cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 10 (2016)" : 15 Documents clear
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR) DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN UMKM YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MOJOKERTO FENY INDRASARI
Publika Vol 4 No 10 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n10.p%p

Abstract

ABSTRAK Program PUSYAR berlandaskan Perda Nomor 03 pasal 20 ayat 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian diaplikasikan dengan MOU kerjasama PUSYAR. Tujuan pelaksanaan program PUSYAR ialah untuk memberdayakan UMKM yang ada di kota Mojokerto, karena potensi UMKM yang ada di kota Mojokerto cukup banyak namun kurang bisa mengembangkan usahanya karena faktor permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh BAZNAS Kota Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala kantor dan staff BAZNAS kota Mojokerto, PT. BPRS kota Mojokerto, Diskoperindag kota Mojokerto, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) kota Mojokerto, dan peserta program PUSYAR. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 macam, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program PUSYAR yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Mojokerto, dapat dilihat dari 2 variabel model analisis Mirelle S. Grindle, meliputi Isi Kebijakan yang didalamnya terdapat beberapa dimensi yaitu pertama dimensi target groups, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya. Dari keenam dimensi tersebut yang ada kendala terkait dalam keberhasilan implementasi program PUSYAR ialah dimensi letak pengambilan keputusan, dimana mekanisme pengajuan menjadi peserta program PUSYAR yang cukup panjang sehingga prosesnya cukup lama, dan sumber daya, disini yang ada kendala pada sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi atau tugasnya dengan maksimal. Kedua, variabel Lingkungan kebijakan, meliputi, dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dimensi karakteristik lembaga dan penguasa, serta dimensi kepatuhan dan daya tanggap. Indikator pertama dan kedua dapat disimpulkan sudah cukup sesuai dengan harapan, namun untuk indikator yang ketiga dikatakan masih lemah, indikator ketiga ini sama halnya dengan indikator letak pengambilan keputusan pada variabel isi kebijakan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang mengeluh karena proses pengajuan yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi program PUSYAR yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Mojokerto masih terdapat beberapa kendala, maka saran dari peneliti adalah pengawasan terhadap pelaksanaan usaha penerima bantuan PUSYAR lebih baik ditingkatkan lagi agar program PUSYAR dapat dinilai sempurna sebagai program yang berhasil dalam meningkatkan penghasilan masyarakat Kota Mojokerto melalui UKM/IKM, perbaikan proses perijinan guna meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan proses pengajuan, inovasi ini harus berkelanjutan dan direkomendasikan menjadi tugas pokok fungsi daerah agar bisa dijaga kelangsungannya, perlu direplikasi dan hal ini sudah dimulai beberapa daerah dijawa timur sudah menerapkan sistem yang sama. Kata Kunci : Implementasi, Program PUSYAR
INOVASI LAYANAN INFORMASI PERKARA GERBANG PESAN SINGKAT (GPS) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO ATIKA NUR FADILLA
Publika Vol 4 No 10 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n10.p%p

Abstract

ABSTRAK Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang layanan informasi, Pengadilan Agama Mojokerto membuat layanan informasi perkara Gerbang Pesan Singkat (GPS). Gerbang Pesan Singkat (GPS) adalah layanan informasi perkara yang memberikan informasi seperti jadwal sidang, penetapan/ putusan, akta cerai, dll yang dikirim secara otomatis kepada pihak berperkara tanpa diminta terlebih dahulu. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan inovasi layanan informasi perkara GPS di Pengadilan Agama Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini adalah Faktor Keberhasilan Inovasi yang terdiri dari 5 dimensi yaitu Leadership (Kepemimpinan), Management/ Organization (Managemen/ Organisasi), Risk Management (manajemen Resiko), Human Capital (Kemampuan Sumber Daya Manusia) dan Technology (Teknologi). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukan pada panitera dan staf IT di Pengadilan Agama Mojokerto serta kepada pihak berperkara terkait inovasi layanan informasi GPS. Hasil penelitian membuktikan bahwa inovasi layanan informasi GPS di Pengadilan Agama Mojokerto sudah cukup baik. Faktor kepemimpinan sudah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga terciptanya inovasi GPS. Faktor manajemen juga ditunjukkan melalui strategi sosialisasi dan kerja sama dengan pihak luar. Faktor manajemen resiko juga ditunjukan dengan adanya perbaikan jaringan oleh Pengadilan Agama Mojokerto. Faktor kemampuan sumber daya manusia juga ditunjukkan melalui kemampuan pegawai dalam menguasai aplikasi pengembangan layanan GPS. Dan yang terakhir faktor teknologi juga ditunjukkan melalui penggunaan aplikasi SIADPA PLUS dalam pengembangan inovasi layanan GPS. Kata Kunci: inovasi, pelayanan publik, Gerbang Pesan Singkat.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) DI KELURAHAN PLOSO, KECAMATAN TAMBAKSARI, SURABAYA NINDYRA AYU SAGITA
Publika Vol 4 No 10 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n10.p%p

Abstract

Abstrak Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (Community Based Development). Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di kota Surabaya merupakan salah satu upaya meningkatkan kondisi permukiman dan sosial masyarakat di kota Surabaya. Dalam pelaksanaan program ini, Kelurahan Ploso memperoleh 2 (dua) kuota penerima manfaat program. Namun, terdapat ketidaksamaan respon masyarakat terhadap partisipasi dalam program ini. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu, fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi ketidaksamaan respon masyarakat dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Indikator yang digunakan adalah model CLEAR yang diajukan oleh Pratchett et. al. (2009: 9), yaitu Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari model Can do masyarakat Kelurahan Ploso dapat berpartisipasi dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan model Enable to masyarakat memiliki akses seluas- luasnya untuk berpartisipasi, khususnya dalam perbaikan Rumah tak layak huni. Akan tetapi ketidaksamaan respon mereka dalam partisipasi ditunjukkan dari partisipasi masyarakat RT 05 RW 06 dalam perbaikan rumah Bapak M. Cholil sedangkan masyarakat RT 05 RW 10 tidak berpartisipasi dalam perbaikan rumah Ibu Djamah dilihat dari Model Like to, asked to, dan responded to. Ketidaksamaan tersebut disebabkan karena sosialisasi yang kurang merata dan kurangnya pemahaman mereka terhadap program. Kata kunci : Partisipasi, Rehabilitasi Sosial, Daerah Kumuh
Upaya Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul) RIZKY PURNA AJI GALIH PANGESTU
Publika Vol 4 No 10 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n10.p%p

Abstract

Abstrak Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang di dalamnya menawarkan keaslian pedesaan baik kehidupan sosial, budaya, adat istiadat dan ditunjang dengan adanya potensi wisata dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan desa. Desa Bejiharjo merupakan salah satu desa yang sudah ditetapkan menjadi Desa Wisata. Dengan ditetapkannnya menjadi Desa Wisata, akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu, harus ada upaya pengembangan Desa Wisata Bejiharjo. Dalam upaya pengembangan Desa Wisata Bejiharjo pemerintah desa masih mengalami beberapa hambatan seperti banyaknya pengelola wisata yang belum resmi dan belum rutinnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo dalam memberikan pungutan kepada desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pengembangan desa wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Desa Bejiharjo, Ketua BPD Desa Bejiharjo, Ketua Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo, anggota Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo, tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Bejiharjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan Desa Wisata Bejiharjo dapat dilihat dari aspek obyek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, tatalaksana/infrastruktur, masyarakat/lingkungan. Dari aspek obyek dan daya tarik wisata, pemerintah desa telah bekerjasama dengan masyarakat untuk membersihkan dan menata ulang obyek wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan. Pada aspek prasarana wisata, Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo telah bekerjasama dengan masyarakat untuk menyediakan mushola, tempat parkir, kamar mandi, warung makan, toko souvenir dan sebagainya. Dari aspek sarana wisata, Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo telah bekerjasama dengan masyarakat untuk menyediakan home stay dan alat transportasi wisatawan. Dari segi tatalaksana/infrastruktur, pemerintah desa telah membuat sistem peraturan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Dari segi masyarakat/lingkungan, pemerintah desa telah melakukan pelatihan/sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola wisata. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengembangannya, antara lain pemerintah desa belum menyusun anggaran dana dalam menyediakan sarana dan prasarana wisata, pemerintah desa juga sulit menertibkan pengelola wisata yang belum resmi mengakibatkan pendapatan pengelola resmi desa wisata tidak bisa maksimal, dan kurang tertibnya Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo dalam memberikan pungutan pengelolaan desa wisata sebesar Rp. 2.500.000,00 perbulan. Dari hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa upaya pengembangan Desa Wisata Bejiharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sudah berjalan dengan baik namun pemerintah desa masih mengalami beberapa hambatan-hambatan. Kata Kunci : Upaya, Pengembangan, Desa Wisata, PADes
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2015 DI SKPD KABUPATEN TUBAN (STUDI PADA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP) ZUSNIA NUGRAHAWATI
Publika Vol 4 No 10 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n10.p%p

Abstract

Abstrak Pada dasarnya pengeluaran pemerintah daerah bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu diperlukan proses penyerapan anggaran belanja daerah yang dinamis dan terjadwal untuk mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan pola penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Tuban tahun 2015 ini yaitu lambat diawal dan menumpuk diakhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis factor-faktor apa sajakah yang menyebakan terjadinya keterlambatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun 2015 khusunya pada penyerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunkan teori empat faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran daerah milik Halim (2014:91). Yakni lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD, lambannya proses tender dan ketakutan menggunakan anggaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lemahnya perencanaan aggaran dan lambannya proses tender mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban pada Tahun anggaran 2015. Faktor lamanya proses pembahasan anggaran dan ketakutan menggunakan anggaran tidak mempengaruhi adanya keterlambatan penyerapan anggaran tahun 2015 yang terjadi di SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban. Untuk memperbaiki permasalahan dalam faktor lemahnya perencanaan anggaran dan lambannya proses tender tersebut sebaiknya Badan Lingkungan Hidup melakukan analisa yang lebih relevan terhadap anggaran yang dibutuhkan dalam suatu program, untuk pemerintah pusat, sebelum melakukan perubahan terhadap petunjuk teknis kegiatan harusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu, mengharuskan para pegawai atau pejabat melakukan pelatihan untuk memperoleh sertifikat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi rangkap jabatan dalam proses tender. Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyerapan anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Page 2 of 2 | Total Record : 15