cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (2013)" : 12 Documents clear
PERSEPSI HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Safriansyah, Safriansyah
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman berlakohol adalah satu penyebab dari kerusakan moral dan akhlak manusia. Banyak tindak kriminalitas dan asusila terjadi akibatnya. Indonesia memiliki sebuah Keppres No.3 tahun 1997 yang mengatur peredaran minuman beralkohol, kemudian di daerah Banjarmasin sesuai dengan prinsip otonomi daerah, berdasarkan Keppres tersebut maka dibuatlah sebuah perda yang mengatur peredaran minuman keras yaitu Perda No.27 tahun 2011. Perda ini dapat dikatakan masih prematur, karena belum mampu sepenuhnya menjamin dan mengatur peredaran dan pendistribusian minuman beralkohol. Terbukti dengan tindakan kejahatan yang masih ada, maka dapat dikatakan minuman beralkohol masih dapat dengan mudah dijumpai di Kota Banjarmasin. Terlepas dari itu semua, dalam tesis ini penulis mengangkat sebuah persepsi Islam, yakni tentang haramnya minuman beralkohol, dan bagaimana Islam memandang dan mengatur minuman beralkohol. Objek yang diambil adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Banjarmasin, karena ormas ini mempunyai visi dan misi untuk menegakkan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan Syariah Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan diambil secara purposive sampling, yakni yang mewakili adalah Ketua, Humas HTI, DPRD dalam hal ini Kabag Keuangan, Ketua Badan Legislasi, Kasat Pol PP. Dijelaskan dengan tipe deskriptif, eksplanatif, dan komparatif. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik snow ball. Dari hasil penelitian HTI memandang kebijakan yang diambil yakni dengan adanya Perda ini adalah sesuatu yang bermasalah, baik secara tertulis ataupun prakteknya. Mereka berpendapat sesuatu yang haram yaitu minuman beralkohol harus dilarang total, karena lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat. Terhadap hasil dari retribusi minuman berlakohol, tidak ada apa-apanya, karena sangat kecil sekali. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan suara mayoritas yang menolak adanya peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Pemerintah lebih memihak kepada kaum kapitalis, kepentingan ekonomi, dan menimbulkan ketidak adilan. Sehingga diharapkan HTI bahwa Pemerintah Kota yang pemimpinnya bahkan beragama Islam harus dengan tegas menolak dan melarang pengedaran minuman beralkohol, bukan secara parsial, tapi secara total.   Kata Kunci: Persepsi, Kebijkan Publik, Minuman Beralkohol/Minuman Keras  
PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH OLEH CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DI KANTOR KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN Ervina, Vuji
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Pertanahan Nasional, dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk pendaftaran tanah. Pejabat lain dalam hal ini dimaksud adalah Camat sebagai PPAT Sementara. Kedudukan dan fungsi Camat sebagai PPAT Sementara, dan di Kabupaten Barito Selatan ini hanya ada 2 (dua) Camat yang menjadi PPAT Sementara dan salah satunya yaitu KeCamatan Dusun Selatan yang berada di Ibu Kota Kabupaten. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelayanan Pendaftaran Tanah oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara di Kantor KeCamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan desain penelitian deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara, catatan dilapangan, sumberdata tertulis dan rekaman serta Sejarah lisan, lokasi penelitian ditetapkan pada Kantor KeCamatan Dusun Selatan sebagai pemberi layanan karena letaknya mudah dijangkau dan berada di Ibu Kota Kabupaten. Dasar penelitian yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2012TentangPetunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,dan Penerapan Standar Pelayanandimana berfokus pada:Dasar hukum, Dasar persyaratan, Sistem, mekanisme, dan prosedur, Jangka waktu penyelesaian, Biaya/tariff, Produk pelayanan, Sarana, prasarana, dan/data fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan internal, Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, Jumlah pelaksana, Jaminan pelayanan dan memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu – raguan, danEvaluasi kinerja Pelaksana. Hasil penelitian menemukan masih banyak kekurangan dalam pelayanan dan masih belum memenuhi ketentuan yang ada dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran Tanah oleh Camat sebagai PPAT Sementara tersebut.   Kata Kunci : Pelayanan, Camat, PPAT, Pendaftaran Tanah.

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012)