cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 117 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016" : 117 Documents clear
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS PADA PT BUKIT INTAN INDOPERKASA BALIKPAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Iva Yulia Munawarah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.454 KB)

Abstract

AbstractPT. Bukit Intan INDOPERKASA company leasing heavy equipment on construction projects, land clearing for palm oil tree plantations, mining and oil becomes a contracting company in the field of mining. In practice in the field, it turns out not all companies in the city of Balikpapan that applies the principles of Good Corporate Governance. This study aims to assess the responsibility of the Board of Directors to implement the obligation to implement good corporate governance in the management of a limited liability connection with legal protection for minority shareholders in PT Bukit Intan INDOPERKASA Balikpapan. This type of research is empirical legal research.From the results of research in the know of Directors of PT Bukit Intan INDOPERKASA Balikpapan is already running in good faith and full responsibility. Each member of the board of directors are personally liable for negligence in carrying out these tasks, and any losses suffered by the company or third parties have to be borne by private property. As for the Board of Directors who do not carry out their responsibilities, in other words do not apply the principles of good corporate governance which causes damages to the company, according to U-ndang Company Law breach of fiduciary duty. In this case, the directors can be sued by a shareholder derivative action on behalf of the company.Key words: Implementation, Good Corporate Governance, limited liability company PT . Bukit Intan INDOPERKASA BalikpapanAbstrakPT. Bukit Intan Indoperkasa adalah perusahaan penyewaan alat-alat berat di proyek-proyek konstruksi, penyiapan lahan untuk kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan dan minyak menjadi sebuah perusahaan kontraktor di bidang pertambangan. Dalam prakteknya di lapangan, ternyata belum semua perusahaan di Kota Balikpapan yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Direksi dalam mengimplementasikan kewajiban melaksanakan good corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di PT Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian di ketahui Direksi PT Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan sudah menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan segala kerugian yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga harus ditanggung dengan harta pribadinya. Sedangkan bagi Direksi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dengan kata lain tidak menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan, menurut U ndang-undang Perseroan Terbatas dianggap melanggar fiduciary duty. Dalam hal ini, direksi dapat digugat secara derivatif oleh pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan.Kata kunci: Implementasi, Good Corporate Governance, Perseroan terbatas PT. Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN Ika Putri Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.864 KB)

Abstract

AbstractAdoptions lately still chosen by the community as choice to have children. Motivation and different goals become a cornerstone in terms of implementation. Some of the motivation was to make a rule are not executed or executed properly, thus causing violations of the law such as removal of children who do not perform through Decision of the Court. Its become contrary with Article 20 of Government Regulation No. 54 of 2007 which states that the request for removal of a child who has met the requirements submitted to the Court to obtain Court Decision. The purpose of this paper is to know how the legal effect of adoption is not through a court warrant. To answer the problem studied, the authors use a kind of normative research and approaches used in this study is the approach of legislation. Based on research results that adoptions are not through a court warrant any legal consequences that the legal relationship between the adopted child and the adoptive parents be no meaning if later there is a problem or dispute each party can not be sued because there are no legal documents or the determination of the court stating that the adoption has taken place, the rights and obligations of each party can not be met, and some other legal consequences. For his protection form problem, for child foster deserve on status that is legal and this thing proven with the existence of assessment from court which states officially that child's appointment were happened legitimate in the eyes of the law.Key words: as a result of the law, appointment of a child, court decisionAbstrakPengangkatan anak akhir-akhir ini masih dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan untuk memiliki anak. Motivasi serta tujuan yang berbeda-beda menjadi landasan dalam hal pelaksanaanya. Beberapa dari motivasi itu menjadikan suatu peraturan tidak dijalankan atau dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui penetepan dari Pengadilan. Hal ini menjadi bertetangan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagimana akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif dan pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan pengadilan berakibat hukum  hubungan hukum antara anak angkat dan orangtua angkatnya menjadi tidak terjadi yang artinya bila nanti dikemudian hari terjadi masalah atau sengketa masing-masing pihak (dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat) tidak dapat saling menggungat di muka Pengadilan maka hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dituntut ke Pengadilan, dan beberapa akibat-akibat hukum lainnya. Untuk masalah bentuk perlindungannya, bagi anak angkat berhak atas status yang legal dan hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan secara sah bahwa pengangkatan anak telah terjadi dan sah dimata hukum.Kata kunci: akibat hukum, pengangakatan anak, penetapan pengadilan
KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP KEANGGOTAAN DEWAN DI DPRD Astin Yuni Wiyogo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.41 KB)

Abstract

AbstractNotary is a legal profession that is interesting to be explored at this time. Many notarys young emerging today. So many people who work as a notary public, many problems faced by a notary. One example of the problems faced by the notary is about the double post. If the notary holding concurrent positions in accordance with article 17 letter D Laws Number 2 of 2014 concerning amendments to the Laws No. 30 of 2004 on the notary office is already clear that the notary must ask leave of absence. However, in the article does not mention that a notary may not hold concurrent positions as legislators, only state officials are not allowed concurrently by a notary public. Though a member of parliament is not a state official, but as a local official. This is confirmed in article 148 paragraph 2 of Laws No. 23 of 2014 on Local Government that a member of Parliament is not a state official. Meanwhile, the purpose of writing this journal, there are two, the first to identify and analyze the concept of setting the state officials related to the notary who perform dual position as a member of Parliament based on the positive law in Indonesia. Second, to identify and analyze Laws No. 2 of 2014 on the Amendment of Laws No. 30 of 2004 concerning Notary who are prohibited from holding office as a state official. For the methods used in this research is a normative legal research, and data collection techniques using qualitative juridical analysis. There are two types of approach, the approach of  laws and conceptual approaches. For sources of legal materials using books, laws, and law journals. In Laws No. 2 of 2014 indeed does not prohibit a member of parliament from holding concurrent positions as a notary. Act - This law only prohibits state officials should not be doubled as a notary. A member of Parliament is not a state official, but local officials according to Laws Number 23 Year 2014 About the Regional Government.Key words: notary, state official, dual position of parliamentAbstrakNotaris merupakan sebuah profesi hukum yang menarik untuk didalami pada saat ini. Banyak notaris – notaris muda yang bermunculan saat ini. Begitu banyaknya orang yang berprofesi sebagai notaris, maka banyak pula masalah-masalah yang dihadapi oleh notaris. Salah satu contoh masalah yang dihadapi notaris ialah tentang rangkap jabatan. Apabila notaris merangkap jabatan sesuai dengan pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris sudah jelas bahwa notaris harus mengajukan cuti. Namun, dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa seorang notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, hanya pejabat negara saja yang tidak diperbolehkan dirangkap oleh seorang notaris. Padahal seorang anggota DPRD bukan merupakan pejabat negara, melainkan sebagai pejabat daerah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 148 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa seorang anggota DPRD bukan merupakan pejabat negara. Sementara itu, tujuan dari penulisan jurnal ini ada dua, pertama  untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengaturan pejabat negara berkaitan dengan notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota DPRD berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Jenis pendekatannya ada dua, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk sumber bahan hukum menggunakan buku, peraturan perundang – undangan, dan jurnal hukum. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 memang benar tidak melarang seorang anggota DPRD merangkap jabatan sebagai notaris. Undang-undang ini hanya melarang pejabat negara yang tidak boleh merangkap jabatan sebagai notaris. Seorang anggota DPRD bukan merupakan pejabat negara, melainkan pejabat daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.Kata kunci: notaris, pejabat negara, rangkap jabatan DPRD
KEWENANGAN PEMANGKU ADAT DALAM JUAL BELI TANAH HAK ULAYAT (Studi Kasus Di Desa Waijarang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur) Jois Betania Minggu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.096 KB)

Abstract

Abstract The Writing this journal discusses the legal issues relating to Indigenous Authority Stakeholder Buy Sell Land In Land Rights were motivated by their customary rights land sales conducted by the head of customs in the village Waijarang, the district, East Nusa Tenggara individually to the district local government. The purpose of this study, to understand, analyze and find the factors behind the dominant land sales customary rights in the district especially in rural Waijarang East Nusa Tenggara province. The method used in this thesis is empirical legal research. The approach used is the legal anthropological approach. The Results of this journal is selling communal land conducted by tribal Chief Kuma led to conflicts between tribal chief with customary law community Kuma Kuma. the cause of the conflict caused by an imbalance in the distribution of power that occurred in the community of customary law Kuma conducted by tribal chief Kuma. customary law community as the subject of customary rights also have the same right to the head of customary land ownership rights. Customary chief is supposed to act as a regulator is not a leader in the juridical sense. So that the position of the Head of the indigenous and customary law is similar. Key words: authority, custom stakeholders, buying and selling, customary rights land               Abstrak Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Kewenangan Pemangku Adat Dalam Jual Beli Tanah Hak Ulayat yang dilatarbelakangi oleh adanya penjualan tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat di desa Waijarang, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur secara individual kepada PEMDA Kabupaten Lembata. Tujuan penelitian ini, untuk memahami, menganalisis serta menemukan faktor –faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya jual beli tanah hak ulayat di Kabupaten Lembata khususnya di desa Waijarang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan antropologi hukum. Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu jual beli tanah ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat suku Kuma menyebabkan terjadinya konflik antara kepala adat suku Kuma dengan masyarakat hukum adat Kuma. penyebab terjadinya konflik disebabkan adanya ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi dimasyarakat hukum adat Kuma yang dilakukan oleh kepala adat suku Kuma. masyarakat hukum adat sebagai subyek dari hak ulayat juga mempunyai hak yang sama dengan Kepala adat atas tanah hak ulayat. Kepala adat seharusnya bertindak sebagai pengatur bukan pemimpin dalam arti yuridis. Sehingga kedudukan antara Kepala adat dan masyarakat hukum adat adalah setara. Konsep kewenangan Kepala adat adalah sama dengan konsep hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yaitu bukan sebagai penguasa atau pemilik dalam arti yuridis tetapi hanya sebagai “pemimpin“ untuk mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah hak ulayat tersebut. Kata kunci: kewenangan, pemangku adat,  jual beli, tanah hak
KONSISTENSI PENGATURAN KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MENGHADAPI KASUS DI PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN PEMANGGILAN NOTARIS. (analisis terhadap pasal 66 undang-undang No 2 Tahun 2014 Undang-undang Jabatan Notaris dengan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 49/ Herman Faisal Siregar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.392 KB)

Abstract

Abstract The Writing of this paper discusses the legal issues concerning the Status Settings Consistency Notary In Dealing Case Relating to Criminal Justice Dialing Notary. The purpose of writing this journal, to find and equalizer settings Notary menganalsis consistency in dealing with cases in the criminal justice with regard to calling a notary pursuant to Article 66 of Law No. 2 of 20014 by the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU / X / 2012. The method used in this thesis normative. The approach used is the approach of legislation, Conceptual Approach and Case Approach. The results of this thesis can be explained that setting the calling Notary occur inconsistency (inconsistency) when a Law Enforcement to call to the Notary for the purpose of investigation, prosecution and the judicial process. This is due to the decision of the Constitutional Court requires without the approval of the Regional Supervisory Council, while article 66 of Law No. 2 of 2014 requires approval Honorary Council of Notaries, but until this thesis written yet been established. This is called a legal vacuum. Furthermore, the implications if there is disharmony with the article 66 of the Constitutional Court's decision is certainly in the implementation of the law enforcement agencies will have a difference in interpretation of the order of article 66 of Law No. 2 of 2014. Key words: consistency, the constitutional court's decision, setting the position of notary, case criminal justice, notary dialing Abstrak Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum mengenai Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris Dalam Menghadapi Kasus Di Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Pemanggilan Notaris. Tujuan penulisan jurnal ini, untuk menemukan dan menganalsis konsistensi pengaturan kedudukan Notaris dalam menghadapi kasus di peradilan Pidana berkaitan dengan pemanggilan notaris berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 20014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil Pembahasan dari penelitian tesis ini dapat dijelaskan bahwa pengaturan pemanggilan Notaris terjadi ketidak konsistenan (Inkonsistensi) ketika Penegak Hukum melakukan pemanggilan kepada Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Hal ini disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi menghendaki tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah sedangkan pasal 66 Undang-undang No 2 tahun 2014 menghendaki persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, namun sampai tesis ini ditulis belum dibentuk. Inilah yang disebut kekosongan hukum. Selanjutnya implikasi bila terjadi ketidak harmonisan pasal 66 dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentu dalam pelaksanaannya para Penegak hukum akan memiliki perbedaan penafsiran atas perintah pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014. Berdasarkan asas hukum Lex Posterior Derogat Lex Priori dapat dipakai untuk menghilangkan multi tafsir dan mengharmonisasikan pengaturan kedudukan notaris.   Kata kunci: Konsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengaturan kedudukan Notaris, Kasus Di Peradilan Pidana, Pemanggilan Notaris.
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DALAM KONTEKS PENDAFTARAN TANAH Abdulloh Abdulloh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (954.265 KB)

Abstract

Abstract The notary public officials are authorized to make an authentic deed, besides other prescribed by statute the authority. At the time of the anactment UUJN No. 30 Tahun 2004, a debate emerged related to the authority notaries in making the deed assiciated with land. It is in the trigger because of other dignitaries in this PPAT who also has the authority in making the deed associated with land. Then the authority certificate relating to land as what can be made by a notary?. In the process of land registration as mentioned in PP No. 24 Tahun 1997, that which, aids the head of the land office is PPAT, a notary it is not included as the officials who could also help made the deed used for land registration, however there are several a deed which PPAT not authorized to make it so as to be using a notarial deed to or as a bottom land registration certificate as a binding agreement of purchase, the power of selling certificates, here make the meaning of the authority made the deed pertaining to land owned by a notary have become blurred. Here writer trying to look at what the meaning of the deed which as pertaining to land that has been granted to a notary in UUJN, as well as see the basis of maker of laws giving authority to a notary. This research using the normative law methodology, where approach research in use is statuta approach and conceptual approach Research suggests that the significance of related to land certificate which is the authority of the notary is narrow it could make a notarial deed with regard to land as long as it does not constitute the PPAT , then the lawmakers to give the authority is there some kind of notary or the idea that the idea of PPAT and notary to be one, it means that there is only one of the officials in charge of making a deed. Key words : a deed which as pertaining to land Abstrak Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.  Pada saat berlakunya UUJN No. 30 Tahun 2004, muncul suatu perdebatan terkait dengan adanya kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.  Hal ini di picu karena adanya pejabat lain dalam hal ini PPAT yang juga mempunyai kewenangan dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.  Lantas kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan seperti apa yang dapat dibuat oleh notaris?. Dalam proses pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam PP No. 24 Tahun 1997, bahwa yang membantu Kepala Kantor Pertanahan adalah PPAT, notaris tidak disebutkan sebagai pejabat yang juga dapat membantu membuat akta yang digunakan untuk pendaftaran tanah, akan tetapi ada beberapa akta yang mana PPAT tidak berwenang untuk membuatnya sehingga harus menggunakan akta notaris untuk atau sebagai dasar pendaftaran tanah seperti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual, disini menjadikan makna dari kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yang dimiliki oleh notaris menjadi kabur. Disini  penulis mencoba menelaah apa makna dari akta yang berkaitan dengan pertanahan  sebagaimana yang telah diberikan kepada notaris dalam UUJN, sekaligus melihat dasar dari pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada notaris Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa makna dari akta yang berkaitan dengan pertanahan yang merupakan kewenangan notaris adalah bersifat sempit, artinya notaris bisa membuat akta yang berkiatan dengan pertanahan sepanjang akta tersebut bukan merupakan kewenangan PPAT.  Kemudian dasar para pembuat undang-undang memberi kewenangan tersebut kepada notaris adalah adanya semacam gagasan atau ide bahwa nantinya notaris dan PPAT dapat dijadikan satu, artinya hanya ada satu pejabat saja yang berwenang untuk membuat akta.   Kata kunci:  akta yang bekaitan dengan pertanahan  
PERJANJIAN PENGOPERAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH YANG MASIH DALAM JAMINAN (STUDI DI PT BTN CABANG MALANG) Dody Arifiawan Wibianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.603 KB)

Abstract

Abstract Legal research is empirical legal research with a sociological juridical approach. The purpose of this study is to analyze the legal status of a Third Party in the transfer agreement mortgage (KPR) Yang Still In Warranty PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk Branch of Malang and forms of legal protection for third parties as a recipient of a credit transfer which is still under warranty. The legal status of third parties in the transfer of mortgages (mortgage) which is still under warranty at PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk Branch of Malang is done by making a Deed of Agreement, Authorization to pay installments and take the certificate authority and power selling is legitimate. Because under Article 55 (2) of Law Number 01 Year 2011 on Housing and Human Settlements that requires any form of transfer of ownership / transfer of the house to be implemented by the agency designated or established by the government. In addition, the contents of the deed is legislation for both parties and can not be revoked except on the agreement of both parties concerned (Article 1338 paragraph (1) and (2) of the Civil Code). Forms of legal protection and legal certainty to third parties in this case have materialized due to deed made is authentic act that has had the perfect proof and in practice can be used by third parties as clauses contained in the certificate. Key words: credit transfer, credit guarantee, an authentic deed Abstrak Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa status hukum Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pengoperan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Yang Masih Dalam Jaminan di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang  dan bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai penerima pengoperan kredit pemilikan rumah (KPR) yang masih dalam jaminan. Status hukum pihak ketiga dalam pengoperan kredit pemilikan rumah (KPR) yang masih dalam jaminan di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang yang dilakukan dengan cara membuat Akta perjanjian, Kuasa membayar Angsuran dan kuasa mengambil sertifikat serta kuasa menjual adalah sah. Karena berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman yang mengharuskan segala bentuk pemindahan pemilikan/pengalihan rumah harus dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah. Selain itu, isi dari akta tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata). Bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pihak ketiga dalam kasus ini sudah terwujud dikarenakan akta yang dibuat adalah akta otentik yang telah memiliki pembuktian yang sempurna dan dalam prakteknya dapat digunakan oleh pihak ketiga sebagaimana klausula yang tercantum dalam sertifikat tersebut. Kata kunci: pengoperan kredit, jaminan kredit, akta otentik
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983 Novita Setyoningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.938 KB)

Abstract

Abstract Every people wants their marriage happy, and get long lasting relationship. They wants their couple always love, care, and be faithfull man. But it may be not everlasting. Marriagae Indonesian principle actually is monogamy. Althought polygamy is able to do in Indonesia. But in real, there are many people espessialy male PNS (government labour). They get poligamy marriage with unregistered marriage. In this thesis research writer with normatif’s judicial formally that did by analyzes library material or secondary data over and above see society case. According to Islamic Law,whatever from and marriage model ; along have accomplished on good terms and its requisite therefore that marriage is reputed  temporary legitimate terminological Indonesia conjugal rights besides religions terminological validity and its trust, a marriage has legal power if on record base legislation regulation which is at KUA divides Moslem and KCS divides non Moslem Marriage bad impact siri constitusi effect of grasp that don’t comprehensive to marriage and frail law its envorcement sentences to protect victims. Obiviously govermment shortly amends all conjugal rights product be adjusted with rill’s condution society that protects all faction and behalf. Key words:      implication yuridis, wife and the children of poligamy unregistered,   Male Government Labour (PNS) Abstrak Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya azas perkawinan di Indonesia adalah azas monogami. Meskipun poligami tidak dilarang selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khusus PNS ada aturan tersendiri mengenai poligami yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 juncto PP Nomor 10 Tahun 1983. Yang mana PNS (Pria) yang berkeinginan beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pejabat. Dan jika dalam jangka satu (1) tahun perkawinan yang kedua/ketiga/keempat tersebut tidak dilaporkan akan mendapatkan sanksi. Sanksi untuk pelanggaran PNS telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 juncto PP Nomor 30 Tahun 1980. Karena dianggap sulit dan berbelit pada akhirnya banyak PNS yang melakukan perkawinan poligami secara siri/tidak dicatatkan. Dari sinilah akan timbul implikasi hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan. Penelitian ini menggunakan metode  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka dan pada data sekunder saja.[1] Yang berupa norma hukum tertulis. Metode ini sangat berkaitan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Harapan yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah PNS pria yang akan melakukan perkawinan poligami hendaknya dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 juncto PP Nomor 10 Tahun 1983. Agar peningkatan perkawinan poligami PNS Pria yang tidak dicatatkan, dapat ditekan jumlahnya. Dimana dalam perkawinan tersebut kedudukan istri dan anak menjadi tidak jelas dan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum dari Negara. Kata kunci:      kedudukan istri dan anak, perkawinan poligami, PNS (Pria), yang tidak dicatatkan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ANAK DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL M. Riadhussyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.136 KB)

Abstract

Abstract This research purpose to examine the responsibility of Indonesia as a transit states for refugee children based on international law. Methods of research using the normative legal research with statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this research : one, that the legal protection for refugee children according to the national law which refers to the Law No. 23 of 2002 on Child Protection which is under Article 60 mention that children must be protected and receive special protection is Children in emergency situations as referred to in Article 59 which one of them is a child who are refugees. Two, that the protection of refugee children according to the international law according to Article 22 of the Convention rights of the child. In addition and according to the customary international law when a state protecting its human rights principles, then indirectly also requires the state protect the rights of refugee children. Key words: legal protection, children refugee, international law   Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengungsi anak di indonesia menurut hukum internasional. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif Dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Hasil dari penelitian ini, yaitu : satu, bahwa perlindungan hukum bagi pengungsi anak menurut hukum nasional yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sesuai pasal 60 yang menyebutkan bahwa anak yang harus dilindungi dan memperoleh perlindungan khusus adalah Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang salah satunya adalah anak yang menjadi pengungsi. Dua, Bahwa perlindungan pengungsi anak menurut hukum internasional adalah sesuai dengan pasal 22 konvensi hak-hak anak. Selain itu serta menurut hukum kebiasaan internasional jika sebuah negara melakukan perlindungan terhadap prinsip hak asasi manusia, maka secara tidak langsung juga mewajibkan negara tersebut untuk melindungi hak-hak pengungsi anak. Kata kunci: perlindungan hukum, pengungsi anak, hukum internasional
PERAN BAGIAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI Chusnul Chotimah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.92 KB)

Abstract

Abstract The problem in the area of land not just about the issue of ownership and the rule of law, but it is also a problem in politics. By doing so, then problem arise about: "What is the role of the land of government district  of Malang  in order to complete the land dispute and why in order to complete the land dispute, the land of government district of  Malang apply the  mediation?. The goal in the writing of this is to know and investigated the role of the land in the conflict settlement land disputes and to determine and to examine the reasons/the settlement of land disputes through mediation is applied by the government district of Malang. While the benefits of writing is expected to provide contributions to the development of the law sciences, contributing to the academics, legal practitioners, traditional leaders, and the community. The research method used in writing this thesis is research by using the method of approach to the terms of jurisdiction, empirical. Base on the result of research has been done, then for the problem that can first be concluded that as a mediator in helping the settlement of disputes of land in this part of the government district of Malang had a role as a mediator who is neutral. As for the problem of the second such us of the land of government district of Malang in the settlement of disputes of land using. The mediation is as follows. Mediation is expected to resolve disputes quickly and in terms of cost is relatively inexpensive; Mediation more focused on behalf of the parties are real  and on the needs of emotion or psychologically; mediation the parties to act and directly in resolving their conflict; and mediation as well as provide opportunities for the parties to do control directly to  the process and the result of deliberation.   Key words: disputes of land, mediation, the government district of malang Abstrak Masalah di bidang pertanahan tidak hanya sekedar persoalan atas kepemilikan dan tegaknya hukum saja, akan tetapi juga menjadi persoalan dibidang politik. Dengan demikian, maka muncul permasalahan mengenai: “Bagaimanakah peran bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyelesaian sengketa tanah dan Mengapa dalam penyelesaian sengketa tanah bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang menerapkan jalur mediasi?”. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan meneliti peran bagian pertanahan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah serta untuk mengetahui dan meneliti alasan/jalur penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang diterapkan oleh bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa Selaku mediator dalam membantu penyelesaian sengketa tanah dalam hal ini bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang berperan sebagai penengah yang bersifat netral. Sedangkan atas permasalahan yang kedua yakni mengenai alasan bagian pertanahan pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah mengunakan proses mediasi adalah sebagai berikut: mediasi diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan dari segi biaya relatif murah; mediasi lebih memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka; mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk berperan serta secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka; dan mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan kontrol secara langsung terhadap proses dan hasil musyawarah.   Kata kunci: sengketa tanah, mediasi, pemerintah kabupaten malang

Page 1 of 12 | Total Record : 117

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue