cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 1: April 2015" : 13 Documents clear
HARMONISASI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten karanganyar) Achmad Achmad; Suranto Suranto; Pujiyono Pujiyono
Yustisia Vol 4, No 1: April 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8628

Abstract

AbstractKnowing the harmonization level of regional taxes legislation in Sukoharjo, Surakarta, and Karanganyar district with the act of regional tax and retribution is the aim of this research. This is normatif and empirical research. Literature studies, interviews, and observations used as data collecting instruments. The collected data drafted and analyzed systematically using qualitative methods. Data presented by deductive inductive thought (general-specific) and then find out for the logical relationships between related aspects. This research revealed that: First, the Central Government Policy through the regional tax and retribution act No. 28 of 2009,  makes the design of local taxes more organized and well arrangement. Second, there has been a harmonization of the policy formation of district legislation with the act of regional tax and retribution in three district. Without violating the limits defined by the Act, the type and the rates of the taxes determined varied according to the conditions of each region AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan secara normatif sekaligus empiris. Instrumen pengumpul data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan. Hasil penelitian ini antara lain : Pertama, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur Pajak Daerah melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat desain penataan pajak daerah lebih tertata dan teratur. Kedua, telah terjadi harmonisasi kebijakan pembentukkan Peraturan Daerah ditiga kabupaten/kota dengan Undang-Undang Pajak dan retribusi Daerah. Penentuan jenis dan tarif pajak dirumuskan secara variatif/ beragam disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tanpa melanggar batasan yang telah ditentukan oleh UU.
PENGATURAN RULES OF ORIGIN DI INDONESIA DAN MASALAH-MASALAH HUKUM YANG DITIMBULKANNYA Emmy Latifah
Yustisia Vol 4, No 1: April 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8618

Abstract

AbstractRules of origin is used to determine the origin of products in order to receive preferential tariff facility. It means that only the products which are from certain countries or certain region that have been bound the preferential trade agreements which entitled on the preferential tariff. Moreover, rules of origin also plays the role to prevent trade deflection. In this context, it becomes the mechanism to preclude import products that do not originate from a particular countries or region through the state which applies the lowest external tariff. Therefore, regulating rules of origin in each country bound the preferential trade agreement is needed. This research examined how Indonesia regulated rules of origin in its national legal order and the legal problems arose from its regulation. Indonesian rules of origin defined limited to technical rule. As a result, Indonesia has the potential to be harmed in international trade traffic. In addition, institutional problem is also a matter of concern. Because Indonesia does not have a special agency dealing with rules of origin, thus it creates difficulty for many parties, not just the perpetrators of international trade, but also the government. AbstrakRules of origin adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan asal produk dalam rangka mendapatkan fasilitas tarif preferensial. Hanya produk-produk yang berasal dari negara tertentu yang telah terikat pada satu perjanjian preferensial saja yang dapat menikmati tarif preferensial. Selain itu, rules of origin juga berfungsi untuk mencegah defleksi perdagangan. Dalam konteks ini, rules of origin menjadi mekanisme pencegahan masuknya produk-produk yang bukan berasal dari kawasan tertentu melalui negara yang menerapkan tarif eksternal paling rendah. Oleh sebab itu, pengaturan rules of origin di setiap negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan preferensial sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rules of origin di Indonesia dan masalah-masalah hukum yang ditimbulkan dari pengaturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki aturan rules of origin yang bersifat komprehensif. Aturan mengenai rules of origin di Indonesia masih dimaknai sebatas aturan teknis saja. Akibatnya, Indonesia berpotensi untuk dirugikan dalam lalu lintas perdagangan internasional. Selain itu, masalah kelembagaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Indonesia belum memiliki lembaga yang khusus menangani rules of origin, sehingga hal ini menyulitkan banyak pihak, tidak saja pihak pelaku perdagangan internasional, tapi juga pihak pemerintah.
PERGESERAN ASAS LEGALITAS FORMAL KE FORMAL DAN MATERIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL I Dewa Made Suartha
Yustisia Vol 4, No 1: April 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8640

Abstract

AbstractLegality principle is a fundamental basis in the criminal law. The principle of legality which is in accordance with Penal Code Article 1 (1), the law stateskhat there are not any actions that are made into a punisment without first all, have any basis of the rule which passed the actions completely. There are so many actions based on customery law as deviant behaviours and should be made into a criminal case (custom delict), but law enforcement can not follow it up because they are contrary to formal legality. And if there are customery law (custom delict) which will be made into criminal case by the court is in accordance with statutes No. 1/Drtl1951, the finding of a court seems unfair fro conventional norms. In Penal Code renewal, the legislative assembly have taken notes of conventional norms. In Penal Code Concept formal legality principle which has been practiced in Wet Boek van Straf Recht (WvS) system has been softened or widened into legality principle of material. AbstrakAsas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mutlak tunduk pada perinsip bahwa tidak ada suatu perbuaan yang dapat dipidana tanpa suatu dasar ketentuan undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas dari perbuatan tersebut. Cukup banyak perbuatan yang menurut pandangan masyarakat sebagai perbuatan tercela dan patut dipidana (delik adat), akan tetapi penegak hukum tidak dapat menindak lanjutinya karena terbentur pada asas legalitas formal. Kalaupun ada di beberapa daerah delik adat diputus oleh pengadilan berdasarkan UU No. 1/Drt/1951, akan tetapi putusan pengadilan dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Dalam pembaharuan KUHP pembentuk undang-undang telah memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam Konsep KUHP asas legalitas,(ormal yang selama ini dianut dalam sistem WvS (KUHP) telah diperlunak atau diperluas ke dalam asas legalitas materiel. Dengan perluasan asas legalitas maka pengadilan mempunyai landasan hukum untuk mengadili delik adat yang tidak ada bandingnya dalarrr KUHP. 

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue