Articles
116 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 3 (2014)"
:
116 Documents
clear
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA PINELENG I KECAMATAN PINELENG
Rongkene, Lanny Shintia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang pada orang per orang atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan UndangÂUndang. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga Negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah sampai sejauh ini telah berjuang keras untuk melakukan penyuluhan, mensosialisasikan tentang pajak baik lewat media Elekteronik, media massa, karena sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui teknik-teknik perpajakan dan bagaimana melaksanakan kewajibannya itu secara mandiri, tanpa bantuan aparat pajak. Masalah-masalah yang didapati didalam masyarakat Desa Pineleng I ini yaitu masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak di Desa Pineleng I yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, dan alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan ada juga masalah mengenai keuangan, sehingga membuat terlambatnya masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pola pemerintah Desa memotivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan secara rinci tentang kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan peningkatkan pembayar pajak, namun masih terdapatnya kendala dimasyarakat dan pemerintah, dimana kurangnya pengetahuan akan pentingnya pajak bagi kemakmuran bangsa. Keywords : Kinerja Pemerintah, Pajak Bumi dan bangunan
EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MANADO DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi Tentang Pelayanan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga)
Ansa, Leidy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pelayanan administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran merupakan suatu hal yang penting, hal ini disebabkan pelayanan ini bersentuhan langsung dari masyarakat.banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pengguna jasa layanan ini, mengakibatkan pencitraan buruk bagi instansi yang diberikan kewenangan dalam memberikan pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga bagi masyarakat, yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil kota manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dinas catatan sipil kota manado dalam memberikan pelayanan akta kelahiran kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan ini, sedangkan hasil dari penelitian ini adalah pelayanan akta kelahiran yang dilakukan oleh dinas catatan sipil kota manado, telah efektif namun masih ditemui kendala-kendala diantaranya tidak teraturnya jadwal pelayanan yang diterapkan oleh dinas catatan sipil kota manado, serta belum adanya transparansi mengenai biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga ini. Keywords: Efektifitas, kerja, pelayanan Publik.
PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (SUATU STUDI DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA)
Umasangadji, Siti Hajar
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Di Kabupaten kepulauan sula sebenarnya partisipasi ( penguatan peran masyarakat), Tidaklah hal yang asing. Budaya masyarakat sula yang mengutamakan system solidaritas persaudaraan dalam setiap pengambilan kebijakan. Artinya kebijajan yang dirumuskan oleh pemerintah adalah harus merupakan aspirasi masyarakat bawah. Hanya saja realita yang sekarang ini kita lihat adalah bahwa segalah keinginan dan aspirasi masyarakat terabaikan,dikarenakan oleh rasa sok tahu dari pemerintah, dan prilaku perintah daerah yang hanya berpikir kepada politik kepentingan sehingga tuntutan masyarakat di daerah kabupaten kepulauan sula selalu diabaikan walaupun di respon namun hanya sebagian masyarakat saja yang dekat dengan para pemangku penguasa. Pembangunan sumber daya manusia di kabupaten kepulauan sula dimasa depan berorietasi kepada pemembangunan sarana dan prasaranan pendidikan,pengembangan kurikulum berbasis kompotensi dan kearifan lokal, penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kerja,peningkatan kesejahtraan masyarakat. Pemerintah kabupaten kepulauan sula pada kurun lima tahun kedepan adalah pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Good Governance ( Aspiratif,partisipatif,dan demokratis),dengan Stuktur pemerintahan yang efektik dan efisien serta di dukkung oleh aparatur pemerintahan yang professional, jujur dan bertanggung jawab. Pengembangan wilaya kabupaten kepulauan sula diarahkan pada pembangunan infrastruktur wilaya guna meningkatkan pelayanan social ekonomi serta kemudahan akses antara masyarakat dengan sumber-sumber produktif berupa modal teknologi. Berdasarkan peraturan daerah kebupaten kepulauan sula Nomor 11 Tahun 2006 tentang pembentukan orgnisasi dan tata kerja sekretaris daerah dan secretariat DPRD Kabupaten kepulauan sula pada pasal 7. Kedudukan secretariat DPRD adalah unsur kelayanan terhadap DPRD Kabupaten kepulauan sula yang di olah seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan tanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretaris daerah kabupaten kepulauan sula.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA APARAT KELURAHAN MOTOBOI BESAR
Korompot, Sitty Hardiyanti
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam anjab lurah tertulis bahwa ikhtisar lurah yaitu memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan kelurahan yang mencakup urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar terwujud pemerintahan kelurahan yang efektif dan efisien serta terlaksananya pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut , gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh lurah berpengaruh terhadap disiplin kerja, karena âdisiplin kerja merupakan derajat pencapaian tujuan organisasi , baik secara implicit maupun eksplisit yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan dapat tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja aparat kelurahan motoboi besar. Berdasarkan hasil penelitian , gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap disiplin kerja apart kelurahan motoboi besar. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan korelasi product moment yaitu didapat nilai t hitung = 2.76 lebih besar dari nilai t tabel 2.07 ( α = 0.05 ) dan lebih diperjelas lagi dengan nilai r hitung 0.51 yang lebih besar dari nilai r tabel 0.297 ( α = 0.05)yang berarti nilai korelasi tersebut signifikan. Sementara berdaasarkanhasil koefisien determinasi didapat hasil bahwa pengaruh variable gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja aparat Kelurahan Motoboi Besar adalah 26.01% sedangkan sisanya 73.09% dipengaruhi oleh variable lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Â
IMPLEMENTASI PROGRAM MAPALUS KAMTIBMAS DIKECAMATAN MAESAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Tandaju, Vicky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kecamatan Maesaan merupakan Kecamatan pemekaran dari Tompaso Baru, dimana stabilitas keamanan dan ketertiban sering terganggu, oleh karena itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kabupaten Minahasa Selatan.seiring dengan dicanangkannya program Mapalus Kamtibmas oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, diharapkan dapat memperbaiki keadaan stabilitas di Kecamatan Maesaan ini, namun pada kenyataannya program Mapalus Kamtibmas belum berhasil meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari program Mapalus Kamtibmas di kecamatan maesaan, dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini program Mapalus Kamtibmas belum sepenuhnya dijalankan, sehingga dapat dikatakan belum berhasil, indikasi dari ketidakberhasilan program ini adalah masih seringnya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Maesaan, serta Belum adanya instrument dan panduan yang sistematis tentang tugas pokok dan fungsi dari program mapalus kamtibmas, serta belum adanya legitimasi dalam tingkatan peraturan mengenai dasar hukum dilaksanakannya program mapalus kamtibmas, sehingga membuat pengurus/personil mapalus kamtibmas hanya sekedar simbol semata. Hal ini ditandai dengan masih maraknya terjadi kasus-kasus kriminal di masyarakat yang ada di kecamatan maesaan. Keywords: Implementasi, Mapalus Kamtibmas
PERANAN LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KAMORO (LPMAK) DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA
ERAKIPIA, YOSEPH
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Joint forces with global economics can be supposed by making state as company of public which its stockholder each and everyone anywhere reside in. The stockholder do not vote every four or five year but every hour, every day through tycoon of their house core. Globalization have eliminated traditional boundarys of sovereignty of state where capital shall no longger have national flag. Pursuant to idea background, hence writer feel to interest to take research discussion fundamental with emphasize at : "Official Roles of Institute Development Society of Amungme And Kamoro (LPMAK) In Improving Human Resource Sub-Province Mimika In Province Papua". Keyword : Official Roles, Institute Development, Human Resource
FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA SEJAHTERA DI DESA TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kumajas, Alfrida
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. berdasarkan kenyataan yang ada banyak masyarakat Desa Talawaan berstatus pra sejahtera dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah. Sedangkan desa terdapat potensi-potensi alam yang baik, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi kepala desa sebagai pemegang mandate untuk mensejahterakan lewat beberapa program pemerintah khususnya untuk masyarakat pra sejahtera yang ada di desa talawaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dilapangan berdasarkan hasil wawancara. Dari hasi penelitian terlihat kepala desa talawaan sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program raskin, jamkesmas dan PNPM Mandiri Pedesaan. Kepala desa selalu mengajak masyarakat untuk selalu berperan dalam kegiatan kemasyarakatan. Â Keywords : Pemberdayaa, Kepala Desa
PENGAWASAN DI DINAS PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG (Analisis Realisasi Penerimaan Retribusi)
Paendong, Livia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tahun 2009 bahwa objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa peralatan, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan oleh pedagang dan oleh pemerintah kota bitung dalam kebijakan peraturan daerah (perda) nomor 9 2007 tentang pengolahan pasar yang dimiliki atau dikuasai pemerintah kota bitung serta pemungutan restribusinya.Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota, maka oleh pemerintah Kota Bitung mengembangkan mekanisme pembiayaan daerahnya dengan menggali berbagai potensi untuk menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat termasuk sarana dan prasarana pasar khususnya pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Retribusi (jasa) pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan secara jelas retribusi pasar dalam menunjang PAD. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui Belum maksimalnya penagihan yang dilakukan oleh petugas/kolektor pasar terhadap wajib retribusi jasa pasar. Â Â Keywords : Pengawasan, Pendapatan Asli Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN SEKTOR PERKEBUNAN DI DISTRIK WOROPK KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Wedan, Margaretha
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Sektor perkebunan merupakan sub sektor pertanian yang menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia. Salah satu sub sektor perkebunan yang cukup besar potensinya dalam perekonomian Indonesia adalah perkebunan karet. Karet merupakan Polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks, karet merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan penghasil devisa sumber pendapatan petani, penghasil bahan baku idustri dan memberikan lapangan kerja di Indonesia. Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel melalui dinas perkebunan memberikan salah satu program dimana pemerintah Daerah memberi kebijakan khususnya dalam aspek perkebunan yaitu dengan memberi bibit tanaman dan pupuk serta melakukan penyuluhan namun masih banyak kendala-kendala. Kendala-kendalanya adalah transportasi, jaringan komunikasi, pasar, teknologi dan manajemen. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel agar supaya dapat memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat lebih khusus masyarakat pengusaha tani. Karena perkebunan karet merupakan salah satu pendapatan bagi masyarakat petani itu sendiri. Kata Kunci : Pemberdayaan, Perkebunan
Evaluasi Program Kemitraan Antara Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) Dengan Unsrat Dalam Peningkatan Sumberdaya Manusia.
Dalome, Hilarius
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Salah satu program nyata perusahaan PT Freeport Indonesia adalah memberikan perhatian khusus bagi masyarakat setempat dimana para pekerja yang masih muda ataupun para pekerja yang memiliki anak sekolah diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan melalui suatu organisasi atau lembaga yang diberi nama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). LPMAK adalah lembaga yang berbadan hukum dan berwewenang untuk mengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) khususnya dalam pemberian biaya studi bagi masyarakat khususnya siswa dan Mahasiswa. Adapun tujuan dari lembaga pengembangan masyarakat (LPMAK) adalah menjadi lembaga independen professional dan mandiri dalam pengelolaan dana serta program, disamping itu tujuannya juga ingin mewujudkan masyarakat asli di Kabupaten Timika yang berperan sebagai penggerak pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai kualitas hidup yang layak, sejahtera lahir dan batin secara berkesinambungan. Secara faktual program kemitraan yang direalisasikan oleh LPMAK memang menunjukan banyak keberhasilan terutama peran lembaga tersebut bermitra dengan Perguruan Tinggi yang ada diluar daerah dengan sasaran untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang handal, agar kelak dengan peran tersebut para siswa dan Mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai jenjang pendidikan akan mampu membangun potensi daerah mereka sendiri.