Garuda - Garba Rujukan Digital

Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber Lisanawati, Go
Pandecta Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi, yang diwujudkan dengan adanya inovasi berupa Internet, yang semakin pesat menempatkan semua pihak berada pada sebuah posisi yang rentan. Kerentanan tersebut dapat berupa tereksploitasinya orang menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Teknologi menjadi pedang bermata dua dengan segala kelebihan dan eksplorasi serta eksploitasi atas kelemahan atas pemanfaatan teknologi tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pada posisi yang sama, anak menjadi korban yang sangat potensial atas penyalahgunaan teknologi, khususnya atas eksploitasi seksual yang dapat meliputi pornografi anak, perdagangan anak, dan child sex tourism. Indonesia memang telah memiliki berbagai perangkat aturan hukum yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak, termasuk juga di dalamnya adalah perangkat hukum di bidang telematika. Namun demikian belum semua perangkat hukum tersebut dapat dipergunakan secara maksimal untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak.The rapid development of technology through Internet nowadays has been put all parties in the vulnerable position. The vulnerable form which may appear is the possibility of the exploited parties to be victims and/or the offender of crime. Technology itself brings not only advancement but also the weaknesses which may be explored and exploited by the irresponsible people by doing such a crime. In the same position, children are potentially to be the very vulnerable victims of the misuse of the technology, especially sexual exploitation which including child pornography, child trafficking, and also child sex tourism. Indonesia is already having such kind of law to give protection to children, including also the law related to telematics matter. But not each law could maximize yet implemented to give the law protection for child.

Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber Lisanawati, Go
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2852

Salah satu macam kejahatan yang berkembang pesat dewasa ini adalah kejahatan yang dilakukan secara elektronik, atau yang dikenal sebagai kejahatan siber. Kejahatan ini beragam bentuknya. Kehadiran Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Masalah kekerasan yang terjadi melalui online secara fakta menimbulkan permasalahan bagi perempuan. Masalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam dimensi kejahatan siber harus didesiminasikan kepada setiap orang, terlebih khusus kepada perempuan. Untuk itu setiap orang, khususnya dalam hal ini adalah perempuan, perlu untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang baik tentang dampak kejahatan siber, dan potensi munculnya perempuan sebagai korban dari kejahatan tersebut, misalnya cyberstalking dan cyberpornography. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan perempuan mendapatkan hak-haknya secara maksimal, khususnya yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan dan kebebasan mengemukakan pendapatnya.Â One of the recent crimes which rapidly increase is crime which done through electronic means as known as cybercrime, in various forms. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transacation, as an exist law, prohibit criminal acts related with electronic information and transaction. In fact, violences through online medium is occuring problem for women. Therefor the prevention of the violence against women in cyber crime perspectives shall be disseminated to everybody, especially to women. Women shall aware with the impact of cyber crime and women as potential victims of cyber crime, such as cyberstalking and cyberpornography. Through education about the potential harm of cyber crime, it is wish that women can gain their rights maximized, especially in related with the rights of education and freedom of thought.

Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber Lisanawati, Go
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2348

Perkembangan teknologi, yang diwujudkan dengan adanya inovasi berupa Internet, yang semakin pesat menempatkan semua pihak berada pada sebuah posisi yang rentan. Kerentanan tersebut dapat berupa tereksploitasinya orang menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Teknologi menjadi pedang bermata dua dengan segala kelebihan dan eksplorasi serta eksploitasi atas kelemahan atas pemanfaatan teknologi tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pada posisi yang sama, anak menjadi korban yang sangat potensial atas penyalahgunaan teknologi, khususnya atas eksploitasi seksual yang dapat meliputi pornografi anak, perdagangan anak, dan child sex tourism. Indonesia memang telah memiliki berbagai perangkat aturan hukum yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak, termasuk juga di dalamnya adalah perangkat hukum di bidang telematika. Namun demikian belum semua perangkat hukum tersebut dapat dipergunakan secara maksimal untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak.The rapid development of technology through Internet nowadays has been put all parties in the vulnerable position. The vulnerable form which may appear is the possibility of the exploited parties to be victims and/or the offender of crime. Technology itself brings not only advancement but also the weaknesses which may be explored and exploited by the irresponsible people by doing such a crime. In the same position, children are potentially to be the very vulnerable victims of the misuse of the technology, especially sexual exploitation which including child pornography, child trafficking, and also child sex tourism. Indonesia is already having such kind of law to give protection to children, including also the law related to telematics matter. But not each law could maximize yet implemented to give the law protection for child.

Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber Lisanawati, Go
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2852

Salah satu macam kejahatan yang berkembang pesat dewasa ini adalah kejahatan yang dilakukan secara elektronik, atau yang dikenal sebagai kejahatan siber. Kejahatan ini beragam bentuknya. Kehadiran Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Masalah kekerasan yang terjadi melalui online secara fakta menimbulkan permasalahan bagi perempuan. Masalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam dimensi kejahatan siber harus didesiminasikan kepada setiap orang, terlebih khusus kepada perempuan. Untuk itu setiap orang, khususnya dalam hal ini adalah perempuan, perlu untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang baik tentang dampak kejahatan siber, dan potensi munculnya perempuan sebagai korban dari kejahatan tersebut, misalnya cyberstalking dan cyberpornography. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan perempuan mendapatkan hak-haknya secara maksimal, khususnya yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan dan kebebasan mengemukakan pendapatnya.Â One of the recent crimes which rapidly increase is crime which done through electronic means as known as cybercrime, in various forms. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transacation, as an exist law, prohibit criminal acts related with electronic information and transaction. In fact, violences through online medium is occuring problem for women. Therefor the prevention of the violence against women in cyber crime perspectives shall be disseminated to everybody, especially to women. Women shall aware with the impact of cyber crime and women as potential victims of cyber crime, such as cyberstalking and cyberpornography. Through education about the potential harm of cyber crime, it is wish that women can gain their rights maximized, especially in related with the rights of education and freedom of thought.

The Combination of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems Ibnu Elmi Acmad Slamat Pelu; Ahmad Dakhoir; Go Lisanawati; Jefry Tarantang
JURNAL AKTA Vol 9, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i1.20427

This study aim to observe a legal rationale regarding a legal-system implementation of Dayak Ngaju customary dispute reconciliation in Kuala Kurun, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province. In practice, the researchers found a combination performed autonomously in the legal system. Such combination was a societyâ€™s belief in using both customary legal system and positive legal system. The idea of this combination was underlined by a reflection of legal rationale finding two legal systems (customary and positive) functioned respectively where suitability occurred between legal culture of living law and formal law. The principle of a combination of legal system was an evidence of a new insight or a new paradigm through factual and norm elaborations from Dayak Ngaju customary divorce reconciliation case. This study used descriptive and analytical qualitative research method on the phenomenon of Dayak Ngaju customary dispute reconciliation in Central Kalimantan. The result obtained was implementation of a legal combination (both customary and national), instead of only an effort of a harmonization. However, the result show that implementation was not practically able to replace a naturalist paradigm, yet both were believed by the society to be able to achieve philosophical goal of a law, a peace.

Tindak Pidana Terkait Akses Akun Mobile Banking dengan Mengaktifkan Kembali Simcard yang Sudah Tidak Aktif Rengga Aditya Mulawardhana; Go Lisanawati
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 23 No. 02 (2020): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/yustika.v23i02.3057

Criminal activities related to the use of the internet (cyber crime) are growing rapidly in Indonesia with various modes. This article aims to analyze one of the cases that has occurred regarding illegal access to fund transfers based on normative juridical methods. The action being studied was access to a mobile bank account using an inactive card to transfer funds. Based on this mode, two violations occurred in 2 (two) laws as well as Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers. The result of this research is that perpetrators with mobile banking account access mode by using an inactive card and transferring funds can fulfill the criminal elements according to the provisions of Article 30 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and can subject to criminal penalties according to Article 46 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and also fulfills criminal elements according to the criminal provisions of Article 81 of Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers.

ASPEK HUKUM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Go Lisanawati; Mufidatul Ma'sumah
Widya Yuridika Vol 2, No 1 (2019): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

The use of information technology (IT) at present plays an important role and at last may beara new society namely the users of IT as a part of information and communication technologysociety. On the one hand, the development may provide the users with unlimited information.On the other hand, the IT may also be misused for crimes. In this condition, law should be ableto serv some protection for their users.

Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Clarisa Permata Hariono Putri; Go Lisanawati
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art4

Financial technology (fintech) has the potential to become a new means and threat to finance terrorism. This study aims to provide an analysis regarding the concrete role that can be played by financial technology in preventing the financing of terrorism. This is a normative legal research that uses statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that financial technology is related to and poses a new threat to financing terrorism, so that financial technology can play a role in preventing the financing of terrorism by implementing various actions that support anti-money laundering and combating the financing of terrorism, identify profiles of funders to develop principles of recognizing users of financial services and joined the Indonesian Joint Funding Fintech Association. This study concludes that there is a link between and the use and position of fintech as a new threat to terrorism financing. In this regard, it turns out that fintech can prevent the financing of terrorism by implementing various actions that have been stipulated in normative law as well as new forms of developing the role of fintech.Key Words: Terrorism funding, financial technology, new threats, role AbstrakTeknologi finansial berpotensi menjadi sarana dan ancaman baru untuk mendanai terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait peran konkrit yang dapat dilakukan teknologi finansial dalam mencegah terjadinya pendanaan terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi finansial memang terkait dan menjadi ancaman baru untuk mendanai terorisme, sehingga teknologi finansial dapat berperan untuk mencegah pendanaan terorisme dengan menerapkan berbagai tindakan yang mendukung program anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme, mengidentifikasi profil dari pemberi dana untuk mengembangkan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan dan bergabung pada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan dan penggunaan serta kedudukan tekfin sebagai ancaman baru bagi pendanaan terorisme. Terkait hal tersebut, tekfin ternyata dapat mencegah pendanaan terorisme dengan menerapkan berbagai tindakan yang telah diatur dalam hukum normatif maupun bentuk pengembangan baru dari peran tekfin.Kata-kata Kunci: Pendanaan terorisme; teknologi finansial; ancaman baru; peran

Analisis Yuridis Kegiatan Spionase Melalui Fasilitas Diplomatik dan Konsular Aryo Dewanto, Wisnu; Lisanawati, Go
Perspektif Hukum VOLUME 23 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v23i2.240

This paper discusses espionage activities conducted by states to obtain and collect confidential and important information through diplomatic and consular facilities. Diplomatic and consular facilities are considered an extension of the sending state's territory in the receiving state and are protected by international law that serves to facilitate international relations with states. This paper will examine important issues related to the extent to which these espionage activities violate international law and the legal mechanisms to address them. Furthermore, it mentioned cases in which states have been accused of espionage through their diplomatic and consular facilities, and the impact this has had on interstate relations, and provides a better insight into the complexity of the espionage issue, including maintaining integrity and principles in diplomacy.

URGENSI PENGATURAN HUKUM CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY DALAM DIMENSI ANTI PENCUCIAN UANG Lisanawati, Go; Aristo, Erly
Veritas et Justitia Vol. 8 No. 1 (2022): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v8i1.4520

The issue of digitalized forms of payment systems has required adjustment from a State to accomodate and respond. One of the issues is concerning the use of virtual currencies, and Central Bank Digital Currency. It requires the accomodative and responsive of the law instruments in Indonesia to arrange that issue. The payment systems’ policy in Indonesia has not placed any issues of crypto/digital currency as one of the payment methods. Central Bank Digital Currency is a the digital form of fiat money. Through the Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016 concerning Operation of Payments Transaction Processing, and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology, it can be understood that Indonesia remain bans the use of any virtual currency as payment instruments. Central Bank Digital Currency has different form of virtual currencies which are not issued by the state, but it is remain called as virtual currencies. In fact, the use of virtual currencies has been exploited by money launderer to do laundering. Virtual currencies has no underlying asset or responsible authority or administrator, volatile, risky, and speculative. This article is a normative legal research method that will analyzed the direction in which Indonesian Law can headed Central Bank Digital Currency while the option has become more less for not response it. The result of this research has showed that it is urgently need for Bank Indonesia (as a central bank in Indonesia) to recognise Central Bank Digital Currency as payment’s instrument.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search