cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 3 (2017)" : 9 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI PEMOHON HAK ATAS PEMBATALAN PEMBERIAN HAK TANAH NEGARA OLEH BADAN PERTANAHAN putri, dhea puspa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36730

Abstract

DECISION ANALYSIS NUMBER 3096 K / PID.SUS / 2018 OF CRIMINAL ACTION OF FRAUD AND FIRST TRAVEL MONEY WASHING: DECISION ANALYSIS NUMBER 3096 K / PID.SUS / 2018 OF CRIMINAL ACTION OF FRAUD AND FIRST TRAVEL MONEY WASHING Permadi, Adhani Azhar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36798

Abstract

Cassation Decision Number 3096 K / Pid.Sus / 2018 regarding Fraud and Money Laundering Crime Cases committed by First Travel caused losses to First Travel pilgrims who had deposited money to First Travel either through agents or to First Travel directly. So that First Travel pilgrims who were victims of fraud and money laundering committed by First Travel did not get their money back. The purpose of this study was to determine the suitability of the principles of justice and the usefulness of the decision related to the First Travel Fraud and Money Laundering criminal cases. as well as to find out the legal remedies that First Travel pilgrims can take in order to recover compensation for the payment of Umrah fees that have been paid to First Travel. This research is a normative juridical legal research using a case, statutory and conceptual approach. The legal materials for this research consist of primary and secondary legal materials. The results showed that based on the principle of fairness and the benefit of the case cannot be justified. Because based on the theory of restorative justice, every consequence of a criminal act must prioritize the interests of the victim due to the crime. Judges in deciding cases in efforts of restorative justice may pay attention to Article 98 of the Criminal Procedure Code. Where the article regulates the mechanism for combining compensation with the prosecution of a criminal act so that the victim does not need to file a different lawsuit, and undergo a separate trial to obtain compensation. Legal remedies that can be taken by Jamaah First Travel are in the path of litigation, which is applying for PKPU and bankruptcy to First Travel.
KEAMANAN DAN KETERTIBAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN OVERCAPACITY DI LAPAS KELAS I LOWOKWARU MALANG: KEAMANAN DAN KETERTIBAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN OVERCAPACITY DI LAPAS KELAS I LOWOKWARU MALANG Intan Partiwi, Angela Yuli
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36873

Abstract

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Dalam pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari keamanan dan ketertiban yang diberikan kepada penghuni. Namun pada saat ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban belum maksimal dikarenakan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) tidak sebanding dengan jumlah petugas. Pengaturan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum begitu jelas mengatur mengenai keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan membahas mengenai pemindahan narapidana dari suatu lapas yang lain tidak membahas tentang keamanan Lapas itu sendiri. Penghuni dapat melanggar sistem keamanan lapas dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan faktor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lapas maupun diluar lapas. Lapas Kelas I Lowokwaru Malang merupakan lapas yang dihuni terbanyak di Jawa Timur, sehingga penghuni rentan untuk melanggar sistem keamanan di lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya petugas keamanan pemasyarakatan dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Malang dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) dan hambatan apa saja yang diperoleh dalam melaksanakan upaya optimalisasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban Lapas Kelas I Lowokwaru Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pelaksanaan keamanan dan ketertiban oleh petugas keamanan di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif serta memberikan pembinaan ke penghuni melalui keterampilan dan berusaha memenuhi hak-hak penghuni lapas. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban jumlah petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan jumlah penghuni yang keluar lebih sedikit dari jumlah penghuni yang masuk. Kata Kunci :Lembaga Pemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban, Overkapasitas
PROBLEMATIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT PASAL 277 UNDANG - UNDANG 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Pambudi, prio Luhur
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37030

Abstract

PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LAMONGAN: PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LAMONGAN Rujianto, Vinanda Ayu Putri; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37292

Abstract

Di Indonesia tindak pidana narkotika mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2019 Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur yang memiliki kenaikan kasus. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya dengan melakukan penangkapan. Dalam penangkapan penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti.Barang sitaan narkotika yang tidak digunakan akan dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan Kejaksaan Negeri Lamongan berdasarkan putusan pengadilan. Pemusnahan narkotika diatur dalam Lampiran II.1 Perka BNN 7/2010 dimana pemusnahan tersebut dilakukan di tempat terbuka yang jauh dari permukiman warga. Pemusnahan barang sitaan narkotika dilakukan di Kejaksaan Negeri Lamongan sedangkan lokasi tersebut terletak di lingkungan yang ramai penduduk dan sentra pendidikan. Tujuan penelitian (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan dan (2) mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan arsip. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan pemusnahan barang sitaan narkotika dimulai dari Inventaris, membuat daftar pengelompokan, menyiapkan berita acara pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan terakhir penandatanganan berita acara pemusnahan, tetapi dalam pelaksanaannya pemusnahan barang sitaan yang dilakukan belum sesuai dengan mekanisme. Faktor penghambat pemusnahan barang sitaan narkotika yaitu, ketiadaaannya alat khusus "incinerator" yang digunakan untuk melakukan pemusnahan, ketiadaannya aturan mengenai pengawasan pemusnahan barang sitaan narkotika khusunya oleh BNNP Jatim sebagai instansi yang mengeluarkan Perka, ketiadaannya sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pemusnahan yang tidak sesuai dengan mekanisme.
KEDUDUKAN HAK MENDAHULU NEGARA ATAS UTANG PAJAK PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT TERHADAP HAK PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU PESERTA. Fazrin, Ravina; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37324

Abstract

Kedudukan negara sebagai kreditor preferen diwujudkan dalam hak mendahulu untuk tagihan pajak dari penanggung pajak berdasarkan Pasal 21 UU KUP. Perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atau dalam likuidasi dikatakan sebagai penanggung pajak yang harus menyelesaikan pembayaran utang pajak terlebih dahulu daripada tagihan-tagihan lainnya. Pemegang polis, tertanggung atau peserta disisi lain, memiiki hak yang diutamakan atas pembagian boedel pailit perusahaan asuransi. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 52 UU Perasuransian yang menempatkan pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai kreditor preferen. Problematika yuridis yang timbul yaitu boedel pailit akan dibayarkan terlebih dahulu pembayarannya kepada pihak yang mana, hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak atau hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai nasabah perusahaan asuransi. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan akibat hukum pailitnya perusahaan asuransi terhadap utang pajak sebagai hak mendahulu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama, kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit dikesampingkan dibandingkan hak pemegang polis, tertangggung, atau peserta; kedua, akibat hukum bagi negara terhadap utang pajak perusahaan asuransi yang pailit ialah dengan tidak didahulukannya pembayaran utang pajak. Kata kunci : hak mendahulu negara, pajak, perusahaan asuransi, pailit, pemegang polis,tertanggung, atau peserta.
Penegakan Hukum Administrasi Bagi Penghasil Limbah Elektronik Yang Melanggar Ketentuan Terkait Kewajiban Melaksanakan Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste) Di Kota Surabaya Damayanti, Henny Puspita; Rusdiana, Emmilia; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37565

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur tentang kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil dan pengolah limbah elektronik. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum administrasi serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam menegakkan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Informan dalam peneilitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dengan melakukan wawancara serta dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum administrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar 16% kegiatan usaha yang diawasi. Terdapat 46 kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan secara bertahap dari teguran tertulis hingga pembekuan izin. Kendala yang dihadapi yaitu tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang mengalami keterbatasan jumlah. Selain itu, pada penanganannya terdapat sarana dan fasilitas yang tidak memadai karena di Kota Surabaya belum memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri. Serta kurangnya tingkat ketaatan terhadap hukum dari masyarakat, dalam hal ini yaitu penghasil limbah untuk mematuhi ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik. Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Limbah Elektronik, Pengelolaan Limbah Elektronik.
Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum: Analisis Coret-Mencoret : Di Fasilitas Umum Putri, Sendy Uda Cantika; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37595

Abstract

Abstrak Vandalisme adalah suatu perbuatan perusakan atau penghancuran terhadap barang-barang milik oranglain atau barang-barang milik umum. Di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak di atur secara khusus mengenai Vandalisme.Tetapi dalam pengenaan kasus vandalisme di Indonesia sendiri banyak terjadi perbedaan dalam penggunaan Undang-Undang dalam pengenaan kasus vandalisme mengenai perilaku coret-mencoret yang identik dengan vandalisme. Salah satu pengenaan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan dalam pengenaan kasus vandalisme adalah Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana dalam Pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan mengenai coret-mencoret dan hanya menggunakan sebutan pengrusakan dan penghancuran. Sedangkan dalam Peraturan Daerah vandalisme di atur lebih spesifik dengan menggunakan kata coret-mencoret. Maka dengan begitu penggunaan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penggunaan kata merusak dan menghancurkan dalam pengenaan kasus coret-mencoret menjadi tidak jelasm karena dalam peraturan tersebut tidak mengatur coret-coret secara spesifik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder (pustaka) yang terdiri dari : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian data diolah secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metoder preskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada . menghasilkan kesimpulan yaitu coret-mencoret di fasilitas umum diklasifikasikan sebagai vandalisme dan coret-mencoret di fasilitas umum di klasifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenakan pasal Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci: coret-mencoret di fasilitas umum, vandalisme, tindak pidana, pasal 406 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, perusakkan dan penghancuran.
BATAS WAKTU PENETAPAN SP3 (SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN) TERKAIT KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Pahlevi, Reza
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37910

Abstract

Pemberlakuan aturan baru dalam KPK tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU No. 19/2019) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan wewenang kepada KPK untuk dapat menghentikan penyidikan terhadap perkara korupsi maksimal dua tahun penyidikan, hal ini menimbulkan pertanyaan kepada lembaga lain dalam pemberantasan korupsi yaitu kepolisian, karena kepolisian sendiri dalam prosedur penyelesaian perkara terkait dengan penghentian penyidikan berpedoman kepada aturan yang ada pada pidana umum yaitu KUHP dan KUHAP. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Pasal 78 dan 79 KUHP ini, dapat atau tidak digunakan sebagai batas waktu penetapan SP3 pada tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan alasan yang mendasari batas waktu penetapan SP3 tindak pidana korupsi pada KPK lebih singkat daripada kepolisian. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 78 dan 79 KUHP dapat digunakan sebagai pedoman kepolisian dalam penjatuhan daluwarsa SP3 bagi tersangka perkara korupsi pada tahap penyidikan. Batas waktu penetapan SP3 pada KPK lebih singkat dari kepolisian karena kepolisian menggunakan pedoman daluwarsa penyidikan pada KUHP dan KUHAP, sedangkan KPK mendasarkan daluwarsa pada naskah akademik rancangan UU No. 19/2019 yang melihat aspek kepastian hukum dan HAM, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang ringan, sekaligus KPK sebagai lembaga khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mencegah kerugian negara yang lebih besar.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue