cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 6 (2016)" : 15 Documents clear
EVALUASI PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT LAMONGAN BERBASIS PEDESAAN (GEMERLAP) DI DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN  (Studi Pada Budidaya Ikan Kerapu) NIKEN PUSPITASARI
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pembangunan pedesaan mengalami beberapa permasalahan yaitu potensi yang dimiliki masyarakat desa belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari permasalahan tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) sebagai wujud tekat Pemerintah dlam meningkatkan kesejahteran masyarakat pedesaan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program GEMERLAP di Desa Labuhan dilihat dari kriteria efektifitas masih dikatakan belum efektif dibuktikan dengan bantuan yang tidak memberikan manfaat untuk petani Desa labuhan. Program ini juga dirasa kurang efisien dalam hal dana, tidak adanya fasilitator dan konsultan pendamping, serta Program GEMERLAP di Desa Labuhan tidak tepat sasaran apabila diberikan kepada masyarakat Labuhan dengan usahanya yang sudah berkembang. Dalam kriteria responsifitas, respon masyarakat petani kurang ditandai dengan tidak adanya kemauan dalam mengajukan permohonan bantuan melalui proposal. Meskipun Program GEMERLAP di Desa Labuhan dikatakan telah merata namun perataan tersebut dilakukan oleh petani kerapu Desa labuhan sendiri. selain itu dari kriteria kecukupan, bantuan dari Program GEMERLAP juga sangat sedikit sehingga belum mencukupi kebutuhan petani kerapu Desa Labuhan. Dengan adanya penelitian ini peneliti memberikan rekomendasi agar dapat dilanjutkan dengan memenuhi saran yaitu mengubah kebijakan menjadi bersifat bottom-up, selain itu menyelesaikan kendala berupa dana dengan menambah anggaran dana untuk pelaksanaan program selanjutnya, melakukan pendampingan untuk mengembangka produk Desa Labuhan ikan kerapu menjadi produk olahan lain, selain itu program GEMERLAP diberikan kepada kelompok yang lebih tepat serta diharapkan pelaksana GEMERLAP dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dalam pelaksanaan GEMERLAP. Kata Kunci: Evaluasi, GEMERLAP
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PROGRAM KARTU KELUARGAKU DATA ULANG (KAKEKKU DATANG) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK EWA DWI ISTANTO
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Program Kartu Keluargaku Data Ulang (Kakekku Datang) merupakan program pemerintah Kabupaten Gresik khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang mana program Kakekku Datang ini dilaksanakan melalui kegiatan jemput bola dengan mendatangi desa/kelurahan guna memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat tanpa dipungut biaya atau gratis. Program Kakekku Datang telah masuk sebagai 99 TOP inovasi pelayanan publik dari 2.476 inovator yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2016 yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik di tuntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat agar tercipta pola pelayanan yang baik dan bermuara pada kepuasan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mengatur aspek penilaian kepuasan itu melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 yang memuat delapan aspek penilaian yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif – kuantitatif. Penelitian in mengambil sampel 97 orang dari populasi 3360 orang menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan program Kakekku Datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik secara garis besar sudah berjalan dengan sangat baik karena perolehan nilai setiap indikator prosedur memperoleh persentase sebesar 76,7%, persyaratan 79,7, waktu pelayanan 72,5%, produk spesifikasi jenis pelayanan 77,5%, kompetensi pelaksana 89,3%, perilaku pelaksana 85,5%, maklumat pelayanan 80,9%, penanganan pengaduan, saran dan masukan sebesar 79,5%. Peneliti memberikan beberapa saran yaitu perlu meningkatkan kinerja pegawai agar bekerja lebih cepat, memberi peringatan lebih keras agar tidak ada pemohon yang terlambat mengumpulkan berkas, dan melakukan sosialisasi terkait Program Kakekku Datang kepada masyarakat agar lebih memahami prosedur dan persyaratan dalam pelayanan Program Kakekku Datang. Kata Kunci : Survei Kepuasan Masyarakat, Kakekku Datang
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO KURNIA RIZKI PUTRI
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Untuk mendorong agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) meningkat, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan salah satu unit administrasi perpajakan yang akan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan tersebut masih menunjukkan adanya masalah-masalah implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Surabaya Wonocoloterkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan surat pemberitahuan (SPT) oleh WP Badan. Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan SPT oleh WP Badan berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Edward III yang memiliki empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun belum maksimal mengingat masih dijumpainya beberapa kendala seperti kembalinya beberapa surat himbauan yang dikirimkan kepada WP ke KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sumber daya informasi dan manusia masih belum berjalan maksimal mengingat adanya kendala yang disebabkan oleh isu tax amnesty dan kurang updatenya informasi dari instansi lain serta adanya ketimpangan antara jumlah WP dengan jumlah pegawai.Kata kunci: Implementasi, Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
UPAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKANPAJAK HIBURAN DI KOTA SURABAYA(Studi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya) DIMAS ALFIANDOKO
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Adanya otonomi daerah menjadikan dareah lebih dipacu lagi untuk lebih meningkatkan usahanya dalammencari sumber penerimaan daerahnya sendiri yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.Utamanya yang berasal dari daerahnya sendiri atau yang biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salahsatu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah. Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerahyang penting untuk ditingkatkan penerimaannya, termasuk Kota Surabaya melalui Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Berdasarkan hal inilah perlu dideskripsikan bagaimana upaya DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam meningkatkan pajak hiburan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajakhiburan yaitu dengan melakukan audit secara rutin, perbaikan sistem akutansi yang berfokus pada wajib pajakagar taat membayar pajak dan adanya dukungan teknologi informasi dalam mewujudkan transparansi. Upaya iniberjalan cukup baik, namun masih perlu dilakukan sosialisasi kepada pengusaha pemilik tempat hiburanmengenai pentingnya mendaftarkan tempat hiburan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan KotaSurabaya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan.Kata Kunci : Upaya Peningkatan, Pajak Hiburan
PEMBERDAYAAN INDUSTRI TAS DAN KOPER (INTAKO) TANGGULANGIN PASCABENCANA LUMPUR LAPINDO OLEH DISKOPERINDAG KABUPATEN SIDOARJO DUWI WAHYUNINGSIH
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Usaha kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu potensi usaha yang dapat meningkatkankesejahteraan ditiap daerah. Salah satu unggulan IKM yang menarik untuk disoroti yakni SentraIndustri tas dan koper yang berada di kawasan dekat semburan lumpur lapindo terletak di DesaKedensari Kecamatan Tanggulangin yang hanya berjarak sekitar lima kilo meter dari pusatsemburan lumpur lapindo dan sempat mengalami mati surinya. Sebelum munculnya bencanalumpur lapindo, kawasan ini sempat mengalami masa puncak kejayaannya dan eksistensi produkini tidak diragukan lagi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan PemberdayaanIndustri Tas Dan Koper Tanggulangin Pasca Bencana Lumpur Lapindo Oleh DiskoperindagKabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifdengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalahobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah pemberdayaan yangdilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan Industri tas dankoper di Kecamatan Tanggulangin yang dilihat dari lima fase pendekatan pemberdayaan yaknipemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Sidoarjodalam mengatasi permasalahan Industri tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin dapatdikatakan sudah baik namun belum optimal yang dilihat dari aspek pemungkinan yakni merubahmindset masyarakat di luar daerah terhadap kesalahan persepsi masyarakat pasca bencana lumpurlapindo melalui kegiatan pameran diluar daerah, aspek penguatan yakni dilakukan denganpemberian pengetahuan berupa workshop, aspek perlindungan berupa HAKI (Hak KekayaanIntelektual) yakni perlindungan merk pada produk tas, aspek penyokongan yakni melalui pestarakyat yang membantu pengrajin agar masyarakat tahu bahwa UKM sidoarjo masih ada salahsatunya yakni IKM tas dan koper Tanggulangin, aspek pemeliharaan yakni Diskoperindagberkeinginan agar masyarakat Sidoarjo lebih mencintai produk Tanggulangin.Kata kunci : Industri Kecil Menengah, Pemberdayaan

Page 2 of 2 | Total Record : 15