cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1: Juni 2016" : 5 Documents clear
Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Purnomo, Agus
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 1: Juni 2016
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.1 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v8i1.3726

Abstract

This paper presents a variety of public opinion on the application of the death penalty for perpetrators of acts of drugs in Indonesia. The study was focused on public dissent in response to the execution of the death penalty for drug crime and efforts to formulate effective criminal penalties for drug crimes. This paper study it from the angle of sociology of law in particular the theory of behaviorism and the theory of justice. In the perspective of sociology of law, a punishment device should include two things: first, it must accommodatepublic aspirations as the counterbalancing repay on the basis of an error rate of the perpetrator. Second, it must include the purpose of punishment, ie, maintain and preserve theunity of the community. Thus, the law must represent the public sense of justice. Hence theattitude and actions of the Indonesian people who chose the death penalty for criminal drugcan be justified even in other countries have abolished the death penalty.Tulisan ini menyajikan beragam pendapat masyarakat tentang penerapan hukuman matibagi pelaku tindak narkoba di Indonesia. Kajian difokuskan pada perbedaan pendapatmasyarakat dalam menyikapi eksekusi pidana mati bagi pelaku pidana narkoba dan upayamerumuskan hukuman pidana yang efektif bagi kejahatan narkoba. Tulisan ini mengkajinyadari sudut sosiologi hukum khususnya teori behaviorisme dan teori keadilan. Dalamperspektif sosiologi hukum, sebuah perangkat pemidanaan hendaknya mencakup dua hal,yakni: pertama, harus menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagaipengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku. Kedua, harus mencakup tujuanpemidanaan, yakni memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Dengandemikian, hukum harus mewakili rasa keadilan masyarakat. Karenanya sikap dan tindakanmasyarakat yang memilih hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan sekalipun di tempat lain hukuman mati ini dihapuskan.
Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Sudirman, Sudirman; Arofah, Nanda Lailatul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 1: Juni 2016
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.824 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v8i1.3727

Abstract

This research focuses on management of cash waqf at At-Taqwa mosque Batu and Sabilillah mosque Malang in the perspective of Act No 41 Year 2004 on Waqf. The research compared cash waqf management between two places and analyzed them using Act No 41 Year 2004 on Waqf. This research is a kind of empirical research applying descriptive qualitative approach. The findings show that those two places have both differences and similarities on their management of cash waqf. Al-Taqwa Mosque has applied cash waqf for consumptive goal for extending the mosque building while Sabilillah mosque has used cash waqf for cooperative capital. However, both institutions are aware that cash waqf should be maintained for unlimited periods of time.Penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Batu dan masjid Sabilillah Malang dalam perspektif UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini membandingkan manajemen wakaf tunai antara dua tempat tersebut dan menganalisisnya dengan menggunakan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tempat memiliki perbedaan dan persamaan pada manajemen wakaf tunai. Masjid At-Taqwa menerapkan wakaf tunai untuk tujuan konsumtif memperluas bangunan masjid, sedangkan masjid Sabilillah menggunakan wakaf tunai untuk modal koperasi. Namun, kedua lembaga menyadari bahwa wakaf tunai harus dipertahankan untuk jangka waktu yang tak terbatas.
Isu Perkawinan Minoritas di Thailand Triyono, Nur
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 1: Juni 2016
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.934 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v8i1.3728

Abstract

People usually divided into two groups, the group of majority and the group of minority. Most of the majority takes the advantage in controlling every policies ruled in their local area, meanwhile the group of minority sometimes able to participate in making the policies and sometimes do not have any rights to do so. This library study focuses on Thailand marriage minority issues, which is one of the unique country that giving both groups the rights to contribute in making policies. It not only holding the sacred tradition of west and applying the traditional wedding value of Thai, it also give a space for minorities’ people to manage their wedding. The study concluded that White Elephant country has two big minorities group in wedding issue; the group of LGBT and interfaith wedding that usually performed by Muslim and Buddhists in South Thailand area.Masyarakat dalam sebuah negara biasanya terbagi dalam dua kelompok besar, kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas biasanya memegang kendali dalam setiap kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut, sementara kelompok minoritas terkadang dapat ikut berperan di dalamnya dan terkadang juga tidak mendapatkan peran apapun dalam melaksanakan sebuah kebijakan di lingkungan tersebut. Negara Thailand merupakan memiliki keunikan tersendiri, karena selain tetap memegang kebijakan dalam melaksanakan perkawinan adat ketimuran yang kental dengan nilai-nilai budaya Thailand, negara gajah putih ini juga memberikan ruang kepada perkawinan kelompok minoritas yang ada di negara itu. Perkawinan minoritas yang terjadi di negara ini antara lain adalah isu perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kelompok minoritas LGBT dan isu perkawinan beda agama yang umumnya terjadi antara mereka yang beragama Islam dan Buddha di wilayah Thailand Selatan.
Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang Rahmawati, Erik Sabti
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 1: Juni 2016
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.012 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v8i1.3725

Abstract

The decline in family endurance in dealing with conflict, leading to increased divorce rate in Indonesia. Various attempts have been made to reduce the number of divorce, such as integrating mediation in the settlement process of the court. Nevertheless, the implementation of mediation has not been able to meet the expected target. This article aims to understand the procedure and the process of mediation conducted in the Religious Court of Malang Regency. Then, it describes the experiences and expectations of litigants. The study states that the implementation of mediation in the Religious Court of Malang regency has been conducted in accordance with the mechanism regulated by the the Regulation of the Supreme Court (PERMA) 1 in 2008, although in some instances has not run as precisely such provisions. Implementation of mediation in the Religious Court of Malang Regency provide benefits to the parties, although not much to revoke the lawsuit after mediation. But the parties then clearly understand the problems they face, avoiding revenge, divorce peacefully, and the parties feel more prepared for next trial.Menurunnya ketahanan keluarga menghadapi konflik menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka perceraian, salah satunya mengintegrasikan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi belum mampu memenuhi target yang diharapkan. Artikel ini bertujuan memahami prosedur dan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian mendeskripsikan pengalaman dan harapan para pihak yang berperkara agar mediasi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, meskipun dalam beberapa hal belum berjalan sesuai ketentuan.Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan manfaat bagi para pihak meskipun tidak banyak yang kemudian mencabut gugatan. Misalnya, memahami dengan jelas permasalahan yang mereka hadapi, tidak ada dendam, bercerai dengan damai, dan para pihak merasa lebih siap untuk menghadapi sidang selanjutnya.
Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah Aziz, Abdul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 1: Juni 2016
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (846.708 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v8i1.3729

Abstract

The division of inheritance using Islamic inheritance jurisprudence is a must for Muslims. However, people are starting not using faraidl in inheritance issues because it does not suit current context. The application of Islamic law is in accordance with the purpose of application of the law (maqasid al-shari'ah), it gives justice and welfare for the heirs. The contemporary distribution of inheritance should be based on economic welfare of the heirs. If man has a better income than woman, the distribution of inheritance of woman should be greater than man, and vice versa. This concept of implementation is in accordance with the spirit of Islamic law, which is the creation of beneficiaries and the avoidance of harm.Bagi umat Islam, pembagian waris menggunakan ilmu faraidl merupakan bentuk menjalankan syariat Islam. Meskipun demikian, tidak banyak umat Islam yang menggunakan ilmu faraidl karena dianggap tidak lagi ideal dalam konteks kekinian. Pemberlakukan hukum waris Islam selaras dengan tujuan pemberlakuan hukum (maqashid al-shari’ah), yaitu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Pembagian waris kontemporer mengacu pada keadilan distributif atau keadilan proporsional, sesuai dengan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris. Jika ahli waris laki-laki memiliki pekerjaaan dan harta banyak, sedangkan saudara perempuannya mengalami nasib sebaliknya, maka pembagian waris untuk si perempuan seharusnya lebih banyak dari laki-laki. Begitu juga sebaliknya, jika laki-laki tingkat kesejahteraanya lebih rendah dari perempuan, maka laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dari perempuan. Hal ini sesuai dengan ruh pemberlakuan hukumIslam, yaitu terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue