Articles
56 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 7 (2016)"
:
56 Documents
clear
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA NOONGAN KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[WALEAN, ANDREW]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah Desa adalah sebuah lembaga pemerintahan terendah dalam kedaulatan Republik Indonesia, dalam tugas dan fungsinya Pemerintah Desa mempunyai peranan yang penting untuk kesejahteraan masyarakat desa.Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum.Berbicara masalah kesejahteraan umum adalah berbicara bagaimana masyarakat bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan oleh Pemerintah, dimana dalam hal ini adalah Pemerintah desa.Salah satu fasilitas yang sangat berperan penting adalah jalan.Jalan adalah sebuah sarana transportasi darat yang menghubungkan antar jaga, desa, kecamatan, kabupaten dan kota. Sarana jalan yang baik akan membuat kenyamanan bagi penggunanya. Desa Noongan adalah sebuah desa yang berbatasan dengan kabupaten Minahasa.Kondisi jalan yang ada di Desa Noogan ini berdasarkan pengamatan dari peneliti banyak mengalami kerusakan seperti jalan yang berlubang, aspal jalan yang sudah hancur.Penyebab utama kerusakan jalan ini adalah truk penambang yang keluar masuk yang melebihi kapasitas konstruksi dengan jumlah 30 Unit setiap harinya. Langkah yang sudah diambil pemerintah yakni melakukan retribusi kepada pengemudi truk penambang masih belum efektif, karena jumlah retribusinya yang kecil membuat banyak dari pengemudi truk penambang jarang membayar retribusi.Selain itu pemeliharaan serta perbaikan jalan masih belum menjadi program yang prioritas dari Pemerintah Desa. Kata Kunci: Peranan Pemerintah dan Pemeliharaan jalan]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MARORE KABUPATEN SANGIHE ]]>
<![CDATA[MAHALING, JENJUAIN]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Fungsi utama pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat. dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan beiwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat kantor kecamatan yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi perangkat kecamatan yang belum sesuai harapan di wilayahnya. Sejalan dengan otonomi luas, nyata dan bertanggunug jawab dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai mana di sebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sabagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah menitik beratkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kinerja merupakan terjemahan dari performance, yang diartikan sebagai perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan berdaya guna. " performance is defined as the record of outcomes produced on a spesifrc job function or activity during a spec f c time period ". arti kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai outcomes yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu" (Bemadlan, fl-ton dan Jolje E.A Russel, dikutip oleh Sedamaryanti,2001:4). Sedangkan kinerja            (performace) dalam arti yang sederhana adalah prestasi kerja (Sadu Wasistiono,2002:45). Hal ini menunjukan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Kinerja aparat kantor kecamatan yang cukup tinggi diharapkan dapat mewujudkan suatu efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagai bentuk kesiapan aparat kantor kecamatan dalam menghadapi perubahan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kata Kunci : Kinerja, Pegawai, Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di kabupaten Maluku Tenggara Barat) ]]>
<![CDATA[MAINAKE, RICHARD FERNANDO]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Diera globalisasi sekarang ini peran Pegawai Negeri Sipil sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, perhatian kita perlu diarahkan kepada Peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang digalakkan. Badan kepegawaian daerah diamanatkan untuk melaksanakan perekrutan calon-calon aparatur sipil negera yang berkualitas, obyektif dan transparan, dengan sistem yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif disesuaikan dengan judul serta masalah yang ada dilapangan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam proses rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta factor-faktor yang mempengaruhi BKD dalam melaksanakan rekrutmen CPNS. Dari hasil penelitian didapati bahwa proses pelaksanaan rekrutmen telah berjalan dengan baik namun perlu lebih ditingkatkan transparansinya. Keywords : BKD, Rekrutmen, Pegawai]]>
<![CDATA[PERANAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR MASYARAKAT DI DESA LEMOH KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR ]]>
<![CDATA[Galang, Toar]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat 1 dan 2 (huruf F dan G), jelas bahwa salah satu kewenangan kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut kepala desa dapat menempuh langkah-langkah fasilitasi, mediasi, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat desa, dalam kenyataannya langkah-langkah tersebut belum dilakukan oleh kepala desa dalam penyelesaian konflik yang terjadi antar warga desa, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan dalam pembinaan masyarakat bagi berlangsungnya stabilitas keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam melakukan penelitian penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: âBagaimana Peranan Kepala Desa dalam penyelesaian konflik yang terjadi antar masyarakat di desa lemoh kecamatan tombariri timur ?â Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat. Selanjutnya dilakukan Analisa Data melalui langkah-langkah : Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan Penelitian menunjukan bahwa Peran Kepala Desa sebagai Motivator, Fasilitator dan Mediator dalam Penyelesaian Konflik belum sepenuhnya berjalan maksimal. Bersadasrkan Hasil dan Kesimpulan Penelitian tersebut, maka Perlu adanya Peningkatan Kesadaran Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik yang Terjadi di Masyarakat.]]>
<![CDATA[PERANAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DISTRIK PRAFI KABUPATEN MANOKWARI ]]>
<![CDATA[Manau, Raymond A.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam pelaksanaan pembangunan aparat pemerintah menjadi perhatian utama pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban baik tingkat pusat maupun daerah.Peranan aparat pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan pembangunan nasional.Hal ini dikarenakan aparat pemerintahlah yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang diliputi berbagai macam permasalahan.Oleh sebab itu.bagi aparat pemerintah. dituntut kemampuan yang optimal, dalam arti mereka harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan pemerintah tingkat atas dan mampu melihat fenomena-fenomena yang ada dimasyarakat, sehingga segala kepentingan yang berhubungan dengan peyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan mempunyai keterpaduan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peranan Aparat Pemerintah Terhadap Efektifitas Administrasi Pemerintah di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari. Mengingat pentingnya peranan aparat dalam pelaksanaan administrasi demi terciptanya penyelenggaraan tertib administrasi. Penelitin ini menggunakan metode penelitian kualitatif disesuaikan dengan judul yang ada. Dari hasil penelitian dilapangan, bahwa peranan aparatur pemerintah Distrik dalam pelaksanaan administrasi di Distrik Prafi, belum dilaksanakan dengan baik untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENGAWASAN PRODUKTIFITAS KERJA APARATUR PEMERINTAH, SUATU STUDI DI DISTRIK FKOUR KABUPATEN SORONG SELATAN ]]>
<![CDATA[Blesia, Beatrik]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Usaha pelaksanaan pengawasan merupakan salah satu kontrol yang perlu dilakukan bagi aparatur pemerintah khususnya dilingkungan pemeintah Distrik. Faktorâfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan sebagi aparatur pemerintah di Disrtik antara lain menyangkut penggarisan struktur organisasi, kebijaksanaan, pelaksanaan rencana kerja, pelakasanaan prosedur kerja, pencatatan dan pelaporan hasil kerja dan pembinaan pegawai. Dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif bagi aparatur pemeritah, maka tentunya akan dapat meningkatkan produktifitas kerja. oleh karena itu produktifitas kerja akan sangat berkaitan dengan peranan sikap mental aparatur, yakni sikap mental yang berkaitan dengan motifasi kerja, disiplin dan etos kerja, kemudian tingkat pendidikan, keterampilan, aspek manajemen, tingkat keberhasilan, jaminan sosial, lingkungan dan iklim kerja, saran produksi, dan kesempatan pegawai untuk dapat berprestasi.]]>
<![CDATA[Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawratan Desa Di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan ]]>
<![CDATA[Rumopa, Andre]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pakuweru., Populasi dalam penelitian ini adalah 1895 0rang diambil dari seluruh masyarakat yang ada di desa Pakuweru adapun Sampel dalam penelitian ini adalah 110 Orang yang dianggap dapat mewakili populasi yang ada,dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala keluarga berdasarkan tingkatan pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan adalah kurang terlaksana. Persepsi masyarakat ini menggambarkan bahwa masih belum terlaksananya fungsi badan permusyawaratan desa secara maksimal, baik menjalankan fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.Yang dinilai oleh masyarakat masih kurang selain itu masih kurangnya prasarana yang menunjang untuk melaksanakan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa merupakan hal yang mengakibatkan kurangnya pelaksanaan fungsi yang diemban oleh badan permusyaaratan desa. Kata kunci : Persepsi, masyarakat, Badan permusyawaratan Desa.]]>
<![CDATA[PERAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BITUNG KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN ]]>
<![CDATA[Tambajong, Ricky]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hal ini menjadi penting mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan yang paling terkecil dalam tatanan pemerintahan yang ada dalam Negara kesatuan republik Indonesia dan langsung terhubung dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan bahwa aparatur pemerintahan khususnya pemerintah kelurahan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakatnya.Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Dalam hal pemberdayaan, masyarakat di Kelurahan Bitung masih menghadapi kendala dan gejala-gejala yang kurang dan harus diatasi, tidakterlepas dari latar belakang keadaan penduduknya sendiri yang masih menunjukkan lemahnya pemberdayaan masyarakat. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bitung adalah 2352 jiwa dan 595 kepalah keluarga. Dari jumlah tersebut sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai wiraswasta, petani, karyawan swata, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran dan prakarsa lurah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan/pembimbingan kepada masyarakat bekerja sama instansi teknis terkait. Dari hasil penelitian pemberdayaan fisik oleh pemerintah belum maksimal sedangkan fisik sudah berjalan dengan baik. Â ]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KOTA BITUNG ]]>
<![CDATA[Parengkuan, Briand V.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepala DinasTenaga Kerja Kota Bitung telah menjalankan peran kepemimpinannya dalam hal memotivasi pegawai.Kepala Dinas memberikan motivasi kepada pegawai setiap saat. Motivasi yang diberikan berupa motivasi material (insentif dan THR) dan motivasi non material (ucapan terima kasih dan pujian langsung yang diberikan kepada pegawai atas hasil pekerjaannya dan arahan dari Kepala Dinas apabila ada pegawai yang mengalami kesulitan dalam bekerja).Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan pegawai di dinas tenaga kerja kota bitung dimana jawaban yang sama didapati oleh penulis bahwa kepala dinas selalu memotivasi dengan memberikan insentif dan THR setiap pegawai. hasil yang didapatkan penulis beranggapan kepala dinas seharusnya bukan hanya memberikan motivasi dengan memberikan materi tetapi harus diimbangi dengan reward and punishment karena dengan adanya hal tersebut, maka pegawai akan semakin termotivasi dan menghargai pemimpinnya.  Kata Kunci : Dinas Kinerja, Pegawai]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KOTA BITUNG ]]>
<![CDATA[Parengkuan, Briand V.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepala DinasTenaga Kerja Kota Bitung telah menjalankan peran kepemimpinannya dalam hal memotivasi pegawai.Kepala Dinas memberikan motivasi kepada pegawai setiap saat. Motivasi yang diberikan berupa motivasi material (insentif dan THR) dan motivasi non material (ucapan terima kasih dan pujian langsung yang diberikan kepada pegawai atas hasil pekerjaannya dan arahan dari Kepala Dinas apabila ada pegawai yang mengalami kesulitan dalam bekerja).Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan pegawai di dinas tenaga kerja kota bitung dimana jawaban yang sama didapati oleh penulis bahwa kepala dinas selalu memotivasi dengan memberikan insentif dan THR setiap pegawai. hasil yang didapatkan penulis beranggapan kepala dinas seharusnya bukan hanya memberikan motivasi dengan memberikan materi tetapi harus diimbangi dengan reward and punishment karena dengan adanya hal tersebut, maka pegawai akan semakin termotivasi dan menghargai pemimpinnya.  Kata Kunci : Dinas Kinerja, Pegawai]]>
