cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 3: December 2015" : 13 Documents clear
KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD) Oksidelfa Yanto
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8706

Abstract

AbstractToday the Intellectual Property Rights or Intellectual Property Rights (IPR) plays an important role in aspects of life. This is because IPR is closely related to technology, economic, and cultural arts. Due to the importance of IPR in life, it is proper that IPR must be protected. One form of IPRs that should be protected is copyrighted, particularly musical works of acts of piracy. This is important, because the copyrighted has legislation to protect copyright. However, these laws have not been able to make the perpetrators of piracy deterrent. Piracy even tend increasingly widespread and alarming. Uncontrolled piracy in the community will clearly have a negative impact on Indonesia. Bad image by the international community and the threat of sanctions ensured gets accepted by the Indonesian state. In addition, uncontrolled piracy will also result in decreased creative spirit of the artist. Seeing the condition of uncontrolled piracy of copyrighted works of music in Indonesia and as the country’s signing of the TRIPS agreement would copyrighted musical works. If the piracy of copyrighted musical works continues, the creators will continue the protection of copyright works owned by the nation of acts of piracy. AbstrakDewasa ini Intellectual property Rights atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran penting dalam aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan HKI berkaitan erat dengan teknologi, ekonomi, maupun seni budaya. Begitu pentingnya HKI dalam kehidupan, selayaknyalah HKI tersebut dilindungi. Salah satu bentuk HKI yang harus dilindungi adalah hak cipta, khususnya karya musik dari tindakan pembajakan. Hal ini menjadi penting, karena karya cipta musik dihasilkan melalui pengorbanan pikiran, tenaga, waktu bahkan biaya. Indonesia memang sudah memiliki Undang-undang untuk melindungi hak cipta. Namun undang-undang tersebut belum mampu membuat para pelaku pembajakan jera. Pembajakan bahkan cenderung semakin marak dan memprihatinkan. Maraknya pembajakan di tengah masyarakat jelas akan berdampak negatif terhadap Indonesia. Citra buruk oleh dunia internasional dan ancaman mendapat sanksi dipastikan diterima oleh negara Indonesia. Disamping itu, maraknya aksi pembajakan juga akan berakibat menurunnya semangat berkreasi dari kalangan seniman. Melihat kondisi maraknya pembajakan karya cipta musik di Indonesia dan sebagai negara penandatanganan perjanjian TRIPs mau tidak mau Indonesia harus menegakkan hukum di bidang HKI, khususnya hak cipta. Lebih khusus lagi hak cipta karya musik. Jika pembajakan hasil karya cipta musik terus berlanjut, pencipta akan terus mengalami kerugian terutama dalam bidang ekonomi. Untuk itu, negara mempunyai tanggungjawab moril terhadap perlindungan karya cipta yang dimiliki anak bangsa dari tindakan pembajakan.
Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria Ayub Torry Satriyo Kusumo; Kukuh Tejomurti
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8696

Abstract

AbstractRecently, there is a shift in armed conflict in the world from the conflicts among states or between state and belligerent into the conflict which happened across nations’ border, such as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). The ISIS is a non-state actor, which consequently means that the conflicts cannot be properly categorized into international armed conflict. As the consequence, the international humanitarian law cannot be put into practice. The alternative solution is to apply the Martens Clause by paying an ultimate appreciation of fundamental principles of international humanitarian law for the sake of humanity and human rights. AbstrakDewasa ini telah terjadi pergeseran subyek konflik bersenjata yang semula terjadi antar-negara atau antara negara dengan pemberontak menjadi konflik lintas-batas negara seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Status ISIS dalam hukum internasional bukan sebagai negara melainkan sebagai aktor non negara (non-state actor). Perang melawan ISIS tidak termasuk ke dalam konflik bersenjata internasional karena tidak memenuhi kriteria berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Hal ini sangat mungkin memunculkan kesulitan pemberlakukan HHI. Sebagai alternatifnya, penerapan Martens Clause dapat dilakukan, yaitu dengan menghormati prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar hukum humaniter internasional demi penghargaan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia.
KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SUBSIDI DI SEKTOR PERUMAHAN Dora Kusumastuti
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8686

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to find out the subsidy policy developments in the housing field in Indonesia, and to know the obstacles that hinder the implementation of subsidized housing in Indonesia. This research is a normative law, namely the research that is done by examining secondary data (library) consists of: primary law materials; secondary law material. In a normative law research, data have been collected, either through an inventory of primary law materials and investigation of secondary materials, conducted content analysis which is then processed into premises- general premise of common norms in the regulation of subsidy in the housing field. Further, analyzed deductively using syllogism thought patterns composed of two statements (major premise and minor premise) and a conclusion. Conclusions: 1) the provision of subsidy to low-income people is expected to bring people, especially low-income people to own a home; 2) low levels of uptake for subsidized housing. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kebijakan subsidi di bidang perumahan di Indonesia, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat pembangunan perumahan bersubsidi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (pustaka) terdiri dari :bahan hukum primer; bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, data yang telah terkumpul, baik melalui inventarisasi bahan-bahan hukum primer maupun penyelusuran bahan sekunder, dilakukan content analysis yang kemudian diolah menjadi premis- premis umum tentang norma-norma umum dalam peraturan subsidi di bidang perumahan.Selanjutnya dianalisis secara deduktif dengan mempergunakan pola berfikir silogisme yang tersusun dari dua buah pernyataan (premis mayor dan premis minor) dan sebuah kesimpulan. Kesimpulan:1)pemberian subsidi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah ini diharapkan akan mewujudkan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah; 2) rendahnya tingkat serapan terhadap perumahan bersubsidi.

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue