cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis" : 22 Documents clear
PEMILIHAN SERTA PENGANGKATAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Kumayas, Farry Christian
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.7903

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pemilihan serta pengangkatan Kepala Daerah dan bagaimana Perbandingan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perubahannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatife, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai persyaratan adminstrasi maupun persyaratan teknis. Dalam situasi dinamika politik  mempengaruhi  substansi dalam setiap perubahan peraturan perudang-undangan yang terjadi, sehingga asumsi yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik, tidak terbantahkan. Situasi ini terjadi dalam produk perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah yang turut mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan politik penguasa. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemilihan Kepala Daerah terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang di tetapkan hanyalah mengenai jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota tanpa menyertakan wakilnya. Apabila dicermati, perubahan inipun terjadi akibat adanya pertimbangan-pertimbangan politis setelah mempelajari dan mengevaluasi hasil dari pemilihan sebelumnya yang mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara satu paket hasil dari koalisi partai-partai pendukung pasangan tersebut, dalam perjalannnya pemerintahannya kerap terjadi perpecahan akibat masing-masing memperjuangkan kepentingan partai atau kelompok pendukungnya. Kata kunci: Pemilihan, Pengangkatan, Kepala Daerah
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI Mandak, Marsel Jerolson Samuel
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.7904

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penyelesaian perkara PHPU Legislatif mengatur tata cara penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara pemilu Tahun 2014 dalam pedoman beracara yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014, sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme penyelesaian perkara PHPU Legislatif di MK, dapat dikelompokan lima tahapan, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan sidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan. Dalam menuntaskan keseluruhan tahapan tersebut, MK hanya diberi waktu 30 hari kerja untuk memutus seluruh permohonan yang diajukan oleh Peserta Pemilu. 2. Keseluruhan putusan MK dalam perkara PHPU bertujuan untuk menjaga dan menjernihkan suara rakyat. Putusan MK dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan. Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Putusan tersebut dapat mengakibatkan; penundaan berlakunya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dibatalkannya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; diilakukannya penghitungan suara ulang; dilakukannya pemungutan suara ulang; penetapan perolehan suara yang benar yang dapat merubah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait; serta perintah agar KPU pelaksanaan putusan. Kata kunci: Perselisihan Hasil Pemilu legislatif, Mahkamah Konstitusi
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN SYAHBANDAR DALAM KEGIATAN PELAYARAN ANGKUTAN LAUT DI INDONESIA Bayuputra, Tenda Bisma
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.483km2 atau 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah tersebut menyebabkan transpotasi laut (kapal) menjadi salah satu transportasi utama pada era globalisasi ini. Sesuai dengan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008,Untuk melakukankegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan badan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut (kapal) dalam kontruksi dan kelengkapan kapal agar syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang syahbandar, tidak jarang juga kita temui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian seorang syahbandar dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara spesifik peran seorang syahbandar dalam pelaksanaan kegiatan pelayaran angkutan laut di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan untuk mengetahui hubungan antara Syahbandar dengan Biro Klasifikasi Indonesia dalam pengawasan pelayaran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa syahbandar merupakan kepala sekaligus pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap angkutan laut di Indonesia. Syahbandar berperan penting dalam sistem kepelabuhanan baik dalam pelayaran, penegakan hukum, maupun mengkoordinasi keseluruhan kegiatan yang berlangsung dalam pelabuhan. Syahbandar ditunjuk dan diangkat langsung oleh Menteri perhubungan sesuai Pasal 207 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008. Tanggung jawab atas keselamatan dan kemanan kapal merupakan tanggung jawab dari syahbandar dengan nahkoda kapal. Keselamatan serta kemanan kapal berukuran 35 GT keatas merupakan tanggung jawab dari nahkoda ataupun perusahaan pemilik kapal, dikarenakan nahkoda kapal dapat menolak persetujuan berlayar apabila isi dari surat tidak sesuai dengan keadaan kapal. Orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen pelayaran dapat dikenakan Pasal 452 KUHP dengan pidana kurungan penjara paling lama delapan tahun. Syahbandar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia tidak lepas dari kerjasama dengan Biro Klasifikasi Indonesia. Dalam melakukan pengawasan, syahbandar mengambil alih dalam pemeriksaan dokumen serta surat kapal (Manifest). Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Biro Klasifikasi Indonesia meliputi pemeriksaan konstruksi kapal, lambung kapal, instalasi mesin, instalasi listrik serta keseluruhan perlengkapan yang dipakai dalam pengoperasian kapal. Hasil uji klas dari Biro Klasifikasi Indonesia juga menjadi acuan perusahaan asuransi untuk memberikan asurasi kapal.
KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DARI PEMBUANGAN LIMBAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Sigarlaki, Richard Y.
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.7906

Abstract

Perlu disadari bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dikarenakan banyaknya pencemaran yang diakibatkan pembuangan limbah, untuk itulah kiranya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola secara benar serta penegakan hukum dan penerapan sanksi harus benar-benar optimal dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode secara : (1). Yuridis normatif dan metode kepustakaan (library research) yaitu digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk skripsi ini. (2) Metode secara Deduksi dan Induksi.  Pemerintah selaku pemegang kekuasaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009. Penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Berupa Tindakan hukum mencakup bidang Hukum administrasi, Unsur delik dalam kepidanaan, dan juga dalam mengajukan gugatan yang sifatnya perdata ke pengadilan. Kesimpulan dari hasil skripsi ini yaitu : (1).Peran pemeritah sebagai aparatur negara berkewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari dampak pembuangan limbah harus melalui mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang, karena Undang-Undang ini telah mengatur mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan, perizinan, pedoman sanksi bagi yang melanggar ketentuan. (2). Pemerintah sebagai aparat yang dalam amanat UUPPLH untuk melaksanakan penegakan hukum baik dari segi sanksi administratif untuk memperketat perizinan,  sanksi pidana, maupun masyarakat sebagai pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan keperdataan. Kata Kunci : Pembuangan Limbah, Undang-Undang
PEMUTARBALIKAN FAKTA YANG DILAKUKAN OLEH MEDIA MASSA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 elim, Genesia Keren
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.7907

Abstract

Tujuan diadakannya penulisan Skripsi ini adalah untuk menganalisis dampak dan pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari Distorsi informasi media massa itu sendiri bagi kalangan masyarakat serta untuk mengkaji kepastian hukum dalam menegakkan peraturan perUndang-undangan Pers terhadap sengketa yang ada. Dengan menggunakan metode normatif maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan sanksi bagi distorsi media massa harus lebih ditegakan dillihat dari Undang-undang Pers yang perlu untuk direvisi kembali agar dapat memberlakukan peraturan sesuai dengan tindakan oknum pers yang melanggar peraturan ataupun etika pers dan agar masyarakat juga dapat andil dalam penegakan dan dapat menilai persdan media massa dalam lingkungan masing-masing dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengantisipasi adanya pelanggaran pers khususnya media massa bagi kepentingan publik dan pribadi. Kata kunci : Pemutarbalikkan fakta, Media massa.
IMPLEMENTASI TUGAS KEWENANGAN HUKUM KONSULAT JENDERAL PHILIPINA DI INDONESIA Putri, Karen Evieta
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Konsulat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan bagaimana tugas kewenangan Konsulat Jenderal Philipina dalam menjalankan hubungan bilateral di Indonesia. Denagn menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan Konsulat Jenderal Philipina dalam melaksanakan tugas adalah sebagai jembatan untuk membangun kedua Negara dalam wilayah juridiksinya khususnya dibidang ekonomi, sosial,dan budaya. 2. Tugas kewenangan Konsulat Jenderal Philipina di Indonesia yaitu: Untuk memperhatikan segala kepentingan antara kedua negara, khususnya Philipina; Untuk membantu warga negara Philipina yang berada di Indonesia khususnya diwilayah Indonesia bagian Timur dan Indonesia bagian Tengah, dimana wilayah ini merupakan wilayah yuridiksi dari Konsulat Jenderal Philipina dalam menjalankan tugasnya; Untuk mempromosikan budaya Indonesia di Philipina; Memberikan pelayanan dan membangun ekonomi diwilayah yang menjadi yuridiksinya; Bertanggung jawab untuk semua area yang berada dalam wilayah yuridiksinya; Menjalankan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Philipina. Kata kunci: Tugas, kewenangan hukum, konsulat jenderal, Philipina
PEMIDANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Pratasik, Stanley Oldy
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemidanaan serta upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkotika berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Anak yang menjadi kurir narkotika, undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam hal peredaran gelap narkotika yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelapnarkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika karena undang-undang ini tidak membatasi umur dalam peradilannya baik orang dewasa maupun anak.  Dikeluarkannya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang diberlakukan sejak 30 juli 2014 sebagaimana pengganti dari undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, akan memberikan penerapan pemidanaan yang bersifat membina dan melindungi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkotika serta memberikan adanya upaya perlindungan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Kata kunci: Pemidanaan; Perlindungan Hukum; Anak Kurir Narkotika; Sistem Peradilan Pidana Anak
ANALISIS YURIDIS TENTANG LEGALITAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT SEBAGAI FUNGSI KONTROL PENGAWASAN HAKIM Tumembouw, Alva Brian
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.7910

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana etika dan moral hakim dalam rangka penegakan hukum. Serta untuk mengetahui dan memahami sejauhmana pengaduan masyarakat sebagai fungsi kontrol pengawasan hakim. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Dalam proses penegakan hukum, Etika merupakan perangkat disiplin yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan buruk yang benar atau yang salah dengan menggunakan ukuran norma atau nilai-nilai. Moralitas hakim ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu perbuatan, motif dan keadaan. Suatu perbuatan yang buruk menurut hakikatnya tidak dapat dijadikan suatu perbuatan yang baik hanya karena motif, maupun keadaan. 2. Pengaduan masyarakat atas dugaan pe­langgaran perilaku oleh hakim disampaikan da­lam bentuk tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung disampaikan melalui Badan Pengawasan MA atau melalui kantor pengadilan tingkat banding terdekat untuk menyerahkan surat pengaduan dan salinan dokumen/alat bukti lain untuk memperkuat pengaduan. Hakim merupakan pejabat negara yang mempunyai kebebasan dalam memutus perkara, tetapi sesungguhnya hakim harus menerapkan konsep kebebasan yang bertanggungjawab. Kata kunci : Pengaduan Masyarakat, Hakim
PERKAWINAN CAMPURAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Rori, Iren Andriani
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang dikenal dalam kehidupan manusia. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan campuran dan berlainan kewarganegaraan, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (pasal 58 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974). Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana problematika/masalah perkawinan campuran dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta bagaimana syarat-syarat perkawinan campuran kewarganegaraan dalam perspektif hukum positif di Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Problematika/Masalah  Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia: 1) Kesahan Perkawinan, 2) Masalah Pencatatan. 3) Masalah Harta Benda Perkawinan. 4) Masalah Perceraian.  5) Status Anak dan 6) Masalah Warisan. Kedua, syarat-syarat perkawinan campuran kewarganegaraan dalam            perspektif hukum positif di indonesia. Perkawinan Campuran antara warga Negara Indonesia, dengan warga Negara asing, dapat dilakukan di Indonesia tentunya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-undang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu Perkawinan antara lain adalah syarat materiil dan syarat formil. Dari hasil penelitian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa probelematika/masalah dalam perkawinan campuran antara lain mengenai kesahannya perkawinan tersebut karna dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaaanya. Perkawinan campuran yang di langsungkan di Indonesia, harus dilakukan menurut pasal 59 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun              1974.  Syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak. Sedangkan perkawinan campuran yang dilakukan di luar Indonesia/Negara calon mempelai (WNA) harus dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan hukum/syarat-syarat yang berlaku di Negara tersebut
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEPON SELULER DALAM HAL BOCORNYA KERAHASIAAN DATA PENGGUNA Natalia, Cherien
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.7912

Abstract

Perlindungan konsumen bertujuan memberikan jaminan kepastiaan hukum kepada konsumen, dalam penggunaan jasa telepon seluler terdapat hak konsumen yang telah dilanggar hak kenyamanan, hak keamanan dan hak keselamatan dimana terdapat kerugian immaterial dalam pemanfaatan jasa yang digunakan yaitu maraknya telepon penipuan dan SMS (Short Message Service) penipuan padahal pelaku usaha telekomunikasi telah menerapkan aplikasi data mining. Aplikasi data mining adalah aplikasi yang dapat mendeteksi telepon penipuan dan SMS penipuan.  Perlindungan konsumen pengguna jasa telepon seluler dalam hal bocornya kerahasiaan data pengguna terdapat faktor internal dan eksternal penyebab bocornya kerahasiaan data pengguna. Data pengguna adalah sesuatu yang bersifat rahasia yang wajib dilindungi karena terdapat hak-hak privat pelanggan pengguna jasa telekomunikasi khususnya telepon seluler. Data pengguna dapat berupa identitas pelanggan yaitu nomor telepon jasa telekomunikasi yang digunakan, identitas pelanggan yang dibutuhkan dalam registrasi data pribadi (personal data) sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) serta sesuai dengan Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 42 ayat (1) & ayat (2) yaitu informasi yang dikirim dan atau diterima (data pertukaran informasi). Kata kunci: Telepon seluler, kerahasiaan data

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue