract

Abstrak Penerimaan calon anggota Polri wajib menjalankan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016. Seleksi tes Rikkes wajib menerapkan prinsip yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016, yaitu prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Sedangkan pada Pasal 25 ayat (2) huruf c angka 5, mewajibkan Calon Anggota Polisi Wanita untuk menjalankan Tes Obgyn berupa tes keperawanan. Tes keperawanan, merupakan tes yang menyakitkan dan merendahkan wanita. Dalam penelitian ini ditemukan masalah mengenai konflik internal antar norma pada Pasal 2 Pasal dengan Pasal 25 ayat (2) huruf c angka 5. Selain itu, tes keperawanan di Indonesia dilakukan studi perbandingan dengan Singapura. Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau tes keperawanan untuk penerimaan Calon Anggota Polisi Wanita dalam seleksi pemeriksaan kesehatan yang dikaitkan dengan prinsip pada Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016. Serta perbandingan perbedaan mengenai tes pemeriksaan kesehatan dengan seleksi calon Anggota Indonesia dengan Kepolisian Singapura (Singapore Police Force). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 terbukti melanggar prinsip yang diatur pada Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, karena salah satu prinsipnya tidak terpenuhi dalam tes keperawanan. Sedangkan perbedaan tes pemeriksaan kesehatan di Indonesia dengan Singapura adalah meski Singapura tidak memberlakukan tes keperawanan, hal tersebut tidak menjadi tolok ukur prestasi dari anggota Polisi wanita. Terbukti Singapura menjadi negara teraman di dunia menurut survey WISPI. Berbeda dengan Indonesia yang masih memberlakukan tes keperawanan demi menjaga moralitas Calon Anggota Polisi Wanita, namun peringkat pada survey WISPI jauh di bawah Singapura. Kata kunci: Tes Keperawanan, Penerimaan Calon Anggota Polri, Prinsip Humanis, Singapura.
KEABSAHAN KESEPAKATAN WAKTU KERJA LEMBUR ANTARA PT NUSA RAYA CIPTA DENGAN PEKERJANYA WAHYUDI, KURNIAWAN; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28648

Abstract

PT Nusa Raya Cipta adalah perusahaan pekerjaan konstruksi yang menangani pembangunan gedung ketinggian lebih dari 2 lantai dan gudang pabrik. Pada perusahaan pekerjaan konstruksi ada target pengerjaan yang harus terpenuhi, apabila tidak tercapai maka para pekerja/buruh dari PT Nusa Raya Cipta akan melakukan pekerjaan lembur guna tercapainya target tersebut. Kerja lembur yang dilakukan ini harus berdasarkan kesepakatan dari pekerja/buruh. Pelaksanaan kerja lembur PT Nusa Raya Cipta dimulai pada pukul 18.00 dan berakhir pada pukul 02.00. Ketentuan kerja lembur diatur pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) dan pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang isinya mengenai waktu kerja lembur paling banyak. Pada dasarnya pelaksanan kerja lembur tidak dilarang oleh peraturan, tetapi ada batasan pelaksanaan kerja lembur yang harus ditaati. Pelaksaanaan kerja lembur PT Nusa Raya Cipta ini dilakukan secara terus menerus, hal ini menyebabkan pekerja/buruh kurang mendapat waktu untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah kesepakatan waktu kerja lembur PT Nusa Raya Cipta dengan pekerjanya yang melebihi ketentuan sah menurut hukum, serta mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh PT Nusa Raya Cipta dalam hal keberatan atas waktu kerja lembur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu kesepakatan waktu kerja lembur PT Nusa Raya Cipta tidak sah karena pada perjanjian tersebut belum memenuhi semua syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), upaya yang dapat dilakukan pekerja yaitu upaya hukum represif berupa biparti dan tripartit. Kata Kunci : Kesepakatan, Waktu Kerja Lembur, Upaya Hukum.
Penanganan Joki Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro (Studi Perkara Kasiyem) RUHKAYAH, SITI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29068

Abstract

Abstrak Tindak Pidana Joki Narapidana atau pengganti narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang, melainkan melibatkan banyak pihak seperti Instansi Kejaksaan, instansi Lembaga Pemasyarakatan ataupun Pengacara . Tindak Pidana ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, dimana banyak pihak yang terlibat dalam kasus penggantian narapidana tersebut, pihak yang terlibat dalam kasus ini diantaranya adalah pengacara, kejaksaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini maka peneliti merasa permasalahan ini penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana joki narapidana, untuk mengetahui bagaimana penanganan joki narapidana, dan untuk mengetahui upaya dalam mencegah adanya joki narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan Analisa data yang dilakukan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dalam melakukan proses penerimaan narapidana kurang teliti dan kurang sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Penanganan joki narapidana melalui proses hukum acara pidana serta hukuman disiplin terhadap petugas Lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam kasus tersebut. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan teori moralitas dengan cara penyuluhan kesadaran hukum bagi petugas Lapas, penanaman rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagi petugas Lapas dan menggunakan teori abolisionis, dimana mencari penyebab pendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang kemudian penyebab tersebut diatasi untuk menyelesaikan masalah seperti peningkatan ketelitian dan kedisplinan petugas Lapas dalam menjalankan tugas, dan meningkatkan pengawasan dalam Lapas. Saran bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan hendaknya melakukan tugas penerimaan narapidana dengan teliti dan dengan koordinasi yang baik antar petugas yang lainnya. Kata Kunci : Joki Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Proses Penanganan Joki Napi
ANASLISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb TENTANG BATAS PENGATURAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN TANGGUNGJAWAB PERDATA TERHADAP TANGGUNGJAWAB BANK MANDIRI DALAM PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH BANK ABULKHAIR ALIY, LAYNARDHO; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29162

Abstract

Abstrak Rahasia bank dituangkan dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah dengan bank yang dijamin oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain itu hak nasabah juga dijamin oleh Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Jasa Sistem Pembayaran dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dengan kegiatan perbankan. Permasalahan ini diambil dari putusan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statute approach dan metode case approach yaitu melalui pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah dan pendekatan kasus yakni kepada putusan perkara no.26/Pdt.G/PN.Wsb. Hasil dari pendekatan tersebut penulis menganalisis dengan menggunakan metode preskriptif. Tujuan penulisan hukum ini adalah (1) Dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan dasar bahwa gugatan yang diajukan dalam pengadilan dengan perkara pidana dahulu yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian penggugat bisa menuntut untuk perkara ganti rugi. (2) Batas pengaturan pertanggungjawaban telah diatur dalam UU perbankan pada Pasal 47 ayat (1) dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dalam kegiatan perbankan dengan sanksi pidana dan denda. Sedangkan batas pengaturan perkara perdata dengan dasar hukum pasal 1320 dan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Seseorang berhak untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak-haknya, akan tetapi dalam perkara aquo gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata haruslah melalui perkara pidana dahulu yang memiliki hukum tetap. Kata Kunci : Batas Pengaturan Tanggungjawab, Penyalahgunaan, Data Nasabah, Rahasia Bank Abstract Bank secrets that set forth in regulations besides explaining the nature of the relationship between customers and banks, it is also a form of protection of the rights of customers with bank guaranteed by Law No. 10 of 1998 changes to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. In addition, customer rights are also guaranteed by Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Protection of Payment System Services and other regulations relating to banking activities. This problem is taken from the case number No. 26 / Pdt.G / 2015 / PN.Wsb. This research method is normative law research, the research with the techniques of method statute approach and method case approach namely through a legal approach in accordance with the problem and approach to the case for case decisions no.26 / Pdt.G / PN.Wsb. The results of this approach the authors analyzed using prescriptive methods. The purpose of writing this law is (1) The basis of law considerations in deciding to reject the plaintiffs claim entirely on the grounds that the claim filed in the court with a criminal case has permanent law force. Then the plaintiff can sue for compensation. (2) The limits of accountability arrangements have been stipulated in the banking law in Article 47 paragraph (1) and other regulations relating to banking activities with criminal sanctions and fines. While the boundary of the civil case arrangement with the law basis of article 1320 and article 1365 of the Civil Code states that every person who commits an offense, at the expense of another person is obliged to compensate for the loss. Someone has the right to file a lawsuit to defend his rights. Keywords: Responsibility Setting Limits, Abuse, Customer Data, Bank Secrets
Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang Kriminalisasi Jaksa ARUM PERTIWI, HELADIN; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29170

Abstract

Abstrak Pada tanggal 23 Mei 2018 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai kriminalisasi Jaksa Penuntut Umum yang dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) undang-undang tersebut, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada kenyataannya, Jaksa Penuntut Umum yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya bebas demi hukum tetapi tidak segera dibebaskan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kekhususan dalam perlindungan hak-haknya. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum setelah pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 dan kesesuaian asas-asas perlindungan hak anak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017. Penelitian hukum ini yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan metode preskriptif yang memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian hukum ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan masa penahanan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 untuk bebas demi hukum menjadi hapus karena tidak ada pengawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu asas perlindungan khusus, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, asas kelangsungan hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kata kunci : Perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaksa Penuntut Umum. Abstract On May 23rd 2018 The Constitutional Court issued Decision Number 68/PUU-XV/2017 on Elimination of Article 99 of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, concerning the criminalization of Public Prosecutors who can be criminalized with 2 years maximum of imprisonment if negligent in carrying out their obligations as referred to Article 34 paragraph (3) of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force anymore. In fact, Public Prosecutors are unprofessional in carrying out their duties, so that children in conflict with the law that are supposed to be free by the law are not immediately released, while they have specificity in their rights protection. The research objective was to determine the rights protection of children in conflict with the law after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 and to determine the compatibility between the principles of the childrens rights protection and the Decision of the Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017. This legal research is normative juridical. Normative juridical is legal research based on norms or rules of law. The data analysis technique uses prescriptive methods that provide legal arguments for the results of this legal research. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the rights protection of children in conflict with the law is related to the period of detention after the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 to be free by the law abolished because there is no supervision. The decision of The Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017 is not in accordance with the principles of protecting the rights of children in conflict with the law, that are principle of special protection, principle of non-discrimination, principle of the best interests of the child, principle of the right to life, principle of survival and development and principle of appreciation of childrens opinions contained in Act Number 35 Year 2014 on Child Protection. Keywords : Rights protection of children in conflict with the law, decision of the Constitutional Court, Public Prosecutor.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN MENGENAI PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SURABAYA DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA ALFAN SYAHPUTRA, HELMY; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29317

Abstract

Abstrak Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) menimbulkan berbagai dampak, salah satunya tentang penggunaan formula dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sehingga beberapa pihak yang khawatir bahwa PP Pengupahan akan menghilangkan peran dari Dewan Pengupahan Kota Surabaya dalam menentukan UMK Surabaya yang akan merugikan pekerja di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi peran Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Surabaya dan Proses penetapan UMK Surabaya setelah berlakunya PP Pengupahan. Penelitian berjenis penelitian yuridis sosiologis, melalui teknik wawancara dan observasi. Informan dari pihak Dewan Pengupahan Kota Surabaya dan juga pihak Serikat Pekerja Kota Surabaya dengan menggunakan metode deskriptif, artinya peneliti akan memberikan sebuah pemaparan secara faktual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya PP Pengupahan mempermudah kinerja Depeko Surabaya dalam memberikan usulan UMK Surabaya kepada Walikota Surabaya. Kalau sebelum keluar PP Pengupahan, penentuan UMK Surabaya harus melalui tahapan panjang, setelah keluar PP Pengupahan, proses tersebut dapat dipersingkat melalui survei Komponen Hidup Layak (KHL) yang awalnya 1 tahun sekali menjadi 5 tahun sekali dan menggunakan formula yang telah ditentukan di PP Pengupahan. Proses penetapan UMK Surabaya setelah keluarnya PP Pengupahan tidak berbeda dari Proses sebelum berlakunya PP Pengupahan. Perbedaan hanya ada pada proses penggunaan survei KHL sebagai acuan penetapan UMK Surabaya yang diganti dengan formula pada PP Pengupahan. Kata kunci : Peran Dewan Pengupahan kota Surabaya, Penetapan UMK Surabaya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Abstract The enactment of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages have various impacts, one of them is that using of formulas in the determination of the Surabaya minimum wages so that parties are concerned that the Government Regulation number 78 of 2015 Preliminary will eliminate the role of the Surabaya`s City Wage Council in determining Surabaya Minimum Wages. The aims of the study are to Know the Implementation difference of role of the Surabaya city wages council after the enactment of the government regulation number 78 of 2015 concerning wages and to know the process determination Surabaya minimum wages after the enactment of that regulation.This research was using sociological juridical research with the techniques of the interview and observation. The informants of the interview were from the Surabaya City Wage Board and the Surabaya City Workers Union. The results of the interview of the four informants were analyzed by using the descriptive method. That means the researcher give a presentation in factual on the results of his research. The results of the study explained that the Applicability of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages made it easier for the Surabaya`s City Wage council to provide Surabaya Minimum wages proposal to the Mayor of Surabaya. Before the regulation, the determination of the Surabaya minimum wages must go through a long stage, after issuing that regulation, the process can be shortened through a survey of Decent Living Components which initially once a year becomes 5 years and uses the formula specified in of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages. The process of determining the Minimum wages of Surabaya after the issuance of the of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages is not different from the Process before the enactment of the Wages PP. The difference is only in the process of using the Decent Living Components survey as a reference for determining the Surabaya Minimum wages which is replaced with a formula that was placed in the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages. Keywords : The Role of the Surabaya`s city wages council, Determination of the Surabaya Minimum wages. the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages.
Analisis Yuridis Putusan Hakim PA Kab.Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk tentang Pemberian Dispensasi Nikah ADI NUGROHO, PRASETYO; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29326

Abstract

Permasalahan pada skripsi ini adalah pemberian dispensasi kawin putusan pengadilan agama kabupaten tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk. Anak pemohon sebagai calon mempelai wanita masih berusia 14 tahun dan calon mempelai pria berusia 16 tahun. Hakim memberikan pertimbangan hukum pasal 7 ayat 2 Undang-Undang perkawinan. Serta kedekatan antara calon pasangan yang terlalu intim dan ditakutkan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Kedekatan pasangan tersebut dikuatkan dengan dalil qoidah fiqiyah yaitu menolak mafsadat didahulukan dari pada menarik manfaat. Dalam memberikan putusan hakim harus memilihat usur yuridis, sosiologis dan filosofis. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan 3 pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dalam menganalisis peneliti melakukan cara preskripsi tentang apa yang seharusnya menjadi nilai guna dari penelitian hukum.Hasil penelitian ini pemberian dispensasi kawin oleh hakim kurang pertimbangan hukum. Hak anak untuk tumbuh kembang dan hak untuk pendidikan telah dilanggar, hak tersebut dijamin dalam pasal 28 B dan pasal 28 C UUD 1945. Dalam segi pendidikan diatur lebih lanjut bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Orang tua juga berkewajiban mencegah perkawinan anaknya yang dituangkan dalam pasal 26 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dilihat dari segi psikologi anak masih belum mampu mengemban tanggung jawab sebagai suami istri. Dilihat dari segi kesehatan perkawinan khusunya untuk wanita dibawah 21 tahun memiliki resiko pada kandungan dan kebidanannya. Selain hal tersebut penggunaan dalil qoidah fiqiah tentang menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat kurang tepat. Karena keadaan anak pemohon tidak ada unsur keharusan untuk diberikan dispensasi kawin.Kata kunci: Dispensasi, qoidah fiqiah, Perkawinan anak

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue