cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis" : 13 Documents clear
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Moniung, Arther Henpri
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9521

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan-bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain: rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi, konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, partisipasi dalam bentuk penelitian, partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak, partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik, partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa. Sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan dari partisipasi masyarakat melalui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci: partisipasi, pembentukan, undang-undang, masyarakat, peraturan.
KOMPLEKSITAS PENERAPAN PERATURAN TATA KELOLA RUMAH SUSUN MENURUT SISTEM STRATA TITLE Gumansing, Christie D. F.
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9522

Abstract

Rumah merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia selain sandang dan pangan, sehingga pemenuhan kebutuhan akan rumah menjadi sangat penting untuk dipenuhi. Berimbang dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan permintaan akan tersedianya rumah mendorong pertumbuhan ekonomi dan dalam perspektif hukum bisnis muncul konsep pembangunan vertikal dengan sistem strata title yang bertujuan untuk meminimalisir pemanfaatan lahan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 1 ayat (1)  menyebutkan  rumah susun adalah gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah kebutuhan raktyat akan tersedianya rumah yang layak merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh konstitusi dan HAM, belum dapat dipenuhi oleh  pemerintah. Di lain pihak, terdapat kecenderungan segelintir warga masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk mendapatkan rumah susun dengan konsep strata title merupakan fenomena baru dan menarik ditemukan diperkotaan. sehingga permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan sistem strata title dan bagaimana implementasi prinsip tata kelola rusun berdasarkan sistem strata title. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan peraturan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan sistem strata title dan mengetahui, memahami dan menjelaskan implementasi prinsip tata kelola rusun berdasarkan sistem strata title. Penelitan ini merupakan tipe penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan peratutan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekaatan kompatasi atau perbandingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pengaturan rumah susun berdasarkan sistem strata title. Kata kunci : Kompleksitas, Tata Kelola, Strata Title
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERPARKIRAN BAGI KONSUMEN KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KAWASAN PERBELANJAAN KOTA MANADO Budhiono, Dheny
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9523

Abstract

Masih banyak tempat-tempat usaha jasa penitipan kendaraan bermotor (parkir) yang mencantumkan klausula baku, yaitu pusat perbelanjaan, mall dan lain-lain. Isi klausula baku yang biasa tercantum pada bukti atau karcis penitipan yakni bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan, melainkan menjadi tanggung jawab pemilik kendaran itu sendiri. Ketentuan tersebut mengindikasikan pelaku usaha berusaha mengalihkan tanggung jawab, yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya berpindah menjadi tanggung jawab konsumen. Padahal sangat mungkin terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor ketika kendaraan tersebut dititipkan dan berada dalam kekuasaan pelaku usaha. Dalam hal ini timbul ketidakadilan serta berpotensi merugikan konsumen. Perbuatan pelaku usaha tersebut bertentangan atau melanggar Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata serta Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut undang-undang tersebut diatas, bahwa segala kerusakan, pencemaran, kerugian, dan/atau kehilangan yang timbul/terjadi sebagai akibat dari pemanfaatan jasa perparkiran oleh konsumen perparkiran mutlak merupakan tanggung jawab pengelola parkir untuk memberikan ganti rugi baik berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Konsumen selaku pengguna jasa perparkiran dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan apabila penyelenggaraan jasa perparkiran lalai atau kurang berhati-hati dalam memperdagangkan jasanya sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Dengan demikian konsumen secara pasti mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum meskipun tidak melalui jalan yang mudah. Banyak kasus serupa juga dimenangkan oleh konsumen lainnya melalui putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut selalu membatalkan klausula baku tentang pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan barang konsumen yang sekarang menjadi yurisprudensi. Kata kunci: konsumen, pelaku usaha, klausula baku, tanggung jawab, ganti rugi
HARMONISASI HUKUM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Palar, Harry
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9524

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah utnuk mengetahui bagaimana harmonisasi hukum kontrak jual beli barang internasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan bagaimana kedudukan asas kebebasan berkontrak dan pilihan hukum para pihak sebagai bentuk harmonisasi hukum kontrak jual beli barang dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1.  Harmonisasi hukum kontrak jual beli barang internasional dalam rangka pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi negara-negara ASEAN yang memiliki sistem hukum yang berbeda-beda khususnya dalam melakukan kontrak jual beli barang internasional. Upaya untuk meratifikasi CISG oleh negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia akan membawa banyak keuntungan dalam rangka harmonisasi hukum kontrak nasional dengan internasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembaruan hukum kontrak di Indonesia merupakan bagian dari upaya harmonisasi hukum kontrak jual beli untuk kepentingan kelancaran aktivitas jual beli barang di antara negara-negara ASEAN. 2.Kedudukan asas kebebasan berkontrak dan pilihan hukum para pihak sebagai bentuk harmonisasi hukum kontrak jual beli barang dalam rangka pelaksanaan masyarakat Ekonomi ASEAN, menunjukkan asas kebebasan berkontrak merupakan asas universal yang dianut oleh semua sistem hukum yang berlaku di negara-negara, sehingga lebih mempermudah terjadinya harmonisasi hukum kontrak jual-beli barang di antara negara-negara ASEAN dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan CSIG dan pelaksanaannya perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Kata kunci: Jual beli barang, masyarakat ekonomi Asean
TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN PADA PERSEROAN TERBATAS Gijoh, Shintia A. G.
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9525

Abstract

Prosedur pengajuan pailit terhadap perseroan terbatas sampai pada putusan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki waktu yang cepat dan singkat. Waktu putusan yang hanya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pendaftaran diterima panitera pengadilan niaga merupakan jaminan dalam dunia kepailitan bagi kepastian hukum. Pada prinsipnya hukum kepailitan diterapkan untuk melindungi perseroan terbatas. Dengan persyaratan pengajuan kepailitan dan singkatnya jangka waktu untuk pemberian putusan diharapkan tidak akan ada lagi kendala-kendala dengan berbelit-belitnya prosedur dengan panjangnya proses kepailitan yang menambah permasalahan di bidang ekonomi. Dampak dari adanya kepailitan terhadap harta kekayaan perseroan terbatas adalah seluruh kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Tentang harta pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan harta kekayaan debitor pailit dalam hal ini perseroan terbatas diurus dan dikuasai oleh kurator. Kata kunci : Kepailitan, Perseroan, Terbatas, Tinjauan, Hukum
KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN Tinambunan, Kasdince Mariana Sardelis
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian deskriptif yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan adalah merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah; hal ini tertuang dalam penyelenggaraan/pemberlakuan berbagai UU No. 1 Tahun 1995, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 44 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1957, Pempres No. 6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan dan kewenangan Pemda sebagai daerah otonomi, kebijakan bidang pendidikan dan kependidikan (SDM) merupakan pembangunan bidang pendidikan, latihan kerja, fisik, politik dan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas SDM kependidikan. Desentralisasi pendidikan mencakup jenis, tingkat kewenangan yang dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada suatu lembaga yang lebih rendah, yang mengarah pada peningkatan kualitas/mutu pendidikan melalui kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial yang ditandai diberikan sertifikasi pendidikan sebagai bentuk bukti formal sebagai tenaga profesional. Kata kunci: lingkungan, pencemaran, hak asasi manusia, pembangunan, berkelanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDIT KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) DI MANADO Pontoh, Kathleen C.
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9527

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan rumah, khususnya di Kota Manado. Dimana Sekitar 70 % konsumen masih mengandalkan bantuan pembiayaan pembelian rumah melalui Bank Tabungan Negara (KPR-BTN).Untuk mendapatkan pembelian rumah dan Bank BTN konsumen mengadakan perjanjian dengan Bank yang dinamakan Perjanjian Kredit Perumahan Dalam perjanjian kredit pemilikan rumah  (KPR), pada prakteknya konsumen yang paling dirugikan, karena penggunaan klausulaeksonerasi secara tidak patut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menerapkan pendekatan normative, untuk menggambarkan adanya praktek hukum dan perlindungan hukum rumah kredit nasabah Bank Tabungan Negara di Manado.Hasil penelitian menunjukkan konsumen tunduk pada perjanjian yang dibuat oleh Bank karena kebutuhan dan ketidak seimbangan posisi.Disisilain konsumen mengingini untuk menikmati barang dan jasa yang diperoleh sebagai imbalan atas prestasi yang telah diberikan dalam bentuk pembayaran kepada produsen. Sebagai kesimpulan Sistem hukum pemberian kredit perumahan oleh KPR-BTN belum memperhatikan dan belum memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen karena klausula yang diterapkan bersifat baku yang menguntungkan pihak Bank dan Developer
KEDUDUKAN DAN FUNGSI CAMAT WORI SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA Mahfufah, Marohal
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sifat dan jenis penelitian tesis ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian melalui  yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan dan fungsi Camat dengan ditunjuknya seorang Camat sebagai PPAT Sementara, pada prinsipnya kedudukan dan fungsi Camat sebagai PPAT Sementara adalah sama dengan PPAT Tetap, yaitu kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Kecamatan (Pejabat Umum) dan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Akta. Hal ini juga berarti bahwa kewajiban Camat dalam kedudukan dan fungsinya sebagai PPAT Sementara juga sama dengan PPAT Tetap. Apabila dilihat mengenai kualifikasi untuk Camat bisa ditunjuk menjadi PPAT sudah memenuhi kualifikasi untuk ditunjuk menjadi PPAT Sementara. Kata kunci: kedudukan, fungsi, camat, akta, tanah, pejabat
PERSPEKTIF KONSEP HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN Barakati, Morais
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif lalu dilakukan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum; sebagaimana jenis, obyek, pendekatan dan metode yang digunakan, maka penelitian ini menitikberatkan pada studi literatur yang dihimpun dari berbagai pustaka. Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi kesepakatan dunia internasional, namun dalam tatanan prakteknya, pencemaran dan kerusakan lingkungan juga masih terus berlanjut. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan tentunya membawa berbagai dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri dan juga tentunya bagi masyarakat yang lingkungannya tercemar. Hak asasi manusia untuk mewujudkan perlindungan lingkungan pembangunan berkelanjutan dan sebagai pendorong perkembangan ilmu pengetahuan hukum nasional maupun internasional karena hak asasi manusia sifatnya universal. Kata kunci: lingkungan, pencemaran, hak asasi manusia, pembangunan, berkelanjutan
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN TENDER PROYEK DI SULAWESI UTARA Gioh, Ronald Richard
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9530

Abstract

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasikan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Proses Tender Proyek di Sulawesi Utara. Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang didalamnya menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel diupayakan oleh pemerintah demi terwujudnya suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam usahanya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa produk hukum untuk penyempurnaan pengadaan barang dan jasa. Dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi dikarenakan adanya kelemahan pada peraturan sebelumnya. Keterlambatan serta rendahnya belanja modal, banyaknya multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku pengadaan, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan peraturan tersebut. Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD  yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik meskipun telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan mengikat, pada kenyataannnya terdapat banyak penyimpangan dan persekongkolan dalam pengadaan di lingkungan pemerintah. Kata kunci: tender, proyek, pengawasan, pemerintah, daerah.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue