cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis" : 3 Documents clear
EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL Palenewen, Rialindy Justitia
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Sebagai suatu negara kepulauan, perbatasan tidak hanya ditentukan pada wilayah konvensional seperti daratan, udara, maupun lautan, namun dengan banyaknya pulau dan wilayah daratan yang berhubungan atau berbatasan langsung dengan negara lain, tentunya akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika batas yang dimaksud adalah pada bagian landas kontinen. Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia demikian juga untuk menjamin keutuhan wilayah dan kejelasan terhadap pemberlakuan yurisdiksi negara pada wilayah tersebut. Oleh  karena  ruang  lingkup  penelitian  ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka”  atau yang dinamakan penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa : 1. Kontribusi dari Hukum laut Internasional dalam hal mencakup penentuan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia menghasilkan konferensi-konferensi yang membahas lebih lanjut tentang masalah tersebut diantaranya, Konferensi Jenewa tahun 1958 dan 1982, konferensi tersebut merujuk pada tercapainya kesepakatan semua pihak yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum Internasional. Dengan hasil bahwa negara dimungkinkan untuk mengajukan klaim atas landas kontinen yang melebihi 200 mil laut. Karena banyak kasus dimana kondisi geologi dan geomorfologis suatu negara pantai yang mengharuskan menarik batas landas kontinen melebihi 200 mil atau pada umumnya dimungkinkan sepanjang 350 mil laut. 2. Usaha Pemerintah dalam menjaga keutuhan negara yang dituang dalam UU No: 17 tahun 1985 dll, dimana Indonesia mempunyai hak penuh atas wilayah-wilayah dan pulau-pulau terluar milik negara, terutama di wilayah Landas Kontinen yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain sehingga tidak terjadi permasalahan yang besar menyangkut wilayah, eksplorasi ataupun eksploitasi di atas daratan kontinen. Kata kunci: Landas kontinen, Indonesia dan Malaysia
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PIHAK RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM KESEHATAN Badahura, Ilham
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah sakit sebagai sebuah lembaga kesehatan yang berasaskan pancasila, berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga masyarakat yang mengalami sakit. Dalam menjalankan tugasnya, rumah sakit memiliki wewenang yang besar dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat. Wewenang tersebut termaktub dalam hak dan kewajiban Rumah sakit sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009, Bab VIII, Pasal 29 dan Pasal 30.  Wewenang pihak Rumah Sakit yang paling esensial adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien. Pelayanan pun harus mengikuti asas-asas dalam pelayanan medis sebagaimana dikatakan Anny Isfandyarie.  Bentuk pelayanan Rumah Sakit menurut Alexandra Ide terdiri dari: rekam medik, Hospital by laws, audit medic Rumah Sakit, Manajemen Konflik Hubungan Medis, dan Asuransi Kesehatan. Berdasarkan jenis pelayanan pihak rumah sakit ini, diketahui bahwa wewenang rumah sakit adalah untuk membuat rekam medik, Hospital by laws, audit medik Rumah Sakit, Manajemen Konflik Hubungan Medis, dan Asuransi Kesehatan. Kata kunci: Penyalahgunaan, kewenangan
SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Rorie, Ronald E.
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian dalam UU No.8 Tahun 2010 dan bagaimana alat bukti menurut Pasal 77 UU No.8 Tahun 2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pasal 77 UU No.8 Tahun 2010 menentukan adanya kewajiban dari terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.  Ketentuan ini merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 66 KUHAP yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.  Walaupun demikian, Undang-undang No.8 Tahun 2010 tidak memiliki pasal yang mengatur konsekuensi apabila terdakwa dapat atau tidak dapat membuktikannya.  Dengan demikian, secara yuridis, Pasal 77 UU No.8 Tahun 2010 sebenarnya tidak memiliki konsekuensi hukum. 2. Indonesia belum memiliki undang-undang yang memberikan aturan umum mengenai alat-alat bukti seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 73 huruf a dan b untuk perkara pidana, sehingga banyak kesulitan akan dihadapi dalam praktek peradilan. Dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu ditambahkan pasal yang mengatur konsekuensi dari Pasal 77, yaitu konsekuensi dalam hal terdakwa dapat atau tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Indonesia sudah perlu segera membentuk undang-undang yang memberikan aturan umum untuk perkara pidana tentang alat-alat bukti berupa perangkat dan file/dokumen elektronik.Kata kunci: Sistem pembuktian; alat bukti; tindak pidana pencucian uang

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue