cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni eko saputro
Contact Email
denny9598@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
rokhedie@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Economic Journal of Emerging Markets
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 20863128     EISSN : 2502180x     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
The Economic Journal of Emerging Markets (EJEM) is a peer-reviewed journal which provides a forum for scientific works pertaining to emerging market economies. Published every April and October, this journal welcomes original research papers on all aspects of economic development issues. The journal is fully open access for scholarly readers.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (1997)" : 10 Documents clear
Apakah Hutang merupakan Sejarah Krisis? Arus Masuk Modal Swasta ke Negara-negara Berkembang' Michael Dooley; Eduardo Fernandez Arias; Kenneth Kletzer
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4273

Abstract

Harapan tentang pembangunan ekonomi kelompok penting middle income countries telah ditahan kembali oleh arus masuk modal swasta yang subtansial pada tahun 1990-an. Sebagaimana tahun 1970-an, pembangunan ekonomi ini telah diterima dengan optimisme yang berhati-hati. Studi empiris ini membuktikan bahwa meskipun reduksi hutang luar negeri dan reformasi kebijakan di negara-negara debitur telah menjadi determinan penting atas akses yang diperbaharui dalam pasar modal internasional, namun perubahan tingkat bunga internasional telah menjadi faktor yang dominan. Kami menghitung pengaruh perubahan tingkat bunga internasional untuk negara-negara debitur "tertentu". Kesimpulannya bahwa peningkatan tingkat bunga bersamaan dengan kenaikan siklus bisnis di negara-negara industri dapat menekan harga pasar sekunder hutang yang ada ke tingkat yang tidak sejalan dengan arus modal selanjutnya.
Peranan Jepang dalam Sektor Luar Negeri Indonesia Endang Sih Prapti
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4268

Abstract

Kasus mobil nasional (mobnas) mengguncang hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara produsen eksportir mobil yang selama ini menjadi pemasok ke Indonesia, khususnya Jepang. Jepang menuduh Indonesia melakukan praktek diskriminasi yang bertentangan denganketentuan perdagangan bebas WTO (World Trade Organization). Tulisan ini ditujukan untuk melihat apakah Indonesia perlu menanggapi tuduhan tersebut secara serius.  "Retaliasi Jepang" merupakan solusi natural Jepang terhadap kasus mobnas, yang perlu diantisipasi Indonesia. Keseriusan permasalahan yang akan dihadapi Indonesia merupakan fungsi dari ukuran dampak "retalisasi Jepang" tersebut terhadap perekonomian Indonesia, melalui dampaknya terhadap sektor luar negeri Indonesia. Tentu saja, Indonesia juga dapat membalas melakukan "retaliasi balik" kepada Jepang.Berdasarkan kajian pada tulisan ini, pada kenyataannya hipotesa terbukti bahwa peranan Jepang adalah crucial bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu kasus mobnas merupakan kasus yang perlu ditanggapi dengan hati-hati dan penuh perhitungan. MeskipunIndonesia juga merupakan mitra ekonomi yang sangat penting bagi Jepang, namun demikian penjelasan di atas menunjukkan bahwa "retaliasi Jepang" yang mungkin timbul akibat penanganan kasus mobnas yang kurang bijaksana dapat menimbulkan dampak yang cukup serius bagi Indonesia, baik melalui hutang, bantuan pembangunan, maupun perdagangan luar negeri. Oleh sebab itu usul Indonesia dalam agenda acara APEC di Teluk Subic, Filipina tentang liberalisasi otomotif merupakan indikasi kedewasaan Indonesia dalam menangani kemelut kasus mobil nasional.
Peranan Usaha Tani Salak Pondoh terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Dati II Sleman ( Studi Kasus di Kecamatan Turi) Unggul Priyadi
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4271

Abstract

Sektor pertanian dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan pendapatan daerah masih sangat dominan, terutama pada wilayah-wilayah di pedesaan. Salah satu metode untuk mengukur peranan suatu ekspor dalam perekonomian daerah adalah dengan Kuosien Lokasi. Melalui metode tersebut dapat ditentukan suatu sector perekonomian merupakan sektor basis bagi daerah tertentu.Peranan sektor basis dalam perekonomian daerah adalah sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi serta menentukan arah mana pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu melalui angka pengganda (multiplier), sektor basis dapat digunakan untuk mengukur penyerapan tenaga kerja wilayah dan mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah.
Pengkajian Transdisipliher dalam llmu Sosial di Indonesia Mubyarto Mubyarto
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4263

Abstract

Masyarakat ilmuwan merupakan pejuang untuk memajukan bangsanya. Di bidang apapun ilmuwan selalu dihadapkan pada pilihan yang kadangkala amat sulit. Dalam pada itu lembaga-lembaga atau pusat-pusat penelitian di universitas menggantungkan tenaga penelitinya pada para dosen. Mengapa pusat-pusat penelitian tidak dikembangkan melalui pengangkatan tenaga peneliti yang tidak harus menjadi dosen pengajar di fakultas? Hal ini penting untuk dipikirkan, karena bagaimanapun perkembangan ilmu tidak mungkin terjadi tanpa penelitian. Ilmu-ilmu sosial di Indonesia, termasuk ilmu ekonomi, harus diakui belum cukup menggembirakan perkembangannya. Hal ini terutama disebabkan perguruan tinggi kita belum menjadi pusat-pusat penelitian, tetapi baru menjadi pusat pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Agar perguruan tinggi bisa menjadi pusat-pusat penelitian diperlukan persyaratan, antara lain berupa pembukaan dan pemberian peluang pengembangan karier peneliti. Pusat-pusat penelitian perlu diberi kesempatan mengangkat tenaga-tenaga peneliti yang bukan dosen (tenaga pengajar), dan selanjutnya disediakan dana-dana penelitian yang memadai. Pemerintah perlu secara serius mengembangkan iklim yang merangsang penelitian dan menerbitkan hasil-hasilnya, termasuk diantaranya konperensi-konperensi antar peneliti dari pusat-pusat penelitian dan fakultas.
Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Pekerjaan Sampingan Masyarakat Pedesaan Priyonggo Suseno
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4270

Abstract

Pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian menuju non pertanian lambat laun pasti terjadi, khususnya di daerah pedesaan. Akan tetapi pergeseran itu membutuhkan rentang waktu.Tidak setiap petani siap untuk berpindah kerja ke sektor lain. Sektor industri kecil menjawab sebagian pertanyaan tersebut. Namun dalam proses pergeseran itu, ternyata adanya pekerjaan sampingan membawa peran penting dalam membantu masyarakat pedesaan menuju perubahan. Disamping itu, kehadiran sistem kredit pedesaan dan peluang usaha baru di pedesaan cukup membantu masyarakat desa meningkatkan taraf hidupnya. Penelitian ini menjawab seberapa pentingnya pekerjaan sampingan dalam kehidupan pedesaan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Kebijaksanaan Keuangan Negara dalam Kaitannya dengan APBN dan Permasalahannya Marzuki Ustman
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4267

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hakekatnya merupakan pelaksanaan kebijaksanaan keuangan negara yang secara konstitusional diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dituangkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta diterjemahkan secara kuantitatif dalam Repelita. Dalam kaitan tersebut APBN yang undang-undangnya ditetapkan setiap tahun secara politis merupakan bentuk amanat rakyat, dan secara ekonomis harus mampu diterjemahkan pengelolaannya secara tepat dalam perekonomian nasional. Dalam hal pemanfaatan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap dalam pembiayaan pembangunan, tetap didasarkan pada pemilihan proyek berdasarkan prioritas tinggi yang dapat mengakibatkan penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pengembangan ekspor nonmigas. Selanjutnya, dalam mengantisipasi era perdagangan bebas, pemerintah senantiasa mengurangi setiap hambatan, baik yang berupa hambatan tarif maupun hambatan nontarif, terhadap lalulintas perdagangan yang menyebabkan berkurangnya daya saing produksi dalam negeri di pasaran dunia. Akhirnya, dalam rangka menarik modal asing ke dalam negeri, pemerintah senantiasa berusaha mendapatkan iklim yang menunjang bagi penanaman modal asing terutama penanaman modal langsung Foreign Direct Invesment (FDI) khususnya di sektor industri barang ekspor. Penciptaan iklim yang menunjang tersebut terus dilakukan mengingat FDI secara langsung dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Telaah Pembangunan Ekonomi Indonesia Edy Suandi Hamid; MB Hendrie Anto
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4240

Abstract

Dalam tiga dasawarsa terakhir kinerja perekonomian Indonesia menunjukkanprestasi yang cukup mengagumkan, sehingga termasuk dalam High Performing Asia Economies (HPAEs). Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah yang cukup pelik, seperti tingginya tingkat pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, angka kemiskinan yang cukup besar, serta hutang luar negeri yang sampai pada "lampu merah". Dalam kancah internasional daya saing Indonesia menduduki posisi yang rendah, dan bahkan pada tahun 1996 cenderung turun. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi selama ini sering kurang sistematis dan strategis, serta tidak konsisten. Masih rumitnya permasalahan ekonomi dalam negeri di satu sisi, dan tuntutan perdagangan bebas di sisi lain, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis. Konflik antara kepentingan pemerataan dengan pertumbuhan, kepentingan domestik dan internasional merupakan contoh dilema yang tak mudah dipecahkan. Dibutuhkan suatu tekad yang kuat serta usaha yang konsisten dengan disertai kebijakan strategis untuk dapat survive di masadepan.
Monetary Policy under Zero Reserve Requirement in Canada Akhsyim Afandi
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4269

Abstract

Current development shows that financial system tends to move to the direction where controls over banking system would be very minimum. Banks are no longer required to hold afraction of their assets as required reserve with the central bank, and deposits are not subject to interest rate regulation. Fama (1980, 1983) argues that with the absence of reserve ratio price determinacy still holds through the control over currency supply. However, recent development also indicates that the control over currency supply is not any more in the hand of central banks but determined by the demand of the people. Consequently, price level is uncontrollable. Black (1970) even goes further to conclude that the unregulated banking system will bring the traditional monetary theories to an end. This paper deals with the implications of recent development in financial system in Canada. This paper argues that even though there is no longer reserve requirement and currency supply is determined by demand side, the Bank of Canada still has control over nominal magnitude of the economy, namely interest rates, which in turn influence aggregate demand and prices.
Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II Abdul Hakim
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4272

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dicita-citakan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi karena berbagai kendala, maka pelaksanaan otonomi tersebut tertunda selama kurang lebih 20 tahun (tahun 1974 sampai dengan tahun 1995). Diantara berbagai kendala yang ada, factor kemampuan aparatur pemerintah dianggap merupakan kendala utama dan bersifat substansial, yaitu merupakan tumpuan bagi kendala-kendala yang lain. Mengingat posisi penting faktor sumber daya manusia (aparatur pemerintah daerah) ini, maka penelitian akan dipusatkan pada dinamika (perubahan) kinerja aparatur pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah tersebut.Bertumpu pada masalah utama tersebut, makalah ini bermaksud mengamati pengaruh uji-coba pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman terhadap kinerja aparatur pemerintahannya. Kinerja aparatur pemerintah daerah akan didekati dengan kriteria efisiensi dan efektifitas aparatur tersebut, sedang alat analisanya bertumpu pada analisis Likert (Method of Summated Ratings).Hasil studi menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel, yaitu pelaksanaan otonomi daerah sebagai variabel bebas dan kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai variabel tak bebas. Pengujian terhadap sejumlah sampel yang diambil memberikan hasil seperti yang diharapkan, yaitu uji-coba pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
Kebijakan Pertanian dan Tanaman Pangan Awan Setya Dewanta; Edy Suandi Hamid; Unggul Priyadi; Diana Wijayanti
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4274

Abstract

Kebijakan pertanian pangan belum mengalami perubahan sejak masa orde lama hingga sekarang. Kebijakan pertanian pangan masih diprioritaskan pada swasembada pangan (beras). Akibatnya adalah keswasembadaan tersebut memiliki arti politis karena dilakukan dalam rangka penghematan devisa, pengadaan pangan yang murah, dan mengendalikan inflasi. Kondisi ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi petani padi yang menganggap padi merupakan komoditi ekonomi sebagaimana komoditi pertanian lainnya.Untuk tetap mengembangkan pertanian pangan, kebijakan pertanian pangan tidak dapat terlepas dari kebijakan pertanian secara keseluruhan dan kebijakan makro-ekonomi. Kebijakan makro di negara-negara berkembang terbukti mengurangi net protection yang diperoleh dari kebijakan pertanian (kebijakan langsung), dan terjadi diskriminasi kebijakan terhadap pertanian.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

1997 1997


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 17 Issue 2, 2025 Volume 17 Issue 1, 2025 Volume 16 Issue 2, 2024 Volume 16 Issue 1, 2024 Volume 15 Issue 2, 2023 Volume 15 Issue 1, 2023 Volume 14 Issue 2, 2022 Volume 14 Issue 1, 2022 Volume 13 Issue 2, 2021 Volume 13 Issue 1, 2021 Volume 12 Issue 2, 2020 Volume 12 Issue 1, 2020 Volume 11 Issue 2, 2019 Volume 11 Issue 1, 2019 Volume 10 Issue 2, 2018 Volume 10 Issue 1, 2018 Volume 9 Issue 2, 2017 Volume 9 Issue 1, 2017 Volume 8 Issue 2, 2016 Volume 8 Issue 1, 2016 Volume 7 Issue 2, 2015 Volume 7 Issue 1, 2015 Volume 6 Issue 2, 2014 Volume 6 Issue 1, 2014 Volume 5 Issue 2, 2013 Volume 5 Issue 1, 2013 Volume 4 Issue 2, 2012 Volume 4 Issue 1, 2012 Volume 3 Issue 3, 2011 Volume 3 Issue 2, 2011 Volume 3 Issue 1, 2011 Volume 2 Issue 3, 2010 Volume 2 Issue 2, 2010 Volume 2 Issue 1, 2010 Volume 1 Issue 3, 2009 Volume 1 Issue 2, 2009 Volume 1 Issue 1, 2009 Volume 13 Issue 3, 2008: Indonesian Version Volume 13 Issue 2, 2008: Indonesian Version Volume 13 Issue 2, 2008: English Version Volume 13 Issue 1, 2008: Indonesian Version Volume 13 Issue 1, 2008: English Version Volume 12 Issue 3, 2007 Volume 12 Issue 2, 2007 Volume 12 Issue 1, 2007 Volume 11 Issue 3, 2006 Volume 11 Issue 2, 2006 Volume 11 Issue 1, 2006 Vol. 10 No. 3 (2005) Vol. 10 No. 2 (2005) Vol. 10 No. 1 (2005) Vol. 9 No. 2 (2004) Vol. 9 No. 1 (2004) Vol. 8 No. 2 (2003) Vol. 8 No. 1 (2003) Vol. 7 No. 2 (2002) Vol. 7 No. 1 (2002) Vol 6, No 2 (2001) Vol 6, No 1 (2001) Vol 5, No 2 (2000) Vol 5, No 1 (2000) Vol 4, No 2 (1999) Vol 4, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol. 2 No. 3 (1997) Vol. 2 No. 2 (1997) Vol. 2 No. 1 (1997) Volume 8, 1996 Volume 7, 1996 Volume 6, 1995 Volume 5, 1995 Volume 4, 1994 Volume 3, 1994 Volume 2, 1994 Volume 1, 1993 More Issue