Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN UKM POTENSI EKSPOR OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR (Studi pada UPT P3E Surabaya) GEMILANG FARID P
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Dalam menghadapi persaingan bebas, usaha menengah dinilai jauh lebih siap dilihat dari segi kemampuan SDM, skala usaha dan kemampuannya untuk melakukan inovasi dan akses pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui UPT P3E Surabaya sebagai lembaga pemerintah berperan aktif dalam peningkatan/pengembangan UKM potensi ekspor. Dalam perjalanannya pemberdayaan terhadap UKM potensi ekspor, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta sarana promosi ekspor bagi para UKM. Penelitian pemberdayaan UKM potensi ekspor bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan UKM potensi ekspor dari suatu program/kegiatan yang dilakukan oleh UPT P3E Surabaya. Pada penelitian ini digunakan teori yang diungkapkan Suharto sebagai landasan dalam menjawab permasalahan yang ada, terdapat lima langkah yang dapat digunakan dalam pemberdayaan UKM potensi ekspor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, metode kepustakaan, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data model Miles dan Hubberman. Program pemberdayaan UKM potensi ekspor dilakukan dengan kegiatan yang diadakan oleh tiap seksi, kemudian dievaluasi dan dibuat matriks kebutuhan untuk kemudian dibuat program/kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pemberdayaan UKM potensi ekspor dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan promosi ekspor. Simpulan pemberdayaan UKM potensi ekspor di UPT P3E Surabaya dapat dikategorikan bagus, hal ini dikarenakan semua kegiatan yang telah tersusun, terlaksana sesuai yang diinginkam, mulai dari Pendidiakan dan Pelatihan hingga Promosi baik yang terlaksana di dalam lingkup instansi maupun di luar instansi, pelaksanaan program telah tersusun secara sistematis. Kata Kunci: Pemberdayaan,UKM.

TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial) HERU PURNAWAN
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial) HERU PURNAWAN S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (shane.purnawan@gmail.com) Abstrak Jaminan sosial merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Pada awal tahun 2014 Pemerintah telah melakukan transformasi pada perusahaan asuransi negara menjadi badan publik khususnya PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial sebagai kebijakan awal. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 pada masa awal transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Darmo Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan narasumber Kepala Bidang Pemasaran, Kepala Bidang, Kepala Bidang SDM dan Umum, dan Peserta di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Darmo Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi/ pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dengan dua variabel yaitu isi kebijakan (Content of Policy) dan konteks kebijakan (Context of Policy). Pengimplementasian kebijakan dalam Content of Policy: kepentingan menjamin keselamatan tenaga kerja bermanfaat bagi kenyamanan tenaga kerja saat bertugas disambut respon baik peserta menanggapi kebijakan kepesertaan, dimana para pelaksana kebijakan yang telah lebih dari cukup dan berkompetensi bagus serta didukung dengan sumberdaya yang lengkap dan modern. Dari Context of Policy: keputusan yang dipegang penuh dikantor pusat dan pemerintah menjadikan BPJS Ketenagakerjaan badan non provit yang lebih bertanggung jawab tanpa membeda-bedakan status peserta, sehingga pelaksana lebih patuh dan disiplin. Namun, masih banyaknya perusahaan dan tenaga kerja yang belum terdaftar karena kurang detilnya informasi kebijakan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan strategi sosialisasi. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Transformasi, Penahapan Kepesertaan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KEMAMANG KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Harapan masyarakat di era reformasi yang menggambarkan perubahan perencanaan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah mengubah pandangan masyarakat yangmenginginkan pemerintahan yang lebih baik dan peduli kepentingan masyarakat. Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang peduli masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Terdapat banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satunyamelalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam musrenbang khususnya musrenbang Desa Kemamang karena di tingkat inilah masyarakat dapat memberikan partisipasinya secara langsung. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi musrenbang Desa Kemamang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian perspektif dengan analisa pendekatan kualitatif.Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif yang menggambarkan suatu situasi atau kejadian dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagai suatu yang saling terikat pada saat sebelum, selama dan setelah pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes di Desa Kemamangsudah cukup baik.Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam musrenbang Desa Kemamang pada variabel frekuensi menghadiri rapat desa sudah baik dilihat dari hasil wawancara dan buku hadir lebih dari 50% perwakilan musrenbang desa hadir, musrenbang Desa Kemamang,pada indikator tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rapat-rapat desa dapat dikatakan baik dikarenakan sumbangan gagasan atau pendapat masyarakat serta saran dan kritik yang diberikan oleh masyarakat desa sudah seperti yang diharapkan oleh pemerintah desa, pada indikator memberikan data atau informasi dalam setiap pertemuan rapat pembangunan dapat dikatakan sudah baik, ini dikarenakan masyarakat dan tim survey dari pemerintah desa bekerja secara maksimal untuk memberian data tentang pembangunan infrastruktur desa, dan pada indikatorkeikutsertaan masyarakat dalam proses atau rumusan pembuatan keputusan dapat dikatakan sudah maksimal, ini dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber yang berpendapat dalam proses rumusan pembuatan keputusan sudah melibatkan partisipasi masyarakat Desa Kemamang. Kata kunci :Partisipasi, Desentralisasi, Musrenbang Desa.

IMPLEMENTASI BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI SDN CANDINEGORO KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO KURNIA OKTAVIA SUJATMIKO
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

IMPLEMENTASI BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI SDN CANDINEGORO KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO Kurnia Oktavia Sujatmiko S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya kurniaoktaviasujatmiko@ymail.com Weni Rosdiana, S.Sos.,M.AP. Abstrak Program BSM adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada siswa miskin. Target group program BSM adalah orang tua siswa penerima KPS, PKH, dan siswa yatim piatu. Tujuan program BSM adalah membantu siswa dari keluarga tidak mampu. Permasalahan implementasi program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo adalah keterlambatan pencairan dana BSM, kurangnya sosialisasi antar pihak pelaksana, dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang tua siswa. Tujuan penilitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksana BSM di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, UPTD Pendidikan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Kepala desa Candinegoro, SDN Candinegoro, siswa dan wali murid penerima BSM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, ukuran belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada siswa miskin yang sudah menerima BSM. Sumberdaya manusia sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, sumberdaya dana mengalami keterlambatan pencairan dana BSM, dan sumberdaya waktu ada masalah dalam pendistribusian dana BSM. Karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi. Sikap atau kecenderungan para pelaksana sangat ramah. Intensitas komunikasi antarorganisasi dan aktifitas pelaksana dilakukan melalui surat dan telepon, dan kondisi sosial adanya dukungan dan partisipasi dari siswa dan orang tua cukup baik, kondisi ekonomi yang rendah dan elite politik ditingkat desa yang mendukung keberhasilan program tesebut. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Tim Manajemen BSM Pusat diharapkan mau berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dan bank BRI supaya tidak lagi terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana, meningkatkan kesadaran orang tua siswa agar tidak menyalahgunakan dana BSM, dan pihak sekolah memprioritaskan anak yang tidak mampu. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Siswa Miskin

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN IKE SAPUTRI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN Ike Saputri S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA ( saputriike9@gmail.com ) Abstrak Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 merupakan peraturan yang mengatur tentang retribusi tempat pelelangan ikan di kabupaten Lamongan. Dalam pengimplementasiaannya di Tempat Pelelangan Ikan Brondong masih terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak berjalannya tarif retribusi sesuai peraturan, TPI yang masih kotor karena banyak sisa-sisa sampah , serta tidak patuhnya para pengguna jasa dalam pembayaran retribusi, sehingga diperlukan studi implementasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Brondong-Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel isi kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 belum memenuhi kepentingan dari target groupnya, manfaat yang diberikan masih belum mencakup secara kolektif dari harapan sasaran kelompok yakni dari segi kebersihan dan pelayanan yang masih belum bisa terpenuhi, target perubahan sudah dapat dipenuhi dengan adanya TPI sebagai hasil PAD serta memberikan kemudahan bagi para nelayan, letak pengambilan keputusan berada pada Dinas Perikanan dan Kelautan kabuapten Lamongan, implementor sudah cukup jelas dan tepat, sumber daya manusia untuk petugas kebersihan belum dialokasikan serta sumber daya peralatan yang mengalami kerusakan belum mengalami perbaikan serta penggantian dengan peralatan baru, sedangkan dari variabel lingkungan implementasi, strategi yang dilakukan pengelola langsung berada pada TPI dan dekat dengan para pengguna jasa, karakteristik dan rezim penguasa masih memberi kelonggaran dalam pelaksanaan perda, serta kepatuan target group yang rendah juga menghambat. Saran dalam penelitian ini adalah adanya penambahan petugas kebersihan yang dialokasikan ke TPI Brondong. sumber daya peralatan harus segera diperbaiki dan dilengkapi, implementor harus tegas, serta implementor harus mengedukasi target group agar mereka memahami konsep hak dan kewajiban mereka untuk membayar retribusi atas adanya TPI. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010

PELAYANAN PENGURUSAN PROGRAM TRANSMIGRASI DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG HENDRA HALIM
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

PELAYANAN PENGURUSAN PROGRAM TRANSMIGRASI DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG HENDRA HALIM HENDRA HALIM S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya e-mail: hendra_halimah@yahoo.com Abstrak Ruang lingkup pemerintahan saat ini, diharapkan untuk bisa menciptakan budaya kerja yang tinggi guna meningkatkan kualitas dari pelayanan publik. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang pro dengan rakyat, pemerintah sebagai birokrator negara diharapkan punya tanggung jawab dan kesadaran mengenai apa yang harus dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sistem pelayanan publik dalam suatu instansi pemerintah merupakan indikasi yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Pelayanan transmigrasi merupakan salah satu contoh dari kegiatan pemerintah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelayanan pengurusan program transmigrasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan data-data yang diperoleh adalah kata-kata bukan angka. (Nawawi, 1995:64). Subyek penelitian ini meliputi, Pegawai bidang transmigrasi dan para calon transmigran yang sedang mengurus atau mendaftar program transmigrasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaktif. Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini adalah uraian deskriptif mengenai pelayanan pengurusan program transmigrasi sesuai Undang-Undang No.63/KEP/M.PAN/7/2003. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengurusan program transmigrasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sesuai dengan teori Undang-Undang No.63/KEP/M.PAN/7/2003 sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan semua kriteria yang tercantum dalam teori Undang-Undang No.63/KEP/ M.PAN/7/2003 termasuk dari segi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan semua sudah masuk dalam pelayanan transmigrasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, hanya ada beberapa yang kurang yakni tidak adanya akses online bagi pendaftar calon transmigrasi, ketetapan waktu yang kurang termodifikasi, dan fasilitas sedikit rusak. Kata kunci: Pelayanan, Program transmigrasi

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) MUKHAMAD HENDRA KURNIAWAN
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Pentingnya keikutsertaan dan bentuk partisipasi dari masyarakat yang di berikan merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah.Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar akses masyarakat dalam beraktifitas bisa lebih mudah yang mulanya jalan tidak layak untuk dilewati saat musim hujan oleh karena itu di harapkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Kampung Baru dan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Nganjuk. Informan Penelitian ini adalah Sekretaris Dinas PU Cipta Karya, Sekretaris Desa, Pengurus Pembangunan, Kepala Dusun dan Warga Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, interview guide, field note, dan perangkat penunjang. Analisis data menggunakan teori Milles dan Huberman (2009:20) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, kemanfaatan dan evaluasi sudah baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PPIP masih kurang baik, sehingga pembangunan pavingisasi mengalami keterlambatan 1 bulan Saran yang diberikan dalam penelitan ini adalah Agar program juga terlaksana dan terkoordinir dengan baik , sebagai tim pelaksana harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat agar nantinya, masyarakat mendukung sepenuhnya dalam kelancaran pembangunan jalan paving. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan

DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DI DESA GONDOWIDO KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO ULWAN HADI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Indonesia merupakan negara agraris karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Akan tetapi dalam proses pembangunan pertanian di Indonesia petani mempunyai beberapa permasalahan yaitu aksesbilitas, teknologi, modal, dan sumber daya manusia (SDM) Petani. Untuk memajukan pertanian di Indonesia Kementrian Pertanian mengeluarkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. Sejak tahun 2009 desa Gondowido termasuk salah satu desa yang mendapatkan program PUAP. Program PUAP tersebut berupa modal dari pemerintah sebesar Rp. 100.000.000,00,- yang digunakan untuk beberapa usaha dalam sektor pertanian. Usaha pertanian yang sudah berdiri di Desa Gondowido yaitu peternakan kambing, aneka produk olahan, kopi luwak dan lain – lain. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendiskripsikan Dampak program PUAP di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun nara sumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Gondowido, pengurus Gapoktan Gemah Ripah dan perwakilan petani desa Gondowido. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak program PUAP dapat dilihat dari tiga indikator dampak yaitu 1). berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi yang ada di desa Gondowido seperti peternakan, usaha produk olahan dan sebagainya. 2). berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani seperti mampu menyediakan Saprotan, modal dan dapat memasarkan hasil produk olahan tetapi dari segi modal masih ada kekurangan. 3). Mampu mengurangi jumlah petani miskin dan pengangguran. Mengingat pentingnya program PUAP bagi petani Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo maka diharapkan dapat ditingkatkan dari segi permodalan, Rencana Usaha Bersama dan jaringan kerjasama pemasaran. Kata Kunci: Dampak, Program PUAP

STRATEGI PENERAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Pada Bidang Pelatihan Dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan Dan Evaluasi) IBRAHIM ALAMUDI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

STRATEGI PENERAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Pada Bidang Pelatihan Dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan Dan Evaluasi) Ibrahim Alamudi S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (ibrahimalamudi@gmail.com) Indah Prabawati, S.Sos., M.Si S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA Abstrak Standar operasional prosedur yang diterapkan di BKKBN Provinsi Jawa Timur seringkali mengalami hambatan didalam menjalankan tugas-tugasnya untuk melengkapi tujuan yang akan dicapai. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi beberapa pegawai untuk menjalankan tugas dan pekerjaan yang kurang mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah diterapkan sebagai patokan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang membutuhkan alur atau langkah-langkah yang perlu dilalui dalam pengerjaannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Penerapan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur pada Bidang Pelatihan dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Ketua Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi dan 2 (dua) orang Staf Penyelenggaranya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa BKKBN Provinsi Jawa Timur khususnya pada Bidang Pelatihan dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi sudah menerapkan SOP AP. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan penerapan SOP AP yang ada di Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP ada beberapa kelemahan yang teridentifikasi, yaitu pegawai sering mengabaikan alur pekerjaan pada SOP AP yang dirancangkan, masih ditemukan pegawai yang tidak mendapatkan info tentang SOP AP, salinan SOP AP yang belum merata bahkan tidak diketahui oleh pegawai, dan kurangnya pengetahuan mengenai tugas dari supervisi yang membantu pegawai untuk menerapkan SOP AP. Saran untuk penerapan dimasa yang akan datang untuk BKKBN Provinsi Jawa Timur khususnya Bidang Pelatihan dan Pengembangan pada Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi adalah melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam penerapan SOP AP bagi para pegawai selaku pelaksana SOP AP, pemberitahuan informasi perubahan maupun SOP AP sebaiknya dilakukan pemberitahuan secara berkala untuk pemahaman maupun hanya sekedar mengetahui bentuk dari SOP AP tersebut, salinan SOP AP diharapkan untuk lebih disosialisasikan kepada pegawai, lebih diberikan pengertian akan fungsi dan tugas dari supervisi untuk menambah wawasan pengetahuan pegawai. Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).

EFEKTIVITAS PELAYANAN DENGAN SISTEM JEMPUT BOLA DALAM PENGURUSAN IMB DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) TULUNGAGUNG NILA WIDIYAJAYANTI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

EFEKTIVITAS PELAYANAN DENGAN SISTEM JEMPUT BOLA DALAM PENGURUSAN IMB DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) TULUNGAGUNG. Nila Widiyajayanti Program Studi S1 Adminidtrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya e-mail: widiyakenil@yahoo.co.id Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Abstrak Pelayanan dengan sistem jemput bola yang dilaksanakan oleh BPPT Tulungagung dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Untuk mengetahui seberapa efektif Pelayanan dengan sistem Jemput Bola di BPPT Tulungagung dalam pengurusan IMB, peneliti menggunakan indikator efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yang terdiri dari Prosedur Pelayanan, Waktu penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, serta Kompetensi Petugas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif . Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah masyarakat Tulungagung yang mengurus IMB melalui pelayanan Jemput Bola yang dilaksanakan pada tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan uji mean atau rata-rata pada setiap indikator sehingga pada hasil akhirnya diperoleh mean atau rata-rata variabel. Mean variabel akan di prosentasikan sehingga terlihat seberapa besar efektivitas Pelayanan dengan sistem Jemput Bola dalam pengurusan IMB di BPPT Tulungagung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas yang dimiliki oleh Pelayanan dengan sistem jemput bola di dalam pengurusan IMB di BPPT Tulungagung sebesar 3,24 atau berada pada kriteria cukup efektif dengan prosentase efektivitas 81,02% Kata Kunci: efektivitas, pelayanan, Jemput Bola.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA