cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 155 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue " Vol 1, No 4 (2015)" : 155 Documents clear
Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Menyebarkan Informasih Pemerintah Daerah. (Studi Di sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai) Posu, Yus Sugianto
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas Pemerintah Daerah untuk membangun ‘’Good governance’’ dan mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan. diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik. Salah satu bagian atau lembaga yang berada dikantor pemerintah yang bertugas mewujudkan bentuk keterbukaan, transparan dan mudah diakses adalah bidang Hubungan Masyarakat (Humas). Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menyebarkan informasi-informasi kepada publik atau masyarakat Humas berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu peran Humas adalah membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Humas merupakan ujung tombak penyelenggara informasi pemerintah di daerah. Semua SKPD harus menjalin hubungan dengan Humas. Humas itu, ibarat pelita lewat pelayanan informasi yang dilakukan, menerangi dan mencerahkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat. Kata Kunci ; Kinerja, Hubungan Masyarakat, informasi, pemerintah Daerah.
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN (Studi di Kantor Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado) ANIS, LIDYA DEBORA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian difokuskan kepada bagaimanakah Kepemimpinan Lurah Perempuan di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan pemimpin perempuan di Kelurahan Pakowa dinilai mampu dalam menjalankan organisasi pemerintahan dan telah mengalami kemajuan dari sebelumnya, dilihat dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di Kelurahan Pakowa. Kepemimpinan Lurah Pakowa adalah pemimpin yang dekat dengan bawahan dalam pengambilan keputusan sering melibatkan bawahan atau disebut pemimpin demokratis dan bukan otoriter, bertanggung jawab, berkomunikasi baik, memiliki sikap partisipasi yang tinggi. Tetap mencari titik keseirnbangan antara kehidupan pribadi dan sosial yang dihadapi. Lurah perempuan di Kelurahan Pakowa mampu mencari solusi dalam pembagian tugas yang akan dilaksanakan para pegawainya. Sehingga tugas yang di amanatkan kepada pegawai mampu berjalan optimal untuk melayani urusan masyarakat. Kata kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Manajemen Pemerintahan
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (SUATU STUDI DI DESA TATELI I KEC. MANDOLANG) MAMARIMBING, MELISA OLIVIA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pembangunan fisik desa, suatu studi di desa Tateli I Kec. Mandolang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pada pemerintahan desa Tateli I, penerapan good governace yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dari pengolahan data lapangan berada dalam penilaian baik dan tidak baik. Hal yang menyebabkan terhambatnya penerapan good governace di desa Tateli I adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh warga dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Kedua hal tersebut menyebabkan kepasifan masyarakat untuk berpasrtisipasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Transparansi dan Partisipasi terlihat pada Pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa kurang menginformasikan atau memberikan sosialisasi tentang keberadaan dokumen perencanaan kepada pihak aparat pemerintah Desa yang terkait seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD),  Bendahara  Desa  dan  Masyarakat. Kemampuan mengelola keuangan desa berhubungan dengan akuntabilitas, terlihat pengelolaan yang cukub baik, dimana program pembangunan fisik yang telah selesai telah dipertanggungjawabkan kepada instansi diatas desa dan kepada unsur-unsur desa yakni kepada BPD dan warga masyarakat Key Words : Good Governance, Pembangunan Fisik, Desa
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DI DESA TATELI I KEC. MANDOLANG) MAMARIMBING, MELISA OLIVIA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pembangunan fisik desa, suatu studi di desa Tateli I Kec. Mandolang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pada pemerintahan desa Tateli I, penerapan good governace yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dari pengolahan data lapangan berada dalam penilaian baik dan tidak baik. Hal yang menyebabkan terhambatnya penerapan good governace di desa Tateli I adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh warga dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Kedua hal tersebut menyebabkan kepasifan masyarakat untuk berpasrtisipasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Transparansi dan Partisipasi terlihat pada Pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa kurang menginformasikan atau memberikan sosialisasi tentang keberadaan dokumen perencanaan kepada pihak aparat pemerintah Desa yang terkait seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD),  Bendahara  Desa  dan  Masyarakat. Kemampuan mengelola keuangan desa berhubungan dengan akuntabilitas, terlihat pengelolaan yang cukub baik, dimana program pembangunan fisik yang telah selesai telah dipertanggungjawabkan kepada instansi diatas desa dan kepada unsur-unsur desa yakni kepada BPD dan warga masyarakat Key Words : Good Governance, Pembangunan Fisik, Desa
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN (Studi di Kantor Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado) ANIS, LIDYA DEBORA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian difokuskan kepada bagaimanakah Kepemimpinan Lurah Perempuan di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan pemimpin perempuan di Kelurahan Pakowa dinilai mampu dalam menjalankan organisasi pemerintahan dan telah mengalami kemajuan dari sebelumnya, dilihat dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di Kelurahan Pakowa. Kepemimpinan Lurah Pakowa adalah pemimpin yang dekat dengan bawahan dalam pengambilan keputusan sering melibatkan bawahan atau disebut pemimpin demokratis dan bukan otoriter, bertanggung jawab, berkomunikasi baik, memiliki sikap partisipasi yang tinggi. Tetap mencari titik keseirnbangan antara kehidupan pribadi dan sosial yang dihadapi. Lurah perempuan di Kelurahan Pakowa mampu mencari solusi dalam pembagian tugas yang akan dilaksanakan para pegawainya. Sehingga tugas yang di amanatkan kepada pegawai mampu berjalan optimal untuk melayani urusan masyarakat. Kata kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Manajemen Pemerintahan
Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Minahasa Utara SAMBIRAN, BILLY STEVANUS
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diera globalisasi sekarang ini peran Pegawai Negeri Sipil sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.Oleh karena itu, perhatian kita perlu diarahkan kepada Peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang digalakkan. Tampak jelas bahwa Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dirasakan sangat penting.Manusia adalah sumber daya paling penting dalam usaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan.Betapapun sempurnanya aspek ilmu dan teknologi serta ekonomi tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan dalam pembangunan dapat tercapai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KERLUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BELANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Manongko, Debora Hemi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan program keluarga harapan di kecamatan Belang, sesuai dengan pedoman dan ketentuan umum penyelenggaraan program keluarga harapan yang mempunytai sasaran yaitu RTSM(Rumah tangga sangat miskin),. Pelaksanaannya diikuti berbagai program dan mekanisme yang mengatur jalannya program keluarga harapan. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Belang, kabupaten Minahasa Tenggara, dewngan pengumpulan data di kator kecamatan, dan dua desa focus  penelitian. data kemudian di analisis menggunakan konsep Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukan sejak tahun 2011 programa keluarga harapan dilaksanakan di kecamatan Belang, dengan jumlah 20 desa, dan sebanyak 333 peserta PKH menerima bantuan ini,yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini dari proses dan mekanisme yang dijalankan di kecamatan belang, terdapat beberapa kiendaala yang berhubungan dengan mekanisme serta pencairan dana, oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari peserta, dan pendamping untuk menjalankan program sesui dengan ketentuan dan pedoman PKH, serta pemerintah lebih meningkatkan control atau pengawasan bagi jalannya program kerluarga harapan di kecamatan Belang. Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Program keluarga harapan
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 Adati, Reidy Kinanti
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perhelatan demokrasi yang dilakukan bangsa indonesia dalam periode lima tahun sekali merupakan momentum untuk memperlihatkan secara langsung pemerintahan oleh rakyat. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2011 mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat pemilih agar turut berperan aktif dalam proses demokrasi. Beragam upaya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk terus melakukan sosialisasi kearah pencerdasan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat membangun kesadaran politik mereka. Dari kesadaran politik itu maka lahirlah partisipasi politik tanpa harus dibayar dengan materi sekalipun. Namun disisi lain, perlu disadari juga bahwa membangun partisipasi masyarakat memang tidak semudah yang dibayangkan karena tidak dipungkiri bahwa masyarakat apatis maupun golongan putih akan terus ada di setiap perhelatan demokrasi. Kata Kunci : Peranan, KPU, Partisipasi Politik
PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DI KAMPUNG ODIKA DISTRIK GAMELIA KABUPATEN LANNY JAYA (Suatu Studi Di Kantor Kampung Odika Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya) Wenda, Rius
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses perubahan sosial yang berlansung secara terencana dan berkesinambungan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah di rancang dengan mengoptimalkan potensi-potensi: sumber daya alam,sumber daya manusia,dan sumber daya buatan yang tersedia dilingkungan setempat. Dengan demikian otonomi daerah dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pembaharuan pendekatan pembangunan yang lebih berpihak, melindungi dan memberdayakan masyarakat daerah yang bersankutan Hal ini sejalan dengan pendapat Susetiawan & Daryanto (2003: xxviii) bahwa otonomi daerah tersebut menjadi entry point bagi perubahan paradigma  pembangunan dari pembangunan  yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kearah model pembangunan alternatife yang lebih menekankan pada partisipasi  dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Pada penelitian ini mengkaji tentang bagimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM-MP di Kampung Odika Distrik Gamelia , dari keseluruhan penelitian menggambarkan dampak yang positif dalam program tersesebut.   Kata  Kunci Kepemimpinan, Camat Pelayanan Publik
Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Taman Kesatuan Bangsa Saragih, Roda Hanna Mega
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan parkir khususnya di Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. Dalam penelitian ini peneliti mewawancari 18 orang informan dari berbagai profesi di sekitar Dinas Perhubungan Kota Manado dan Taman Kesatuan Bangsa. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di Taman Kesatuan Bangsa yang di Kelola oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan belum optimal. Karena  dalam pengelolaan retribusi parkir Realisasi pertahunnya tidak sebanding dengan pendapatan perharinya. Pendapatan Asli Daerah dari perparkiran yang seharusnya bisa lebih tinggi jika dilihat dari jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di Taman Kesatuan Bangsa. Retribusi dapat dikatan optimal apabila setiap tahunnya target  terleasilasi tapi pada kenyataannya retribusi parkir tahun 2012 dan tahun 2013 tidak terlealisasi.

Page 3 of 16 | Total Record : 155

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue