cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 1 (2013)" : 12 Documents clear
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR) Dewi, Nourma
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), diaturbatas minimum  usia perkawinan untuk  laki-laki 19 tahun  dan wanita 16  tahun. Akan tetapi,  jika inginmelangsungkan perkawinan tetapi usia calon mempelai kurang dari batas usia yang ditetapkan padaPasal 7 ayat (1), maka harus mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan sebagaimana tercantumdalam Pasal 7 ayat (2). Namun, masalah dispensasi usia perkawinan ini tidak diatur secara detail dalamUUP. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini dengan menarik rumusan masalah terkaitimplementasi Pasal 7 ayat (2) UUP dalam pemberian dispensasi usia perkawinan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkankesimpulan, yaitu pertama alasan-alasan pengajuan dispensasi usia perkawinan adalah hamil terlebihdahulu, kekhawatiran orang tua, dan kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, keduaproses pelaksanaan pemberian dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar terlihatdipermudah dengan proses yang cepat dan bukti yang terkadang belum lengkap.
URGENSI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SEBAGAI ANTISIPASI TERJADINYA SENGKETA PRANOTO, PRANOTO; KURNIAWAN, ITOK DWI
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung denganbaik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terutama pada kontrak komersial,baik pada tahap pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya. Tidak dapat dipungkiribahwa bahwa dalam penyelenggaraan proyek konstruksi sangat besar kemungkinan timbulnya perselisihanatau persengketaan. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksisangat penting, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya sengketa.

Page 2 of 2 | Total Record : 12