cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2020)" : 20 Documents clear
akibat hukum penyelenggara yang wanprestasi dalam kegiatan usaha financial teknologi berbasis peer to peer lending solikhah, vio yuni
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32187

Abstract

Abstrak Penelitian berjudul Akibat Hukum Penyelenggara Yang Wanprestasi Dalam Usaha Finansial Teknologi Berbasis Peer To Peer Lending. Penelitian dengan mengajukan permasalahan Apa akibat hukumnya jika penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer lending di Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Pendana dan Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pendanadalam Peer to peer lending apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Akibat hukumnya jika penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer lending di Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Pendana , bahwa penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer lending  tidak memenuhi kewajibannya dalam arti mengalami kegagalan dalam menjalankan kegiatan usaha, segala bentuk kerugian dialihkan kepada Pendana. Sehingga segala bentuk tanggungjawab kerugian yang timbul dari perjanjian kerjasama Pendanaan secara keseluruhan dibebankan kepada Pendana, penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer lending melepaskan tanggungjawabnya. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pendana dalam Peer to peer lending apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman, bahwa penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer lending yang mengalihkan bentuk tanggungjawab atas kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan Financial Technology berbasis Peer to peer lending berdasarkan ketentuan Pasal  37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 LPMUBTI, yang menentukan bahwa: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara”. Pendana apabila dirugikan dapat menggugat ganti kerugian terhadap penyelenggaraan kegiatan Financial Technology berbasis Peer to peer lending ke Pengadilan Negeri atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Kata Kunci : Akibat Hukum, Wanprestasi, Peer To Peer Lending Abstract The study is entitled The Legal Consequences of Providers with Default in Peer To Peer Lending-Based Financial Businesses. Research by proposing the problem What are the legal consequences if the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology in Indonesia does not meet obligations to Funders and what legal remedies can be carried out by Peers to peer lending if the borrower is unable to repay the loan. The study uses the normative juridical research method which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from the normative side. Normative legal research puts the law as a building system of norms regarding the principles, norms, rules of legislation and court decisions to address the legal problems being faced. Based on the results of the study, a conclusion is obtained as follows: The legal consequences if the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology in Indonesia does not meet obligations to Funders, that the implementation of Peer to peer-lending-based Financial Technology does not fulfill its obligations in the sense of experiencing failure in carrying out business activities, all the loss form is transferred to the Funder. So that all forms of responsibility for losses arising from the cooperation agreement Funding as a whole is borne by Funders, the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology relinquishes its responsibilities. What remedies can be done by lenders in Peer to peer lending if the borrower is unable to repay the loan, that the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology which transfers the form of liability for losses arising in the operation of Peer to peer lending-based Financial Technology activities based on the provisions of Article 37 POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 LPMUBTI, which determines that: "The Operator is responsible for user losses arising from errors and / or negligence, directors, and/or organizing employees". Funders if harmed can sue for compensation against the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology activities to the District Court on the basis of having committed an illegal act. Keywords: Legal Consequences, Default, Peer To Peer Lending
Implikasi Hukum Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur Satriatama, Dananggana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32227

Abstract

Abstrak Tulisan ini mentikberatkan pada hierarkisitas kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Provinsi dalam sistem Peraturan Perundang-undangan tentang Resi Gudang di Jawa Timur. Di tinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan peraturan menteri mempunyai derajat yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah, karena kedudukan lembaga kementerian apabila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah lebih tinggi mengingat Menteri merupakan pembantu Presiden yang mejalankan pemerintahan umum yang telah ditentukan dan ruang lingkup keberlakuan yang ada di Peraturan Menteri berskala Nasional serta materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri merupakan penjabaran secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kata Kunci: Hirarki, Resi Gudang, Peraturan Menteri. Abstract This paper emphasizes the hierarchical position of the Ministerial Regulation with Provincial Regulations in the system of Legislation on Warehouse Receipts in East Java. In terms of UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. From this paper the author uses the method of normative legal research to the conclusion that the position of ministerial regulation has a higher degree than the Regional Regulation, because the position of ministerial institutions when compared to the Regional Government is higher considering the Minister is an aide to the President who carries out a predetermined general government and scope the validity of the National Ministerial Regulation and the content of material contained in the Ministerial Regulation is a direct translation of the higher statutory regulations. Keywords: Hierarchy, Warehouse Receipt, Ministerial Regulation.
ANALISIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LADANG JAGUNG DI KABUPATEN MALANG yuseini, maulidya
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32234

Abstract

Abstrak Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib. Suatu aturan hukum telah melarang adanya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Faktanya, permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu masih ada sebagian orang yang melakukan penghukuman langsung yaitu eigenrichting terhadap pelaku kejahatan tanpa melewati proses hukum yang benar terlebih jika sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Peraturan perundang–undangan di Indonesia, KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai eigenrichting, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi beberapa ketentuan tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang menyebabkan pelaku sebagai pemilik ladang jagung melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pencuri jagung di Kabupaten Malang, serta menganalisa penanganan Kepolisian Resort Kabupaten Malang mengenai eigenrichting dan dalam hal ini dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan eigenrichting. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan pelaku sebagai pemilik ladang jagung melakukan eigenrichting terhadap pencuri jagung karena pelaku ingin menjaga jagungnya agar tidak kecurian. Adapun rasa jengkel, rasa takut dan faktor emosi pada jiwa pelaku yang menyebabkan terjadinya eigenrichting. Sedangkan Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Malang telah sesuai dengan proses peradilan pidana dan juga dilakukan secara represif yang dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang termasuk melanggar hukum. Kata Kunci: main hakim sendiri,  pembunuhan, ladang jagung di  Kabupaten Malang Abstract As a state based on Pancasila, it aims to create a country that is safe, peaceful, prosperous, and orderly. A rule of law has forbidden the act of vigilantism (eigenrichting). In fact, the problem that occurs in the community is that there are still some people who carry out direct punishment, namely eigenrichting of the perpetrators of crime without going through the proper legal process, especially if it causes the victim died. Indonesian statutory regulations, the Criminal Code basically does not contain provisions that explicitly regulate eigenrichting, because the forms of acts that are prohibited or required to be accompanied by criminal threats in the Criminal Code only contain formulations in outline only. So some of these provisions can be used by law enforcement officials as a basis for conducting legal proceedings against perpetrators of crime. This study aims to analyze the factors that cause the perpetrators as owners of corn fields to conduct vigilante actions against corn thieves in Malang Regency, as well as analyzing the handling of Malang Regency Police regarding eigenrichting and in this case can prevent the community from engaging in eigenrichting. This research includes empirical legal research or sociological juridical research. Sources of data obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods. The results showed a factor that caused the perpetrators as owners of corn fields to eigenrichting corn thieves because the perpetrators wanted to keep their corn from being stolen. As for the annoyance, fear and emotional factors in the soul of the perpetrator that causes eigenrichting. Meanwhile, the handling carried out by the Malang Regency Police Department has been in accordance with the criminal justice process and is also carried out in a repressive manner intended to act against the perpetrators of crimes in accordance with their actions, including violating the law. Keywords: Vigilantism, Murder, Corn field in Malang Regency
Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Christi, Theresia Lika
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32243

Abstract

Abstrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat diperpanjang atau diperbaharui. Pejanjian kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berbentuk PKWT dapat diperpanjang. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) , terdapat makna perjanjian kerja PMI dapat diperpanjang tanpa menyebutkan jangka waktunya, sedangkan menurut Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan), PKWT hanya dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan perjanjian kerja PMI yang tidak disebutkan jangka waktunya menimbulkan kekaburan. Penelitian  ini bertujuan menganalisis makna perjanjian kerja PMI dapat diperpanjang dalam Pasal 16 UU PPMI dapat disamakan dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini berjenis yuridis normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Jenis bahan hukum dalam penelitian  ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa makna perjanjian kerja PMI dapat diperpanjang dalam Pasal 16 UU PPMI tidak sama dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. PKWT dimungkinkan dapat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sementara perjanjian kerja PMI tidak dapat berubah menjadi PKWTT. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian kerja dapat diperpanjang, Jangka waktu perjanjian Abstract The specific time work agreement (PKWT) may be extended or renewed. The employment of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the form of the PKWT can be extended. In Article 16 Act Number 18 of 2017 concerning Indonesian Migrant Workers Protection (PPMI Act), there is the meaning of PMI's work agreement to be extended without mentioning the term, while according to Article 59 Paragraph (4) Act Number 13 of Employment (Employment Act), PKWT can only be extended once for a period of 1 (one) year. The extension of the PMI work agreement that is not mentioned in time period raises the blurring. This research aims to analyze the meaning of the work agreement PMI can be extended in Article 16 PPMI Act can be likened to the provisions of Article 59 paragraph (4) Employment Act. The research is normative in a juridical approach using statutory approaches, concept approaches, and historical approaches. The type of legal material in this study consists of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Techniques of collecting legal materials with literature studies, and analytical techniques using prescriptive methods. The results showed that the meaning of PMI can be extended in article 16 PPMI Act is not equal to the provisions of Article 59 Paragraph (4) Employment Act. The PKWT may be transformed into an unspecified time work agreement (PKWTT), while PMI's employment agreement cannot be changed to PKWTT. Keywords: Specific employment agreements, Indonesian Migrant Workers, employment agreements may be extended, the term of agreement    
ANALISIS PUTUSAN No. 1950 K/PID.SUS/2011 TERHADAP BANDAR NARKOTIKA arieza, bheril alfha
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32256

Abstract

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindak pidana yang dilakukan oleh Alamsyah Als. Alam Bin Bakri dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.” Dimana terdakwa adalah seorang residive dan bandar narkotika di Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.1950K/PID.SUS/2011 terhadap perilaku terdakwa sesuai dengan Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan ini dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini, penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan Hakim Mahkamah Agung kurang sesuai dengan perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa adalah seorang residive dan bandar narkotika di Kota Jambi. Hakim Mahkamah Agung kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa. Seharusnya penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seorang residive dan bandar narkotika harus berat agar memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulagi perbuatan serta tujuan dari pemidanaan tercapai. Karena terdakwa bukan lagi sebagi pengedar melainkan seorang bandar dan pengulangan tindak pidana (residive) kejahatan  narkotika.
ANALISIS YURIDIS UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG TELAH KAWIN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Febrianto, Faiz Dzulkarnain
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32269

Abstract

Abstrak Perkara tindak pidana dengan pelaku Anak diatur secara formil melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut dengan UU SPPA. UU SPPA menekankan pendekatan Restorative Justice System yaitu penyelesaian perkara dengan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. Dalam sistem peradilan pidana anak dikenal Diversi sebagai perwujudan restorative justice yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana diluar proses pengadilan pidana biasa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yuridis normatif melalui kajian kepustakaan suatu norma hukum atau kaedah yang berfokus pada inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder serta dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep untuk menunjang penelitian ini, serta dengan analisis terkait keberlakuan Perma No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA. Tujuan penelitian ini adalah memberikan deskripsi dan saran secara preskriptif terkait adanya inkonsistensi kewajiban pelaksanaan upaya diversi dalam perkara Anak yang telah kawin. Melalui Perma No.4 Tahun 2014 Mahkamah Agung memberikan pengaturan terkait kewajiban pelaksanaan diversi yang mana diversi wajib diupayakan juga terhadap Anak yang telah kawin. Namun kewajiban pelaksanaan upaya diversi terhadap Anak yang telah kawin menjadi problematika kewajiban upaya diversi. UU SPPA tidak memberikan pengaturan eksplisit terkait Anak yang telah kawin. Perma No.4 Tahun 2014 memberikan pengaturan bahwasannya proses diversi tetap wajib diberlakukan bagi Anak yang telah kawin.Maka dari penelitian ini dihasilkan temuan adanya inkonsistensi terkait kewajiban pelaksanaan upaya diversi dalam perkara Anak yang telah kawin.Serta secara preskriptif diperlukan adanya nota kesepahaman antara aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana Anak yang telah kawin. Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Telah Kawin   Abstract Criminal cases with child offenders are regulated formally through Law No.11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, hereinafter referred to as SPPA Law. The SPPA Law emphasizes the Restorative Justice System approach, namely the settlement of cases with deliberations involving all parties related to the case in question. In the juvenile criminal justice system Diversi is known as the embodiment of restorative justice, namely the transfer of the settlement of criminal cases outside the ordinary criminal court process. In this study using normative juridical research methods normative juridical through literature review of a legal norm or method that focuses on the inventory of primary and secondary legal materials as well as with the law approach, case approach, and concept approach to support this research, and with analysis related to the validity Perma No.4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in SPPA. The purpose of this study is to provide a description and suggestions prescriptively related to the inconsistency of the obligation to implement diversion in the case of a married child. Through Perma No.4 of 2014 the Supreme Court provides arrangements related to the obligation to implement diversion, which must be attempted for diversion of married children. However, the obligation to implement diversion efforts towards married children is a problem of diversion efforts. The SPPA Law does not provide explicit arrangements regarding married children. Perma No.4 of 2014 provides the regulation that the diversion process must still be enforced for married children. Thus, this research resulted in the finding of inconsistencies related to the obligation to implement diversion efforts in cases of married children. law in handling criminal cases Children who have been married. Keywords: Diversion, Criminal Justice System for Children, Married Children.
ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN GANTI RUGI SEBESAR SETENGAH SISA UPAH SAMPAI BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Widyowati, Wulandari; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32272

Abstract

The problem in Indonesia is not detached from the working relationship. Problems that often arise from the relationship of employment are termination of employment (LAYOFFS or PHK). In the case of LAYOFFS, employers are obliged to give severance money or damages and/or other rights. In this research the author raised the topic of the issue of the Supreme Court's Decision Number 778 K/Pdt.Sus-PHI/2018 regarding the payment of damages amounting to half the remaining wage to the end of the specific time working agreement (PKWT), while article 62 of Law Number 13 of 2003 on employment contained provisions that the parties conduct LAYOFFS prior to the end of the PKWT then the party shall be liable to pay damages to the other party of wages of workers until the deadline expires. The research aims to analyse the Supreme Court's decision on the payment of half the remaining wages for compensation to the end of the PKWT based on prevailing laws and regulations. As for the research method used is normative juridical using a statutory approach and a case approach. The results showed that the judgment of the Supreme Court Judge in the Supreme Court's Decision Number 778 K/PDT. Sus-PHI/2018 regarding the payment of half the remaining damages to the end of the PKWT is not appropriate because the entrepreneur is only charged a compensation of half the remaining wage until the end of the PKWT which should compensate the remaining wage to the end of the PKWT.
Implementasi Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti putri, bella permata
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32280

Abstract

Sebuah profesi dalam menjalankan pekerjaannya harus berdasarkan moral, etika dan tanggung jawab dan tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Notaris merupakan pejabat umum yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan terbatas kewenangan-kewenangan tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang. Notaris mempunyai hak cuti pada masa kerjanya dan digantikan oleh seorang notaris pengganti. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang notaris pengganti juga terikat oleh kode etik notaris yang berlaku dan dilaksanakan dengan amanah, jujur, mempunyai perilaku tidak tercela, dijiwai rasa cinta Pancasila, dan bertanggungjawab, selain itu prinsip kehati-hatian dan ketelitian juga diperlukan untuk mencegah perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti agar tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan notaris pengganti adalah berupa pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh notaris pengganti atas perbuatannya dengan dibawah pengawasan MPN, dan INI. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dan upaya yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan INI. Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan bahwa implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dilaksanakan dengan baik dan prosedural serta berbagai upaya yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan INI seperti salah satunya adalah pengawasan dan pembinaan secara berkala. Saran bagi MPN dan INI agar memberikan pelatihan dan pemahaman kenotariatan lebih lajut bagi notaris pengganti sebelum dilantik.Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab Hukum, Malpraktik, Notaris Pengganti.
ANALISIS YURIDIS KONSEP TABUNG WAKAF INDONESIA (TWI) PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF DI INDONESIA Wahyuningtyas, Ria Nastiti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32281

Abstract

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah suatu lembaga dengan fokus utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola wakaf uang secara produktif, professional, dan amanah. TWI didirikan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika pada 14 Juli 2005. TWI merupakan lembaga pengelola wakaf uang dengan bentuk badan usaha berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Permasalahan yang muncul adalah rumusan konsep mengenai Tabung Wakaf Indonesia, serta kedudukan Tabung Wakaf Indonesia pada peraturan perundang-undangan wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konsep dan pendekatan sejarah aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, dan diklasifikasikan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan dari dua rumusan masalah yang diteliti, yang pertama yaitu merumuskan konsep TWI yang terdiri dari definisi, tujuan, unsur, tugas, dan fungsi TWI. Hasil dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengetahui kedudukan TWI pada peraturan perundang-undangan wakaf. Kata kunci: Wakaf Uang, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Badan Hukum
PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT PENYALAHGUNAAN SLIP TILANG KENDARAAN BERMOTOR sudjianto, marcello
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.36369

Abstract

Abstrak Banyaknya pelanggaran aturan lalu lintas di Kota Sidoarjo, Sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum untuk mengambil keuntungan pribadi. Hal ini tentunya berkaitan dengan kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia Pasal 15 huruf d. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan lokasi penelitian di Polresta Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat oknum polisi yang melanggar kode etik aquo. Faktor penegakan hukum diantaranya adalah faktor aturan perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat, sarana, serta budaya yang sudah ada di masyarakat. Kata Kunci : Polisi, Penyalahgunaan Wewenang, Kode Etik Profesi. Abstract The number of traffic rules in Sidoarjo City, So that can be exploited by law enforcers for to take personal benefits. This is of course related to the professional code of ethics which is regulated in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the Police of the Republic of Indonesia Article 15 letter d This research is a type of empirical legal research using primary data and the research location at the Sidoarjo Police. The results of research that there are still many police officers who violate the aquo code of ethics. Law enforcement factors is including factors of laws and regulations, law enforcement, society, facilities, and the existing culture in society. Keywords : Police, Abuse of Authority, Professional Code of Ethics.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue