cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum" : 20 Documents clear
akibat hukum penyelenggara yang wanprestasi dalam kegiatan usaha financial teknologi berbasis peer to peer lending solikhah, vio yuni
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32187

Abstract

Implikasi Hukum Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur Satriatama, Dananggana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32227

Abstract

Abstrak Tulisan ini mentikberatkan pada hierarkisitas kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Provinsi dalam sistem Peraturan Perundang-undangan tentang Resi Gudang di Jawa Timur. Di tinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan peraturan menteri mempunyai derajat yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah, karena kedudukan lembaga kementerian apabila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah lebih tinggi mengingat Menteri merupakan pembantu Presiden yang mejalankan pemerintahan umum yang telah ditentukan dan ruang lingkup keberlakuan yang ada di Peraturan Menteri berskala Nasional serta materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri merupakan penjabaran secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kata Kunci: Hirarki, Resi Gudang, Peraturan Menteri. Abstract This paper emphasizes the hierarchical position of the Ministerial Regulation with Provincial Regulations in the system of Legislation on Warehouse Receipts in East Java. In terms of UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. From this paper the author uses the method of normative legal research to the conclusion that the position of ministerial regulation has a higher degree than the Regional Regulation, because the position of ministerial institutions when compared to the Regional Government is higher considering the Minister is an aide to the President who carries out a predetermined general government and scope the validity of the National Ministerial Regulation and the content of material contained in the Ministerial Regulation is a direct translation of the higher statutory regulations. Keywords: Hierarchy, Warehouse Receipt, Ministerial Regulation.
ANALISIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LADANG JAGUNG DI KABUPATEN MALANG yuseini, maulidya
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32234

Abstract

Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Christi, Theresia Lika
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32243

Abstract

ANALISIS PUTUSAN No. 1950 K/PID.SUS/2011 TERHADAP BANDAR NARKOTIKA arieza, bheril alfha
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32256

Abstract

ANALISIS YURIDIS UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG TELAH KAWIN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Febrianto, Faiz Dzulkarnain
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32269

Abstract

ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN GANTI RUGI SEBESAR SETENGAH SISA UPAH SAMPAI BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Widyowati, Wulandari; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32272

Abstract

The problem in Indonesia is not detached from the working relationship. Problems that often arise from the relationship of employment are termination of employment (LAYOFFS or PHK). In the case of LAYOFFS, employers are obliged to give severance money or damages and/or other rights. In this research the author raised the topic of the issue of the Supreme Court's Decision Number 778 K/Pdt.Sus-PHI/2018 regarding the payment of damages amounting to half the remaining wage to the end of the specific time working agreement (PKWT), while article 62 of Law Number 13 of 2003 on employment contained provisions that the parties conduct LAYOFFS prior to the end of the PKWT then the party shall be liable to pay damages to the other party of wages of workers until the deadline expires. The research aims to analyse the Supreme Court's decision on the payment of half the remaining wages for compensation to the end of the PKWT based on prevailing laws and regulations. As for the research method used is normative juridical using a statutory approach and a case approach. The results showed that the judgment of the Supreme Court Judge in the Supreme Court's Decision Number 778 K/PDT. Sus-PHI/2018 regarding the payment of half the remaining damages to the end of the PKWT is not appropriate because the entrepreneur is only charged a compensation of half the remaining wage until the end of the PKWT which should compensate the remaining wage to the end of the PKWT.
Implementasi Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti putri, bella permata
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32280

Abstract

Sebuah profesi dalam menjalankan pekerjaannya harus berdasarkan moral, etika dan tanggung jawab dan tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Notaris merupakan pejabat umum yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan terbatas kewenangan-kewenangan tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang. Notaris mempunyai hak cuti pada masa kerjanya dan digantikan oleh seorang notaris pengganti. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang notaris pengganti juga terikat oleh kode etik notaris yang berlaku dan dilaksanakan dengan amanah, jujur, mempunyai perilaku tidak tercela, dijiwai rasa cinta Pancasila, dan bertanggungjawab, selain itu prinsip kehati-hatian dan ketelitian juga diperlukan untuk mencegah perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti agar tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan notaris pengganti adalah berupa pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh notaris pengganti atas perbuatannya dengan dibawah pengawasan MPN, dan INI. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dan upaya yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan INI. Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan bahwa implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dilaksanakan dengan baik dan prosedural serta berbagai upaya yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan INI seperti salah satunya adalah pengawasan dan pembinaan secara berkala. Saran bagi MPN dan INI agar memberikan pelatihan dan pemahaman kenotariatan lebih lajut bagi notaris pengganti sebelum dilantik.Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab Hukum, Malpraktik, Notaris Pengganti.
ANALISIS YURIDIS KONSEP TABUNG WAKAF INDONESIA (TWI) PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF DI INDONESIA Wahyuningtyas, Ria Nastiti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32281

Abstract

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah suatu lembaga dengan fokus utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola wakaf uang secara produktif, professional, dan amanah. TWI didirikan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika pada 14 Juli 2005. TWI merupakan lembaga pengelola wakaf uang dengan bentuk badan usaha berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Permasalahan yang muncul adalah rumusan konsep mengenai Tabung Wakaf Indonesia, serta kedudukan Tabung Wakaf Indonesia pada peraturan perundang-undangan wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konsep dan pendekatan sejarah aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, dan diklasifikasikan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan dari dua rumusan masalah yang diteliti, yang pertama yaitu merumuskan konsep TWI yang terdiri dari definisi, tujuan, unsur, tugas, dan fungsi TWI. Hasil dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengetahui kedudukan TWI pada peraturan perundang-undangan wakaf. Kata kunci: Wakaf Uang, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Badan Hukum
PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT PENYALAHGUNAAN SLIP TILANG KENDARAAN BERMOTOR: Slip Tilang sudjianto, marcello
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.36369

Abstract

Abstrak Banyaknya pelanggaran aturan lalu lintas di Kota Sidoarjo, Sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum untuk mengambil keuntungan pribadi. Hal ini tentunya berkaitan dengan kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia Pasal 15 huruf d. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan lokasi penelitian di Polresta Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat oknum polisi yang melanggar kode etik aquo. Faktor penegakan hukum diantaranya adalah faktor aturan perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat, sarana, serta budaya yang sudah ada di masyarakat. Kata Kunci : Polisi, Penyalahgunaan Wewenang, Kode Etik Profesi. Abstract The number of traffic rules in Sidoarjo City, So that can be exploited by law enforcers for to take personal benefits. This is of course related to the professional code of ethics which is regulated in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the Police of the Republic of Indonesia Article 15 letter d This research is a type of empirical legal research using primary data and the research location at the Sidoarjo Police. The results of research that there are still many police officers who violate the aquo code of ethics. Law enforcement factors is including factors of laws and regulations, law enforcement, society, facilities, and the existing culture in society. Keywords : Police, Abuse of Authority, Professional Code of Ethics.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue