Articles
176 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2017)"
:
176 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMER 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR UNTUK MENDAPATKAN HAK PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT JIWA ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Al Azhar Anwari]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTThis thesis is backgrounded by neglected psychiatric patients, based on Law Number 36 Year 2009 on Health that neglected mental disorder must get treatment and health care. But in fact still found people with mental disorders are neglected not get health care facilities. The research method in this thesis uses analytical descriptive research specification with normative juridical approach that is: describe and describe systematically all problems, then analyze that starting point on existing regulation, as applicable law, and continued with research of library and field research and also Data collection techniques using literature study and field study, then data that have been obtained in qualitative juridical analysis to reveal the existing reality based on research results obtained in the form of an explanation of the issues discussed. The conclusion of this thesis shows that the first protection of the law against the neglected soul sufferer based on Article 149 Law Number 36 Year 2009 on Health namely the government provides mental health service facility or place used to organize the efforts of mental health services in the form of mental hospitals Which is done through efforts of health services promotive, preventive, curative, rehabilitative, traditional, second; Efforts of people with mental disorders to obtain health care rights under Article 144 of Law Number 36 Year 2009 on Health, namely the public can get information and education provided by the government related health services. Keywords : Legal Protection, Neglected Psychiatric Patients, and Health Services.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Agus William Frahara Sirait]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThis study aims to find out how the implementation of post-transformation PT JAMSOSTEK service into BPJS (Social Security Administering-Agency) Employment. In addition to know how the application of labor protection and service process BPJS (Social Security Administering Agency) Manpower.This research was conducted in Balikpapan City, precisely in BPJS Employment of Balikpapan branch office by taking the relevant data with related parties in this case the organizer of BPJS and related parties and related parties in writing this thesisThis thesis research method using literature research methods (Library Research). The method of research is literature research method by collecting data or reading material that is relevant to the research conducted, while the field research method is research conducted where the author will go directly to the field, in this case the author perform observation or observation to BPJS Employment, And other relevant parties.The results of this study show that after the transformation of PT JAMSOSTEK into BPJS Employment, the government has provided full support for the implementation of BPJS among them by determining the type of health services, set budget and subsidy contributions. The main focus in this thesis is the application of labor protection provided by the Social Security Administering Agency (BPJS) Employment is considered to have provided many improvements in the quality of its services, as well as the addition of programs that provide more benefits to users, both in terms of benefits and tariffs assessed Quite economical.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN MINI MARKET DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Renanta Leona Yunanta]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTIndonesia is the largest country in Asia whose average population lives as traders, especially traditional traders in the market, but now people are starting to have advanced thinking with the modern market, but each has its advantages and disadvantages each time I will discuss how Mushrooming of modern market or mini market in Indonesia especially in Kalimantan. Minimarket is no longer a foreign term for the general public, especially those living in big cities, Minimarket is an intermediary marketer between producers and end consumers where the activity is to carry out retail sales, Local government is the most authorized party to regulate and issue all policies and control the running of a policy in a region, The next local government in this case in making policies about minimarket management should be guided and referring to both legislation, Minimarket is a market that is managed with modern management, generally there are urban areas, As a provider of goods and services with good quality and service to consumers In the wakut 2 years of Indomaret and Alfamidi and many other minimarkets scattered in various districts of Samarinda city. Until now there has been no local regulations or regulation of the mayor of Samarinda who formally regulates minimarket arrangement. However, there are only rules that apply in minimarket establishment in Samarinda City which then must be adhered by the investors Indomaret and Alfamart.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME ]]>
<![CDATA[Della Septa Dewi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Aksi-Aksi teror yang marak akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat nasional dan internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharus nya meberikan perlindungan dan rasa aman ditengah-tengah masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya aksi teror bom disejumlah tempat.Peranan pemerintah dalam upaya dalam memberantas dan menanggulangi tindakan terorisme, berkaitan dengan teori kepentingan nasional. Dimana menurut Morgenthau kepentingan nasional setiap Negara ialah untuk mengejar kekuasaan, dan membentuk pertahanan serta pengendalian terhadap suatu Negara.Rumusan UU.No.15 tahun 2003 dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana terorisme yang khususnya mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan-kejahatan tentang terorisme. Ketentuan peradilan terorisme dengan adanya UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah menjadi Hukum acara pidana terorisme yang diposisikan sebagai ketentuan asas lex spesialis derogat,lex spesialis general. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pemberantasan Terorisme]]>
<![CDATA[MASALAH PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR DAN MEMILIKI SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR ]]>
<![CDATA[Ida Santi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas, lengkap serta mendalam berkaitan dengan Permasalahan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah yang memilki sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kab. Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Pimpinan dan Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur yang memberikan pelayanan penerbitan sertifikat tanah serta masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, display data serta mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam kategori baik, dilihat dari indikator yang ada yakni produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Dari segi produktivitas sudah dapat dikatakan baik karena sudah mencapai target dan sudah memenuhi SPOPP (standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan). Selanjutnya dari segi responsivitas juga dapat dikatakan baik, dilihat dari tanggapan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur terhadap harapan-harapan, aspirasi dan juga keluhan-keluhan yang dialami pemohon sertifikasi tanah. Sedangkan dari segi akuntabilitas dapat dikatakan belum menampakkan hasil. Hal ini diketahui dari melihat pendapat yang diungkapkan masyarakat yang masih merasa kesulitan dalam permohonan sertifikat tanah mereka, hal ini dikarenakan proses administrasi yang masih rumit sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penerbitan sertifikat tanah.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS OLEH HAKIM DALAM SENGKETA PERDATA ]]>
<![CDATA[Edi Stevanus Situmorang]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pembatalan Akta Yang Dibuat Dihadapan Notaris Oleh Hakim Dalam Suatu Sengketa Perkara Perdata”. Permasalahan inti yang dikaji dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana kekuatan pembuktian akta yang dibuat dihadapan Notaris berupa akta otentik? kedua, Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik oleh pengadilan? Berdasarkan inti permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : pertama, untuk mengetahui mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat dihadapan Notaris akibat dari pembatalan akta tersebut oleh hakim. Kedua, untuk mengetahui mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta yang dibuat dihadapannya oleh hakim. Penelitian ini adalah termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji terkait peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk norma dan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif, yakni hasil penelitian dituangkan dalam bentuk naratif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, menerapkan konsep tersebut melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci : Pembatalan Akta Otentik]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN PENGATURAN TENTANG PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ALAMI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Ricky Saputra R]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTRicky Saputra. R, NPM: 13.11.1001.1011.222, " Conflicts Regulations Exploitation of swallow nest naturally Between Local Regulation No. 2 of 2015 and Customary Law in Kutai regency ". Supervised by Mrs. Isnawati, SH, M.H and Mr. Drawan Hasyim, SH, M.Si. The Formulation Issues discussed the author is about how exactly the provisions of the rules regarding the harvest of natural swallow's nests of the nicest and How management rights to the discovery of a natural swallow's nests. Type of legal research used in this study is a normative legal research, a study that studied any legal materials relating to the setting time of bird's nest habitat. This study is an analysis coperatif, by comparing the norms of customary law developed in the community with positive legal norms in this respect local regulations and procurement management is pleased with the bird nest. Some of the legislation relied upon in the management and exploitation of bird nest in essence can be expressed as follows, (first) Act No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and ecosystems, (second) Act No. 10 of 2008 on the Environmental Management, (third) Local Regulation No. 2 of 2015 concerning the business license management and operation of bird's nest. Based on the results at the end of Article 19 Regional Regulation No. 2 of 2015 does not apply textually but more contextual, so that subsequent use or enforced in reality is the harvest of two (2) times a year as applicable under local customary law. In connection with the management rights to the discovery of bird's nest, it is necessary that the government or officials associated more careful attention to the evidence early discovery owned by indigenous peoples around the location of the discovery of the cave swallow nest, and immediately granted / issued a certificate on the invention.]]>
<![CDATA[Pembuktian Secara Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Luar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata. ]]>
<![CDATA[Bernadus Bayo]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTAccording to the sound of article 43 paragraph (1) is new in the Judicial Review of that which is a word that reads "children born outside of marriage have a relationship civil with her mother and her mother's family, as well as with the male as the father of bias evidenced by the science and technology and tools other evidence which by law have a relationship of blood, including blood relations with his father's family. This study aims to determine the legal consequences for a child born outside of marriage after the court ruling No. 46 / PUU / VIII / 2010 and to determine the relationship of civil child born out of wedlock with her biological father after the court ruling No. 46 / PUU-VIII / 2010 , This type of research legal normative legal research done by menenliti library materials or secondary data alone. The nature of research is descriptive analysis by describing or presenting and explaining a state that is based on the symptoms and facts obtained were then assessed based on the literature dealing with the problems examined. Penggumpulan data in this study using techniques of collecting legal material made through the study of literature that is gathering material law, both primary and secondary legal materials related to the study of literature, covering literature and documentary studies. The results of this study indicate that the Constitutional Court decision No. 46 / PUU / VIII / 2010 make children yanag born outside of mating as a party that has no legal status (persona in judicio) in the practice of inheritance in court and the right to receive inheritance biological father with provision being able to prove their berdasrkan blood relation of science and technology and or other evidence according to the law and the decision of the Court, the relationship between children born outside of mating with her father is a blood relation in the biological sense is confirmed by the legal process. Constitutional Court decision opens the possibility of legal discovery legal subjects that should be responsible for the child outside of mating to act as father through legal mechanisms by using evidence based science and technology and the leading edge or the law. Upon analysis, the logic of this decision legal consequences their child nasab extramarital relationship with her biological father, their rights and obligations between a child out of wedlock with her biological father, either in the form of income, inheritance and so forth.Keywords: Status of Children Born Outside of Marriage, Legal Proof of Civil Law.]]>
<![CDATA[PERANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT KAPAL BENDERA INDONESIA ]]>
<![CDATA[VIVI NURJANAH]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peranan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Samarinda dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Kapal Berbendera Indonesia. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sangat berperan dalam melakukan pengesahan Perjanjian Kerja Laut Kapal yang merupakan pondasi awal utama dalam menjamin terpenuhinya persayaratan pengawakan kapal sebagai salah satu unsur pembentuk kelaiklautan kapal dan penunjang dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang merupakan tugas dan fungsi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda berperan penting dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut. Peranan yang dilakukan yakni menyadari hak dan kewajiban awak kapal dan pengusaha kapal sehingga tercipta hubungan kerja selara di antara kedua belah pihak dan juga pengusaha kapal juga harus memperhatikan kesejahteraan hidup pekerjanya. Perjanjian Kerja Laut yang dilakukan Pelaut yang bekerja pada kapal berbendera Indonesia adalah berisi hak bagi Pelaut untuk mendapatkan upah serta fasilitas atas kewajibannya melakukan pekerjaan pada kapal milik Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan berisi kewajiban bagi Perusahaan Angkutan Laut Nasional untuk memberikan upah serta fasilitas sebagai pemenuhan hak atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaut pada Perusahaan Angkutan Laut tersebut berdasarakn kualifikasi dan kompetensi yang dimilki oleh Pelaut. Kata Kunci : Peranan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Perjanjian Kerja Laut]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN BERKAITAN PELAKSANAAN PENGAMANAN UNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Gadis Dinda Firsty Dewi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT Human Rights is very essential for Indonesian. Its existence without any discrimination to every human is highly appreciated as refers to Legislation in force in accordance to Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Indonesia has law enforcement agency namely the Police who is responsible to maintain security and order of the community.One of the human rights for every human being is voicing their opinion either in public or not. And Indonesia consists of communities that are quite critical and often do demonstration because of disagreement with the existing policies. The out of control actions of protesters resulted in clashes with the Police who secure the demonstration.Keywords: Human Rights, Police, Demonstration.]]>
