cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
CERMIN
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "No 047 (2010): September" : 32 Documents clear
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN BAKU SH.,MH., MUKHIDIN,
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.726 KB)

Abstract

Perjanjian Adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang ataulebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPerdata). Defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebutadalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap oleh karena yangdirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. perjanjianmemberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untukmengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggarketertiban umum dan kesusilaan. hukum perjanjian di Indonesia menganutasas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contractsvrijheid), dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan dalambentuk perjanjian baku (standard contract), dimana sifatnya membatasiasas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan ini sangat berkaitandengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undangundangatau setidak-tidaknya diawasi pemerintah
PERAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD Asmarudin, SH, Imam
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.145 KB)

Abstract

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi danefektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikanhubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah,potensi dan keanekaragaman daerah, Daerah memiliki kewenanganmembuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatanperanserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan padapeningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan perubahan konstitusidan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dankinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan strukturkelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yangberupa Badan Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatankelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan),penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (saranaprasaranadan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagaiinstrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusunsecara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan PemerintahDaerah.

Page 4 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2010 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue No 049 (2011): Oktober No 049 (2011): Oktober No 048 (2011): April No 048 (2011): April No 047 (2010): September Vol 47 (2010): Oktober No 047 (2010): September Vol 47 (2010): Oktober No 46 (2010): Maret No 46 (2010): Maret No 45 (2010): Maret No 45 (2010): Maret No 045 (2009): Oktober No 045 (2009): Oktober No 044 (2009): Mei No 044 (2009): Mei No 043 (2009): Januari No 043 (2009): Januari No 042 (2008): Oktober No 042 (2008): Oktober No 41 (2007): Maret No 41 (2007): Maret No 040 (2006): September No 040 (2006): September No 039 (2006): Maret No 039 (2006): Maret No 037 (2005): Maret No 037 (2005): Maret No 036 (2004): September No 036 (2004): September No 034 (2003): Agustus No 034 (2003): Agustus No 030 (2001): November No 030 (2001): November More Issue