Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 29 SURABAYA NURITA FEBRIYANTI
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

ABSTRACT The inclusive education is a program which is controled by East Java Governor Regulation Number 6 Year 2011 about Inklusif Education. Inklusif education is organization of education systems which gives chance to all students with special needs. So they can following education or learning in the education zona together with another normal students. In implementation of education inklusif program in SMP Negeri 29 Surabaya. There is found some problems namely teachers with special counselos less, the unavailability of education social workers, unavailability of the rapist. Thus the purpose of this study is to describe the implementation of inclusive education programs in the SMP Negeri 29 Surabaya. This type of research is descriptive study with a qualitative approach. Location of the study in the SMP Negeri 29 Surabaya is the first school to implement inclusive education program. The focus of the research is implementation of inclusive education programs by using the theory Merile S. Grindle. Data collection techniques used were interviews, observation, documentation, and triangulation. Based on the results of research, implementation of inclusive education programs seen from variable content of policy, East Java Governor Regulation Number 6 Year 2011 meet all the interests of learners with special needs, benefits provided by the program felt by all children with special needs, target changes from east java governor regulation has been reached, the location of decision-making is appropriate, policy implementor it is clear and precise, human resources for special teachers less team, education social workers and team therapist not yet allocated, non-human resources already fulfilled. While the views of the variable implementation environment, all problem is bellow control of Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya, interests of the actors invoived similarities showed that to succeed in the implementation of inclusive education, the strategy adopted is right, the characteristics and the regime can create an educational environment that does not discriminate and compliance with the target group is very high in inclusive education activities in schools can streamlining the process of implementation of inclusive education in the SMP Negeri 29 Surabaya. Based on the resuits of research, advice given researchers that it is expected that the policy implementers keep doing coaching or training to educators to add insight and knowledge regarding the implementation of inclusive education, continue to socialize to the community related to the implementation of inclusive education it can be seen and felt by all children with special needs, it should be added again special teachers as well as the necessary allocation education social workers and energy therapist for the implementation of inclusive education in the SMP Negeri 29 Surabaya. Keyword : Policy Implementation, Inclusive Education Program ABSTRAK Pendidikan inklusif merupakan sebuah program yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya, ditemukan beberapa masalah yaitu kurangnya tenaga guru pembimbing khusus, tidak tersedianya tenaga pekerja sosial pendidikan, tidak tersedianya tenaga terapis. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di SMP negeri 29 Surabaya karena sekolah tersebut merupakan sekolah pertama yang mengimplementasikan program pendidikan inklusif. Fokus penelitian adalah implementasi program pendidikan inklusif dengan menggunakan teori Merile S. Grindle. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program pendidikan inklusif dilihat dari variabel isi kebijakan, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 memenuhi semua kepentingan peserta didik anak berkebutuhan khusus, manfaat yang diberikan dengan adanya program tersebut dirasakan oleh semua anak berkebutuhan khusus, target perubahan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur sudah tercapai, letak pengambilan keputusan sudah tepat, implementor kebijakan sudah jelas dan tepat, sumber daya manusia untuk tenaga guru pembimbing khusus kurang, tenaga pekerja sosial pendidikan dan tenaga terapis belum dialokasikan, sumber daya non-manusia sudah terpenuhi. Sedangkan dilihat dari variabel lingkungan implementasi, kekuasaan sepenuhnya ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya, kepentingan para aktor yang terlibat menunjukkan kesamaan yaitu untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif, strategi yang diterapkan sudah tepat, karakteristik dan rezim yang berkuasa dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak diskriminasi, dan kepatuhan target group yang sangat tinggi dalam kegiatan pendidikan inklusif di sekolah dapat memperlancar proses implementasi program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan peneliti yaitu diharapkan para pelaksana kebijakan terus melakukan pembinaan atau pelatihan kepada pendidik mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tertakait penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu ditambah lagi tenaga guru pembimbing khusus serta perlu dialokasikannya tenaga pekerja sosial pendidikan dan tenaga terapis untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Pendidikan Inklusif

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN (Studi Pada Karyawan Outsourcing Di Pabrik Gula Watoetoelis Kabupaten Sidoarjo) ROCHANI IZZATI
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abtrak Keberadaan karyawan outsourcing di Indonesia hingga sekarang ini masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai salah satu upaya dalam melakukan proteksi terhadap kesejahteraan karyawan outsourcing yaitu dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 19 tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 19 tahun 2012 di PG Watoetoelis Kabupaten Sidoarjo, dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengambilan data penulis menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya data-data yang telah didapat akan dianalisis dengan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 19 tahun 2012 dilihat dari dua variabel Merilee S Grindlee yang memiliki dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Implementasi kebijakan outsourcing di PG Watoetoelis Kabupaten Sidoarjo masih dalam tahap transisi yaitu masa peralihan dari peraturan terdahulu menuju aturan baru saat ini, sehingga masih adanya beberapa kelemahan, untuk semakin mendukung kelancaran implementasi kebijakan tersebut maka penulis memberikan saran yaitu perlu adanya sosialisasi agar karyawan tidak menjadi kelompok sasaran yang pasif, perlu keseriusan pihak Pabrik Gula Watoetoelis dalam implementasi kebijakan outsourcing tersebut, perlu adanya Pengawasan yang lebih intensif dari pihak Dinas Tenaga Kerja setempat, serta perlu adanya sanksi yang jelas bagi pihak- pihak yang melanggar dalam implementasi kebijakan. Kata kunci : Kebijakan publik, outsourcing. Abstract The existence of outsourced employees in Indonesia until now it still needs a lot of attention from the government . So the Indonesian government issued a policy as an effort to protect the welfare of employees doing the outsourcing is the implementation of the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Decree No. 19 of 2012 on Terms - Terms Transfer of work to other companies . This study aims to describe the implementation of the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 in PG Watoetoelis Sidoarjo Regency , in this study, researchers used a qualitative descriptive research , while the data collection techniques the author uses observation , in-depth interviews , and documentation . Furthermore, the data that have been obtained will be analyzed with three grooves of data reduction , data display , and conclusion . Implementation of research results Manpower Minister's Regulation No. 19 of 2012 visits of two variables Merilee S Grindlee which has two variables: the content of the policy and environmental policy . Outsourcing policy implementation in PG Watoetoelis Sidoarjo regency is still in the transition phase is the transition from the previous to the new rules regulations at this time , so there are still a number of weaknesses , to further support the implementation of these policies , the authors provide suggestions that the need for socialization so that employees do not become group passive targets , it is necessary seriousness Watoetoelis the Sugar Factory in the implementation of the outsourcing policy , the need for more intensive supervision of the local Department of Labor , as well as the need for clear sanctions for those who violate the policy implementation . Keywords : public policy , outsourcing

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN INDAH CAHYANI
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abstrak Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang dianggap penting seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Untuk itu masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam melakukan pengurusan akta kelahiran. Salah satu teori partisipasi masyarakat mengemukakan bahwa terdapat dua bentuk partisipasi yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa, dimana hal tersebut melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan atau program. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Karena Kecamatan Panggungrejo merupakan Kecamatan dengan tingkat kepemilikan akta kelahiran paling rendah di antara 3 (tiga) Kecamatan yang ada di Kota Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 orang dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan masih rendah karena hasil perhitungan diperoleh 44,37% dari angka minimal yaitu 65%. Saran peneliti untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan selanjutnya adalah hendaknya pemerintah lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang akta kelahiran melalui berbagai bentuk media, serta pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya di daerah pesisir dimana kesadaran dan pemahamannya masih rendah mengenai akta kelahiran. Kata Kunci: Akta Kelahiran, Partisipasi Masyarakat Abstract Birth certificate is the population document considered important that include in legislation no.23 / 2006 about population administration. That for people should be active participate in doing birth certificate. One of the theory of public participation, suggest that there are two forms of participation that is free and forced participation, which aspects influenced the public to perform an activity or program. This research purposes is to know how big public participation in management of birth certificate in sub-district Panggungrejo Pasuruan city. Because sub-district Panggungrejo is at the level of the lowest birth certificate at between of three sub-districts in the Pasuruan city. This research is a descriptive quantitative. This study sampled as many 100 people of the total population. Data collection techniques used were questionnaires, observation and documentation. Quantitative data analysis techniques using statistical analysis and descriptive analysis. The results showed that public participation in management of a birth certificate in sub-district Panggungrejo Pasuruan city is still low because the calculation result obtained 44,37% of the minimum rate of 65%. The advice of researchers to increase community participation in management of a birth certificate in sub-district Panggungrejo Pasuruan city next is the Government more conduct socialization about the birth certificate through a variety of media, and government approach the public especially in coastal region where awareness and the understanding is still low about birth certificate. Keywords: Birth Certificate, Public Participation

PERAN KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (Studi Pada Kredit Usaha Di Koperasi Serba Usaha Rekayasa Sejahtera Kecamatan Pakal Kota Surabaya) LATIFAH
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abstrak Koperasi mampu memberikan peran untuk mengurangi ketergantungan pengusaha mikro, kecil dan menengah dari lembaga keuangan/permodalan konvensional. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran dan kendala Koperasi Serba Usaha Rekayasa Sejahtera Kecamatan Pakal Kota Surabaya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui kredit usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah manajer, pegawai, anggota, dan calon anggota (masyarakat) di Koperasi Serba Usaha Rekayasa Sejahtera. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha Rekayasa Sejahtera telah berperan memberikan kredit usaha untuk pengembangan, peningkatan usaha, dan modal usaha melalui Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Antar Jemput (KJA). Selain itu, pihak Koperasi Serba Usaha Rekayasa Sejahtera juga memberikan modal investasi kepada anggota koperasi. Namun, masih terdapat kendala yang teridentifikasi, yakni keterbatasan kemampuan pegawai dalam pengelolaan keuangan melalui teknologi informasi, keterbatasan waktu pengurus dalam hal koordinasi karena kesibukan, anggota yang kurang disiplin terhadap pemenuhan kewajiban atas usaha, dan kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang koperasi. Kata Kunci: Peran Koperasi, Pengembangan UMKM, Kredit Usaha Abstract The cooperative was able to give a role to reduce the dependence of micro-entrepreneurs, small, and medium-sized financial institutions/capital from the conventional. This study aims to describe the roles and constraints of the Koperasi Serba Usaha Rekayasa Sejahtera Sub Pakal The City Of Surabaya. The research method used is descriptive qualitative approach. As for the interviewees of this study is the manager, employees, members, and prospective members (community) in Koperasi Serba Usaha Rekayasa Sejahtera. Data collection technique that are used in the form of interviews, observation, and documentation. The results of this research explains that Koperasi Serba Usaha Rekayasa Sejahtera has been instrumental providing business credit for development, increased effort and venture capital through small business loan (KUK) and credit transfers (KJA). In addition, the Koperasi Serba Usaha Rekayasa Sejahtera also provide investment capital to the members of the cooperative. However, there are still obstacles identified that the limitation of the ability of employees in financial management through information technology, time limitations the board in terms of coordination due to busyness, the less disciplined members of the fulfillment of the obligations business, and lack of awareness as well as the understanding of the people about cooperatives. Keywords: The Role Of Cooperatives, Development Of UMKM, Business Credit

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KELURAHAN KETINTANG KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA MARIYATI
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abstrak Progam pemberantasan penyakit DBD merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Insiden (AI) DBD di Indonesia. Namun dalam pengimplementasiannya masih terdapat beberapa masalah, seperti nilai Angka Bebas Jentik (ABJ) yang dimiliki oleh Kelurahan Ketintang masih di bawah 94% hal itu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang pemberantasan penyakit DBD ABJ harus di atas 95%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi progam pemberantasan penyakit DBD di Kelurahan Ketitang Kecamatan Gayungan Surabaya yang akan dianalisis menggunakan teori George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas Gayungan, ketua Jumantik, kader Jumantik dan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi progam pemberantasan penyakit DBD di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya dapat dikatakan kurang berhasil. Hal itu ditunjukkan dari variabel Komunikasi dimana di Kelurahan Ketintang komunikasi dilakukan dengan sosialisasi dan pembagian brosur namun di Kelurahan Ketintang ini masih ditemukan kendala yakni tidak adanya paguyuban Ibu Pemantau Jentik, Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan misalnya jumlah kader sudah cukup di mana masing-masing RW memiliki satu kader, variabel Disposisi disini komitmen para kader masih kurang aktif namun pengetahuan para kader tentang PSN dan 3M cukup tinggi, variabel Struktur Birokrasi yang ada di Progam Pemberantasan Penyakit DBD yakni jumantik dan kader-kader sudah berjalan dengan baik, namun komitmen dari Lurah masih kurang hal ini menyebabkan kader-kader jadi ikut kurang aktif. Berdasarkan uraian di atas maka saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah pembentukan kembali paguyuban Ibu Pemantau Jentik di Kelurahan Ketintang dan mengaktifkan kembali kader-kader yang kurang aktif. Kata kunci : Implementasi, Progam Pemberantasan Penyakit DBD Abstract Progam of eradication Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is a policy that is issued by the Ministry of Health in order to reduce the AI DHF in Indonesia. However, in its implementation there are still some problems, such as the value that is owned by the Village ABJ Ketintang still below 94% it is not in accordance with the Decree of the Minister of Health No. 581/Menkes/SK/VII/1992 of eradication DHF ABJ should be above 95%. The purpose of this study was to describe the implementation of progam eradication (DHF) in the Village Ketintang District Gayungan Surabaya that will be analyzed using the theory of George C. Edward III which consists of four variables namely Communication, Resources, Disposition and Structure Birocration. This study used a qualitative descriptive approach. Subjects in this study consisted of the master of Puskesmas Gayungan, chairman Jumantik, Jumantik cadres and people as a target group. Data collection techniques used are interviews, observation, documentation and triangulation. While the analysis of the data using analysis technic of model interactive. The results of this study indicate that the implementation of progam eradication Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) in the Village Ketintang District of Gayungan Ketintang Surabaya can be said less successful. It was shown of variables in the Village Ketintang Communications where communication is done with the dissemination and distribution of brochures in the Village Ketintang but still found no association constraint that paguyuban Ibu Pemantau Jentik, Human Resources required eg number of cadres is enough where each has a cadre RW, variables of disposition here committed cadres are still less active but knowledge of the cadres of the PSN and 3M high enough, variables of stucture birocration that exist in the progam eradication DHF jumantik and cadres have been going well, but the commitment of the Village is still lacking this led cadres so come less active. Based on the description above, the advice given in this study is the re-establishment of the paguyuban Ibu Pemantau Jentik in village Ketintang and reactivate cadres who are less active. Keywords: Implementation, Progam Eradication Dengue Haemorrhagic Fever (DHF)

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KAMPUNGBARUDALAM PEMBANGUNAN DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOMKABUPATEN NGANJUK BENY HASMORO
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

ABSTRAKPembangunan Desa yang berkelanjutan dengan intens perlu dilaksanakan oleh segenap pihak antarapemerintah desa dengan masyarakat secara bergotong royong dan bahu membahu. Pembangunan Desa tidakhanya terfokus pada pembangunan infrsstruktur semata namun meliputi pembangunan masyarakat desaseutuhnya. Disamping itu keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kinerja dari seorang kepaladesa melalui kepemimpinannya dalam Pembangunan Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, KabupatenNganjuk.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalahKepemimpinan Kepala Desa di Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Subjek penelitianyaitu Kepala Desa, Pegawai Perangkat Desa, Staf dan Masyarakat Desa Kampungbaru. Pengolahan datapenelitian ini menggunakan metode depth interview (wawancara mendalam), pengamatan, pencarian melaluisumber dari buku dan dokumen dari Pemerintah Desa Kampungbaru yang telah terkumpul. Sesuai dengan datayang diperoleh, maka hasil dari penelitian ini adalah kepemimpinan kepala desa berdasarkan hubunganpemimpin dengan bawahan cukup baik, dan Kepemimpinan Kepala Desa Kampungbaru berdasarkan strukturtugas dilihat memang baik tetapi masih banyak yang perlu dibenahi agar tugas terlaksana dan tepat sasaran,sedangkan Kepemimpinan Kepala Desa Kampungbaru berdasarkan posisi kewenangan pemimpin memangbagus tetapi banyaknya pelanggaran yang dilakukan bawahan merupakan kekurangan yang perlu dibenahi. Didalam Kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kampungbaru masih banyak yang harus dilakukanevaluasi sekaligus perubahan baik dari segi suprastruktur, bawahan maupun gaya kepemimpinan yangditerapkan.Kata kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, PembangunanABSTRACTSustainable Rural Development with an intense need to be implemented by all parties betweenvillage government with communities and work together hand in hand . Rural Development is not only focusedon building infrsstruktur alone but includes the whole rural community development . Besides, the success ofrural development is largely determined by the performance of a village chief through his leadershipKampungbaru Rural Development,DistrictTanjunganomNganjuk.This research uses descriptive qualitativeresearch . The focus of this research is the Principal Leadership Village in the District KampungbaruTanjunganom Nganjuk . The subject of research is the Village Head , Village Devices Employee , Staff andCommunity Village Kampungbaru . Data processing method used in this study depth interviews ( in-depthinterviews ) , observation , search through the source of the books and documents of theGovernmentKampungbaruvillage\thathasbeencollected .In accordance with the data obtained , the results of thisstudy are based on village leadership relationship with a subordinate leader quite well , and Rural PrincipalLeadership Kampungbaru based task structure is well seen but still a lot that needs to be addressed in order toaccomplished the task and on target , while the Principal Leadership the village leader Kampungbaru basedposition of authority is good but the number of violations committed subordinates are shortcomings that need tobe addressed . Inside Leadership conducted by the Village Head Kampungbaru still much to be done at the sametime evaluating changes in terms of both the superstructure , subordinates and the leadership style applied .Keywords : Kepemimpina , Village Head , development

Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Delta Tirta Sidoarjo NINDHI ASTRIA
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada beberapa keluhan dari masyarakat tentang pelayanan akan kebutuhan air bersih. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang kualitas pelayanan publik di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mencoba menggambarkan secara mendalam suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta tentang kualitas pelayanan Publik di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo. Adapun narasumber penelitian ini yaitu dari Kepala Pimpinan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor PDAM Delta Tirta Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan sudah jelas karena sudah sesuai dengan Keputusan No. 63 Tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan umum dan kualitas pelayanan, dan untuk waktu penyelesaian dalam proses pelaksanaanya juga sudah sesuai dengan prosedur yang diberlakukan, biaya pelayanan yang dikenakan kepada pelanggan juga sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya No. 55 Tahun 2005 tentang tarif air minum dan struktur pemakaian air minum, sarana dan prasarananya sudah baik, hal tersebut dapat ditandai dengan penggunaan teknologi untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan layanan semaksimal mungkin, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan juga sudah sesuai harapan dan penempatannya juga pada bidangnya selain itu adanya diklat rutin yang dilakukan serta slalu mengikuti monitoring dan evaluasi unit pelayanan publik unggulan/icon Jatim guna meningkatkan kinerja pegawai. Tetapi untuk produk pelayanannya masih dirasa kurang maksimal, karena masih terdapat permasalahan terkait kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan. Secara keseluruhan dari tingginya angka pangkat, pendidikan dan jenis kelamin melalui karakteristik pegawai dapat disimpulkan bahwa ketiganya sangat berpengaruh besar dalam keberhasilan untuk peningkatan pelayanan terhadap kualitas yang diberikan. Agar kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan diharapkan pihak Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo untuk tetap senantiasa melakukan inovasi, perbaikan, dan pembenahan khususnya pada produk pelayanan yang masih dianggap kurang maksimal Kata Kunci: Strategi, kualitas pelayanan publik Abstract Background This study was based on several complaints from the public about the need for clean water services. The purpose of this study was to determine and describe about the quality of public services in the Office of the Regional Water Company (PDAM) DeltaTirta Sidoarjo. The method used in this research is descriptive qualitative approach that tries to describe in depth study of an object based on the facts about the quality of public services in the Office of the Regional Water Company (PDAM) Tirta Sidoarjo Delta. The guest speaker this study is from the Head of PDAM Delta Tirta Sidoarjo leadership. The results obtained from the Office of PDAM Tirta Sidoarjo Delta can be concluded that the procedure was clear because the services are in accordance with Decree no. 63 On the general guideline public service delivery and service quality, and turnaround time in the process for its implementation has also been applied in accordance with the procedure, the cost charged to the customer service is also in accordance with regulation No. Surabaya Mayor. 55 of 2005 on the tariff structure of water and water use, facilities and infrastructure is good, it can be characterized by the use of technology to enable customers to get the service as much as possible, and competence of personnel service providers also have met expectations and also its placement on the field in addition the existence of a routine training as well as monitoring and evaluation pobud follow public service units featured/Java icon in order to improve employee performance. But for a service product is still considered less than the maximum, because there are still problems related to the quality of water that is distributed to customers. On the whole of the high number of rank, education and gender through employee characteristics can be concluded that all three are very influential in the success of improvement of the quality of service provided. In order to increase the quality of services is expected to continue to the Office of the Regional Water Company (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo to remain constantly innovating, repair, and improvement of the service especially on products that are still considered to be less than the maximum

PELAYANAN PRIMA POSYANDU LANSIA DI PUSKESMAS JAGIR KOTA SURABAYA NURUL FADLILAH LAELY
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abstrak Angka harapan hidup dari tahun ke tahun terus meningkat, akibatnya jumlah lansia terus bertambah. Pemerintah memberikan perhatian yang serius akan hal tersebut dengan terlaksananya pelayanan lanjut usia melalui (posyandu) lanjut usia. Pelayanan yang dilakukan di posyandu lansia merupakan pelayanan ujung tombak dalam penerapan kebijakan pemerintah untuk pencapaian lanjut usia yang sehat, mandiri dan berdaya guna. Permasalahan mendasar bagaimana pelayanan prima yang diberikan petugas kepada anggota posyandu lansia agar mereka bersedia hadir dalam kegiatan posyandu lansia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan data kualitatif berdasarkan konsep Miles dan Huberman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan prima posyandu lansia di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. Dengan fokus penelitian paparan yang jelas,aturan tentang prosedur yang tepat, hak dan kewajiban pemberi atau penerima pelayanan diatur secara jelas, loket informasi dan kotak saran, petugas yang kompeten, pola pelayanan yang tepat, biaya / tarif ditetapkan secara wajar, pelayanan dilakukan secara tertib,teratur dan adil, kebersihan dan sanitasi pelayanan harus selalu dijamin, dan petugas harus ramah dan sopan.Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa di posyandu lansia sudah terdapat paparan yang jelas yaitu di setiap meja terdapat tulisan pendaftaran, pencatatan, pemeriksaan dan penyuluhan. Aturan yang berlaku dinilai tepat, konsisten dan konsekuen dengan menggunakan 4 meja. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima layanan sudah terpenuhi.Kritik dan saran disampaikan melalui musyawarah dan sesi tanya jawab. Proses pelayanan ditangani oleh petugas yang trampil, pola pelayanan yang diberikan sudah tepat yakni efisien dan efektif. Pelayanan diberikan secara gratis. Pelayanan dilakukan secara tertib dan adil sesuai dengan nomor urut yang di dapat setiap anggota. Kebersihan dan sanitasi pelayanan sudah cukup baik. Petugas dalam memberikan pelayanan cukup ramah dan sopan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para anggota posyandu lansia. Kata Kunci: Pelayanan Prima, Posyandu Lansia Abstract People’s life expectancy is always increasing year by year, it causes the content of the elderly is increasing too. The government gives a seriously attention about it through the elderly Posyandu and that services is done. This service at elderly Posyandu is the spreadhead of implementation by the government’s wisdom for reaching out the healthy, independent and meaningful elderly. The basic problem, how the prime service by the officer of elderly posyandu is given in order to make them being there in every activities. This research is qualitative descriptive with using data collecting technique, through observation, interview and documentary then being analysed using qualitative data according to Miles and Huberman concept. The purpose of this research is knowing about the prime service of elderly posyandu at Puskesmas in Jagir Surabaya. This research’s focus is clearly description, exactly procedural condition, right and obligasion by user and recipient of this service, information desk and suggestion box, compentences officers, good services form, reasonable cost, orderly and fair services, good sanitation of service must be guaranted, polite and friendly officers. This conclusion of this research is the elderly Posyandu already has a clearly description, which is replication listing book, checking and suggesting notification in every desk. The conditions on duty are exactly, consistent and consequences using 4 tables. The right and obligasion of user and recipient is being completed. People could give their critics and suggestion by conversation session. Services proses is handled by an expert officer, service form given with efficience and effevtive. There is not any cost for services. This service is giving with orderly and fair. according to the number who everyone gets. Clean and good sanitation of service are good enough. The officers who gave services are polite and friendly, they using language easier for people of elderly Posyandu. Keywords : Prime service, elderl

STRATEGI LAYANAN PENGURUSAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG SURABAYA ALDY DWI ALVIANTO
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abstrak Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang serta berfungsi sebagai jaminan kepastian Hukum atas bangunan. Berkaitan dengan pelayanan perizinan khususnya IMB, pemerintah dan khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya harus menetapkan standar pelayanan yang optimal guna mengubah citra aparatur yang sebelumnya di pandang lamban menjadi efisien dan efektif sesuai dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Strategi Layanan Mobil Keliling dalam Pengurusan IMB di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Focus dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, antara lain: strategi ini, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi pengawasan, dan strategi budaya. Penelitian ini memilih lokasi di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya strategi yang dibuat oleh pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya melihat konsep David Osborne antara lain: Pertama, strategi inti (adanya peraturan berkaitan dengan IMB, adanya penerapan 5 (lima) pilar utama berdasarkan misi DCKTR. Kedua, strategi konsekuensi (adanya hukuman dan imbalan, pemberian insentif, pemberian disentif, serta adanya pegawai yang baik. Ketiga, strategi pelanggan (adanya mobil keliling, adanya kotak saran, adanya Website DCKTR, serta adanya Kontak Tanya. Keempat, strategi pengawasan (pembenahan pengurusan IMB, adanya pelatihan bagi calon pegawai DCKTR, membantu menggambar bagi masyarakat umum dalam IMB, serta adanya petugas Humas. Kelima, strategi budaya (bersikap ramah serta sopan, memberikan senyuman serta mengucapkan terimakasih, setiap hari Jumat, rapat kecil untuk evaluasi pegawai yang mengurusi bagian IMB. Rekomendeasi tersebut antara lain agar strategi yang dilaksanakan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, benar-benar menempatkan dirinya sebagai pelayan publik, harus bersabar dalam memberikan pelayanannya. Perlunya sosialisasi bahwa pengurusan IMB dapat dilakukan secara online serta meningkatkan pelayanan pengurusan IMB melalui mobil keliling sehingga masyarakat umum yang belum terjangkau dapat dijangkau melalui mobil keliling. Kata Kunci : IMB, Strategi Pelayanan Dinas Cipta dan Tata Ruang Surabaya. Building Permit (IMB) is a means of controlling the use of space and serves as Legalcertainty of the building. In connection with the licensing service IMB particular, the governmentand especially on Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya should establish optimaservice standards in order to change the image of the previous apparatus in view of slow to beefficient and effective in increasing appropriate service to the community. The purpose of this thesisis intended to analyze and describe the Strategy Services Cars Around the IMB on Dinas CiptaKarya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya. This type of research is descriptive qualitative. The focus of the research is: Core strategyConsequences strategy, Customer strategy, Monitoring strategy, and Cultural strategies. Thelocation of the research is Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya. Data is collectedby observation, interviews, and documentation. Result of the research showed that Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabayausing David Osborne concepts, the strategies are: First, Core strategy (lack of legislation relating tothe IMB, the application of five (5) main pillars based mission DCKTR. Consequences strategy(punishment and reward, incentive, disincentive provision, and the existence of a good employeeCustomer strategy (presence around the car, the presence of the suggestion box, the presenceDCKTR website, as well as the ask contact. Control strategy (improvement of the management ofthe IMB, the existence of training for prospective employees DCKTR, helping draw for the generalpublic in the permit, as well as the public relations officer. Cultural strategy (being friendly andpolite, give a smile and say thank you, every Friday, a small meeting for employee evaluations careof the IMB. Based on the result of the research, it is recommended thah all of strategies should be wellimplemented by employee of Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya. Thenecessity of obtaining a building permit dissemination that can be done online as well as improvethe management of IMB services through the car around so that the general public is not reachedcan be reached by car around. Keywords : Building Permit, Strategy Service on Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR)Surabaya.

IMPLEMENTASI CAR FREE DAY DI JALAN ACHMAD YANI KABUPATEN SIDOARJO Studi Pada Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo omor: 188/17/404.1.3.2/2013 Tentang Segmen Jalan Sebagai Center Point Kegiatan Car Free Day di Kabupaten Sidoarjo DEDDY YUDHA PRAMANA
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abstrak Car free day atau hari bebas kendaraan bermotor adalah sebuah program Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatan kualitas lingkungan serta penghematan bahan bakar di Sidoarjo. Dalam implementasinya, car free day di Sidoarjo masih terdapat beberapa permasalahan, seperti pemindahan polusi udara dari center point car free day ke jalan yang dijadikan jalur alternatif dan juga pembukaan arus jalan lebih awal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi Car Free Day di Jalan Achmad Yani Kabupaten Sidoarjo Studi Pada Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/17/404.1.3.2/2013 Tentang Segmen Jalan Sebagai Center Point Kegiatan Car Free Day di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Informan dalam penelitian ini adalah para petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam bidang Manajemen Rekayasa Transportasi Darat dan juga bidang Pengendalian dan Keselamatan yang menaungi program ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis yang digunakan dengan melakukan pendekatan logika induktif. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan car free day di Jalan Achmad Yani Kabupaten Sidoarjo dilihat dari model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn secara keseluruhan sudah dilaksanakan tetapi masih terdapat kendala. Sasaran dan tujuan kebijakan sudah tercapai sedangkan standar kebijakan masih belum tercapai. Sumber daya yang dimiliki sudah memenuhi untuk melaksanakan program ini. Setiap agen pelaksana mempunyai tugas masing-masing. Komunikasi dan koordinasi sudah berjalan dengan baik. Kondisi sosial, politik dan ekonomi juga berpengaruh dalam pelaksanaannya dan respon implementor sangat positif sehingga mempengaruhi dalam proses pelaksanaan car free day. Saran yang diberikan dalam penelitan ini adalah tujuan pelaksanaan car free day harus ditinjau ulang, para petugas pelaksana harus lebih memperhatikan ketepatan waktu sesuai dengan peraturan, sosialisasi tentang pelaksanaan car free day harus lebih diintensifkan dan juga dampak akibat kemacetan di jalur alternatif khususnya di Jalan Sultan Agung harus segera diatasi. Kata Kunci: implementasi, car free day Abstract Peraturan Car free day is a Department of Transportation Sidoarjo program which aims to improve the quality of the environment and fuel economy in Sidoarjo. There are still some problems in implementing car free day in Sidoarjo, such as the removal of air pollutants from the center point to the way the car free day is used as an alternative path and also opening the flow path early. The purpose of this study is to describe the implementation of the car free day on Jalan Ahmad Yani Sidoarjo study on implementation of Decree of Regency Sidoarjo No. 188/17/404.1.3.2/2013 about road segment as a center point activity of car free day in Sidoarjo. This research is a descriptive study with a qualitative approach in district office of the Department of Transportation Sidoarjo . Informants in this study are the Department of Transportation officials in District Sidoarjo, especially in the field of Engineering Management and Land Transportation and Safety Control field that houses the program. Data collection techniques are used to perform observations, interviews, documentation and triangulation. The analysis technique used inductive logic approach. The results showed the implementation of car free day on Jalan Ahmad Yani Sidoarjo is based on policy implementation model proposed by Van Metter and Van Horn as a whole has been carried out but there are still obstacles. Targets and policy objectives have been achieved while still not reach a standard policy. Resources have already meet the needed number to implement the program. Each agent has the task of implementing. Communication and coordination are already well underway. The social, political and economic influence its implementation and also the implementor gives very positive response thus affecting the car free day implementation process. The advice which is given in this research is the purpose of the car free day should be reviewed, the executive officers must pay more attention to timeliness in accordancing with the regulations, the socialization of the car free day implementation should be intensified and also the impact of congestion on the alternate path, especially in Jalan Sultan Agung must be addressed immediately. Keywords: implementation, car free day

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA