cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2013)" : 30 Documents clear
Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan Budiharjo, Eko Wahyu
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2353

Abstract

Salah satu permasalahan yang selama ini banyak memicu ketidakharmonisan hubungan suami istri adalah karena tidak mendapatkan anak. Permasalahan ini pula yang mendorong suami untuk melakukan Poligami. Pada prinsipnya, poligami diperbolehkan dan tidak dilarang, tetapi harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Peraturan Poligami ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami; dan apa saja yang mempengaruhi PNS untuk melakukan poligami tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu Pegawai Negeri Sipil (Guru) golongan IIIA melakukan poligami. Pada dasarnya Poligami tidak dilarang karena Pelaku (Guru) sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, terbukti dengan dikeluarkannya surat izin Poligami dari Bupati Nomor: 474.2/774/XIII/2008. Faktor-faktor dikabulkannya izin poligami karena selama 12 Tahun pernikahannya tidak mempunyai anak dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan si Istri tidak dapat melahirkan keturunan karena mandul. Tahapan permintaan izin yang harus dilakukan oleh PNS yang berpoligami adalah: mendapat Istri, Bupati melalui BKD, Pengadilan Agama, dan KUA. Diharapkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 1990 dan Masyarakat diharapkan turut memberikan dorongan supaya Pegawi Negeri Sipil tidak melakukan penyimpangan dari peraturan.   One issue that has sparked a lot of disharmony marital relationship is because they do not have children. This problem also encourages the husband to perform Polygamy. In principle, polygamy is allowed and not prohibited, but must meet the requirements that have been defined. Polygamy regulations in Act No. 1 Year 1974 and Government Regulation No. 45 Year 1990. This study aims to analyze how the Civil Service in polygamous, and what are the factors that influences the civil servants who commit polygamy. The results showed that one of the Civil Servants (Master) class IIIA polygamous. Basically Polygamy is not prohibited by actors (teachers) already meet the requirements that have been defined in the Act and Regulations, as evidenced by the issuance of permits polygamy of Regents Number: 474.2/774/XIII/2008. Factors granting permission for polygamy as a 12-year marriage had no children and is evidenced by a medical certificate stating the wife is due to give birth to offspring sterile. Stages permit request must be made by civil servants who practice polygamy are: Wife gets, the Regent through BKD, the Religious, and KUA. Civil Servants are expected to be doing Polygamy does not deviate from the rules, the Law no. 1 of 1974 and Law no. 45, 1990 and are expected to give a boost community that Civil Affairs Pegawi not deviating from the rules.
Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber Lisanawati, Go
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2348

Abstract

Perkembangan teknologi, yang diwujudkan dengan adanya inovasi berupa Internet, yang semakin pesat menempatkan semua pihak berada pada sebuah posisi yang rentan. Kerentanan tersebut dapat berupa tereksploitasinya orang menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Teknologi menjadi pedang bermata dua dengan segala kelebihan dan eksplorasi serta eksploitasi atas kelemahan atas pemanfaatan teknologi tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pada posisi yang sama, anak menjadi korban yang sangat potensial atas penyalahgunaan teknologi, khususnya atas eksploitasi seksual yang dapat meliputi pornografi anak, perdagangan anak, dan child sex tourism. Indonesia memang telah memiliki berbagai perangkat aturan hukum yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak, termasuk juga di dalamnya adalah perangkat hukum di bidang telematika. Namun demikian belum semua perangkat hukum tersebut dapat dipergunakan secara maksimal untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak.The rapid development of technology through Internet nowadays has been put all parties in the vulnerable position. The vulnerable form which may appear is the possibility of the exploited parties to be victims and/or the offender of crime. Technology itself brings not only advancement but also the weaknesses which may be explored and exploited by the irresponsible people by doing such a crime. In the same position, children are potentially to be the very vulnerable victims of the misuse of the technology, especially sexual exploitation which including child pornography, child trafficking, and also child sex tourism. Indonesia is already having such kind of law to give protection to children, including also the law related to telematics matter. But not each law could maximize yet implemented to give the law protection for child.
Sertifikasi Tanah Ayahan Desa dalam Mempertahankan Omset Desa & Pengaruhnya terhadap Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Adnyani, Ni Ketut Sari
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2354

Abstract

Izin penyertifikatan tanah ayahan desa akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan swadaya masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa ke depan. Apalagi penyertifikatan tanah ayahan desa ini merupakan muara dari pencerahan. Juga merupakan upaya pembenahan struktur dan taraf kesejahteraan warga masyarakat, dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya desa yang dimiliki untuk diakomodasi sehingga dapat dijadikan pemasukan bagi pendapatan desa. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum yang pasti bagi desa yang tersebar di wilayah Indonesia untuk mengaktualisasikan diri dalam berkreasi mengelola SDA dan SDM yang dimiliki sehingga bisa bermanfaat bagi pengembangan kemajuan desa terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisi dasar penyertifikatan tanah ayahan desa dan implikasinya terhadap swadaya masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tianyar Timur Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah lewat otonomi, daerah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pembangunan daerah berdasarkan kemampuan yang dimiliki; Selain itu, penyertifikatan tanah ayahan desa berimplikasi bagi pembenahan tatanan pemerintahan desa. Permission certifying Ayahan Village land will give a huge impact to change organizations, and implementation of rural development in the future. Moreover certifying Ayahan land of this village is the estuary of the enlightenment. It is also an effort to revamp the structure and the level of welfare of citizens, by optimizing the potential resources owned by the village to be accommodated so that it can be used as income to the income of the village. The enactment of Law No.32 Year 2004 on Regional Government has given a definite legal basis for the villages which are spread throughout Indonesia to actualize themselves in the creative management of natural resources and human resources that could be useful for the development of rural progress related. This study aimed at the basis of certifying land menganilisi ayahan village and its implications for organizations in rural development in the Village of East Tianyar Kubu district of Karangasem regency. The results of this study indicate that the delegation of authority from the center to the regions through the autonomous regions have the authority in carrying out local development based on capabilities; Furthermore, certifying ayahan rural land reform has implications for village governance structure.
Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional Thontowi, Jawahir
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2359

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan mengapa minoritas Muslim Rohingya diabaikan hak-hak dasarnya, dan upaya apakah yang harus dilakukan secara hukum internasional agar genosida dan kebijakan diskriminatif dapat dicegah di Myanmar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan politik dan hukum Pemerintahan Myanmar telah melanggar ketentuan Konvensi tentang diskriminasi, bukan saja dibuktikan melalui fakta minoritas Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, tetapi juga aparat keamanan negara dan penduduk mayoritas Budha telah melakukan genosida dan massacre, serta pengusiran lainnya. Untuk mencegah kelangsungan praktek kejahatan genosida tersebut di Myanmar, bantuan kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan dan penghukuman secara diplomatis oleh negara-negara Asean sangat diperlukan. This research is based on the following problematics, why Moslem minorities of Rohingya are neglected their basic rights, and what efforts must be made in according to international law in order that genocide and discrimination do not occur again in Myanmar government. This research has concluded that The Myanmar government has violated international law such as violent action and expulsion continuesly take place against Rohingya minority Moslem. It is important to urge for any state and political entity to take necessary action. In order to stop violent action occurs in Rohingya’s humanitarian intervention is important to take into account. But because of an uneasy decission to be made it is important to propose an independent fact finding team, and need countries to impose diplomatic sanctions.
Tinjauan Kasus Perceraian di Kota Semarang sebagai Upaya Kriminalisasi Cybersex Widyawat, Anis
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2350

Abstract

Meningkatnya Cybersex mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Faktor-faktor yang mendorong perceraian di kota semarang dan Pengaruh Cybersex dalam kasus perceraian di wilayah kota Semarang sehingga menjadi dasar untuk di kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang mendorong alasan perceraian di kota Semarang adalah faktor ketidak harmonisan rumah tangga. Dapat terjadi karena adanya perilaku yang menyimpang dari pasangan yang terpengaruh Cybersex sebagai faktor yang dapat menimbulkan perilaku yang tidak lazim dalam melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga misalnya memaksa istri berhubungan dengan posisi seperti hewan. Cybersex sebagai salah satu dari sekian bentuk kejahatan dapat ditanggulangi dengan penal policy dan non-penal policy. Penal policy dalam upaya penanggulangan Cybersex dapat dilakukan dengan cara mengkriminalisasi Cybersex sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Sedangkan upaya non penal terhadap Cybersex dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan supaya Cybersex itu tidak terjadi. The increasing interest in Cybersex invites people to do research. This study aims to gain a picture of how the factors that encourage divorce in the city of semarang and the influence of Cybersex in divorce cases in the area of Semarang city so that it becomes the basis for the criminalization of criminal laws and regulations in Indonesia. The starting point of the title and the underlying problem of this research this research, including the types of descriptive research. Based on the result of the research can be concluded that the dominant factor that urge reasons divorce in the city of semarang is the factor not harmonious. Can occur because of the whose behavior deviates from a couple who affected Cybersex as a factor that can inflict conduct that is prevalent in performing sexual intercourse in the household e.g. force wife relating to the position of such animals. Cybersex as one of the forms of crime can be solved by a non-penal policy and penal policy. Penal policy in an effort to cope with Cybersex can be done in a way as Cybersex criminalize acts that are prohibited and threatened criminal. While the efforts of non-penal of Cybersex can be done by conducting a prevention order that Cybersex is not the case.
Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara Bintari, Aninditya Eka
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2355

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang;dan untuk mengatahuikonstruksi yuridis penegakan hukum ketatanegaraan yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis normative.Hasil penelitian menunjukan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Pasal inti yang dirubah dan ditambahkannya. DPR seperti dalam Pasal 50A. Selanjutnya, akibat dari anutan sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Prinsip pemisahan kekuasaan tegas antara cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain. Sementara konstruksi yuridis penegakan hukum tata negara menuju keadilan yang substantif terdapat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi. The study aims are to analyze the legal position of the Constitutional Court as the legislator Negative Testing Act after the birth of Law No. 8 of 2011 on the Amendment Act No. 24 of 2003 on the Constitutional Court, and the construction of judicial enforcement of constitutional justice. The method used is the method of qualitative and normative juridical approach. The results showed that the enacting of Law No. 8 of 2011 on the Amendment to Law Number 24 Year 2003 concerning the Constitutional Court deemed to limit the authority of the Constitutional Court and Article core changed some and added some Article by Parliament as the Court under Article 50A. (2) As a result of the belief system of separation of power, state institutions are no longer qualified to the highest institutions and institutions of the country. The principle of separation of powers between the branches firmly legislative, executive and judicial branches of government to promote a relationship of checks and balances between each other. (3) construction of judicial enforcement of constitutional law into substantive justice contained in any decision of the Constitutional Court.
Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia Mangku, Dewa Gede Sudika
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2351

Abstract

Filsafat hukum sebagai teori dari keilmuan hukum merupakan meta teori tentang teori hukum; dan sebagai meta-meta-teori dari dogmatik. Oleh sebab itu, dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi filsafat dalam pencarian kebenaran hukum positif Indonesia dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu: hukum sebagai asas kebenaran yang bersifat kodrati dan berlaku universal, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan hukum nasional, hukum adalah yang diputuskan oleh hakim, hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan dan hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Pancasila sebagai jalinan nilai filsafat dan hukum ditinjau dari tiga kenyataan berikut: kenyataan riil berupa ruang lingkup kajian dan isi, nilai dasar, universal, komprehensif dan metafisis. Sebagai sistem filsafat dan hukum, Pancasila juga mengandung nilai-nilai keagamaan dan martabat manusia; kenyataan fungsional praktis adalah sebagai sistem nilai yang mengutamakan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, renungan tingkah laku sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sistem filsafat, Pancasila merupakan jalinan nilai-nilai dasar yang bersatu padu (inherent) dan sebagai sumber filsafat negara atau weltanschauung atau idiologi, Pancasila merupakan maha sumber bagi negara dan bangsa Indonesia. Legal philosophy as a theory of scientific law is a meta-theory of legal theory, and the meta-meta-theory of dogmatic. Therefore, dogmatic law, legal theory, legal philosophy should ultimately be directed to the practice of law. The practice of law involves two main aspects, namely the establishment of law and application of the law. This study aims to analyze the actualization of philosophy of law in the search for truth in Indonesian positive law can be viewed from several things, namely: the law as the foundation of truth that is natural and universal validity, the law is positive norms in the legislation system of national law, the law is decided by the judge, the law as patterns of social behavior is a manifestation of institutionalized and legal meanings of symbolic actors as they appear in their interactions. Pancasila as the fabric of values and legal philosophy in terms of the three following fact: the real true scope of the assessment form and content, the value of the basic, universal, comprehensive and metaphysical. As a system of philosophy and law, Pancasila also contains religious values and human dignity; functional practical reality is as a value system that promotes the principles of belief in God, devotional behavior as a way of life of the nation, as a system of philosophy, Pancasila is the fabric of the basic values cohesive (inherent) and as a source of state philosophy or Weltanschauung or ideology, Pancasila is a great resource for the state and nation of Indonesia.
Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Nurhidayat, Syarif
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan perlindungan Kebumen batik sebagai karya intelektual tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlindungan Motif Batik Kebumen berdasarkan UU Hak Cipta dibagi menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing-masing diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Praktek, perlindungan kelembagaan dari pemerintah sudah tidak ada, sehingga pengrajin membuat perlindungan alternatif seperti penciptaan motif bersama-sama, pembubuhan tanda atau nama sebagai merek, atau bahkan bentuk perlindungan individu dengan memberikan nilai lebih untuk membeli off batik.   This study investigated the existence and protection of Kebumen batik as traditional intellectual work. This study uses empirical juridical approach with descriptive analytic. The research materials used primary and secondary data Results showed, protection Kebumen batik motifs based on Copyright law is divided into traditional motifs and contemporary motifs. Respectively provided for in Article 10 paragraph (2) Copyright Act. In Practice, institutional protection from the government is no exist, so craftsmen make an alternative protection such as the creation of motifs together, affixing the mark or the name of as a brand, or even a form of individual protection by providing more value to buy off a batik.
Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945 Akbarrudin, Adika
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2352

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan RI terkait dengan fungsi legislasi pasca amandemen UUD 1945. Selanjutnya, dianalisis juga pola hubungan kerja DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi, dan kendala yang dihadapi DPR dan DPD dalam bidang legislasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi filosofis dan yuridis. DPR dan DPD dari sisi filosofis merupakan penjelmaan dari keterwakilan seluruh rakyat atau keterwakilan daerah seluruh Indonesia ditingkat pusat, dari sisi yuridis DPR dan DPD merupakan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22D UUD 1945. Pola hubungan kerja antara DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi adalah pola hubungan kerja yang bersifat fungsional. Kendala yang dihadapi oleh DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi yaitu Kendala yang bersifat institusional dan konstitusional. Kendala yang bersifat institusional yaitu kendala yang muncul dari dalam tubuh lembaga tersebut diantara yaitu sistem administrasi sidang, hasil legislasi, anggaran, dan supporting system yang kurang maksimal, sedangkan kendala yang bersifat konstitusional adalah dari segi pengaturannya kendala ini sering dihadapi oleh DPD diantaranya yaitu mengenai pengaturan yang ada sekarang ini yaitu dalam Pasal 22D Ayat (1) dan (2), serta pengaturan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3 yang cenderung melemahkan fungsi legislasi DPD.   The aim of this study are to analyze the DPR and DPD in the legislative function after the 1945 amendment. Furthemore, it is also will be analyzed the House and the pattern of employment-related DPD legislative function, and constraints faced by the DPR and DPD in the field of legislation. The results showed that the existence of the DPR and DPD related to the legislative function can be viewed from two sides of the philosophical side, and juridically. DPR and DPD is the embodiment of the philosophical side of the representation of all the people of Indonesia or the representation of the entire national level, of the DPR and DPD legally a state institution provided for in Article 20 and Article 22D of the 1945 Constitution. The pattern of the working relationship between Parliament and the Council related to the legislative function is the pattern that is both functional working relationships. Constraints faced by the DPR and DPD legislative function that is associated with the constraint that is institutional and constitutional. Institutional constraints are the constraints that arise from within the institution between the system of court administration, the legislation, budgets, and supporting system is less than the maximum, while the constitutional constraint is in terms of setting these constraints often faced by DPD among which the regulation present this is in Article 22D paragraph (1) and (2), as well as the settings in the Act No. 27 Year 2009 on the MD3 is likely to weaken the legislative function of the DPD
Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Dilaga, Auria Patria
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta apa yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam mempengaruhi keyakinan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi. Jenis Penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di persidangan adalah terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya sehingga mendapatkan persesuian dengan alat bukti yang lain untuk membantu hakim dalam menyelesaikan perkara. Adapun kedudukan keterangan ahli sama halnya dengan alat bukti lain, namun memiliki fungsi dalam menjadikan terang perkara karena ahli yang dihadapkan disidang pengadilan memberikan keterangan dari keahliannya sehingga hakim memperoleh pemahaman dari perkara secara utuh. This study is intended to determine what the facts are revealed when expert testimony presented in the trial of corruption cases and to find out how the experts position to influence the judge in the decision of conviction corruption cases. This is a juridical -sociological research in which using the qualitative approach. The results of this research shows that facts revealed when expert testimony presented at the hearing was related to its particular expertise so get persesuian with other evidence to assist the judge in settling cases. In addition the position of experts as well as other evidence, but it has a function in making light of the case as presented expert testimony from the trial court gave the judge his expertise gained an understanding of the whole case.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue