cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 2 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 3 (2019)" : 2 Documents clear
PROFESIONALISME CAMAT DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN STUDI DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Ponggohong, Kinly; Mantiri, Michael; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Pemerintahan sesuai kententuan perundangan yang berlaku. Dalam pemerintahan kecamatan, camat sebagai kepala Kecamatan di harapkan dapat melaksanakan tugas Pemerintah dengan baik demi terciptanya Profesionalisme di Kecamatan. Profesinalisme camat merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya camat dalam melaksanakan Pemerintahan yang telah di tetapkan, karena itu untuk mewujudkan profesionalisme camat membutuhkan kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum pelaksanaan Profesionalisme Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat belum berjalan dengan baik berdasarkan dari beberapa indicator seperti Perizinan, Sumber daya manusia serta fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan. Camat juga belm berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan dari hasil kerja setiap program kerja yang ada di kecamatan yang harus di capai Baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun kelurahan/desa. Pelaksanaan pelayanan di kecamatan pasan belum berjalan dengan baik dan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya, meskipun sudah ada beberapa kemajuan tapi kepemimpinan Camat sangatlah berpengaruh dari hasil pelayanan pemerintahan yang ada di Kecamatan Pasan.Kata Kunci: Profesionalisme, Menyelenggarakan, Pemerintahan.
Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado Saleh, Linda; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado dan faktor-faktor yang mempengaruhi di keluarkannya kebijakan relokasi bagi para Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa : kebijakan relokasi PKL berdasarkan Perwako No.1 tahun 2006 tentang relokasi PKL dipasar karena populasi Manado bersehati dan keberadaan PKL dipusat kota manado menimbulkan masalah kompleks yang secara langsung berdampak pada kegiatan lain diwilayah tersebut, terutama rute angkutan umum yang akan terganggu karena kapasitas pusat wilayah kota manado pasar 45 tidak dapat lagi menampung beragam kegiatan. Diperlukan lagi faktor asertivitas dalam pemerintah kota membuat kebijakan mengenai PKL. Faktor yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah kelayakan penjualan dilihat dari semua aspek, terutama kondisi fisik bangunan juga disediakan untuk relokasi nilai ekonomi yang bisa didapat oleh PKL dilokasi tersebut. Juga mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi adalah lemahnya pengawasan dan pemantauan implementasi kebijakan. Dengan demikian dapat disarankan bahwa relokasi PKL peraturan walikota No. 1 tahun 2006 harus direvisi atau diperbaharui ke kekuatan hukum yang lebih tinggi relokasi regulasi lokal PKL. Kebijakan permerintah harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Disatu sisi memberi kesempatan pada semua orang untuk kehidupan yang layak dengan karyanya, tetapi tetap mengelola perkotaan wajib menjadi tempat yang nyaman untuk semua kegiatan warga. Diperlukan faktor asertivitas dalam pemerintah kota membuat kebijakan mengenai PKL, ini menunjukan tentang otoritas pemerintah sebagai pemegang wewenang berdasarkan hukum yang berlaku. Yang juga faktor penting yang harus diperhatikan adalah kelayakan penjualan, diatur dari semua aspek.Kata Kunci: Kebijakan publik, Relokasi, PKL

Page 1 of 1 | Total Record : 2