cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis" : 20 Documents clear
PENERTIBAN PERJUDIAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Tarore, Tessani Justishine
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i2.11196

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah substansi (materi pokok) dari Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana dan apakah pengaruh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1981 terhadap penertiban perjudian di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Substansi Pasal 303 KUHPidana melarang menjalankan usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian, sehingga masih membuka peluang untuk menjalankan usaha perjudian dengan izin pemerintah; sedangkan substansi Pasal 303 bis KUHPidana melarang permainan judi   yang bukan sebagai mata pencarian. 2, Peran dari UU No. 7 Tahun 1974 untuk penertiban perjudian, yaitu: a. Semua tindak pidana perjudian dijadikan sebagai kejahatan; dan b. Memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian. Kata kunci: perjudian, judi
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANGKATAN ANAK SECARA ILLEGAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Manueke, Jemy
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i2.11197

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengangkatan anak menurut Sistem Hukum di Indonesia dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengangkatan anak secara ilegal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Bahwa sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional pada tanggal 25 agustus 1990 maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan Hak-Hak Anak kedalam hukum nasional Indonesia. Dan pelaku tindak criminal terhadap anak harus di hukum Pidana seberat-beratnya.Undang-Undang N0 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur secara tegas dan anak angkat, mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Dalam pengangkatan anak sesama warga Indonesia dilakukan secara adat serta kebiasaan setempat dan perundang-undangan yang berlaku.Dalam pengangkatan anak yang melibatkan warga negara asing diatur oleh peraturan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kata kunci: pengangkatan anak, illegal
KAJIAN JURIDIS KORBAN SALAH TANGKAP OLEH POLISI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA Waturandang, Nathalia
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  pengaturan hukum tentang korban salah tangkap oleh polisi menurut hukum acara pidana dan bagaimana korban salah tangkap oleh polisi dilihat dari aspek hak asasi manusia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Salah tangkap dalam proses peradilan pidana  dikenal dengan error in persona yaitu kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya atau disebut juga dengan disqualification in person yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan.Polisi sebagai penyidik yang melakukan error in persona atau   disqualification in person dapat dituntut oleh korban salah tangkap ke pengadilan melalui  sidang pra peradilan pidana dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam KUHAP  pasal 77 ayat 1 mengenai sah atau tidaknya penangkapan  tersebut. Sebagai aturan pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan PP 27 Tahun 1983 tentang Pemberian Ganti Rugi kepada  korban salah tangkap dengan sejumlah uang satu juta rupiah,  Pemerintah seharusnya  melakukan revisi kembali dan menyesuaikan dengan kondisi dan Kebutuhan dan Pemajuan Perlindungan Hak Asasi Manusia saat ini. Namun disisi lain sebagai  pelaku yang melakukan salah tangkap tersebut yang dalam hal ini (polisi) harus juga diberikan sanksi berupa sanksi administrative, kode etik kepolisian dan sanksi pidana jika korban mengakibatkan luka atau meninggal dunia. 2. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam melindungi korban salah tangkap  yang dilakukan polisi dalam proses peradilan pidana sesungguhnya sudah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian yaitu  Undang Undang Nomor   2   Tahun 2002 serta Code of Conduct Law Officer yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, namun dalam pelaksanaan, korban salah tangkap oleh polisi tersebut enggan untuk menggugat kembali kepada penyidik/ polisi sebagai pelaku salah tangkap disebabkan karena disamping rasa takut untuk berurusan kembali dengan polisi, juga korban akan mengeluarkan biaya perkara lebih yang besar dari pada ganti rugi yang akan diterima berdasarkan Peraturan Pemerintah no 27 Tahun 1983  adalah  1 juta rupiah. Kata kunci: salah tangkap, polisi, hak asasi manusia
PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP Lapasi, Daud
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i2.11199

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penetapan tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apakah Perlindungan hak asasi tersangka selama dalam proses hukum menurut peraturan Perundang – Undangan di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Aturan hukum tentang upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan berdasarkan KUHAP dan Perkap 14 Tahun 2012 tidak ada pertentangan antara kedua hukum positif tersebut karena KUHAP adalah hukum acara yang mengatur tentang sistem peradilan pidana didalamnya diatur tentang penangkapan dan penahanan Perkap 14 Tahun 2012 merupakan aturan tehnis yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk kepentingan penyidikan yang didalamnya diatur tentang penangkapan dan penahanan, Perkap 14 Tahun 2012 merupakan peraturan tehnis pelaksananan penyidikan yang memuat tentang berbagai macam hukum acara mulai dari KUHAP sampai dengan hukum acara yang bersifat khusus. 2. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHAP : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka. Kata kunci: tersangka, bujkti permulaan
PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DISIDANG PENGADILAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Wado, Pratiwi Citra
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i2.11200

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan menurut sistem peradilan pidana anak dan bagaimana perlindungan hak-hak anak selama pemeriksaan perkara di pengadilan, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan menurut sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak telah mampu memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, karena pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan upaya diversi dulu dan apabila tidak tercapai baru dilanjutkan ke proses persidangan. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak dan wajib didampingi oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukumdan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Perlindungan hak-hak anak selama pemeriksaan perkara di pengadilan berupa perlindungan khususmelalui perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Anak perlu dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif serta memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan tidak dipublikasikan identitasnya termasuk memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak. Kata kunci: anak, peradilan pidana anak
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Linelejan, Patrick Deo
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i2.11201

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Ketentuan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan bagaimana Praktek Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Ketentuan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dengan adanya Diversi sekiranya perkara anak bisa diselesaiakan secara non-peradilan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya akan melahirkan stigmatisasi dan mempengaruhi akan kondisi mental anak. 2. Praktek Perlindungan hukum yang berupa hak-hak terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjadi sebuah acuan bahwa dalam melindungi hak-hak dari anak yang terlibat tindak pidana narkotika sekiranya mengingat dalam Pidana Pokok Pembinaan diluar lembaga Pasal 75 point (c) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan; mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. yang di perkuat dalam Pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk dilakukan rehabilitasi medik pada rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Kata kunci: anak, narkotika
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KERACUNAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Lumban Batu, Risma Duma Sari
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i2.11202

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 dan bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi produk-produk makanan yang kadaluwarsa, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Penerapan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan di tinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 masih memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama konsumen yang menderita suatu penyakit dan pemberian sanksi hanya sebatas penggantian kerugian atau sangsi administrasi berupa pencabutan izin usaha saja sehingga dalam pemenuhan rasa keadilan dari pihak korban belum sepenuhnya tercapai. Penggantian kerugian hanya di sisi finansial tapi tak memperhatikan kerugian fisik dari konsumen yang disebabkan oleh produk ataupun jasa dari pelaku usaha. 2. Peran pemerintah dalam menangani permasalahan konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan. Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain, menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan bersama masyarakat dengan pemerintah. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat di laksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan. Kata kunci: Tanggungjawab pelaku usaha, konsumen yang dirugikan, keracunan makanan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) YANG MELAKUKAN DESERSI Waworundeng, Rinaldo F.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota TNI (Militer) apabila anggota militer pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu dan karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari serta dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI (Militer) yang melakukan desersi apabila melakukannya dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dapat diduakalikan jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88  dan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun  apabila melakukan desersi ke musuh. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI (Militer) diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 96 Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Buku Pertama. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Anggota TNI, Desersi
PRINSIP DAN PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 Graziano, Oliver
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perseroan Terbatas dan bagaimana penerapan transparansi  mengenai  laporan tahunan pada Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan prinsip baru yang berkembang dalam Hukum Bisnis di Indonesia. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik bertumpu pada : Transparansi (transparency) atau keterbukaan, akuntabilitas (accountability) atau kejelasan fungsi, pertanggung jawaban (responsibility) yaitu kesesuaian antara pengelolaan dan peraturan perundangan, independensi (independency) atau bebas dari tekanan/pengaruh pihak lain, dan kewajaran (fairness). 2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Penerapan Transparansi Laporan Tahunan PT merupakan salah satu aspek dari pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT, yang mewajibkan Organ-Organ PT untuk menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Dalam penerapannya, terkandung aspek keterbukaan informasi kepada publik, termasuk bagi para pemegang saham maupun stakeholders lainnya. Kata kunci:  Penerapan transparansi, laporan tahunan, perseroan terbatas
EKSISTENSI PIDANA MATI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA Mulyono, Christ Septian
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i2.11205

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana mati di Indonesia dan bagaimana penerapan pidana mati dari aspek hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan pidana mati di Indonesia diatur dalam hukum lokal berupa hukum adat dibeberapa daerah tertentu, dalam KUHP yang berlaku, ada pula beberapa pidana mati yang diatur di luar KUHP yang mengatur pidana mati. 2. Penerapan pidana mati dari aspek Hak asasi manusia tetap memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3,  yang salah satu ciri-ciri dari negara hukum yaitu menjunjung Hak asasi manusia, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 28 tentang Hak asasi manusia lebih khusus hak hidup, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,  begitu pula beberapa perjanjian Internasional yang telah diratifikasi. Semua ini merupakan sumber-sumber hukum yang diakui di Indonesia, jadi eksistensi pidana mati yang diberlakukan di Indonesia merupakan polemik antara setuju dan tidak setujunya pidana mati itu, yang merupakan pelanggaran Hak asasi manusia. Kata kunci: Eksistensi pidana mati, Hak asasi manusia

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue