Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

asas
Website

Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ISSN : 19791488 EISSN : 27228681 DOI : https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272

Core Subject : Religion, Economy, Social,

Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Asas (ISSN 1979-1488 E-ISSN:2722-8681) is a biannual journal (June and December), published by Faculty of Sharia, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA. Asas emphasizes Scientific Journal of Syari’ah Economic Law studies and communicates researches related to Syari’ah Economic Law studies As an academic journal Asas by the State Islamic University of Raden Intan Lampung. The purpose of this journal publication is of disseminate the latest theories and research results from all aspects that have been achieved in the fields of Syari’ah Economic Law. This journal publishes useful works through a systematic process and can be accessed free of charge. Asas is indexed by: DOAJ; Crossref; Moraref; ROAD; Garuda; Google Scholar; CiteFactor; Academic Scientific Journals; Academia.edu; Mendeley; ISSUU; LIPI: Indonesian Publication Index; DRJI: Directory of Research Journals Indexing; ISSUU index; Cosmos Impact Factor; ISJD: Indonesian Scientific Journal Database, Grammarly.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020" : 10 Documents clear

PENDEKATAN ANALYSIS ECONOMIC OF LAW POSNER TERHADAP KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA Fauzi, Mohammad Yasir; Purnamawati, Vivi
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8272

Pada dasarnya, wasiat wajibah mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah sangat berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris. Ini berearti bahwa pembagian harta melalui wasiat wajibah sangat erat kaitannya dengan distribusi kesejahteraan yang memiliki posisi penting dalam kajian analisa ekonomi Posner dengan melihat dari segi nilai (value), kegunaan (utility) dan efisiensi (efficiency). Konsepsi yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan the economic conception of justice, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (maximizing overall social utility).Kata kunci: Wasiat Wajibah, distribusi, economic conception of justice

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBERIAN PERMINTAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAL WATTAMWIL DI BANDAR LAMPUNG Ridwansyah, Ridwansyah; Marariza, Helma
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8273

Abstrak: Semangkin berkembangnya lembaga keuangan makro di Indonesia, ditandai banyaknya lembaga keungan mikro yang hanya mengejar target pendapatan sehingga tujuan yang lebih besar sering diabaikan khususnya perkembangan ekonomi masyarakat kelas menegah bawah, kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT), guna membantu masyarakat dalam tambahan dana baik untuk modal usaha, konsumsi, investasi, maupun untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dengan cicilan yang terjangkau. Salah satunya pembiayaan yang diminati masyarakat adalah pembaiyaan murabahah khususnya BMT di kota Bandar Lampung dan sangat diminati oleh masyarakat Bandar Lampung dibanding pembiayaan lainnya.Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah unutk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemberian permintaan pembiayaan Murabahah serta faktor yang sangat dominan berpengaruh terhadap pemberian permintaan pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Bandar Lampung. Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan, serta acauan bagi semua pihak untuk mendalami ekonomi Islam serta memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang BMT, dan menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan data primer atau data empiris yang diperoleh dari penyebaran kuesioner.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari hasil analisis faktor, diperoleh bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari faktor-faktor, yaitu Condition, Capacity, Capital, Collateral dan Character, dalam pemberian pembiayaan oleh BMT di Bandar Lampung kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Hasil analisis faktor-faktor, baik Condition, Capacity, Capital, Collateral dan Character, yang paling dominan berpengaruh pada pemberian pembiayaan adalah faktor Capacity dengan nilai 0,660. Sementara faktor yang lain, yaitu faktor Condition dengan nilai 0,600, faktor Character 0,505, faktor Capital dengan nilai 0,264, dan faktor Collateral dengan nilai 0,112.

PENYELESAIAN KASUS PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN SOSIOLOGI HUKKUM ISLAM H. M. Wagianto, H. M. Wagianto; Firdawati, Linda
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8274

Hukum normatif dalam penyelesaian tindakan persekusi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada beberapa kasus yang terjadi diarahkan penyelesaiannya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab tindakan persekusi yang dilakukan oleh perseorangan atau sebagian masyarakat di Indonesia? Bagaimana penyelesaian persekkusi melalui pendekatan UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM dan pendekatan perspektif sosiologi hukum Islam?.Adapun metode penelitian melalui pendekatan yuridis normative, tidak memerlukan lokasi penelitian melainkan melalui library research, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dengan deskriptif analisis yang melahirkan konsklusi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini: Untuk mengetahui beberapa faktor penyebab seseorang atau sebagian masyarakat melakukan tindakan persekusi atau main hakim sendiri; juga untuk mengetahui bagaiman penyelesaian persekusi melalui pendekatan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan dalam perspektif sosiologi hukum Islam.Hasil penelitian (l). bahwa faktor penyebab tindakan persekusi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan pertama muqodimah diawali nafsu amarah diekspesikan dalam bentuk persekusi tujuannya memberikan ganjaran atas perbuatannya; kedua kondisi jiwa persecutor yang merasa khawatir atas tindakannya, menganggap orang yang mengetahuinya akan melakukan ancaman dan mengakibatkan penderitaan; ketiga goyahnya perasaan, kondisi jiwa pada akhirnya merasakan penyesalan atas tindakan persekusi. (2). Penyelesaian tindakan persekusi dilakuakn melalukan pendekatan litigasi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi persekusi. Juga penyelesaian melalui pendekatan non litigasi, yaitu pendekatan sosiologi hukum Islam adalah menjadi alternative penyelesaian persekusi dengan landasan hukum Islam hak yang paling mendasar bagi manusia. Konstribusi dari hasil penelitian diharapkan: (1). Bagi aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, agama hendaknya mengambil pemahaman akan faktor penyebab persekusi, untuk dijadikan upaya preventif (pencegahan) agar tidak ada lagi kasus persekusi di Indonesia; (2). Bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan DPR untuk mengambil landasan hukum Islam, dan menjadikan reasoning hukum untuk dijadikan draft akademik untuk dilanjutkan dalam proses legislasi nasional guna menetapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana persekusi di Indonesia.Kata Kunci : Persekusi, penyelesaian litigasi (UU), dan non litigasi (sosiologi Hukum Islam)

PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG Marwin, Marwin; Sucipto, sucipto
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8275

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pendapat siswa SMA di Kota Bandar Lampung tentang pidana mati, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah juga terdapat perbedaan sikap terhadap keberadaan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia. Secara umum dari total 235 siswa responden, sebanyak 181 atau 77% siswa menyetujui penerapan pidana mati, sedangkan 54 atau 23% siswa tidak setuju penerapan pidana mati. Terdapat sejumlah 141 siswa atau 60% menjawab pidana mati bertentangan dengan agama yang dianut, sedangkan sebanyak 94 siswa atau 40% menjawab pidana mati tidak bertentangan dengan agama. Sejumlah 153 siswa atau 65% menyatakan pidana mati bertentangan dengan HAM, sementara lainnya 82 siswa atau 35% menjawab pidana mati tidak bertentangan dengan HAM. Kemudian terdapat sejumlah 184 siswa atau 78% menyatakan penerapan pidana mati efektif untuk mengurangi terjadinya tindak pidana, sedangkan lainnya sebanyak 51 siswa atau 22 % menjawab bahwa penerapan pidana mati tidak efektif untuk mengurangi terjadinya tindak pidana. Secara umum sikap siswa terhadap ancaman pidana mati dalam KUHP, yaitu sejumlah 167 siswa atau 71% menyatakan setuju sedangkan lainnya sebanyak 68 siswa atau 29% menyatakan tidak setuju. Terhadap ancaman pidana mati di luar KUHP, terdapat 174 siswa atau 74% menyatakan setuju sedangkan sebanyak 61 siswa atau 26% menyatakan tidak setuju. Selain tindak pidana yang telah diancam dengan pidana mati, baik dalam KUHP maupun yang di luar KUHP, terdapat tindak pidana lain yang menurut siswa dapat atau pantas diancam pidana mati antara lain pembunuhan, perkosaan, dan penodaan (penistaan) agama.Kata kunci: pidana mati, siswa SMA, ajaran agama, hak asasi manusia, dan efektivitas pidana.

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DI ERA OTONOMI DAERAH Hidayat, Eko
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8277

Pesatnya pertumbuhan penduduk kota diikuti dengan peningkatan berbagai aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat yang kemudian memunculkan masalah-masalah perkotaan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan tersebut. Secara umum kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah kota/kab untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan seluruh warganya. Persoalan lain yang timbul sebagai akibat semakin pesatnya jumlah penduduk kota adalah meningkatnya volume sampah. Jumlah atau volume sampah berbanding lurus dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau material yang digunakan sehari- hari. Demikian juga jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang masyarakat konsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat.Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan? Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan pemerintah Kab. Lampung Selatan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah? Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Untuk menganalisis dan merumuskan solusi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan pemerintah Kab. Lampung Selatan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu Kepala dinas dan masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Serta data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi, peraturan perundang-undangan dan al-Qur’an yang relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kepala Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kepala Bidang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan, Masyarakat di TPA di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Dalam penelitian ini yang dijadikan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 Orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan terakhir adalah dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model analisis data Kualitatif Miles dan Huberman.Hasil temuan penelitian ini yaitu Strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan pemerintah Kab. Lampung Selatan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah Strategi yaitu dengan Program jangka pendek dan jangka panjang. Selain strategi lain yang dilakukan yaitu pemberian motivasi dalam penerapan sistem 3R ini bertujuan untuk masyarakat memanfaatkan sampah yang salah satunya adalah pembuatan pupuk kompos dari material organik untuk kebutuhan tanaman sendiri, pemilahan barang yang masih layak pakai dan sebagainya. Solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di era otonomi daerah yaitu Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi bagi masyarakat, mengadakan pelatihan bagi SDM, menambah jumlah armada dan container, lahan, tenaga kerja.Kata Kunci: Pengelolaan, Sampah, Otonomi Daerah

VALIDITAS KOORDINAT GEOGRAFIS Studi Penyusunan Jadwal Waktu Shalat Menentukan Arah Kiblat Dalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Rohmat, Rohmat; Ahra, Muhammad Haikal
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8278

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah menyatakan keIslamannya dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat. Shalat memeiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi, di antara syarat sah shalat adalah masuk waktu shalat dan menghadap kiblat. Waktu shalat dipengaruhi oleh posisi matahari pada suatu tempat, sehingga antara tempat yang satu dan yang lainnya di muka bumi ini berbeda waktunya. Begitu pula dengan arah kiblat juga di pengatruhi oleh posisi suatu tempat di muka bumi ini dari Ka’bah. Karena itu untuk mendapatkan jadwal waktu shalat dan arah kiblat yang benar sangat dipengaruhi dengan mengetahui koordinat suatau tempat. Pesisir Barat sebagai sebuah kabupaten memiliki wilayah yang sangat luas yang meliputi sebelas kecamatan, dan untuk mendapatkan jadwal waktu shalat dan arah kiblat yang benar, maka dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning Search) diperoleh koordinat geografis kecamat-kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, dan sebagai data penyusunan jadwal waktu shalat dan arah kiblat kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.Kata Kunci: Koordinat Geografis, Jadwal Waktu Shalat, Arah Kiblat, dan Pesisir Barat

UPAH JASA STERILISASI PADA KUCING DALAM RANGKA MENEKAN JUMBLAH POPULASI KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung) Kurniati, Herlina; Marnita, Marnita; Apriliany, Aida
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8279

Kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dijadikan peliharaan. Kucing mampu bereproduksi tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Hal ini dapat menyebabkan populasi kucing meningkat secara cepat. Populasi kucing yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah tersendiri bagi manusia, karena kucing bisa menjadi pembawa penyakit dan menularkannya kepada manusia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan populasi kucing yang terus berkembang pesat adalah dengan dilakukannya sterilisasi pada kucing. Banyak klinik hewan yang menyediakan jasa sterilisasi, salah satunya adalah klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung. Namun sterilisasi masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap menyakiti dan mengambil hak kucing untuk berkembang biak.. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik upah jasa sterilisasi kucing pada Klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui mengetahui praktik upah jasa sterilisasi kucing 2) Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan, wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan, yaitu praktik sterilisasi di klinik GRANDIA Pet Care sudah memenuhi prosedur dan aturan yang sesuai dalam segi medis. Untuk menjamin keselamatan pasien atau kucing, sterilisasi dilakukan oleh seorang dokter hewan yang sudah berpengalam dalam bidangnya dan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pada saat proses sterilisasi dilakukan, kucing dalam keadaan dianastesi atau dalam keadaan tidak sadar sehingga kucing tidak akan merasakan apapun termasuk rasa sakit..Sedangkan dalam aspek upah (ujrah) jasa sterilisasi di klinik hewan GRANDIA Pet Care juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah secara umum, yaitu a) Aqid (orang yang berakad), b) sighat (ijab dan qabul), c) ujrah, d) manfaat. Dalam transaksi ini juga pihak yang berakad haruslah seseorang yang baligh dan berakal, adanya kerelaan dari dua pihak yang berakad, dan upah yang diberikan jelas dan sesuai dengan syara’. Atas dasar itulah maka upah jasa sterilisasi pada kucing hukumnya mubah atau diperbolehkan.Kata Kunci: Upah, sterilisasi, Kucing

MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM POLA GOOD GOVERNANCE Wakhid, Ali. abdul
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8280

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan wahana publik ( public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah.Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimana model proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di Propinsi Lampung? Bagaimana tahapan dalam perencanaan pembangunan yang partispatif di Propinsi Lampung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis model proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di Propinsi Lampung. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan dalam perencanaan pembangunan yang partispatif di Propinsi Lampung. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu Ketua Bappeda Propinsi Lampung, Ketua Bappeda Kab/Kota di Propinsi Lampung, LSM, Organisasi Swasta dan tokoh masyarakat di Kecamatan Propinsi Lampung. Serta data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi, peraturan perundang-undangan dan al-Qur’an yang relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Bappeda Propinsi Lampung, Ketua Bappeda Kab/Kota di Propinsi Lampung, LSM, Organisasi Swasta dan tokoh masyarakat di Kecamatan Propinsi Lampung. Dalam penelitian ini yang dijadikan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 Orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan terakhir adalah dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model analisis data Kualitatif Miles dan Huberman. Hasil temuan penelitian ini yaitu Model proses perencanaan partisipatif telah dilakukan di Propinsi Lampung dengan melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Dan Tahapan perencanaan pembangunan partisifatif di Propinsi Lampung yaitu Penyelidikan, Perumusan Masalah, Identifikasi Daya Dukung, Perumusan Tujuan, Menetapkan Langkah-Langkah Rinci, dan Merancang Anggaran.Kata Kunci: Pola, Perencanaan Partisipatif, Pembangunan

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hernida, Julia; Rahmawati, Novaria
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8281

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Dalam kehidupan bernegara, diskriminasi terhadap hak asasi seseorang banyak terjadi bahkan setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu, peran negara dalam melindungi hak-hak tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif tanpa diikuti oleh tabel statistik dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, penulis menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan bersifat deskriftif kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesi telah diperhatikan sedemikian rupa terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia yang tujuannya untuk melindungi hak-hak dari manusia itu sendiri. Islam juga memandang kewajiban atas negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung bagi Hak Asasi Manusia untuk seluruh masyarakatnya, haruslah maksimal dan setiap hak harus terpenuhi, di karenakan hak tersebut mutlak berasal dari Allah SWT dan tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Namun, dalam praktiknya diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia masih banyak di jumpai karena ketidak adilan yang berasal dari penguasa itu sendiri.Kata kunci: Peran negara, HAM, hukum Islam

ZAKAT INVESTASI SUKUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Irfan, Muhammad; Muslim, Muslim; Sari, Rimba Kurnia
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8282

Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian, seperti riba, gharar, dan maysir. Islam juga melarang umatnya menumpuk uang atau kekayaan, karena Islam tidak membenarkan umatnya memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi. Sehingga dalam Islam mengatur umatnya dalam memiliki harta yaitu berkewajiban membayar akat mall maupun zakat fitrah, sejalan dengan hukum Islam di Indonesia mengatur prihal kewajiban membayar zakat yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah diatur apa saja harta yang wajib di zakati salah satunya adalah surat berharga dalam hal ini investasi berupa sukuk. Permasalahan dalam penelitian adalah pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (library research), kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir deduktif, setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa dalam Islam Investasi sangat dianjurkan. Investasi sukuk bisa menjadi pilihan karena bebas dari riba, maysir dan gharar. Hukum zakat untuk investasi sukuk ialah wajib bagi mereka yang mengeluarkan uang nya untuk membeli sukuk dengan syarat dalam usaha yang dihalalkan dalam Islam. Persamaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk terlihat adanya perintah di dalam al-Quran, hadist dan perundang-undangan mengenai mengeluarkan zakat sukuk. Perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk yaitu di dalam hukum Islam jelas berapa kadar yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat, kadar untuk zakat sukuk dianalogikan kepada zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5%, tetapi dalam hukum positif tidak dijelaskan berapa besarnya kadar yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat.Kata kunci: Zakat, Investasi Sukuk

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol. 17 No. 02 (2025): Asas, Vol. 17, No. 02 Desember 2025 Vol. 17 No. 01 (2025): Asas, Vol. 17, No. 01 Juni 2025 Vol. 16 No. 2 (2024): Asas, Vol. 16, No. 02 Desember 2024 Vol. 16 No. 1 (2024): Asas, Vol. 16, No. 01 Juni 2024 Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023 Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023 Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022 Vol. 14 No. 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 Vol. 13 No. 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021 Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 Vol. 12 No. 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020 Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 Vol. 11 No. 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019 Vol. 11 No. 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019 Vol. 10 No. 02 (2018): Jurnal Asas Vol. 10 No. 01 (2018): Jurnal Asas Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol. 7 No. 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol. 6 No. 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol. 5 No. 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol. 5 No. 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol. 4 No. 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol. 4 No. 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol. 3 No. 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol. 3 No. 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol. 2 No. 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id

Phone
+628976024546

Journal Mail Official
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id

Editorial Address
Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email jurnalasassyariah@radenintan.ac.id

Phone +628976024546

Journal Mail Official jurnalasassyariah@radenintan.ac.id

Editorial Address Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id

Phone
+628976024546

Journal Mail Official
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id

Editorial Address
Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA