cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 3: December 2015" : 13 Documents clear
PEMBAHARUAN HUKUM YANG MENDUKUNG KONDUSIFITAS IKLIM USAHA Adi Sulistiyono
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8698

Abstract

AbstractThis writing aims to give explain about the urgentcy of law reform on the development economic. In the next stage the umbrella law that exist will create the conducivity of business climate that also be a demand of economic. On the culmination sustainble economic law development, do develop not again doing ‘disassembly’ clauses in the legislation or making ne statute, but also attent and empower any aspect such as: reforms the substance of economic law, available of dispute resolution mechanism that authoritative and efficient, nationalism of legislator, and legal politics of president and vice president that makes law as general that guide economic activities conduciveness and firmly punish for the offenders destroy economic of nation. The all activities has done consistent based on vision and mission the government today and RPJPM. With this approach be ecpected developing economic law will be able to improve of national competitiveness, make high economic growth and also be law as guiding radar or guide of economic growth quality to decrease of poverty, press unemployment, and welfare the people AbstrakPenulisan berikut bertujuan memberikan penjelasan mengenai urgensi pembaharuan hukum terhadap perkembangan bidang ekonomi. Pada tahap selanjutnya payung hukum yang eksis akan menciptakan kondusifitas iklim usaha yang tentu saja menjadi tuntutan bagi bidang ekonomi. Pada kulminasi inilah pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (sustainable economic law development), melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja,  tapi juga  memerhatikan dan memberdayakan aspek yang lain yang mencakup: reformasi substansi hukum ekonomi; tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; nasionalisme anggota Legislatif;  dan adanya politik hukum presiden dan wakil presiden yang menjadikan hukum sebagai panglima yang memandu aktifitas ekonomi yang kondusif dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa. Semua aktifitas tersebut dilakukan secara konsisten sesuai visi dan misi pemerintahan saat ini dan RPJMN. Dengan pendekatan tersebut diharapkan pembangunan hukum ekonomi akan mampu mewujudkan daya saing bangsa,  menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan  juga mampu menjadikan hukum sebagai radar  pemandu atau pengarah agar pertumbuhan ekonomi agar berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan  menyejahterakan  rakyat.
KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL BERBASIS KEADILAN SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN Siti Ummu Adillah; Sri Anik
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8688

Abstract

AbstractsThe implementation of social security programs for informal sector workers is a priority for labor outside the employment relationship is dominated workforce in Indonesia. Implementation of this program, there are still barriers include: lack of cooperation between the Social Security Agency (BPJS) Employment in the informal sector workforce, lack of socialization, difficult to contact and trace the existence of self-employment, while on the side of labor, namely payment of dues and the amount of the payment of compensation that do not correspond to the level of workplace accidents. AbstrakPenyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga sektor informal menjadi prioritas karena tenaga kerja diluar hubungan kerja ini mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Pelaksanaan program ini masih terdapat hambatan-hambatan antara lain: kurangnya kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan pihak tenaga kerja sektor informal, kurangnya sosialisasi, sulitnya menghubungi dan menelusuri keberadaan tenaga kerja mandiri, sedangkan dari sisi tenaga kerja yaitu pembayaran iuran dan jumlah pembayaran santunan yang tidak sesuai dengan tingkat kecelakaan kerja. 
DISFUNGSIONALISASI BIROKRASI SEBAGAI KENDALA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Anastasia Reni Widyastuti
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8700

Abstract

AbstractCombating corruption is believed to be able to create a clean government and create a sense of justice. The creation of state administration are clean and free of corruption is not only the responsibility of the organizers of the state alone, but also society and all parts of the nation. Community participation required to perform social control over governance practices, particularly in the government bureaucracy. Corruption is an enemy of the nation, so handling should be made a priority by all components of the nation through law enforcement, both in micro through criminal law instrument also macro enforcement through improved legal substance, legal structure and legal culture of society. Government in tackling corruption should continue to perform the steps of effective and thorough manner: empowering moral integrity of law enforcement; socialization understanding of corruption; legal sanctions; form a network of corruption prevention, optimizing oversight agencies. One effort to fix and prevent the occurrence of corruption is not only necessary to improve the quality of public services through good governance and clean, to implement the principles of good governance but also to accelerate the eradication of corruption is an integral synergies and systemic, so the bureaucracy can be run in accordance with its function each. AbstrakPemberantasan korupsi diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan. Penciptaan administrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara saja, tetapi juga masyarakat dan semua bagian dari bangsa. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik tata kelola, khususnya dalam birokrasi pemerintahan. Korupsi adalah musuh bangsa, sehingga prioritas penanganan harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa melalui penegakan hukum, baik secara mikro melalui instrumen hukum pidana juga penegakan makro melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Pemerintah dalam menanggulangi korupsi harus terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan menyeluruh: dengan memberdayakan integritas moral penegak hukum; pemahaman sosialisasi korupsi; sanksi hukum; membentuk jaringan pencegahan korupsi, mengoptimalkan lembaga pengawasan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya korupsi tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang baik dan bersih, untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga untuk mempercepat pemberantasan korupsi merupakan sinergi integral dan sistemik, sehingga birokrasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA Rosita Candrakirana
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8690

Abstract

AbstractWaste management still be a problems which not yet solved. This research aims to study the problems in waste management in Surakarta. It was a doctrinal/normative legal research using the statute approach, which then analyzed qualitatively. There are laws correlated to waste management in Indonesia, they are Law number 18 Year 2008 on Waste Management, Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, and some more. The law enforcement in waste management refers to as known as legal system i.e. structure, substance, and culture. There are two kinds of waste management law enforcement; preventive and repressive way. The effectiveness on the enforcement refers to the combination of structure, substance, and law cultures of the community. The effective law enforcement on waste management also indicates the commitment of the government, both local and national, in applying the principles of Good Environmental Government in order to build community awareness on good and healthy environment.  AbstrakPengelolaan sampah saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah di Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa undang-undang lainnya. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi, dan budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang
SISTEM HUKUM DALAM PENERBITAN DAN PERDAGANGAN COMMERCIAL PAPER (Telaah Terhadap Keterbatasan Kemampuan Hukum Kingkin Wahyuningdyah
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8702

Abstract

AbstractThis paper aims to examine how the legal ability of the legal system of Commercial Paper in achieving the objectives of the law. The study needs to be undertaken, given the legal system should ideally have the ability to achieve the objectives of the law in support of law enforcement. The conclusion summarizes that overall existing legal system in Commercial Paper trading activities has limited law capability, because it only resolves legal certainty, while other objectives such as justice and expediency has not achieved by all elements of the existing legal system. Abstrak                     Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji bagaimana kemampuan hukum dari sistem hukum Commersial Paper dalam mencapai tujuan hukum. Hal ini perlu untuk dilakukan, mengingat sistem hukum idealnya memiliki kemampuan dalam mencapai tujuan hukum guna mendukung penegakan hukum. Kesimpulan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut adalah bahwa secara keseluruhan sistem hukum yang ada dalam kegiatan perdagangan CP memiliki keterbatasan kemampuan hukum karena baru dapat mencapai tujuan kepastian hukum saja, sedangkan tujuan hukum lainnya, yakni keadilan dan kemanfaatan  belum dapat dicapai oleh seluruh unsur sistem hukum yang ada. 
AKAR KONFLIK DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KARIMUNJAWA Anis Widyawati
Yustisia Vol 4, No 3: DECEMBER 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8692

Abstract

AbstractKarimunjawa known as the "Mini Indonesia", this is because the population is composed of various ethnic groups as Javanese, Bugis-Makassar, Madura, Bajo, Mandar, and Buton. However, the multicultural conditions potentially trigger social conflict. The results showed that the forms of social conflict in Karimunjawa of which is the consumption of alcohol and unrest among the people at the time held dangdut music entertainment; fight youth; the tension between the National Park Authority with the public related to land ownership rights; fraud and theft committed by people outside Karimunjawa. While the causes of social conflict is generational differences; current development; economic issues; adolescent psychological development; intergroup differences of interest.Keywords: Multicultural Society, Social Conflict, Potential of Law Conflict AbstrakKarimunjawa dikenal sebagai “Indonesia Mini”, hal ini karena penduduknya terdiri dari berbagai etnis (suku) seperti Jawa, Bugis-Makasar, Madura, Bajo, Mandar, dan Buton. Namun, kondisi yang multikultural tersebut berpotensi memicu terjadinya konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk konflik sosial di Karimunjawa di antaranya adalahkonsumsi miras dan kerusuhan antarwarga pada saat diadakan hiburan musik dangdut; perkelahian pemuda; ketegangan antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat terkait dengan hak kepemilikan tanah; penipuan dan pencurian yang dilakukan oleh orang di luar Karimunjawa. Sedangkan faktorpenyebab terjadinya konflik sosial tersebut adalah perbedaan generasi; perkembangan zaman; masalah ekonomi; perkembangan psikologi remaja; perbedaan kepentingan antargolongan.Kata Kunci: Masyarakat Multikultural, Konflik Sosial, Potensi Konflik Hukum.
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia Paripurna P Sugarda
Yustisia Vol 4, No 3: DECEMBER 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8680

Abstract

AbstractSooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons for this statement are, firstly, current Indonesian contract law is actually a law that is provided in the Book III of old Dutch Civil Code that is not being used anymore by Dutch. Secondly, due to the difference of Indonesian way and philosophy of life, social norm and structure in the society, some provisions in the “Indonesian Contract Law” are incompliance with Indonesian nation characters. From the analysis of this research, it found that firstly, western civil law is different from the adat civil law; the western civil law are more individualistic, while the adat civil law are communalistic.  In their development, however, the western law has gone through collectivization process and the adat law has gone through individualistic process. Secondly, there are two main factors, which influence the formation of law, namely: ideal and real factors.  Principles of kinship, mutual assistance, and mutual helping are the ideal factor in the national contract law compilation, as for the principles of respecting each other, appropriateness and harmonious are the real factors.   Thirdly, Indonesian contractual law (Dutch old Civil Code), in The Netherlands, with the Netherlands New Civil Code (NBW) lead to more clear direction, broader scope, and focus on term of application. This could be seen on how Dutch Civil Law develops regulations related to good faith principle. Fourthly, with the development of good faith principle in The Netherlands, the principles of adat law has chance to be reflected and to be applied on national contract law. The possible way to reflect the principles of adat law inside national contract law is through using the good faith principle on contract law. Therefore, it is suggested that adat law principles should be use as a back ground and principles of New Indonesian Contract Law in the future.Keywords : The New Indonesian Contract Law, Principles of Adat LawAbstractCepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoensia sekarang adalah sebenarnya hukum yang diatur dalam Buku III dari KUH Perdata Lama yang tidak lagi digunakan di negera Belanda. Kedua, karena perbedaan padangan dan fisafat hidup, norma dan struktur sosial dalam masyarakat, beberapa ketentuan dalam Hukum Kontrak Indonesia tidak sesuai dengan sifat dari bangsa Indonesia. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, pertama, asas-asas hukum perdata barat jika dihadapkan dengan asas-asas hukum perdata adat maka asas-asas hukum perdata barat cenderung bersifat individualistik sedangkan asas hukum perdata adat cenderung bersifat komunalistik. Hukum barat dalam perkembangannya mengalami proses koletivisasi sedangkan hukum adat mengalami proses indvidualisasi. Kedua, ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu hukum yakni faktor idiil dan faktor riil. Asas-asas kekeluargaan, gotong-royong, dan tolong-menolong merupakan asas yang hukum adat yang merupakan faktor idiil dalam pembentukan hukum kontrak Nasional, sedangkan asas rukun, kepatutan atau kepantasan dan laras (harmoni) merupakan asas hukum adat yang merupakan faktor riil dalam pembentukan hukum kontrak nasional. Ketiga, hukum perjanjian Indonesia (KUH Pdt Belanda Lama), di Belanda, dengan the Netherlands New Civil Code (NBW) kearah yang lebih jelas, lebih luas cakupannya, dan lebih terarah penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Hukum Perdata Belanda mengembangkan peraturan yang mengandung asas itikad baik. Keempat, dengan perkembangan pengaturan asas itikad baik yang terjadi di Belanda, asas-asas hukum adat berpeluang untuk tampil dan dipergunakan dalam hukum kontrak nasional. Cara yang mungkin dilakukan untuk menampilkan asas-asas hukum adat dalam hukum kontrak nasional adalah dengan menggunakan proses konkretisasi asas itikad baik dalam hukum kontrak sebagai sarananya. Dengan demikian, seyogyanya asas-asas hukum adat tersebut di atas merupakan landasan dan latar belakang pembentukan hukum kontrak Indonesia yang akan datang.Katakunci : Hukum Kontrak Indonesia yang akan datang, Prinsip-prinsip Hukum Adat
KEWENANGAN HUKUM ASEAN DALAM MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL DENGAN PIHAK EKSTERNAL BERDASARKAN PIAGAM ASEAN Natalia Yeti Puspita
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8704

Abstract

Abstract Since the entry into force of the ASEAN Charter in 2008, it is widely said that ASEAN has moved from a loose organization to a rule-based one based on. As an international organization which is distinguished by its member states, ASEAN has legal authority to conclude an international agreement with external party. This is governed in the Article 3 Juncto Article 41 (7) ASEAN Charter. In order to examine this provision, has been produced the 2011 Rules of Procedure for the Conclusion of International Agreements by ASEAN. Unfortunately in practice, the implementation of this provision is affected by the strong presence of the principle of state sovereignty held by each ASEAN member states. In this paper, the writer will analysis on ASEAN Legal Authority in Conclusion of International Agreement with External Party Based on ASEAN Charter. AbstrakSejak Piagam ASEAN dinyatakan berlaku pada tahun 2008, dapat dikatakan bahwa ASEAN telah berubah dari sebuah organisasi kawasan yang longgar menjadi sebuah organisasi yang berdasarkan aturan. Sebagai sebuah organisasi internasional yang mandiri dan dibedakan dengan negara anggotanya, ASEAN mempunyai kewenangan hukum untuk membuat perjanjian internasional dengan pihak eksternal. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dikeluarkanlah the 2011 Rules of Procedure for the Conclusion of International Agreements by ASEAN. Akan tetapi dalam praktik, pelaksanaan ketentuan ini dipengaruhi oleh kuatnya keberadaan prinsip kedaulatan negara yang dianut oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisis mengenai kewenangan hukum ASEAN dalam membuat perjanjian internasional dengan pihak eksternal berdasarkan Piagam ASEAN. 
BENTUK BADAN USAHA IDEAL UNTUK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM DALAM PENGELOLAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA Solikhah Solikhah; Burhanudin Harahap; Luthfiyah Trini Hastuti
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8694

Abstract

AbstractBank limited effort to reach the lower layers causing many lenders to lend money to small businesses with high interest. The economic crisis that hit Indonesia since 1997 require alternative financial institutions that are free from the element of riba. The existence of usury system by taking additional interest in the form of clear reviling people in that society began to turn to the Islamic financial institutions. The purpose of this study is to assess the implementation of cooperative enterprises and before cooperative the enactment of the act microfinance institutions in Surakarta and formulate the ideal form of business entity is legally accountable for the management of BMT is based on the act  microfinance institutions in Surakarta.This study consists of empirical research on legal identification and study of the effectiveness of the law. The intention is to link the law to attempt to achieve the destination and concrete needs in the community. The research is intended to find the ideal legal form BMT after enacted the act on microfinance institutions in Surakarta. Results of this study are the majority of BMT in Surakarta choosing legal entities because of the cooperative which is closer to the goal of BMT is to improve the welfare of young people. However, cooperatives are not suitable to be applied in BMT because of the different  philosophy and operational.The solution must be separated between Baitul Maal and Tamwil. Thus, the ideal form of legal entity Shariah compliance is Syirkah Inan. This is the type of law syirkah point of agreement among the fukoha. Even so this is a form syirkah syirkah widely practiced throughout Muslim history. This form of partnership is more convenient and practical because it does not require equality and employment equity. So I suggested to the Government to formulate the act that specifically regulate and recognize tamwil Syirkah Tamwil Inan as a legal entity. AbstrakBank yang terbatas menjangkau usaha lapisan bawah menyebabkan banyak rentenir meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kecil dengan bunga tinggi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membutuhkan alternatif  lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba. Keberadaan sistem riba dengan mengambil tambahan dalam bentuk bunga jelas mendzolimi masyarakat sehingga membuat masyarakat mulai beralih ke lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan badan usaha koperasi maupun prakoperasi sebelum berlakunya undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta dan merumuskan bentuk badan usaha ideal  untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam pengelolaan BMT berdasarkan undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Penelitian ini bersifat empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Maksudnya adalah mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menemukan bentuk badan hukum ideal BMT setelah diberlakukan undang-undang tentang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian ini adalah mayoritas BMT di Eks Karesidenan Surakarta memilih badan hukum koperasi karena koperasi yang lebih mendekati terhadap tujuan BMT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Akan tetapi,koperasi tidak cocok diterapkan di BMT karena secara falsafah dan operasional berbeda. Solusinya dipisahkan antara Baitul Maal dan Tamwil. Sehingga, bentuk badan hukum ideal yang sesuai syariah adalah Syirkah Inan. Hukum jenis syirkah ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para fukoha. Demikan juga syirkah ini merupakan bentuk syirkah yang paling banyak dipraktekkan kaum Muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Sehingga penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tamwil dan mengakui Syirkah Inan sebagai badan hukum Tamwil.
IDENTIFIKASI FAIR USE/FAIR DEALING HAK CIPTA ATAS BUKU DALAM PENGEMBANGAN IPTEK PADA PENDIDIKAN TINGGI DI JAWA TENGAH Anis Mashdurohatun; M. Ali Mansyur
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8682

Abstract

AbstractThe purpose of this research is identified the implementation of fair use/ fair dealingof book’s copyright of science and technology book on High Education in Central Java. This research conducted by sociological and juridical approach. The sampling technique with purposive nonrandom sampling. The data collection is used with literature study and field (observation, questionaires, and interview) for the author and users book. Analizing data is used with qualitative desctription analizing. The result shows that identification of implementation fair use/fair dealing of book’s copyright for development science and technology in High Education in Central Java has some problem with perception of users’s book society at Salatiga, Semarang District and the Semarang City, that cause of offence of book’s copyright, and low reward of moral rights and economic rights of creators/holders, also reading habit of people are low and purchasing power of people for books are very low, so because of it development of science and technology in High Education are needed fair use/fair dealing policy model of book’s copyrights of developing science and technology in High Education in Central Java with based balance rights value and utilization of books easy, which qualified in form of text books and e-Books in affordable price. AbstrakTujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi implementasifair use/ fair dealinghak cipta atas buku pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggidi Jawa Tengah. Penelitian ini  dilakukan dengan menggunakan  pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive nonrandom sampling. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan (observasi, kuesioner dan wawancara) terhadap penulis dan pengguna buku. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi implementasi fair use/fair dealing hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEK pada pendidikan tinggi di Jawa Tengah terkendala dengan beragamnya persepsi masyarakat pengguna buku di Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, sehingga memicu terjadinya pelanggaran hak cipta atas buku, dan rendahnya penghargaan hak moral dan hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta, selain itu juga reading habit masyarakat yang rendah dan daya beli masyarakat terhadap buku masih sangat rendah, oleh karena itu dalam pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi diperlukannya kebijakan model fair use/fair dealing hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEK pada pendidikan tinggi di Jawa Tengah dengan berasaskan keseimbangan hak dan pemanfaatan buku yang menjamin aksebilitas buku mudah, yang berkualitas dalam bentuk buku teks dan e-Books dengan harga yang terjangkau.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue