Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Mantiri, Michael
Sam Ratulangi University
Environmental Science

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro) Manoppo, Isye R.A; Mantiri, Michael; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKoordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Koordinasi juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 3 (tiga) disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana secara menyeluruh. Koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise, tidak hanya dapat membantumeningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Buise. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan disebabkan karena adanya konflik yang terjadi antara kepala desa dengan ketua MTK (Majelis Tua-Tua Kampung) karena itu pemerintah desa buise sendiri harus bisa dengan segera menyelesaikan masalah yang ada.Kata Kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow) Tumbelaka, Erwin Fernando; Mantiri, Michael; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewasa ini dalam membangun suatu desa harus harus lebih mengedepankan pada partisipasi masyarakat, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Keterlibatan dimulai dari tahap pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaaatan dan hasil sampai pada evaluasi. Disetiap perencanaan pembangunan diperlukan adanya suatu kontribusi berupa pemikiran ide-ide pendapat kritik maupun saran secara sukarela dari masyarakat untuk pembagunan suatu desa sehingga disetiap pengambilan keputusan adanya suatu sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat agar terciptanya keterbukaan atau taransparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat menjadi tahu terkait program pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa. Masyarakat melihat pembangunan di desa Ponompiaan masih belum terlaksana kondisi seperti iu menjadi masalah dan hambatan untuk pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pada pasal 78 ayat 1 pembangunan desa bertjuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemsikinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembang potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya masyarakat juga harus melibatkan diri dalam pembangunan desa.Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan otonomi desa diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik; namun dalam kenyataan masih banyak pemerintah desa yang belum dapat mewujudkan kinerja pelayanan publik sesuai yang diharapkan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam pelayanan publik di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik dilihat dari empat aspek yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas dan kualitas pelayanan.Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pelayanan publik masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari tingkat kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik secara berhasil; tingkat efisiensi pelayanan publik masih dikategorikan sedang dan rendah dilihat dari kemampuan melaksanakan pelayanan publik secara cepat (waktu), tepat (biaya), dan mudah (prosedur dan mekanisme pelayanan); Tingkat responsivitas pelayanan publik masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari tingkat keselarasan program dan kegiatan pelayanan yang ditetapkan/dilaksanakan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat; Tingkat kualitas pelayanan masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari kemampuan dalam menyenggaarakan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat dari segi prosedur dan mekanisme pelayanan, persyaratan teknis dan administratif pelayanan, transparansi biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur Pemerintah Desa, Pelayanan Publik.
PERILAKU BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Limbat, Fricky; Mantiri, Michael; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMewujudkan pemerintahan pemerintahan yang baik dan bersih tentunya perilaku atau etika dalam pemerintahan tentunya sangat diharapkan yang terbaik bagi aparat birokrasi. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur perilaku dari para aparat pemerintah dalam melaksanakan permerintahan yang baik didalam birokrasi, dan menjalankan fungsi akuntabilitas, equity, loyality, responsive, dan rule of low. Tujuan penulisan ini untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah itu sendiri yaitu perilaku birokrasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik yang difokuskan kepada aparatur di kantor kecamatan. Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul di dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian dilakukan di kantor kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow. Perilaku birokrasi di kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow ada banyak kelemahan yang terjadi dalam hal kejelasan dalam pemahaman terhadap tahapan-tahapan good governance yang meliputi pelayanan yang kurang baik, tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian lambat, dan kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab pegawai.Kata Kunci : Perilaku, Birokrasi, Kepemerintahan yang baik.
PATOLOGI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (suatu studi di Badan Kepegawaian Daerah) Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Kepegawaian Daerah menjadi sebuah instansi pemerintahan yang sangat penting, hal ini di karenakan salah satu tugas pokonya ialah penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi, akan tetapi dalam kenyataannya justru pegawai BKD masih banyak yang melakukan pelanggaran yang dewasa ini disebut patologi birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya patologi birorasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Utara, selain itu ada banyaknya jenis-jenis patologi birokrasi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Upaya dalam menanggulanginya juga masih belum maksimal, baik itu upaya dari pemerintah daerah itu sendiri atau dari pemerintah pusat. Upaya dalam mengurangi patologi birokrasi masih sedikit dan belum menyeluruh di instansi pemerintahan daerah. Upaya yang dilakukan masih terkesan belum maksimal dan tidak ada keseriusan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat untuk mengurangi patologi birokrasi ini.Kata Kunci : Patologi Birokrasi, Upaya Mengurangi Patologi Birokrasi.
PEMBERDAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA MAHUMU DUA KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makagingge, Marvel Hardiknas; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan Masyarakat Pesisir yaitu upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diberlakukan dari bebarpa indikator antara lain peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan/keterampilan serta dengan terkait program yang di berlakukan oleh pemerintah. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angkah-angkah, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan dokumen resmi lainya. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian kualitatif ini adalah mengambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam,rinci dan tuntas dengan informan berjumlah 18 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pelaksanannya belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat ini dapat di lihat dari indikator yang menunjukkan hal negatif dari beberapa informan. Walupun ada tangapan lain dari pemerintah desa yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako kabupaten Kepulauan Sangihe.Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kesejahteraan
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat) Rumlus, Reinaldo; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pemberdayaan kepada masyarakat di atur dalam Undang – undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, di situ sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab mengenai pemberdayaan masyarakat desa adalah pemerintah desa setempat dan setiap warga desa wajib mendapat pemberdayaan terlebih khusus kelompok – kelompok di desa entah itu kelompok nelayan ataupun kelompok lainnya. Permasalahan mengenai penberdayaan masyarakat di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang pernah di lakukan tidak di rasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum di lakukan selama masa kepemimpian kepela desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 10 orang. Pemberdayaan masyarakat di desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat semogah dapat berjalan sesuai waktu yang di tentukan dan juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Desa trikora yang mayoritasnya masyarakat setempat bermata pencaharian adalah nelayan dan petani, dengan tingkat pendidikan dikategorikan rendah karena sebagian besar dari masyarakat didesa trikora hanya menempu pendidikan sampai ditingkat SMP dan juga masih ada masyarakat yang belum mengenal pendidikan atau tidak bersekolah. Oleh karena itu dengan melihat permasalahan yang ada, peneliti merasa tertarik dalam penulisan Skripsi ini. Penulisan Skipsi ini dengan judul, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat).Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat, Desa Trikora
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA RANOTONGKOR KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA Mawitjere, Intania Nella; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberian wewenang kepada desa dalam mengelola dana yang diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun pada kenyataan yang sering terjadi bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, kepala jaga, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui Perencanaan sudah baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di setujui oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan, pelaksanaan hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Pengawasan, hasil penelitian melihat pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, walaupun dari program dan kegiatan sudah baik, namun dalam hal program renovasi gedung kantor masih kurang.Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DI KECAMATAN AMURANG TIMUR Mondong, Feronika; Mantiri, Michael; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepemimpinan camat merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintah kecamatan, karena kepemimpinan yang efektif dapat menggerakkan, mengarahkan, mendorong dan meningkatkan disiplin aparatur yang dipimpinnya untuk berusaha mengeksplorasi kemampuannya dalam mencapai suatu tujuan organisasi pemerintah kecamatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur pemerintah di Kecamatan Amurang Timur. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kepemimpinan camat menunjukan masih belum optimal, karena pelaksanaan kepemimpinan camat khususnya dalam peningkatan disiplin berupa bimbingan belum dilakukan secara berkesinambungan, hal tersebut masih terlihat pada ketaatan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, selanjutnya disiplin kerja pegawai dalam melakukan tugas masih terlihat belum optimal, terdapatnya pelanggaran disiplin kerja yang diantaranya masih banyak pegawai yang terlambat datang kantor dan pulang sebelum jam pulang kerja, maka hukuman terhadap pelanggaran disiplin terbatas pada “Peringatan Pimpinan”. Secara nyata Camat belum sepenuhnya menggunakan strategi dan pendekatan untuk meningkatkan disiplin kerja aparatur pemerintah di Kantor Kecamatan Amurang Timur dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.Kata Kunci: Kepemimpinan Camat, Disiplin Kerja, Aparatur.
PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENANGGULANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA Mariono, Bayu Prasetyo; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengangguran bukan hanya menjadi masalah sebuah daerah, kota maupun negara, tetapi pengangguran sudah merupakan masalah global terlebih di negara-negara berkembang, semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan pengguna tenaga kerja baik itu pemerintahan, maupun swasta. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Tenaga Kerja sudah baik berdasarkan penelitian di Dinas Tenaga Kerja maupun kepada masyarakat, walaupun dilihat dari data BPS bahwa tingkat pertumbuhan pengangguran di Kabupaten Minahasa setiap tahun mengalami peningkatan dimana tahun 2014 sebanyak 13.584 dan tahun 2015 sebanyak 14.513. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Dinas Tenaga Kerja karena pada dasarnya peningkatan pengangguran ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa.Kata Kunci: Peran Dinas Tenaga Kerja, Angka Pengangguran.
Co-Authors Dimara, Syort Gerid Frans Singkoh, Frans Gahansa, Windy Valentine Johny Lumolos Josef Kairupan, Josef Kandati, Fini Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Lantemona, Gerald Hard Limbat, Fricky Lombongbitung, Combyan Makagingge, Marvel Hardiknas Manoppo, Isye R.A Mariono, Bayu Prasetyo Marthen Kimbal, Marthen Marunduh, Patrick Nazaret Mawitjere, Intania Nella Mokodongan, Dadang Mondong, Feronika Monintja, Donald Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Palangi, Walter Gang Pangemanan, Sofia Pantow, Agneis Ponggohong, Kinly Raspaty, Dana Rengkung, Frangky Ruitan, Chalvin R. Rumakiek, Sherlly I.S.K. Rumaratu, Pearly Itung Rumlus, Reinaldo Sarah Sambiran, Sarah Sompi, Sulha Sorongan, Rizka P.A.D. Stefanus Sampe, Stefanus Sumilat, Candyta Astrid Sumolang, Gabrila Stivani T. A. M. Ronny Gosal Tatengkeng, Hopni Than, Tresya Tuju, Melinda A. Michiko Tumbelaka, Erwin Fernando Tundunaung, Liong Waworundeng, Welly