cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 155 Documents
Search results for , issue " Vol 1, No 4 (2015)" : 155 Documents clear
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI E-GOVERNMENT (Suatu Studi di Sekretariat Daerah Kota Manado) Malifa, Eko
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan. Dibeberapa daerah di Indonesia, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik sering dikeluhkan masyarakat karena ketidak-efisien dan efektif dalam proses pelayanan. Hal ini terjadi pula di Kota Manado, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian yang besar. Pemanfaatan teknologi dan informasi atau lebih dikenal dengan e-government merupakan  kebijakan yang diterapkan di Kota Manado saat ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kinerja Kebijakan Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui e-government. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi serta informasi dari buku. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan induktif. Yang menjadi hasil penelitian yaitu, kebijakan dari pemerintah. terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik lewat penerapan e-government oleh pemerintah Kota Manado didalamnya terdapat kebijakan penerapan e-sakip dan e-procurement. Namun peningkatan yang dicapai cukup lambat dikarenakan ada beberapa nilai faktor peningkatan kualitas pelayanan publik yang belum maksimal, seperti faktor Sumber Daya Manusia, Infrastruktur/Fasilitas, Pendanaan, dan Organisasi Pelaksana.   Kata kunci : e-government, Kebijakan Peningkatan Kualitas, Pelayanan Publik, e-sakip, e-procurement.    
Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu Studi diKecamatan Paal Dua Kota Manado) Sepang, Altris
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan Paal Dua merupakan kecamatan yang baru di resmikan pada tanggal 17 agustus 2012, sesuai dengan Peraturan Daerah kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan Kecamatan dikota Manado.   Pemekaran ini dianggap penting karena sebelum dimekarkan kecamatan tikala memiliki 12 kelurahan dengan jumlah aparatur kecamatan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat, sehingga tidak seimbangnya proses administrasi yang terjadi, jadi pemekaran ini di anggap menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan publik.   Dari 5 dimensi pelayanan (SERVQUAL) dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan baik, seperti kecepatan aparatur dalam pengurusan administrasi yang tidak berbelit-belit, keterbukaan layanan kepada masyarakat sudah baik, ramahnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan rasa empati yang kuat dapat dirasakan oleh masyarakat.Selain itu Peraturan  Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, kecamatan tikala telah memenuhi syarat-syarat untuk dimekarkan, yaitu syarat administratif, syarat fisik, syarat teknis. Di samping itu juga Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang diharapkan mampu menjadi acuan bagi aparatur pemerintah di kecamatan Paal Dua dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.   Lewat Pemekaran, pelayanan publik di kantor camat Paal Dua  menjadi semakin baik, pelayanan yang diberikan pegawai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.Sehingga pemekaran mampu membawa dampak positif dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Paal Dua. Kata Kunci : Dampak Pemekaran, Pelayanan Publik
PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PARIWISATA DI KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Kansil, Rolandou
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memberi pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. . Menghadapi kenyataan itu maka pemberdayaan aparatur pemerintah yang memberikan pelayananan publik harus terus menerus dilakukan, agar hal tersebut tidak sebatas konsep, tapi menjadi kenyataan. Tujuan Penelitian ini adalahuntuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sitaro dalam pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sitaro. Jenis penelitian yaitu deskriptif  dengan metode analisis kualitatif. Jenis data adalah data primer dan skunder.Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabuapten Sitaro,Kepala Sub. Bag. Keuangan, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kualitas dan kuantitas pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih jauh dari kebutuhan dunia kepariwisataan daerah hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata dan kebudayaan masih sangat sedikit dan kemampuan untuk berbahasa asing yang masih kurang.  Disiplin, semangat dan gairah kerja pegawai relatif rendah. Kata Kunci : Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe Laluhang, Sri Masita
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan penduduk Indonesia yang sangat pesat membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial atau (Bansos), dan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa kendahe II pada bulan Februari 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif kualitatif dengan Subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Lingkungan, masyarakat peserta PKH, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana yaitu unit pengelolah PKH kabupaten dan pendamping dengan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi kegiatan PKH adalah antara lain:  pendataan calon peserta, sosialisasi, pertemuan kelompok, pencairan dana bantuan, pengawasan. Hambatan pelaksanaan yang dihadapi: kendala geografis, kecemburuan sosial, kendala teknis dalam pencairan dana bantuan, dan kurangnya kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan. Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan
KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN BUYUNGON KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN Wokas, Fernando Y.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja pemerintah kelurahan dalam bidang kebersihan lingkungan seakan menjadi terlupakan, mengingat tanggung jawab kebersihan lingkungan menjadi tugas masyarakat, namun dalam hal ini apabila pemerintah kelurahan tidak mengagendakan dalam suatu program kerja, maka kinerja pemerintah kelurahan tersebut dalam kebersihan lingkungan tidak dapat terukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang dalam meningkatkan kebersihan lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kelurahan belum menunjukkan hasil yang baik, hal ini disebabkan masih belum adanya program kerja yang jelas, dan anggaran untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kebersihan seperti tempat sampah umum, hal ini mengakibatkan masih rendahnya kinerja pemerintah kelurahan dalam peningkatan kebersihan di Kelurahan Buyungon.   Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Kelurahan, Kebersihan, Lingkungan.      
Efektivitas Dan Efisiensi Aparatur Kelurahan Dalam pelaksanaan Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Kelurahan Walian 2 Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon) Rantung, Febrianty Vanessa
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Publik adalah tanggung jawab setiap aparatur yang bekerja dalam suatu instansi.Untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas tentu dibutuhkan efektivitas dan efisiensi kerja oleh setiap aparatur,Kelurahan Walian 2 Kecamatan Tomohon Selatan merupakan salah satu instansi yang berkewajibkan menerapkan efektivitas dan efisiensi kerja yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas.Fakta yang ada di Kelurahan Walian 2 menunjukan tidak adanya efektivitas dan efisiensi kerja yang diterapkan aparatur dalam mewujudkan pelayanan.Dari uraian latar belakang maslaha tersebut dapat dirumuskan : “Bagaimana efektivitas dan efisiensi kerja aparatur Kelurahan Walian 2 dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat ?”. Teori efektifitas dan efisiensi serta pelayanan publik yang menrangkan masalah diatas yaitu tentang bagaimana efektivitas dan efisiensi aparatur kelurahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang hanya menggambarkan peritiwa,kejadian yang terjadi secara actual lewat observasi peneliti,focus dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas dan efisiensi kerja aparatur kelurahan dalam pelaksanaan pelayan publik sehingga bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat.Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Kelurahan Walian 2 Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. Kesimpulan penelitian ini adalah : 1).Efektivitas kerja yang dilaksanakan oleh aparatur kelurahan walian 2 sesuai dengan indikator-indikator untuk mengukur efektivitas kerja tersebut yaitu kepuasan kerja,kemampuan menyesuaikan diri dan prestasi kerja belum sepenuhnya dilakukan karena berdasarkan observasi serta wawancara baik dengan masyarakat maupun aparatur yang menjadi informan memberikan hasil wawancara bahwa memang belum adanya efektivitas kerja yang dilaksanakan secara maksimal dalam pelaksanaan tugas.2).Efisiensi kerja dilihat dari indikator-indikator yaitu waktu,tenaga dan biaya pun belum terlaksana dengan baik oleh aparatur yang ada sehingga hasil wawancara yang didapat dari masyarakat mengenai pengefisiensi kerja oleh aparatur kurang baik. Untuk dapat melaksanakan efektivitas dan efisiensi kerja yang baik,diperlukannya dimensi kualitas dalam pelayanan seperti kepercayaan,jaminan,empati,buktifisik dan daya tanggap perlu diterapkan oleh masing-masing aparatur agar dapat menciptakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.   Keywords : Efektivitas,Efisiensi,Aparatur Sipil Negara,Pelayanan Publik.
Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Perhubunggan Kota Manado dalam Meningkatkan suatu Kinerja Pengawai Alkatiri, Nabila
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahaan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahaan secara  keseluruan akan banyak di tentukan oleh kinerja organisasi tersebut.Keseluruan sebagai instansi pelayanan publik di tuntut untuk untuk memperbaiki dan senatiasa melakukan refomasi serta mengatisipasi perkembagan masyarakat yang terjadi Pada sebuah organisasi pemerintah,sumber daya manusia terdiri dari pemimpin dan pengawai. Untuk mewujudkan sikap kerja yang baik,di perlukan berbagai cara yang dapat di lakukan oleh seseorang pemimpin organisasi pemerintah,yaitu mengunakan kepemimpinan yang tepat.    Peranan seseorang pemimpin penting untuk mencapai tujuan organisasi yang di inginkan termasuk organisasi pemerintahan. Setelah Peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data  Serta Wawancara dengan informan mengenai gaya kepemimpinan kepala dinas Perhubunggan Kota manado secara umum gaya kepemimpinan kepala dinas sudah cukup baik Gaya kepemimpinan kepala dinas perhubunggan mengunakan Gaya Demokratis tapi dengan mengunakan hal-hal tertentu mengunakan gaya otoratis dan bebas. Kata kunci: Bagaimana Gaya kepemimpinan kepala dinas perhubunggan kota manado
PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BINALU KECAMATAN SIAU TIMUR SELATAN Lahansang, Vicri Rifmanly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan  Masyarakat  merupakan  sebuah  strategi  yang  dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa, Desa Binalu Kecamatan Siau Timur Selatan. Desain Penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisia deskriptif.Pemilihan   pendekatan   kualitatif   pada   penelitian   adalah   untuk menjawab secara mendalam tentang Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binalu Kecamatan Siau Timur Selatan. Adapun informan dalam  penelitian  ini  adalahKepala  Desa,SekretariDesa,  Kaur  Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Ketua   BPD, Ketua Kelompok Tani, Ketua Kelompok PNPM, Tokoh dan warga masyarakat. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (indepth-interview).Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat dilihat bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan berhasil walaupun belum optimal. Peran yang dilakukan oleh kepala desa berupa peran dalam pengembangan, peran dalam memperkuat daya atau kekuatan dan peran dalam menciptakan kemandirian. Dengan adanya pengembangan maka akan terwujud sebuah daya atau kemampuan yang dimiliki masyarakat yang berupa kemampuan pengetahuan, sikap-perilaku dan kecakapan- keterampilan. Dengan adanya daya atau kekuatan secara langsung masyarakat dapat menciptakan kemandirian.Keywords: Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat
PERAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON DALAM PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN AYAM (Studi Peternakan Ayam Di Desa Tara-Tara, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon) Turambi, Michel Christian
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Usaha Peternakan Ayam, Suatu studi pada usaha peternakan di Desa Tara-Tara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian didapati Peran pemerintah beternak Ayam di Desa Tara-Tara Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon dirasakan sangat mendorong / Sangat bermanfaat. Hal ini disebabkan karena program dari pemerintah setempat juga medukung dalam hal peningkatan populasi peternakan Ayam seperti program penyuluhan dan pelatihan peternak, bantuan bibit unggul dan bantuan pinjaman modal untuk meningkatkan produktifitas peternak. Pemberdayaan UKM peternakan Ayam Desa Tara-Tara kota Tomohon menghadapi permasalahan meliputi: keterbatasan kualitas SDM pelaku UKM ditandai dengan minimnya pelaku UKM yang berpendidikan tinggi;   akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi; masalah infrastruktur,seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya; dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM. Key Words : Peranan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Peternakan Ayam
PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (SUATU STUDI DI KELURAHAN RANOTANA) Lengkong, Fallensiani
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat masalah,  bagaimana peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Ranotana. Dimana ketidakamanan sering disebabkan oleh pertikaian anak muda, minuman keras. Penelitian menggunakan metode kualitatif, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini mengenai implementasi program mapalus kamtibmas di Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario dapat dikatakan berhasil tetapi masih terdapat kekurangan dalam berbagai hal. Hal-hal yang melatarbelakangi ketidakberhasilan ini seperti belum adanya instrument dan panduan yang sistematis tentang tugas pokok dan fungsi dari program mapalus kamtibmas, sehingga membuat pengurus/personil mapalus kamtibmas hanya sekedar simbol semata. Hal ini ditandai dengan masih maraknya terjadi kasus- kasus kriminal di masyarakat yang ada di kecamatan Sario, Sarana dan prasana untuk menunjang pelaksanaan mapalus kamtibmas yang belum tersedia, Tingkat keseriusan pemerintah yang masih setengah hati Key Words : Peranan, Pemerintah Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban

Page 6 of 16 | Total Record : 155