cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
PERANAN KOMISI INDEPENDEN PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK (KIP3) DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI PADA KECAMATAN LOKSADO, DAHA UTARA DAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN) Saputra, Martha Karya
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme rekrutmen anggota Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3), mengetahui peran pengawasan yang dilaksanakan Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) terhadap proses pembangunan daerah dan mengetahui tahap-tahap proses pengawasan yang dilaksanakan olehKomisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan secara snowball sampling sehingga data yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data yang dipakaiadalah data primer yang diperoleh langsung dari nara sumber sebagai informan dan data sekunder berupa dokumen, buku, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang relevandengan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KIP3 yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah relevan sebagai pengawasan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. KIP3 sebagai suatu instrumen pengawasan memiliki peran yang cukup strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran pengawasan KIP3 juga dapatmendorong terciptanya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) di daerah dan berdampak pada peningkatan prosefesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa dalam proses rekrutmen anggota KIP3 belum dilaksanakan secara transparan dan tidak dilakukan seleksi secara terbuka. Demikian pula dalam pelaksanaan tugasnya, KIP3 belum dilengkapi dengan standar pengawasan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman atau acuan kerja bagi KIP3.Kata Kunci : Peranan, KIP3, Pengawasan, Pembangunan.
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH) Rahmawan, Eddy
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, faktor-faktor mempengaruhi dalam optimaliasi pemungutan, dan memberikan solusi atas faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Limpasu  Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi/kepustakaan. Lokasi penelitian di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunana di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai dalam peningkatan pendapatan daerah belum mencapai dari target yang diharapkan, Ini disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kurang efisiennya pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada. Dalam  pelaksanaan pemungutan pajak tersebut para aparat atau fiskus menemui faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan baik itu yang datang dari wajib pajak ataupun dari petugas pajaknya serta kejelasan dan kepastian hukum. Disarankan kepada Kecamatan Limpasu agar memaksimalkan sosialisasi/penyuluhan mengenai informasi tentang perpajakan terbaru, terutama mengenai pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajibannya, peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pemungut pajak, Transparansi mengenai proses pelaksanaan tugas dan penggunaan penerimaan pajak dan pelaksanaan penegakkan hukum dan penerapan kebijakan terkait upaya optimalisasi pemungutan PBB melalui persyaratan administratif yang mewajibkan pencatuman lunas PBB dalam setiap pelayanan.   Kata Kunci : Optimalisasi , Pemungutan,  Pajak Bumi dan Bangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG (LIQUIFIED PETROLEUM GAS) DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN Vikalista, Ellisa
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program nasional konversi minyak tanah ke LPG terlahir dari pemikiran sederhana seorang H. Muhammad Yusuf Kalla yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau mencermati besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah, dimana sumber subsidi terbesar kita adalah pada minyak tanah dan listrik. Seiring dengan merangkak naiknya harga minyak tanah dunia, besarnya tanggungan subsidi pemerintah pun semakin membengkak, selain juga kenyataan yang ditemui di lapangan bahwa minyak bersubsidi ternyata sebagian besar justru tidak dirasakan masyarakat luas, namun sebagian besar minyak bersubsidi justru banyak disalah gunakan. Sebagian besar minyak tanah bersubsidi banyak yang dijual ke industri, dioplos ke jenis premium dan solar dan bahkan diselundupkan  ke luar negeri demi besarnya keuntungan karena besarnya disparitas harga minyak tanah bersubsidi dengan harga pasaran minyak tanah internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)  bagaimana implementasi kebijakan program konversi minyak tanah menuju LPG tersebut dijalankan di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan (2) untuk mengetahui dampak apa saja yang telah dapat dirasakan masyarakat dengan adanya program konversi minyak tanah ke LPG. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknis observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang mencakup lima kelurahan, yaitu Kelurahan Alalak Utara, Alalak Tengah, Alalak Selatan, Kuin Utara dan Kelurahan Pangeran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program konversi minyak tanah ke LPG di Kota Banjarmasin, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Utara sudah berjalan cukup baik. Keberhasilan terletak pada komunikasi atau sosialisasi yang sudah berjalan jauh sebelum program bergulir di Kota Banjarmasin berupa informasi dari pulau Jawa yang telah terlebih dahulu melaksanakan program konversi. Kendala terletak pada berita-berita negatif yang masih tersimpan di benak warga berupa peristiwa ledakan tabung gas beberapa waktu lalu di pulau Jawa serta para konsultan yang ditunjuk langsung dari Pusat dengan hanya sedikit melibatkan orang daerah, sehingga pada akhirnya mereka kurang maksimal ketika harus terjun  ke tengah masyarakat karena kurang mengenal medan serta kultur masyarakat sekitar. Disarankan demi suksesnya program ini di Kota Banjarmasin untuk terus melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat mengenai alasan, manfaat dan dampaknya bagi masyarakat atas penggunaan energi gas LPG untuk keperluan memasak baik di rumah tangga maupun keperluan usaha mikro warga, disertai dengan peningkatan pelayanan dan infrastuktur serta untuk program-program lainnya yang akan diterapkan di Kota Banjarmasin sebaiknya lebih banyak melibatkan elemen lokal dari daerah yang lebih banyak mengetahui mengenai kondisi dan kultur masyarakat Banjar.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Konversi, LPG
LEGITIMASI POLITIK PEMERINTAH DESA (STUDI PENGUNDURAN DIRI KEPALA DESA DI DESA CINDAI ALUS KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR) Ekawati, Ely Nor
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena legitimasi politik pemerintah desa sejak tahun 2010 – 2012 di Kabupaten Banjar terdapat di delapan Desa, antara lain Desa Lok Tunggul, Cindai Alus, Rantau Bujur, Haur Kuning, Sungai Jati, Keliling Benteng Ilir, Tambak Sirang Baru, dan Melayu Tengah. Seluruh rangkaian fenomena tersebut salah satu fenomena legitimasi politik yang menarik dan aktual diteliti adalah fenomena legitimasi politik pemerintah desa Cindai Alus, yaitu Kepala Desa, Aparatur Desa, dan BPD. Menariknya, Kepala Desa didesak masyarakat untuk mengundurkan diri dari tahta kekuasaannya dengan cara demonstrasi. Demonstrasi masyarakat memberikan deskripsi nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan. Uraian fenomena tersebut diteliti, analisis, dan interpretasi secara mendalam dengan menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis data model alir menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Desa Cindai Alus Masa Jabatan Tahun 2008 – 2014 tidak lagi mendapat legitimasi politik pada Tahun 2010. Legitimasi politik untuk menjalankan authority dan keputusan politik. Delegitimasi politik pemerintah desa tersebut disebabkan oleh faktor kepemimpinan yang kurang responsiveness terhadap tuntutan warga, pemecatan ketua rukun tetangga, kurang mampu berhubungan baik dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan tidak profesionalisme dalam menjalankan pemerintah desa. Runtutan penyebab tersebut saling terkait dan mengakibatkan delegitimasi politik terhadap kepala desa Cindai Alus. Kata kunci: legitimasi, authority, responsiveness, profesionalisme, dan demonstrasi
KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA Ridhanie, Azhar
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi dalam penelitian ini mengenai Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kinerja Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia ? (2) Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa (1) Kinerja pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia di bidang pendidikan belum maksimal terlihat belum tuntasnya realisasi kinerja buta aksara pada tahun 2009 yang direncanakan dalam rencana strategis. (2) Kinerja pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia di bidang kesehatan belum tercapai dengan terlihat gagalnya realisasi kinerja program yang telah direncanakan melalui rencana strategis terlihat Angka Harapan Hidup masyarakat Kalimantan Selatan masih sangat rendah dan dibawah target nasional. (3) Tidak tercapainya Kinerja Pemerintah tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor Anggaran, faktor realisasi program dan faktor politik.   Kata Kunci: Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Manusia
EVALUASI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM MENINGKATKAN KAWASAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN TABALONG (Studi Wilayah Pembangunan Utara) Nugraha, Aditya Pula
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wilayah Pembangunan Utara adalah salah satu wilayah pembangunan di Kabupaten Tabalong dengan potensi dominan yang dikembangkan adalah sektor pertanian/agribisnis. Sektor pertanian masih menjadi basis perekonomian di Kabupaten Tabalong dengan persentase kontribusi PDRB tanpa minyak bumi dan batubara tahun 2011 yaitu sebesar 37,03%. Pembangunan pertanian yang merupakan basis perekonomian akan berdampak luas pada perekonomian masyarakat, oleh karena itu peningkatan pembangunan pertanian melalui strategi program pengembangan wilayah agribisnis diharapkan dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat di Wilayah Pembangunan Utara. Namun pada pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis yang telah berjalan masih menemui beberapa kendala diantaranya migrasi penduduk yang terjadi, SDM yang masih rendah, produktivitas hasil pertanian yang belum maksimal serta keterbatasan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor migrasi penduduk, potensi ekonomi dan sarana prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara. Evaluasi berdasarkan faktor migrasi penduduk yang terjadi menunjukkan semakin tinggi jumlah migrasi penduduk keluar yang terjadi menandakan rendahnya potensi ekonomi dan minimnya sarana prasarana di wilayah tersebut. Evaluasi berdasarkan faktor potensi ekonomi menunjukkan sektor pertanian serta perkebunan menjadi sumber pendapatan masyarakat Wilayah Pembangunan Utara dan telah mampu mengurangi angka pencari kerja sebesar 1.8%. Sedangkan evaluasi berdasarkan faktor sarana prasarana masih memerlukan peningkatan sarana prasarana yang ada. Peningkatan sarana prasarana akan berbanding lurus dengan peningkatan hasil pertanian dan ini juga berarti peningkatan tingkat pendapatan masyarakat petani. Selain itu terdapat kendala-kendala yang dihadapi yang meliputi permasalahan dari faktor migrasi penduduk, potensi ekonomi, sarana prasarana, aspek manajemen dan aspek hukum. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan upaya Pemerintah beserta instansi terkait melalui kebijakan-kebijakan ataupun akselerasi program serta peran serta petani/ masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara Kabupaten Tabalong.   Kata Kunci : Agribisnis, Migrasi Penduduk, Potensi Ekonomi dan Sarana Prasarana.  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI WILAYAH KECAMATAN BATU BENAWA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Abdussakur, Abdussakur
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya desa secara otonom merupakan bukti dari otonomi desa. Kecamatan Batu Benawa merupakan wilayah yang keseluruhannya merupakan desa yang berjumlah 14 desa, dan desa-desa tersebut memang membuat APBDes, namun dalam penganggaran berdasarkan anggaran yang telah ada dari tingkat atas. Artinya proses ini hanya bersifat top-down saja, sedangkan seharusnya proses ini bersifat campuran top-down dan bottom-up. Padahal kinerja anggaran desa harus tercermin dari APBDes, yang dibuat oleh Kades sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes merupakan acuan pembiayaan pembangunan di suatu desa. Sehingga kinerja dan penggunaan setiap anggaran di tingkat desa dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini meneliti implementasi kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Akan tetapi dari analisis yang dilakukan penulis, sangat jelas bahwa prakteknya tidaklah memadukan antara top-down dan bottom-up, karena adanya ketimpangan dan lebih dominan top-down. (2) Dilihat dari dokumen perubahan APBDes dari Desa Baru, Desa Pagat, dan Desa Layuh, tampak sekali bahwa Perdes tersebut seperti formalitas yang dimintakan oleh Pemerintah Daerah untuk melengkapi berkas saja. (3) Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan APBDes di Kecamatan Batu Benawa adalah perencana dan pelaksana kebijakan APBDes, keberadaan aspek pemasukan desa dan tingkat urgensi program.   Kata Kunci : Implementasi, APBDes
DAMPAK PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PARINGIN KOTA KABUPATEN BALANGAN Haryanto, Haryanto
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan serta pembangunan, maka dipandang perlu merubah status desa menjadi kelurahan. Latar belakang lainnya adalah karena dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. Perubahan sosial merupakan gejala umum dalam masyarakat yang perlu didekati dengan model pemahaman yang lebih rinci dan khusus. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan kualitatif terhadap fenomena yang ada terjadi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model Analisa Data Interaktif, meliputi: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi dari Miles dan Huberman (1992 : 15-20). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif akibat berubahnya status desa menjadi kelurahan : (1) Efisiensi waktu, dengan adanya pembentukan keluarahan dirasakan oleh masyarakat adanya efisiensi waktu dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhannya; (2) Efisiensi biaya, dengan adanya pemekaranan kelurahan ini jarak tempuh ke pusat pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah.   Kata kunci : Dampak , Perubahan Sosial, Pelayanan Publik.  
ANALISIS KINERJA APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Yudisthesia, Renny
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The analysis to the bureucratic perform is very urgent now because it has strategic values. The apparatus measurement can be translated as an evaluation activity which evaluate or observe the success or the failure of tasks implemented and its functions. In the other hand, this measurement to the govermental authority ‘s perform and its function is difficult to do objectively, because we do not apply the perform’s measurement system yet that can give informations about the level of its objective success and measured from the program perform of administration authority. This thesis was entitled “The Analysis of Apparatus Perform in Regional Secretariat of Balangan Regency”. The aims of the research are to know and to describe the regional Secretariat’s apparatus Perform in Balangan Regency. Research methods applied in this research was descriptive using inductive approach.Data used in this analysis was primary and secondary one. The primary data was processed by the result of our observation and interviewing the apparatus of Regional Secretariat In Balangan Regency and other party which was still interrelated to the main task and function of Regional Secretariat of Balangan Regency. Data used in this analysis was primary and secondary one. The primary data was proccessed by the result of our observation and interviewing the apparatus of Regional Secretariat in Balangan Regency. The secondary data was obtained by regional Secretariat of Balangan Regency. The analysis result shows that the apparatus perform of Regional Secretariat of Balangan Regency is edequate. We can see it by the indicators of productiveness, the quality of its service and responsiveness,responsibiness and accountabiliness. The research shows that the leadership and cultural factors had great effect on the regional Secretariat’s apparatus perform in Balangan Regency.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN PADA PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (MEMBANGUN DAN MEMELIHARA DESA) DI KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGGARAN 2011 Zulfauzan, Ricky
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) adalah program terobosan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya program ini masih belum berjalan maksimal dikarenakan beberapa masalah seperti program yang tidak tepat sasaran, kurang bermanfaat dan termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Maka dari itu dirumuskan masalah utama sebagai berikut: 1). Bagaimana Manajemen Pemerintahan dalam Program Mamangun Tuntang Tuntang Mahaga Lewu? dan 2). Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Program Mamangun Tuntang Tuntang Mahaga Lewu? Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program Mamangun Tuntang Tuntang Mahaga Lewu Rencana Aksi Pemerintah Kota Palangka Raya Program Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Kelurahan Pahandut Seberang Tahun Anggaran 2011 belum maksimal karena bermasalah sejak dari perencanaan. Masalah itu antara lain: perencanaan bersifat politis; perencanaan lebih dominan top down dan disusun diatas meja tanpa survey lapangan yang komprehensif. Pengorganisasian Sumber-sumber Pemerintahan dikeluhkan kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar pelaku. Penggunaan Sumber-sumber Pemerintahan dikeluhkan kurang kuatnya asas legalitas PM2L karena hanya didasari pada Peraturan Gubernur. Kontrol Pemerintahan berjalan cukup baik karena faktor jarak Kelurahan Pahandut Seberang yang tidak terlalu jauh dengan Kota Palangka Raya. Disarankan agar 1). Kurangnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap daerah hendaknya disikapi dengan bijaksana yaitu dengan mengembangkan kemampuan dan kreatiftas Daerah dalam memberdayakan masyarakatnya; 2). Manajemen Pemerintahan dimulai dari tahap perencanaan, artinya apabila perencanaan berjalan baik maka fungsi manajemen yang lain akan mengiringi.; 3). Demi kepentingan yang lebih besar yaitu mensejahterakan masyarakat hendaknya Program PM2L dipisahkan dari kepentingan politik dan golongan apapun; 4). Lemahnya koordinasi harus disikapi dengan lebih aktifnya para pelaku kerja PM2L mencari informasi dan melaporkan kepada tim evaluasi apabila memang dirasa perlu.; 5). program PM2L diperkuat dengan sebuah Peraturan Daerah, karena apabila tidak dibuat maka setelah Gubernur berganti maka program ini dengan sendirinya akan berakhir pula. Padahal program PM2L sudah cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kalimantan Tengah.   Kata Kunci :    Program, Mamangun Tuntang Mahaga Lewu, Pemberdayaan.  

Page 1 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2012 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012)