cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 1: April 2013" : 12 Documents clear
PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL Sri Lestari Rahayu; Siti Muslimah; Sasmini Sasmini
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11082

Abstract

AbstractThis research is conducted to get a legal argumentation related to responsibility of Indonesia on protection of its citizen, especially migrant workers. The question will be answered by determining the norms and principles that underlie Indonesia in protecting the human rights of its citizens. The sources of this research are international conventions, customary international law, doctrine, legal instruments in Indonesia and some of publications concerning the state responsibility to protect migrant workers. The legal sources collected by study documentation are analyzed by interpretation and content analysis. The results show that the general legal principles in which become basic of Indonesia associated with its obligation to provide protection of human rights of women migrant workers are based on the principle of nationality/citizenship of Indonesia, the principle of pacta sunt servanda, the principle of exhaustion of local remedies, the shift in meaning of the sovereignty principle and recognition principles theory of natural rights which inherent in every human being. While the norms are contained in the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), the Convention on Migrant Workers (Supplementary Provisions), 1975 (No. 143), United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990.Key words: human rights, migrant workers, obligations, international lawAbstrakPenelitian ini dilakukan untuk memperolah gambaran yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, khususnya pekerja migran. Penulis mencoba menjawab permasalahan tersebut dari sisi normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma-norma dan prinsip-prinsip yang mewajibkan setiap negara termasuk Indone- sia untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Bahan penelitian yang digunakan meliputi perjanjian- perjanjian internasional, doktrin, hukum kebiasaan internasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta beberapa publikasi yang terkait dengan kewajiban negara atas perlindungan pekerja migran. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi dokumen selanjutnya dianalisis melalui interpretasi teks dan analisis isi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum umum yang menjadi dasar Indonesia terkait dengan kewajibannya untuk memberikan perlindungan HAM pekerja migran didasarkan pada prinsip nasionalitas, prinsip pacta sunt servanda, prinsip exhaustion of local remedies, pergeresan makna prinsip kedaulatan dan diakuinya prinsip teori hak-hak kodrati yang melekat dalam diri setiap manusia. Sedangkan norma-normanya terdapat dalam Konvensi Migrasi untuk Pekerjaan (Revisi), 1949 (No. 97), Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan-Ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143), United Nations Convention on The Protection of The Rights of All Migran Workers and Member of Their Families tahun 1990.Kata kunci: hak asasi manusia (HAM), pekerja migran, kewajiban, hukum internasional
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRAKTIK-PRAKTIK GOOD GOVERNANCE DI DAERAH I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11072

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to formulate legal drafting a model policy formulation Regional Regulation based Green Legislation in order to develop the practices of good governance in the region through strength- ening the role of the executive (such as the leading sector of legal department Sector, BLH, Central Java Regional Environment and Parliament. This research is a juridical non-doctrinal, with a qualitative ap- proach. The method will be used through the stages of: mapping the existing condition into the formulation of legal drafting which has been used, mapping of potential executive (leading sector) and the Parliament, to evaluate regulations, identify and evaluate the constraints faced in the policy formulation stage, identify opportunities and strategies and formulate a model formulation that can be developed. Sources of data used were primary and secondary data sources from the Central Java Regional Ministry of Environment, the Legal Department of Nganjuk Regency. Collection of primary data done by observation and interview and Focus Group Discussion ( FGD). The collection of secondary data through literature and content analysis. Checking the validity of the data was done by using triangulation of sources. The results of research are: First, the preparation of formulations Legal Drafting regulations made by the Government in Nganjuk in accordance with Act No. 12 of 201, and Act No. 32 of 2009, but not all use the Paper of Academic regulation in the formulation so that the Legal Drafting Regional Regulation not meet the criteria of a good legal system. Second, participation has not been effective and not all regulation is preceded Academic Manuscript. Third, the constraints in the formulation of legal drafting regulations include limitations of the preparation of draft environmental preservation, the ability to assess the regulation, the ability to formulate environmental protection and management policy.Keywords: legal drafting ,local regulation, good governanceAbstrakTujuan penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan formulasi legal drafting Peraturan Daerah (Perda) berbasis Green Legislation dalam rangka pengembangan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik di daerah melalui penguatan peran eksekutif (leading sector seperti bagian hukum, BLH, Pusat Regional Jawa KLH dan DPRD melalui strategi, mekanisme, dan pemberdayaan potensi, serta perbaikan prosedur penyusunan Perda agar memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis non-doktrinal, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang akan dipakai melalui tahapan-tahapan berupa : pemetaan existing condition formulasi legal drafting yang selama ini digunakan, pemetaan terhadap potensi eksekutif (leading sector) dan DPRD, mengevaluasi Perda yang sudah dihasilkan selama ini (Tahun I), mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam tahap formulasi kebijakan, mengidentifikasi peluang dan strategi serta merumuskan model formulasi yang dapat dikembangkan (Tahun II), menyusun pedoman dan standar prosedur operasional, memberikan pelatihan, pendampingan serta monitoring bagi eksekutif (leading sector) dan DPRD (Tahun III) Penekanan dalam rangka formulasi legal drafting yang dilakukan Pemerintah agar menghasilkan perda yang berbasis green legislation. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dari Pusat Regional Jawa Kementerian LH, Bagian Hukum Pemkab Nganjuk. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Untuk memberikan penajaman dan elaborasi data lebih lanjut dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan content analy- sis. Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut. Pertama, Penyusunan formulasi Legal Drafting Perda yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Nganjuk belum optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No 32 Tahun 2009, sehingga belum semua Perda menggunakan Naskah Akademik dalam formulasi Legal Drafting Perdanya . Kedua, partisipasi belum berjalan efektif dan belum semua Perda didahului Naskah Akademik. Ketiga, kendala dalam formulasi legal drafting Perda antara lain kemampuan menilai Perda, kemampuan merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Kata kunci : pembentukan , perda, good governance

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue