cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 2, No 5 (2014)" : 14 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERSEKONGKOLAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013) Tidar, Reza Adhyaksa
PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha yang dirugikan  akibat adanya persekongkolan tender dalam Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan  Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013) dan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Pemerintah sebagai upaya mengantisipasi risiko terjadinya persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif bersifat preskriptif menggunakan pendekatan Undang-Undang  (statute Approach). Jenis  sumber dan bahan hukum digunakan bahan hukum primer terdiri dari    Perundang-undangan terkait dengan hukum persaingan usaha. Melalui hasil penelitian dalam pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan. Pertama, masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan jelas tentang terjadinya pelanggaran. Selain itu peserta lelang dirugikan mempunyai hak untuk melakukan sanggah dan sanggah banding. Kedua, Instansi Pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Instansi Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan masing-masing, baik pengguna barang dan Jasa, maupun panitia/pejabat pengadaan. Pengawasan tersebut merupakan implikasi dari terjadinya penyimpangan pelaksanaan pelelangan dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa Pemerintah.
PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM MENANGANI KURATOR YANG MERUGIKAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Anggela, Silvia
PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurator melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga menimbulkan kerugian materil terhadap harta pailit serta hakim pengawas yang mempunyai tugas mengawasi kurator harus memberikan solusi-solusi atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para kreditur atau debitur sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas terhadap perbuatan kurator yang demikian.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dan bersifat preskriptif.Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu penelusuran dan inventarisasi bahan-bahan hukum.Teknik analisis yang digunakan adalah penalaran interpretasi, penalaran induksi dan penalaran deduksi.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa Perbuatan kurator dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan kurator tersebut menimbulkan kerugian materil dari harta pailit serta penanganan yang dilakukan oleh hakim pengawas terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator adalah penetapan atau rekonendasi yang dibuat oleh hakim pengawas yang dimuat dalam surat perintah yang diberikan ke pengadilan niaga seperti yang diatur dalam pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004.
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN DAN/ ATAU KERUSAKAN BARANG BAGASI TERCATAT MILIK PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UDARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Boyolali) Prasetyo, Subandriyo Adi; Tuhana, Tuhana
PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan saling ketergantungan antara pihak pengangkut dalam hal ini maskapai penerbangan dengan penumpang selaku pengguna jasa, seharusnya mampu menempatkan kesetaraan kedudukan antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang, namun dalam prakteknya masih banyak penumpang angkutan udara yang mengalami kejadian yang menimbulkan kerugian tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji kesesuaian antara pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Lokasi yang dipilih dalam penulisan ini adalah Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada responden yang kompeten didukung dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan bentuk tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang bagasi tercatat milik penumpang dalam angkutan udara, pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang berharga yang ada didalamnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2). Konsep tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang bagasi tercatat milik penumpang yang digunakan oleh Garuda Indonesia adalah prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah dimana pengangkut menerapkan tanggung jawab batas maksimum ganti kerugian yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5.
ANALISIS YURIDIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH Prawardhani, Winuratri Gita; Sulistiyono, Adi
PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya harmonisasi hukum dalam dasar pengaturan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah terkait penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 dan implikasinya dalam upaya menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Berdasarkan Keputusan Presiden dan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah akan terancam kehilangan kewenangannya tersebut. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga perlu dicari konstruksi hukum yang tepat terkait pengelolaan  Taman Mini Indonesia Indah saat ini.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue No 7 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013)