cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2018)" : 5 Documents clear
Menentang Gagasan Parlemen Anti-kritik latipah latipah
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.611 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i2.8224

Abstract

Gagasan  Founding Father kita, Soekarno mengenai Pancasila yang dikenal saat ini sejatinya memiliki tujuan khusus, yang sudah sepatutnya dipahami ketika negara Indonesia mengalami kehilangan arah seperti saat ini. Pintu demokrasi yang terbuka lebar secara langsung memberikan ruang tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan negara ternyata tidak mencerminkan kemanusiaan yang beradab. Konflik horizontal yang semakin menunjukkan tidak adanya persatuan, dan demokrasi hanya dianggap sebagai tujuan negara telah menjatuhkan Pancasila dari realitas kebangsaan dan kenegaraan.  
Pola Pikir Birokrat Pengabdi Husniah Husniah
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.183 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i2.8182

Abstract

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, komitmen yang tinggi serta mampu menyelenggara-kan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Dilema Perppu di Indonesia Lazuardi Nuriman
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.156 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i2.8183

Abstract

PERPPU merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan genting yang dianggap dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Perppu bersifat sementara, berbatas waktu hingga sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang terdekat. Sehingga keberadaan Perppu tidaklah lama, DPR harus segera memberikan sikap menyetujui atau tidak menyetujui Perppu yang dikeluarkan Presiden. Apabila menyetujui, maka Perppu terkait berubah menjadi undang-undang.
Penerapan Filosofi Sila Kelima Guna Mewujudkan Cita-Cita Bangsa Nila Aulia Khairunnisa
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.188 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i2.8185

Abstract

Hukum yang berlaku di suatu bangsa, idealnya adalah hukum yang mampu menyejahterakan segenap elemen bangsa dan memiliki nilai filosofis yang dijunjung tinggi oleh bangsa tersebut. Nilai filosofis yang dijunjung tinggi ini akan selalu berjalan dan ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Indonesia diharapkan mampu menyejahterakan segenap elemen bangsa dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya menyejahterakan suatu golongan atau kelompok tertentu saja. Hal ini, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea terakhir yang menyinggung tentang kesejahteraan umum. Semua ini tak lain dari berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar falsafah bernegara.
Wakil Rakyat Jangan Anti-kritik Rakyat Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.314 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i2.8227

Abstract

Melindungi lembaga atau personal anggota lembaga tidak mesti harus menggunakan tameng besi berduri yang dapat membinasakan orang lain. Apalagi ternyata orang yang dianggap berbahaya tersebut malah menjadi pemilik kedaulatan utama dari sang pemegang tameng. Sedang yang berupaya melindungi diri menyadari dirinya hanyalah meminjam kedaulatan dan dicap sebagai “wakil” belaka. Bak drama perang kolosal, perlindungan dengan menggunakan tameng dengan senjata pedang yang bisa saja menebas penyerangnya. Tentu saja penyerang dalam drama kolosal ini dianggap sebagai penjahat yang harus dihancurkan. Tetapi drama kolosal ini akan berubah menjadi drama komedi bila ternyata yang dianggap penyerang ternyata adalah majikan yang harus dilindungi dan dilayani.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue