cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis" : 4 Documents clear
MEKANISME PENDAFTARAN TANAH MASSAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN PENDAFTARAN TANAH Setiabudhi, Donna O.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  Namun, dalam realitasnya, pendaftaran tanah massal belum sepenuhnya dapat menciptakan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah  karena masih banyaknya sengketa hak atas tanah yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah massal.  Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan membahas  permasalahan yaitu  bagaimanakah mekanisme pendaftaran tanah massal dapat mendukung  kepastian hukum hak atas tanah di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan  pendaftaran tanah massal dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Manado belum optimal karena prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah belum sepenuhnya diterapkan sehingga dapat mempengaruhi kekuatan hukum sertipikat yang diterbitkan terutama apabila objek tanah ataupun sertipikat tersebut menjadi objek perkara baik perdata maupun administrasi negara. Seyogianya pendaftaran tanah massal dilaksanakan dalam 2 tahun anggaran agar dapat lebih memudahkan bagi aparat Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara lebih hati-hati dan cermati sehingga dapat terhindar dari lemahnya kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian sertipikat hak yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah massal.
PERAN GENERASI MUDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DI KOTA MANADO Tindangen, Leonard S.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bagian dari masyarakat yang sangat diharapkan untuk berpatisipasi dalam memperhatikan lingkungan hidup adalah para generasi muda. Pada era saat ini, sebagai generasi muda yang akan memegang kendali kehidupan dalam bermasyarakat di masa yang akan datang, maka sudah sepantasnya bagi para generasi muda baik laki-laki dan perempuan menjadi generasi yang bijak dalam berbagai aspek kehidupan, begitu juga halnya dalam masalah kelestarian lingkungan, mestinya sebagai generasi penerus bangsa sangat wajib untuk bersifat bijak dalam andil mempertahankan kelestarian lingkungan. Kemajuan tekhnologi tanpa kita sadari membuat para generasi muda kurang bersikap bijak terhadap lingkungan sekitar, banyak penampakan dan bukti bahwa masih kurang bijaknya generasi muda dalam masalah melesarikan lingkungan namun dalam realitasnya peran generasi muda dalam pelestarian lingkungan belum sepenuhnya dapat terwujud.Penyuluhan ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab antara peserta dan narasumber dan hasil pelaksanaan kegiatan IbM menunjukkan bahwa Peran generasi muda dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan limbah domestik sangat penting karena melalui generasi muda baik melalui pendidikan konseptual maupun practical  akan dapat menciptakan suatu pola berpikir yang berwawasan lingkungan yang akan mempengaruhi pola tingkah laku dalam masyarakat dan pada akhirnya akan dapat menciptakan kesadaran secara bersama-sama sehingga dapat membentuk suatu masyarakat ekologi sehingga pendidikan mengenai kesadaran lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan limbah domestik perlu dilakukan secara konseptual dan practical sehingga generasi muda benar-benar memiliki pola pikir dan pola tingkah laku yang berwawasan lingkungan.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH DI KOTA MANADO Palilingan, Toar Neman
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Manado telah menerbitkan  Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai instrument hukum di Kota Manado yang diharapkan dapat  mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat sebagai salah satu pengejawantahan peran pemerintah daerah dalam memberikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.  Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di  atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Manado dan belum secara optimal dapat menegakkan sanksi pidana denda dalam penegakan hukum perda tersebut sehingga peneliti mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang pengelolaan persampahan di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang persampahan di Kota Manado  belum optimal karena belum ada keselarasan antara tujuan penegakan hukum dengan kondisi riil dalam pelaksanaan peraturan daerah antara lain masyarakat dan aparat pelaksana yang belum memehami secara baik substansi peraturan daerah yang akan ditegakkan sehingga masyarakat belum menunjukkan adanya keterlibatan secara penuh dalam pelaksanaan perda dan aparat pemerintah daerah pun belum sepenuhnya dapat melaksanakan penegkan hukum karena belum didukung oleh perangkat yang memadai oleh karena itu perlu ada kebijakan pemerintah daerah dalam penambahan aparat pelaksana dan aparat penegakan hukum perda, penambahan anggaran, sarana dan prasarana dengan melakukan sosialisasi secara teratur dan rutin kepada masyarakat serta optimalisasi pelaksaaan fungsi PPNS dalam penerapan hukum sanksi denda  pada Perda Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Kebersihan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS PEKERJAAN PERAWAT Rondonuwu, Diana R.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tanggung jawab dokter atas pekerjaan perawat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:  Penegakan hukum terhadap tanggung jawab dokter atas pekerjaan perawat menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana vicarious liability. Tidak semua perbuatan perawat merupakan tanggung jawab dokter, tetapi hanya perbuatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan itulah yang dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana vicarious liability. hanyalah fungsi dependen dari perawat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang dokter. Karena perawat bekerja atas dasar perintah dokter, maka manakala perintah dokter telah dilaksanakan dengan benar dan baik ternyata mengalami kegagalan dalam pelayanan medis, maka kegagalan ini dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter. Perlu adanya tim pengawas rumah sakit yang mengawasi hubungan kerja antara dokter dan perawat, agar supaya tim ini yang secara tegas mampu memberikan peringatan kepada seorang dokter yang tidak dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik serta hanya mendelegasikan kepada perawat. Tindakan medis yang lalai bisa mengakibatkan kondisi pasien semakin parah bahkan kematian. Oleh karena itu selain penegakan hukum terhadap tanggung jawab seorang dokter maka pengawasan harus ditegaskan terlebih dahulu demi keselamatan pasien.Kata kunci: penegakan hukum, tanggung jawab dokter, perawat

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue