cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 12, No 4: Oktober 2023" : 45 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG Faishal Rafiif Thamrin; Raden Slamet Santoso; Hardi Warsono
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41299

Abstract

Permasalahan kependudukan masih menjadi sebuah persoalan di Indonesia termasuk Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, salah satunya pencatatan penduduk. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan dengan mengeluarkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program nasional yang diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Indonesia bertujuan untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak-anak di Indonesia sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang cukup baik, namun terdapat kekurangan pada aspek ketetapan kebijakan, ketetapan pelaksana, dan ketetapan target. Kemudian, terdapat faktor pendorong implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu pada fasilitas dan kerja sama pihak ketiga, sedangkan faktor penghambatnya yaitu pada kegiatan sosialisasi, peraturan KIA, dukungan sektor lain, dan masyarakat.
ANALISIS MANAJEMEN PENGADUAN KANAL PENGADUAN “SAPA MBAK ITA” KECAMATAN TEMBALANG Maya Silvia; Budi Puspo P.; Hartuti Purnaweni
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41449

Abstract

This research ia focused on the implementation of complaint management implemented by the Tembalang District Government on complaints sent by the public through the "Sapa Mbak Ita" Online Complaint Channel. Being a region that gets a very significant increase in Community Satisfaction Index (IKM) scores every year, it is interesting study to analyze the performance of service officers in handling and responding to complaints sent by the public. The purpose of this research is to analyze the strategy and implementation of complaint management in Tembalang District and to analyze the factors that support and hinder the complaint service process in Tembalang District. The research method in this study is a qualitative method with a descriptive approach, namely exploring in depth the research phenomenon to get results from existing problems. Data collection techniques in this study used purposive sampling techniques, namely to gather information from individuals or groups who have understanding and ability to research problems which are deepened by interviews, observation, documentation and literature studies. The theory used in this study is Tjiptono's 10 theories of Management Complaint’s Effectiveness including: 1) simplicity, 2) speed, 3) record/feature, 4) confidential/confidential, 5) analytical skills, 6) human resources, 7) visible/socialization , 8) commitment, 9) facilities, and 10) fairness/fairness. These results indicate that Tembalang District is well committed to providing complaint services to the community, has good analytical skills with a briefing strategy to reduce communication errors, is very responsive and fast in taking action on complaints sent by the community. Inhibiting factors include the quantity of human resources that is not proportional to the number of services, socialization that has not been maximized, the completeness of features that still make it difficult for the community and facilities that have not been maximized
CAPACITY ASSESSMENT DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN MAGELANG Fanny Widayanti; , Amni Zarkasyi Rahman; Retno Sunu Astuti
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40951

Abstract

Potensi bencana erupsi gunung api merupakan ancaman permanen bagi Indonesia terutama bagi daerah Kabupaten Magelang. Pemantauan aktivitas Gunung Merapi menunjukkan guguran kubah lava sering terjadi. Radius bahaya Merapi sudah ditetapkan dan salah satu daerah terancam bahaya adalah Kabupaten Magelang. Peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 menjadi pengalaman bagi daerah terdampak agar meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana untuk mengurangi risiko bahaya dengan memiliki ketahanan yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan menganalisis kapasitas Kabupaten Magelang dalam mengurangi risiko bencana erupsi Gunung Merapi. Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mixmethode) dengan pengumpulan data melalui kegiatan wawancara dan obsevasi. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas Kabupaten Magelang sangat baik dalam melaksanakan prioritas pengurangan risiko bencana erupsi Merapi dibuktikan dengan perolehan skor mencapai 92,5% masuk dalam kategori A. Ketahanan wilayah Kabupaten Magelang dalam menghadapi risiko bencana berada di level yang sangat baik. Seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat pemerintah sudah berhasil melakukan berbagai pencapaian dalam meminimalisir risiko bencana dan pelaksanaan mitigasi bencana.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM (STUDI KASUS UNIVERSITAS DIPONEGORO) Muhammad Haris Zakiyuddin; Kismartini Kismartini; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41236

Abstract

Undip as one of the PTN-BH must have quality human resources to be able to provide quality educational services. Looking at Undip's resources, the number of lecturers with PhD/Sp-2 qualifications in 2021 did not reach the target. Apart from that, the number of lecturers holding doctoral degrees in 2017, 2018 and 2021 did not reach the stated target. Undip itself has a further study assistance policy. However, in its progress there are few people interested in further study assistance programs for lecturers. This research use desciptive qualitative approach. The research aims to analyze policy implementation and identify supports and obstacles in implementation. The research results show that the implementation of the current study assistance policy is good. This is seen from the policy output, the target group's willingness to comply with the policy output, as well as the actual impact of the policy output. This research also shows that there are supporting factors for policy implementation consisting of financial allocation, formal access from outside parties, public support, as well as the commitment and ability of implementing officials. Meanwhile, the factors inhibiting the implementation of this policy are clarity of policy content as well as social, economic and technological conditions.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) PADA SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM (SATPAS) POLRESTABES SEMARANG Reifandi Yusuf Pratama; Ida Hayu Dwimawanti; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41397

Abstract

The aim of this research is to analyze the quality of SIM services at the Semarang Police SIM Administration Unit. The Semarang Police Driver's License Administration Unit (SATPAS) is an implementing element tasked with carrying out police duties including guarding, regulating, escorting, patrolling, community education and traffic engineering as well as carrying out activities such as registration and removal of motor vehicle drivers, investigating traffic accidents and carrying out enforcement. law in the field of traffic. Researchers use primary data obtained, either through direct observation or questions asked directly to respondents. The research method used was a qualitative descriptive research method and the selection of informants used a purposive sampling technique. Data collection techniques through interviews, direct observation and documentation. There were 11 informants in this study. The research results show that service is still not satisfactory. The service quality indicators used are Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty. Researchers provide recommendations for providing antiintermediary services outreach to the community, providing guidance to officers so that honest, good and competent individuals are formed. Apart from that, additional officers are needed to optimize services to the community
Analisis Implementasi Responsive Governance Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imannudin Melalui Sultan Imannudin Dokumentasi dan Informasi Publik Online (SI DIPO) Rizal Mustakim; Ida Hayu Dwimawanti; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40617

Abstract

As a form of effort to improve the quality of governance, the efforts being made by the current government are through providing information disclosure to the public in accordance with the mandate of the Public Information Disclosure Act. Based on data from the 2021-2022 Public Information Openness Index, it is found that one of the areas outside Papua that has a low openness value in Central Kalimantan. Even though it is the lowest, one good practice of information disclosure is owned by Sultan Immanuddin Pangkalan Bun Hospital, through the Online Public Information Documentation Information System (SI DIPO) service. Through these data, the author seeks to research related to the responsiveness provided in terms of public information, one of which is through SI DIPO. This research was conducted using descriptive qualitative methods, with the result that RSUD already has good responsive governance from the aspects of responsiveness and innovation. However, the partnership and evaluation components are two things that need to be improved to obtain maximum service. The inhibiting factor that becomes a challenge in developing SI DIPO is online hacker attacks which need to be maximized immediately related to handling them.
Efektivitas Pelayanan Perizinan Online Melalui Sistem Izin Investasi Mudah Dan Terpadu (SI IMUT) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang Hammam Mahdy; Augustin Rina Herawati; Teuku Afrizal
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41162

Abstract

Licensing services are a type of service that is principally the responsibility of the government and is carried out with the aim of meeting community needs and following relevant legal regulations, with service products in the form of permits. Semarang City DPMPTSP released an Easy and Integrated Investment Permit System (SI IMUT) to simplify and speed up the licensing process submitted by the public. However, in practice, online licensing through SI IMUT is still not optimal because there are still many complaints about the online licensing system. This study aims to analyze the effectiveness of online licensing services through SI IMUT and the supporting and inhibiting factors for effectiveness. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques of interviews, observation and documentation. This study uses the theory of effectiveness according to Duncan, namely goal attainment, integration, and adaptation, and uses the theory of factors that influence effectiveness according to Najidah, namely coordination, planning, and accuracy of service. The results of the study show that the effectiveness of online licensing services through SI IMUT has not run optimally, this is because the Semarang City DPMPTSP has not carried out socialization as a whole, so that the social process indicators are still not optimal. In addition to the service accuracy factor, people's understanding of online licensing services through SI IMUT is considered to be lacking so that it affects the effectiveness of online licensing services through SI IMUT at DPMPTSP Semarang City
EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT MELALUI PROGRAM CALL CENTER U-GARUDA 112 DI KABUPATEN KUDUS Rulla Hasna Kamila; Hardi Warsono; R Slamet Slamet
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41361

Abstract

The potential for disasters in various parts of Indonesia from year to year is very threatening to people's lives, one of which is in Kudus Regency. Kudus Regency has the potential for floods, landslides, strong winds, fires, and droughts due to low topographic conditions, heat intensity, and steep slopes. Thus, the government issued a policy in the form of the U-Garuda 112 call center program as an emergency response service when experiencing disaster and emergency events. However, its practice shows problems that it does not yet have a specific and clear local regulation on 112 services, human resources, infrastructure, and budget have not reached the target, there is a data gap that occurs with the reported data, prank calls, lack of information disclosure and does not yet have an official website. The purpose of this study is to evaluate the U-Garuda 112 call center program policy and analyze the supporting and inhibiting factors for program evaluation. This research uses Bridgman and Davis policy evaluation indicators and Muh. Mujab's supporting and inhibiting factors for program evaluation. This research uses descriptive qualitative methods through interviews, observation, and documentation. The results showed that the U-Garuda 112 program has not run well and effectively due to constraints in the quality of human resources and infrastructure, lack of role clarity, and lack of fulfillment of tasks and functions. Supporting factors for program evaluation are financial support, general and community management, apparatus dominance in policy, private involvement, and stakeholder commitment. Meanwhile, the inhibiting factors are lack of understanding of the program, miscommunication, sectoral ego, difficulty in being on time, and lack of involvement of other agencies. Recommendations that can be given are to conduct regular coordination and open communication, conduct routine maintenance on the system, conduct active and massive socialization, and improve regulations, agendas, and information disclosure.
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI SI D’NOK (SISTEM INFORMASI DOKUMEN ONLINE KEPENDUDUKAN) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG Nadifa Salsabila; Herbasuki Nurcahyanto; Aufarul Marom
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41343

Abstract

Aplikasi Si D’nOK merupakan layanan online kependudukan yang diciptakan oleh Disdukcapil Kota Semarang guna memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan pada masa pandemi COVID-19. Terdapat beberapa permasalahan antara lain pelayanan Si D’nOK yang tidak tepat waktu karena melebihi standar operasional prosedur, fitur layanan pengaduan kurang lengkap, sistem aplikasi Si D’nOK yang sering error. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan E-Government dalam pelayanan publik melalui aplikasi Si D’nOK dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan aplikasi. Metode yang digunakan pada penelitia ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Si D’nOK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah memenuhi aspek kemudahan penggunaan dan kepercayaan namun belum memenuhi ketepatan waktu pelayanan, keakuratan layanan, kelengkapan layanan, informasi yang tidak konsisten, dan layanan pengaduan yang diberikan tidak real-time. Aplikasi Si D’nOK juga terhambat oleh masyarakat yang belum sepenuhnya tertarik menggunakan layanan online, adanya perubahan kebijakan pengelolaan database, pemimpin yang kurang melakukan monitoring kinerja karyawan, sistem browser yang tidak merata, dan anggaran yang kurang memadai dalam menjalankan program pojok online sehingga dapat dikatakan bahwa Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Si D’nOK belum berjalan secara andal, akuntabel, dan terpercaya.
ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG Rizka Utami Indra; Retna Hanani; , Kismartini , Kismartini
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41454

Abstract

Floods are one of the disasters that often occur in Semarang City. In an effort to minimize the occurrence of flood disasters, involvement from stakeholders is needed. This study aims to analyze the role of stakeholders in flood disaster management efforts and analyze the supporting and inhibiting factors of stakeholders' role in flood disaster management in Semarang City. This research method uses a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through interviews and literature studies. The informant determination technique uses purposive sampling techniques. The results of this study show that the Semarang City Regional Disaster Management Agency is a key stakeholders in flood disaster management. Then the residents of Tanjung Mas Village and the Semarang City Public Works Office are the primary stakeholders. Furthermore, the Semarang City Spatial Planning Office, Pemali Juana River Basin Center, and Tanjung Mas Village Government are secondary stakeholders. These stakeholders carry out the role of stakeholders analyzed according to Nugroho's theory in (Setiawan et al., 2018), namely: Policy Creator, Coordinator, Facilitator, Implementer, and Accelerator. Each stakeholders carries out its role in accordance with their respective duties and functions. The supporting factors for the role of stakeholders in flood disaster management, namely: values, beliefs, and policies. While the inhibiting factor of the role of stakeholders is found in communication problems.

Page 1 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue