Articles
155 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 4 (2015)"
:
155 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara) Oleh : ]]>
<![CDATA[Pinaria, Hendro M.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya di desa kolongan secara umum dapat dikategorikan baik walaupun masih ada kelemahan. Interpretasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri desa kolongan, masih belum jelas baik oleh pelaksana kegiatan di tingkat desa dan masyarakat desa kolongan. Aplikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri desa kolongan sudah dapat dilaksanakan, walaupun masih ada beberapa kendala. Kata Kunci: Implementasi, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat. Â Â Â Â Â ]]>
<![CDATA[MARKETING POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[SAMATARA, RICHARD]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Didunia barat, marketing politik diyakini sebagai metode dan instrumen yang dapat membantu politisi dan partai politik untuk dapat bersaing dan memenangkan persaingan. Secara konsep, marketing politik tidak jauh berbeda dengan marketing yang digunakan dalam dunia bisnis. Perbedaanya dalam dunia bisnis yang dijual adalah produk berupa barang, jasa sedang dalam dunia politik yang dijual adalah visi misi serta program kepada masyarakat luas dengan target dapat dipilih sebagai pemenang. Dan agar jualan laris manis maka dalam hal ini mereka (partai politik) harus memahami dan mengenal audiensnya. Sehingga bisa membidik target secara tepat dan cermat. Dalam domain politik marketing menawarkan perpspektif alternatif yang menawarkan penggunaan yang membantu untuk mengefisienkan serta efektif dalam membangun dalam hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Berkembangnya pusat perhatian partai politik terhadap pembangunan strategi marketing politik merupakan alternatif yang dapat membantu bersaing dalam iklim politik yang penuh persaingan terbuka dan transparan ketika berhadapan (vis avis) dengan konstituen yang berasal dari beragam idiologi, agama serta etnisitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui marketing Pardai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan umum legislative tahun 2009, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara terperinci dari latar belakang masalah. Dari hasil penelitian didapati dari segi marketing yang bersifat keluar (Outside) segmentasi yang berfokus pada masyarakat kcil golongan menengah kebawah di Kota Manado memberikan hasil yang memuaskan, begitu juga dengan komunikasi politik yang santun dan menampilkan program kerakyatan. Â Â Â Key words : Marketing Politik, Pemilu]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Studi Di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud. ]]>
<![CDATA[Mamahit, Elvike Dian]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebijakan Pemekaran Desa Sawang Utara merupakan sebuah terobosan untuk mempercepat juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentan kendali pemerintah, mendekatkan jarak antara pemerintah desa dengan masyarakat, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud. Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa sawang utara pada bulan Februari 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif kualitatif dengan Subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan pemekaran desa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sarana prasarana desa. Beberapa faktor penghambat dalam pelayanan kepada masyarakat : kurang kerja sama atau koordinasi antara kepala desa dan aparat desa serta BPD, kurangnya pendapatan asli desa, rendahnya latar belakang pendidikan aparat desa dan masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana desa. Â Kata kunci : Kebijakan Pemekaran Desa, dan Pelayanan Kepada Masyarakat]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH DALAM MEMOTIVASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO ]]>
<![CDATA[Dauhan, Veronica Seprianti]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam suatu instansi, faktor sumber daya manusia merupakan kunci dari pencapaian tujuan instansi secara keseluruhan. Untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada maka peranan pemimpin untuk meningkatkan kinerja pegawai sangat penting. Secara umum tingkat motivasi pegawai negeri sipil yang dinilai belum cukup baik dapat dilihat dari kinerja dan tingkat disiplin yang dilakukan oleh setiap pegawai itu sendiri. Pemimpin merupakan unsur yang sangat menentukan lancar atau tidaknya suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya, kepemimpinan merupakan inti dan motor penggerak dari terwujudnya proses pemerintahan yang baik. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam proses pencapaian tujuan dari proses pemerintahan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses dan tidaknya kegiatan pemerintahan itu sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki orang-orang yang diserahi tugas dalam memimpin proses pemerintahan itu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan kepala BKDD dalam memotivasi pegawai negeri sipil di Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro. Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi ]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) ]]>
<![CDATA[Balandatu, Evelin]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Berangkat dari fenomena sebagaimana tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jenis penelitian bersifat deskriktif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan asli desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diintrepetasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan menggembangakan segala potensiâpotensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Peling sebagai salah satu Sumber pendapatan di Desa, yaitu dengan membentuk Badan usaha Milik Desa yang bisa berperan dalam mencapai lembaga perekonomian desa yang mandiri serta bisa meningkatkan pendpaatan asli desa melalui unit usaha seperti pasar desa, dimana dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan atau hambatan sehingga kebijakan yang dibuat belum maksimal dalam mencapai tujuan. Karena itu pemerintah harus lebih berperan dan fokus untuk pengembangan dan pengelolaan kedepan.  Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah Desa, Pendapatan Asli Desa ]]>
<![CDATA[FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT (STUDI DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO) ]]>
<![CDATA[Rolos, Marchel Fernando]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pendidikan politik yang diakukan oleh Partai Demokrat Kota Manado belum memberikan dampak yang positif bagi masyarakat itu disebabkan karena pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Demokrat Kota Manado lebih terfokus kepada kader partai Demokrat itu sendiri. Pendidikan politik yang dilakukan kepada masyarakat hanya dilakukan menggunakan metode satu arah dalam artian masyarakat hanya menerima tanpa ada tanggapan balik dari masyarakat, kemudian pendidikan politik yang dilkukan berupa serap aspirasi masyarakat, partai demokrat hanya melibatkan beberapa masyarakat saja, bukan semua masyarakat yang berada di kelurahan atau di kecamatan, berbeda dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai democrat kepada kader partai, pendidikan politik yang dilakukan itu berupa pendidikan politik yang sudah menjadi program dari partai democrat itu sendiri, dimana setiap enam bulan dilaksanakan pelatihan atau pendidikan politik kepada kader. Sehingga tidak ada keseimbangan yang dilakukan oleh partai demokrat dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan kepada kader partai. Sehingga partai democrat kota manado harus memberikan pendidikan politik baik kepada masyarakat atau kader harus seimbang, serta khusunya pendidikan politik kepada masyarakat harus dilakukan dengan sesuai tujuan dan esensi yang sebenarnya yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk masyarakat mampu dan pintar dalam menentukan pilihan kepada partai atau calon yang akan dipilih yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama. Kata kunci : Partai Politik, Pendidikan Politik, dan Masyarakat]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KINERJA LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kantor Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo) ]]>
<![CDATA[Saleh, Fahrian]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik menurut UU No 37 Tahun 2008, Lembaga Ombudsman memilik peran yang sangat kuat dalam terciptanya pelayanan publik yang baik. Terhitung sebagai lembaga baru yang baru didirikan berdasarkan UU yang ada, Lembaga Ombudsman harus lebih menekankan pada kinerja dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Termasuk dalam menjalankan program-programnya seperti dengan menjalankan kegiatan sosialisasi berupa pengenalan mengenai lembaga Ombudsman, kegiatan investigasi, monitoring dan supervisi terhadap penyelenggara pelayanan publik berdasarkan isu-isu laporan maladministrasi yang ada. Ditinjau dari Laporan tahunan Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, terhitung laporang yang masuk berjumlah 123 laporan. Hal ini tergolong sedikit dari keseluruhan wilayah jangkauan di provinsi Gorontalo. Pada penerapan kinerjanya Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo juga mendapati berbagai macam kendala seperti Minimnya anggaran yang ada untuk dapat menjalankan kegiatan pengawasan dan kurangnya anggota atau personil yang ada di lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo. hal ini ini berdampak pada jumlah laporan yang masuk dalam lembaga ombudsman serta masih banyaknya tindakan-tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Gorontalo sehingga sangat merugikan masyarakat dan pihak yang terkait. Selain dengan minimnya anggaran, Lembaga Ombudsman juga mendapati hambatan erupa kurangnya personil dalam menjalankan program-program kerjanya. Dilihat berdasarkan UU yang ada Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo seharunya memiliki jumlah asisten sebanyak 5 anggota namun pada kenyataannya Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo hanya memiliki 3 asisten saja. Hal ini membuat asisten dari Ombudsman perwakilan provinsi Gorontalo harus bekerja lebih keras. Seperti dengan menggabungkan tugas pada bidang-bidangnya yang berbeda. Sehingga selain menjalankan tugas secara struktural asisten ombudsman perwakilan provinsi gorontalo juga harus menjalankan tugas secara fungsional. Key word : Kinerja, Ombudsman, pengawasan]]>
<![CDATA[PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Adati, Reidy Kinanti]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perhelatan demokrasi yang dilakukan bangsa indonesia dalam periode lima tahun sekali merupakan momentum untuk memperlihatkan secara langsung pemerintahan oleh rakyat. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2011 mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat pemilih agar turut berperan aktif dalam proses demokrasi. Beragam upaya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk terus melakukan sosialisasi kearah pencerdasan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat membangun kesadaran politik mereka. Dari kesadaran politik itu maka lahirlah partisipasi politik tanpa harus dibayar dengan materi sekalipun. Namun disisi lain, perlu disadari juga bahwa membangun partisipasi masyarakat memang tidak semudah yang dibayangkan karena tidak dipungkiri bahwa masyarakat apatis maupun golongan putih akan terus ada di setiap perhelatan demokrasi. Kata Kunci : Peranan, KPU, Partisipasi Politik]]>
<![CDATA[Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) ]]>
<![CDATA[Tamaka, Arther Nus]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasa yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.   Keywords: Kinerja, Pengawasan  ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA MANADO PERIODE 2009 â 2014 ]]>
<![CDATA[SANDIRI, FEBRIANTO]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam suatu kegiatan operasional instansi pemerintah adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting karena merupakan aset di dalam organisasi yang mampu memberikan manfaat selain tenaga, juga kreativitas dan semangat yang turut mewujudkan kinerja organisasi. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka organisasi berfungsi dengan efektif. Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk melakukan fungsinya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Efektivitas berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan atau mencapai sasaran dan diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan badan perwakilan yang kita kenal dengan nama DPRD yang memiliki fungsi sebagaimana instansi pemerintah lainnya dan di tuntut untuk mencapai tujuan lewat fungsi yang salah satunya adalah fungsi legislasi sebagai wahana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam formulasi peraturan daerah. Fungsi membentuk peraturan daerah sebagai implementasi fungsi legislasi itu ada pada legislatif daerah atau DPRD. Melalui fungsi legislasi tersebut secara jelas memperlihatkan bahwa DPRD bukan semata-mata sebagai lembaga perwakilan daerah namun juga sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi dalam bidang pembentukan peraturan daerah. DPRD Kota Manado merupakan representasi dari masyarakat Kota Manado, sebagai wakil rakyat DPRD Kota manado di tuntut harus menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah, karna itu merupakan salah satu hal yang mendasar dalam melaksanakan fungsi legislasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam . oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengajukan skripsi tentang Efektivitas Fungsi Legislasi Dprd Kota Manado Periode 2009 â 2014. ]]>
