cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis" : 3 Documents clear
FUNGSI DAN PERANAN BANK DALAM MENGATASI KREDIT MACET MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 Bay, Aditya Noviani
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dalam dunia perbankan dan bagaimana Fungsi dan Peranan Bank dalam mengatasi kredit macet dalam Peraturan Perundang-undangan Perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Undang-undang sebagai langkah pengaturan perundang-undangan yang tepat adalah bagian tindakan hukum dalam penyelesaian dan menyelamatkan kredit macet didunia perbankan. Jelasnya, diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat 1 dan 2. Tindakan hukum atau legal action merupakan tindakan terakhir yang ditempuh kreditur dalam menyelesaikan kredit macet, dan tindakan hukum ini terpaksa dilakukan karena usaha restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau telah dilakukan, namun debitur tetapi gagal melaksanakan perjanjian, sehingga tidak mampu mengangkat kualitas kredit menjadi lancar kembali. 2. Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 kemudian yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengatur fungsi utama bank dalam rangka mengatasi kredit macet yang ada di dunia perbankan. Kemudian pasal 29 dan Pasal 31 serta, pasal 31 A mengatur peran maupun peranan bank dalam sektor Believe harus benar-benar dipegang teguh antara bank dan nasabahnya, agar acuan ini benar-benar relevan yang seiring tunduk pada peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku di Indonesia. Kata kunci:  Bank, kredit macet
PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASI YURIDISNYATERHADAP PRAKTIK PERADILAN Ogi, Erwin
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap hukum materil dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dan bagaimana implikasi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001) serta bagaimana implikasi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat diberikan kesimpulan sebagaiberikut: 1. Penerapan asas pembalikan beban pembuktian memberikan implikasi terhadap dimensi hukum materil dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, bahwa pembalikan beban pembuktian hanya dapat diterapkan terhadap kesalahan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Namun pembuktian penanganan kasus korupsi secara mendasar tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), instrumen hukum nasional dan internasional, dan lain. sebagainya. 2. Pembalikan beban pembuktian juga memberikan implikasi terhadap ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP maupun UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Di satu sisi, pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi berimplikasi karena ada norma-norma tertentu yang dikenal dalam KAK 2003 sesuai sistem "common law", tetapi di sisi lainnya ternyata kebijakan legislasi tindak pidana korupsi Indonesia yang dipengaruhi sistem "civil law" relatif tidak mengenalnya. Implikasi ini jelas terlihat pada politik hukum dari kebijakan legislasi untuk menanggulangi pemberantasan korupsi. 3. Pembuktian terbalik untuk merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari korupsi melalui CivilRecovery tidak merupakan pelanggaran HAM tersangka, karena yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaannya bahwa seorang pemilik harta kekayaan tersebut ditempat­kan dalam posisi sebelum menjadi kaya. Meskipun demikian, proses pembuktian terbalik itu tidak serta merta menempatkan pemilik harta kekayaan jika tidak dapat membuktikan harta kekayaannya menjadi terdakwa untuk kasus tindak pidana korupsi. Ketidak mampuan orang yang bersangkutan untuk membuktikan keabsahan harta kekayaannya tidak dapat dijadikan bukti untuk menuntut orang itu dalam perkara tindak pidana korupsi. Kata kunci: Pembalikan, beban pembuktian, korupsi
AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PELANGGARAN PENGGANDAAN AKTA Halim, Reinaldo Michael
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akibat hukum bagi notaris dalam pelanggaran penggandaan akta dan bagaimana penegakan hukum terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran penggandaan akta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Akibat Hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran penggandaan akta adalah Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi kode etik, sanksi dari Majelis Pengawas Notaris di semua tingkatan (MPD, MPW, dan MPP), sanksi pidana, sanksi Perdata, dan sanksi administrasi. Sanksi etika dapat dijatuhkan kepada notaris karena notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan notaris. Sanksi hukum pidana yang bisa dijatuhkan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 263, 264, dan 266. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum. Sanksi administrasi bisa berupa, paksaan pemerintah, Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi), Pengenaan denda administratif, dan Pengenaan uang paksa oleh pemerintah. 2. Penegakan hukum yang dilakukan dalam hal seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran penggandaan akta adalah dengan diadakannya peradilan pada semua tingkatan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti: penegakan hukum dalam peradilan pidana, perdata, dan Administrasi Negara. Kata kunci: Notaris, penggandaan, akta

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue