Articles
155 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 4 (2015)"
:
155 Documents
clear
<![CDATA[PARTISIPASI WARGA DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DI KAMPUNG SAWANG KECAMATAN SIAU TIMUR SELATAN KABUPATEN SITARO ]]>
<![CDATA[GANDARIA, STEVANDRI]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Partisipasi merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi warga desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ( PNPM-MP ) di desa Sawang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan dasar penelitian kualitatif. Hasil dari analisis menunjukan bahwa pelaksanaan PNPM-MP di desa Sawang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro berjalan dengan baik dengan memperhatikan kualitas proyek pembangunan desa. Kata Kunci : Partisipasi, PNPM-MP, Desa]]>
<![CDATA[Peranan Majelis Tua-Tua Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Suatu Studi di Kampung Bungalawang Kec. Tabukan Tengah, Kep. Sangihe) ]]>
<![CDATA[LOMBONAUNG., SANDY ALDIS]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa disebutkan bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan PERDA Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung(MTK), dengan tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai lembaga legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Majelis Tua-tua Kampung (MTK) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bungalawang Kec. Tabukan Tengah, Kab. Sangihe yang dimaksud di dalamnya adalah pelaksanaan 5 TUPOKSI MTK di Kampung Bungalawang, yaitu: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala kampung, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung, menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung, dan melakukan pengawasan terhadap peraturan kampung dan peraturan kepala kampung. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tupoksi dari MTK seperti partisipasi masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, pendapatan/ insentif, sistem pemilihan anggota MTK, dan fasilitas operasional. Dari faktor tersebut secara keseluruhan dapat dilihat apakah kinerja MTK di Kampung Bungalawang sudah terlaksana dengan baik atau belum. Kata kunci: Majelis Tua-Tua Kampung, Pemerintahan Desa]]>
<![CDATA[Program studi Ilmu Pemerintahan. Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Menangani Penebangan Hutan Secara Liar ]]>
<![CDATA[Prasasmi, Utari]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini dibuat untuk mengetahui Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Menangani Penebangan Hutan Secara Liar  untuk mewujudkan harapan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Menangani Penebangan Hutan Secara Liar. Lokasi penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan Subyek penelitian adalah Kepala Dinas Kehutanan, staf Kantor Dinas Kehutanan. Untuk itu rekomendasi penelitian ini adalah dengan menciptakan efektifitas, efisiensi, dan kinerja yang baik agar lingkungan dan hutan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi baik dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Kinerja, Dinas Kehutan, Penebangan Hutan.]]>
<![CDATA[Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Di Desa Wawopada Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara). ]]>
<![CDATA[Sirima, Novilia]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa, baik dari realisasi maupun kendala-kendala yang dilakukan dalam hubungan pembuatan Peraturan Desa tersebut. Penyusun melakukan penelitian di Desa Wawopada Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Hal ini dikarenakan isu-isu yang sering terjadi mengenai hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa kurang baik. Sehingga menarik utuk mengetahui bagaimana Dinamika hubungan dan juga kendala-kendala yang terjadi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa wawopada Kecamata Lembo Kabupaten Morowali Utara Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif dalam penelitian ini metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Untuk itu rekomendasi penelitian ini adalah degan menciptakan kerja sama, koordinasi, komunikasi yang baik dengan sinergi antara keduanya serta menyadari kedudukan mereka sebagai mitra bukan lawan dalam pencapaian terbentuknya Peraturan Desa secara maksimal untuk mencapai Peraturan Desa yang maksimal dan menyenyejahterakan rakyat khusunya yang ada di Desa Wawopada. Kata kunci: Dinamika,pemerintahan desa,Desa Wawopada]]>
<![CDATA[GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN ]]>
<![CDATA[LENGKEY, GLORIA GRETTY]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Masing-masing gaya tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai kemampuan dan kepribadiannya. Setiap pimpinan dalam memberikan perhatian untuk membina, menggerakkan dan mengarahkan semua potensi pegawai di lingkungannya memiliki pola yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya . Perbedaan itu disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula dari setiap pemimpin. Kesesuaian antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan kultur organisasi dipandang sebagai suatu prasyarat kunci untuk kesuksesan prestasi tujuan organisasi. Kantor Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung berhubugan dengan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka kantor Kecamatan Tenga mempunyai peran yang strategis dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik, oleh karena itu aspek-aspek yang mendukung segala bentuk tugas dan fungsi kantor Camat haruslah berkualitas dan profesional salah satunya adalah sumber daya manusia yang notabene adalah pegawai yang memiliki kompetensi, kualitas yang baik serta mempunyai integritas dan dedikasi yang baik terhadap kesejahtraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan bertujuan untuk mengkaji tentang gaya kepemimpinan camat dalam meningkatkan pelayanan public yang ada di kecamatan tengan kabupaten minahasa selatan.    Keyword : gaya kepemimpinan, camat, pelayanan public]]>
<![CDATA[Kinerja Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalampelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014, Studi tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Manado ]]>
<![CDATA[Iroth, Fhyske Meysie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat berpikir bahwa dalam pembangunan infrastrukur jalan, pengawasan yang dilakukan tidak maksimal, itu di karenakan hampir semua jalan yang masuk dalam program Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah tidak memiliki kualitas yang baik. Ini dilihat juga karena fungsi pengawasan masih dianggap sepele oleh mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Penelitian ini mengangkat Kinerja Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalampelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014, Studi tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Manado. Berdasarkan hasil dan pembahasan menyangkut masalah yang telah diteliti diatas, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut : Kinerja yang telah ditunjukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sudah dianggap baik karena berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun tidak oleh masyarakat, karena masyarakat menilai kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014 terhadap  pembangunan infrastruktur jalan di Kota Manado. Namun tupoksi itu belum sepenuhnya dijalani oleh anggota dewan, karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dianggap asal â asalan oleh masyarakat di kota manado. Masih kurangnya sikap transparasi anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di kota manado. Key Words : Pengawasan, DPRD, Pembangunan Infrastruktur  ]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN KEPALA ADAT RATUMBANUA SEBAGAI MITRA PITALAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA, DI DESA BITUNURIS KECAMATAN SALIBABU ]]>
<![CDATA[Leleran, Nurani]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, maka pelaksanaan otonomi daerah memposisikan Pemerintah Daerah memberi peluang dan kesempatan kepada daerah untuk menyesuaikan asal usul budaya masyarakat setempat. Asal usul budaya masyarakat yang dimaksud, diharapkan bisa membantu serta pemerintah didalam pembangunan suatu daerah. Hal itu terlihat seperti di daerah Kepulauan Talaud khususnya di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu mereka memiliki Lembaga Adat Ratumbanua yang sampai sekarang ini menjadi mitra Pitalau didalam pembangunan desa. Masalah tersebut diatas menjadikan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kepemimpinan Lembaga Adat Ratumbanua Sebagai Mitra Pitalau Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bitunuris, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Talaud. Berdasarkan penggunaan metode penelitian kepustakaan bahwa : Kepemimpinan Lembaga Adat Ratumbanua sebagai mitra Pitalau sangat terlihat jelas di dalam pembangunan Desa Bitunuris, hal itu terlihat dari perannya yang sangat potensial membantu Pitalau dalam mengurus atau mengelola pembangunan desa, terutama dalam menyelenggarakan partisipasi warga desa dalam pembangunan, baik pembangunan fisik dan nonfisik, apalagi dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban desa. Masalah ini terlihat jelas ketika pemerintah desa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah yang ada di desa, mereka selalu membutuhkan bantuan dari Ratumbanua untuk bekerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut. Kata Kunci : Kepemimpinan Kepala Adat Ratumbanua, Pembangunan ]]>
<![CDATA[PERAN CAMAT DALAM MENGEFEKTIFKAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT BEO KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD ]]>
<![CDATA[SASOENG, EMAN]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam suatu kegiatan operasional instansi pemerintah adalah sumber daya manusia.Sumber daya manusia merupakan factor penting karena merupakan aset di dalam organisasi yang mampu memberikan manfaat selain tenaga,juga kreativitas dan semangat yang turut mewujudkan kinerja organisasi. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka organisasi berfungsi dengan efektif. Efektif yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan atau mencapai sasaran dan diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sama halnya pemerintah kantor kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat memilki peran dan fungsinya sebagai mana instansi pemerintah lainya dan di tuntut untuk mencapai tujuan lewat perananya sala satunya adalah peran kepemimpinan camat dalam kerja pegawai sebagai wahan utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam formulasi peraturan daerah. Pemerintah kantor Kecamatan beo kabupaten kepulauan talaud merupakan representasi dari masyarakat kecamatan beo sebagai pemerintah,di tuntut harus menguasai dan memahami teknis pekerjaan dan keperluan utama masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas kuantitas terlebih kusus dalam ketetapan waktu pekerjaan yang di lakukan, karena itu merupakan salah satu hal yang mendasar dalam mengefektifkan kerja pemerintah. Sehubungan dengan hal yang ada di atas penulis tertarik untuk mengajukan skripsi tentang peran camat dalam mengefektifkan kerja pegawai negeri sipil dikantor camat Beo kabupaten kepulauan Talaud. Kata Kunci: Peran Camat dalam mengefektifkan kerja pegawai negeri sipil ]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGELOLAAN HASIL LAUT (Studi Tentang Pengelolaan Ikan Roa di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) ]]>
<![CDATA[Makakombo, Hendra Alex]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peranan pada hakikatnya merupakan aspek yang sangat penting bagi seseorang atau instansi pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan giop di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang. Dengan adanya perhatian atau peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro maka tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai sentra produksi perikanan tangkap dan pemasok utama kebutuhan ikan di Sulawesi Utara dapat terlaksana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meneliti bagaimana peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam pengelolaan hasil laut ikan roa di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan hasil laut ikan roa di Kelurahan Bahoi belum efektif. Tempat pengelolaan dan pemasaran ikan roa di Kelurahan Bahoi belum digunakan oleh nelayan sebagai tempat pengelolaan ikan roa, pemberian program-program atau bantuan alat penangkapan ikan roa dari Dinas Kelautan dan Perikanan salah sasaran. Alat-alat penangkapan ikan yang diberikan tidak cocok digunakan oleh masyarakat nelayan ikan roa di Kelurahan Bahoi. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan tentang pengelolaan sampai pemasaran hasil laut ikan roa mengakibatkan peranan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Bahoi belum efektif. Kata Kunci : Peranan, Perikanan, Pengelolaan Hasil Laut. ]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN WINANGUN SATU KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[AMAZI, SAIFUL]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat di definisikan sebagai aspek bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan di laksanakan oleh instansi pemerintahan pusat, dan daerah,. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini pemimpin mempengaruhi para bawahannya sedemikian rupa sehingga para bawahannya itu mau melakukan kehendak pemimpin. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bahwa kecamatan,dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati di bidang pemerintahan pembangunan, peronomian dan kesejahtraan rakyat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan lurah dalam pelayanan public kelurahan Winangun Satu Kecamatan malalayang kota Manado,dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan lurah dalam pelayanan public saat ini masih terasa belum cukub efektif namun dibalik hal tersebut penulis mendapatkan pendapat bahwa lebih banyak masyarakat yang merasa terleyani di bandingkan dengan masyarakat yang mempunyai keluhan.  Kata kunci: KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN]]>
