Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.779
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Journal of SouthEast Asian Human Rights Bina Hukum Lingkungan Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Simbur Cahaya Indonesian Journal of International Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Domus Legalis Cogitatio
Sasmini Sasmini
Sebelas Maret University
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
MESUJI CASE: IS THERE A VIOLATION OF ECONOMIC RIGHTS? THE AVAILABILITY OF JUDICIAL SETTLEMENT MECHANISM ON THE VIOLATION OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS IN INDONESIA Kusumawati, Erna Dyah; Kusumo, Ayub Torry Satriyo; Sasmini, Sasmini
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2445.624 KB)

Abstract

This article focuses on the factors triggering the Mesuji conflict and the similar cases happening in Indonesia. In addition, this paper seeks to find the available settlement alternatives which can be used to solve the conflict. The study will take a long, hard look on state practices (South Africa and India) concerning on the settlement of the economic and social (socio-economic) rights. The conclusion drawn is that a conflict involving society’s rights and interests should be solved in a comprehensive way. It cannot be solved only by litigation or non-litigation procedures. The Government should establish a policy concerning the regulation on the land expropriation. Also the government should monitor the implementation of the regulation in order to prevent from the abuses carried out by third parties (companies). Thus, the government will protect the socio-economic rights of the society
Evaluasi Sistem Hukum Indonesia dalam Menangani Cyberbullying Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Rovida, Khofidhotur; Sasmini, Sasmini
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i1.5223

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi sistem hukum Indonesia dalam menangani cyberbullying berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem hukum di Indonesia menangani permasalahan cyberbullying serta menganalisis evaluasi terhadap kinerja sistem hukum dalam menangani cyberbullying berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum belum efektif dalam menangani terjadinya kasus cyberbullying di Indonesia, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar dapat menangani cyberbullying efektif untuk kedepannya. Adapun dari hasil evaluasi ditemukan bahwa struktur hukum menghadapi hambatan terutama dalam menjalankan operasi di dunia maya. Hal tersebut disebabkan terbatasnya sistem yang dapat digunakan untuk melakukan patroli di dunia maya. Sehingga kedepannya penting untuk dipertimbangkan penggunaan techno prevention dalam mencegah terjadinya cyberbullying di Indonesia, sebab jika dalam menangani cyberbullying hanya terfokuskan pada penggunaan hukum pidana saja tidak akan efektif mengingat hukum pidana bersifat post factum sedangkan model dari cyberbullying kedepannya akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri.
Signifikansi Ekosida sebagai Kejahatan Internasional di bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Novantia, Teresa Yokia; Sasmini, Sasmini
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.2915

Abstract

Pada 1 dekade terakhir, terdapat wacana untuk memasukkan ekosida di bawah yurisdiksi Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional sebagai kejahatan internasional. Hal ini didorong oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah hingga menyebabkan hancurnya ekosistem, risiko kesehatan terhadap makhluk hidup, serta meningkatnya bahaya dan frekuensi bencana alam. Terdapat pro dan kontra selama diskusi wacana menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional. Beberapa kelompok mendukung secara penuh untuk segera menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional, ada pula beberapa kelompok yang menolak dengan alasan ketidakcocokan karakter ekosida dengan unsur-unsur kejahatan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa ekosida harus menjadi kejahatan internasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yakni pendekatan regulasi, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam ruang lingkup hukum internasional. Penulis berpandangan terdapat 3 alasan mengapa ekosida harus masuk sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Ketiga hal tersebut antara lain (1) ekosida memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional; (2) ekosida merupakan bagian dari asas common concern of humankind yang menjadi dasar dapat diadakannya yurisdiksi universal terhadap kejahatan ekosida; dan (3) tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerap kali tidak ditanggapi tegas oleh pemerintah negara.
PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI VAKSIN COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS Firdausy, Adriana Grahani; Kusumawati, Erna Dyah; Sasmini, Sasmini
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.12-22

Abstract

Sampai pada tahun 2023, Jumlah penyandang disabilitas yang telah menerima vaksin Covid-19 masih dapat dikatakan rendah. Kurangnya akses terkait dengan informasi atas vaksin Covid 19 mungkin merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah vaksinasi terhadap kelompok ini. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana pemerintah Indonesia menjamin dan memenuhi hak akses vaksin Covid-19 bagi penyandang disabilitas, dengan menganalisis penyelenggaraan program vaksinasi pada empat wilayah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan pendekatan interdisipliner. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah telah menjamin hak akses atas informasi penyandang disabilitas melalui peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kepastian ketersediaan data penyandang disabilitas dan persebaran hoaks dalam komunitas penyandang disabilitas.
Achieving Fair and Equal Access to Vaccination for Persons with Disabilities in Indonesia: A Lesson Learned from the Vaccination Programme in the COVID-19 Outbreak Kusumawati, Erna Dyah; Sasmini, Sasmini; Firdausy, Adriana Grahani
Journal of Southeast Asian Human Rights Vol. 8 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jseahr.v8i2.35534

Abstract

The World Health Organisation has recommended that its member states conduct national vaccination programs based on fair and equal access principles. COVID-19 has had more severe impacts on persons with disabilities (PwDs). This article focuses on how the provisions of international human rights instruments obligate countries to provide vaccination for PwDs. Further, these provisions will be used to analyse the law and policy adopted by the Indonesian government related to the vaccination program designed for this group. This article used both normative/doctrinal and empirical legal research methods. Based on international human rights law, access to vaccines and medical technology are elements of the right to health under the AAAQ principles. Member states should consider groups’ vulnerabilities, risks, and needs when designing the vaccination program. Some groups risk experiencing a more significant burden from the pandemic due to underlying social, geographic, or biomedical factors. PwDs are people coming from diverse backgrounds. Thus, the challenges they face will vary according to age diversity, gender, types of disability, ethnicity, sexual orientation, and migration status. The results show that Indonesia, during the first vaccine rollout, did not explicitly mention disability as a priority. PwDs have experienced barriers in accessing vaccination due to a few persistent problems. In the future, national vaccination programs should include measures to overcome such barriers and ensure that PwDs have equal access to the vaccine and other healthcare services. Such access will enable the fulfilment of the right to health of the PwDs as guaranteed both under international human rights law and domestic law. In addition, future healthcare policy should put PwDs at the centre and address the unique needs and preferences of disabled people, including their cultural and language requirements.   Keywords: COVID-19 Vaccine, Persons with Disability, Equal Access, Indonesia
Ekosida Sebagai Kejahatan Internasional Dibawah Yurisdiksi International Criminal Court: Dialektika Antara Ekosentrisme dan Antroposentrisme Sasmini, Sasmini; Novantia, Teresa Yokia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 1 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i1.138

Abstract

ABSTRAKUsulan ekosida sebagai kejahatan kelima International Criminal Court (ICC) memunculkan banyak perdebatan, salah satunya berkaitan dengan sifat ekosentris dari ekosida dan antroposentris kejahatan internasional dalam yurisdiksi ICC. Artikel ini secara sistematis membahas dua masalah pokok, yaitu bagaimana pengaruh pandangan ekosentrisme dan antroposentrisme atas ekosida dalam hukum internasional dan khususnya ICC; dan apa yang menjadi tantangan dan peluang amandemen Statuta Roma atas kejahatan ekosida mempertimbangkan sistem dan praktek ICC cenderung bersifat antroposentris. Dalam rangka menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan pragma-dialectical dimana argumentasi hukum sebagai bagian dari diskusi yang kritis dari dua sudut pandang yang berbeda, dalam konteks ini adalah antroposentrisme dan ekosentrisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan antroposentris masih mendominasi dalam pembentukan norma hukum internasional, termasuk dalam sistem peradilan pidana internasional. Hal demikian bertolakbelakang dengan usulan kejahatan ekosida yang bersifat antroposentris dimana kerusakan lingkungan skala meluas, berjangka panjang dan serius menjadikannya kejahatan internasional, tanpa harus manusia harus menderita bahaya dulu akibat kerusakan lingkungan tersebut. Usulan perumusan ekosida sebagai kejahatan internasional dapat dilakukan dengan mengambil jalan tengah yaitu menyeimbangkan antara antroposentris dan ekosentris melalui pandangan polisentris. Namun demikian, terdapat tantangan amendemen Statuta Roma karena adanya perbedaan kepentingan dan pandangan politik masing-masing negara anggota. Namun demikian, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional atas lingkungan dan upaya tuntutan kasus-kasus lingkungan oleh NGO dan organisasi lingkungan di negara-negara serta diaturnya amandemen pada Pasal 121 Statuta Roma tetep menjadi peluang yang baik suatu saat ekosida dapat menjadi kejahatan internasional kelima di bawah yurisdiksi ICC.Kata kunci: ekosida; hukum pidana internasional; kejahatan internasional; statuta roma.ABSTRACTThe proposal of ecocide as the fifth crime under the jurisdiction of the ICC has sparked debate, particularly regarding the ecocentric nature of ecocide versus the anthropocentric focus of existing international crimes within the ICC. This article examines two key issues: how ecocentrism and anthropocentrism influence the international norms and practices of the ICC related to ecocide; and what challenges and opportunities are associated with amending the Rome Statute to include ecocide as an international crime, given the inherently anthropocentric tendencies of ICC systems. To address these questions, the author employs a pragmatic-dialectical approach, engaging in a critical discussion that juxtaposes the perspectives of anthropocentrism and ecocentrism. The findings of the study indicate that anthropocentric views continue to dominate the development of international legal norms, including those within the realm of the international criminal justice system. This stands in contrast to ecocide, which has an ecocentric view. The formulation of ecocide as an international crime could be achieved through a balanced approach that integrates both anthropocentric and ecocentric perspectives, adopting a polycentric view. However, the challenge of amending the Rome Statute lies in the diverse interests and political viewpoints of member states. The increasing global awareness of environmental issues, prosecution of ecocide at the national level, and the regulatory framework for amending Article 121 of the Rome Statute present a promising opportunity for ecocide to be recognized as the fifth international crime under the ICC's jurisdiction.Keywords: ecocide; international criminal law; international crime; rome statute.
YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) PADA KEKERASAN TERHADAP ETNIS UIGHUR DI XINJIANG, CHINA Naila, Anindita Radya; Kusumawati, Erna Dyah; Sasmini, Sasmini
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan kejadian terhadap etnis Uighur di Xinjiang termasuk yurisdiki material International Criminal Court dan untuk menganalisis agar ICC dapat mengadili kekerasan yang dihadapi etnis Uighur di Xinjiang oleh Cina sebagai non-state parties ICC. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme dengan metode deduktif. Berdasarkan penelitian ini, kejadian terjadap etnis Uighur di Xinjiang terbukti termasuk dalam yurisdiksi material ICC menurut analisis dengan menggunakan Statuta Roma 1998. Terdapat cara agar ICC dapat mengadili kekerasan dan pelanggaran berat HAM yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang walaupun Pemerintah Cina tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.
Imposition of Land and Building Acquisition Duty on Legally Certain Transaction Agreements: Study of the Indonesian Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XXI/2023 Arofah, Nurwegia Rahmawati; Waluyo, Waluyo; Sasmini, Sasmini
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2493

Abstract

The title of this research is the “Imposition of Land and Building Acquisition Duty on Legally Certain Transaction Agreements: Study of the Indonesian Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XXI/2023”. The object of this research is the Indonesian Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XXI/2023. The objective of this research is to discover whether or not the imposition of Land and Building Acquisition Fee on Sale and Purchase Binding Agreement in the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 117/PUU-XXI/2023 provide legal certainty for the community. The method of this research was the normative or doctrinal legal research which employed the statute approach, conceptual approach, and case approach. This research employed primary and secondary legal materials. Results showed that Land and Building Acquisition Tax is a tax imposed on the acquisition of land and/or building rights. Market value reflects the amount of money the seller, as the owner of the land and building, should receive and the buyer, as the party receiving the rights to the land and building being traded. The results of this study are expected to provide information and solutions for parties who study the legal implications and legal certainty for the community regarding the imposition of Land and Building Acquisition Duty on Transaction Agreements in the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 117/PUU-XXI/2023.
DIGITAL HUMAN RIGHTS PROTECTION: LEGAL TRANSPLANTATION STRATEGIES TO REALIZE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA’S DIGITALIZATION ERA Rovida, Khofidhotur; Sasmini, Sasmini
Domus Legalis Cogitatio Vol 1 No 2 (2024): Domus Legalis Cogitatio Vol 1 No 2 October 2024
Publisher : Faculty of Law Atma Jaya Yogyakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/dlc.v1i2.9926

Abstract

The advancement of information and communication technology brings great benefits to society, such as ease of communication and access to public services. However, technology also threatens human rights, including privacy and freedom of expression. This study aims to analyze the legal strategies of other countries to protect digital human rights that can be applied in Indonesia, as well as formulate policies to improve this protection through legal transplantation and support sustainable development goals. The method is normative legal research, with data from related laws and policies. The results of this study indicate that the adoption of rules is a potential strategy to improve the security of digital human rights in Indonesia and provide greater control over the personal data of individuals. The implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR) in Indonesia is considered important to align personal data protection with international standards, improve the country's reputation, and facilitate international cooperation. With clear regulations, public trust in digital services will increase, because people feel safer and more protected from misuse of personal data. This stricter legal framework helps create a safer and more inclusive digital environment so that all levels of society can actively participate in the digital economy.
Digital Economic Education and MSME Assistance Project Bamboo to Improve the Quality and Quantity of Bamboo Products in Pendem Village, Mojogedang District sasmini, sasmini; kurniawan, diki; Ramdhani, Arba Nur Wahyu; Ristanto, Rohmad Angga; Sulistyawati, Nurul; Setyowati, Yuliana Dyah; Oktavia, Nindia Dila; Ferdianyta, Medianasari; Putri, Regita Cahyani
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Mandala Educartion (April)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v10i2.6790

Abstract

This article explores the implementation of digital economy education and mentoring for Project Bamboo's Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to improve product quality and quantity located in Pendem Village, Mojogedang District, Karanganyar Regency. This research assessed the impact of the digital platform and mentoring on product improvement, business efficiency, and market competitiveness. Findings showed improvements in product quality and quantity attributed to digital technology and customized mentoring. In addition, the research identified challenges and opportunities encountered during the implementation process. The insights gained from this research contribute to a better understanding of the gained from this research contribute to a better understanding of the utilization of digitalization and mentoring to empower MSMEs and foster sustainable economic development in rural communities.
Co-Authors Adriana Grahani Firdausy Arofah, Nurwegia Rahmawati Ayub Torry Satriyo Kusumo Diki Kurniawan Erna Dyah Kusumawati Ferdianyta, Medianasari Naila, Anindita Radya Novantia, Teresa Yokia Oktavia, Nindia Dila Putri, Regita Cahyani Ramdhani, Arba Nur Wahyu Ristanto, Rohmad Angga Rovida, Khofidhotur Setyowati, Yuliana Dyah Sulistyawati, Nurul Waluyo Waluyo