cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, April 2017" : 38 Documents clear
DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 02/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST DAN NOMOR 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST TERKAIT DENGAN UPAYA PENGEMBALIAN HASIL KEJAHATAN KORUPSI KEPADA NEGARA Firman Parenda Hasudungan Sitorus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, Dr. Prija Djatmika SH, MS , Dr. Bambang Sudjito, SH, M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya firmansitoruslaw@gmail.com Abstrak   Latar belakang permasalahan ini yaitu pada putusan dengan terdakwa Nyoman terdapat kejanggalan dan ketidaksesuaian terutama terkait permasalahan pembebanan hukuman uang pengganti untuk dikembalikan kepada kas negara. Putusan kedua dengan terdakwa Imam dijadikan pembanding karena memiliki perbedaan yang signifikan atau disparitas pemidanaan yang terkait dengan hukuman uang pengganti, padahal pasal yang diputus bersalah bagi kedua terdakwa ini adalah sama. Penyebab disparitas pemidanaan yaitu dalam putusan Nyoman dimana Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa terdakwa merugikan keuangan negara sesuai fakta persidangan. Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara tidak ditemukan dalam perbuatan terdakwa dan ketiga Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi sehingga pembebanan uang pengganti tidak dibebankan kepada terdakwa. Pada putusan dengan terdakwa Imam segala kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa maka beban pembayaran uang pengganti dibebankan kepada terdakwa untuk mengembalikan harta hasil kejahatan korupsi ke kas negara. Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk menangani permasalahan disparitas maka diperlukan suatu standar mengenai kriteria pengenaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yaitu dengan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai pedoman pemidanaan terkait dengan hukuman uang pengganti.   Kata Kunci : disparitas, uang pengganti, kerugian negara, kebijakan hukum pidana PUNISHMENT DISPARITY in CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT RULING NUMBER 02/Pid. Sus/TPK/2014/PN. JKT. PST and NUMBER 62/PID. SUS/TPK/2015/PN. JKT. PST REFUND EFFORTS RELATED TO THE PROCEEDS OF CRIME OF CORRUPTION TO THE COUNTRY   Firman Parenda Hasudungan Sitorus, Dr. Prija Djatmika SH, MS , Dr. Bambang Sudjito, SH, M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya firmansitoruslaw@gmail.com Abstract   The background of this issue, namely on the verdict by the defendant there were anomalies and discrepancies, particularly the imposition of the penalty money problems related substitute for returned to the State Treasury. The second ruling by the accused Priest was made a comparison because it has a significant difference or disparity pemidanaan associated with the penalty money substitutes, whereas article that were disconnected guilty for both defendants is the same. The cause of the disparity of the award namely pemidanaan Nyoman where Chief Justice and judges of the members I have argued that the defendant was the financial suitable country facts prejudicial proceedings. Judge Members II argued that the element of profitable yourself and resulted in losses of State not found in the Act of the defendant and the third Judge contended that the defendant does not enjoy the results of corruption so that loading money substitute is not charged to the accused. On the verdict by the accused Priest any losses of the country caused by the Act of the defendant then load the replacement payment charged to the defendant to return the treasures of the proceeds of crime to corruption to the State Treasury. Based on the discussion above, the authors concluded that to address the problem of disparity then needed a standard regarding the imposition of criteria money substitutes in the criminal acts of corruption by the Supreme Court the Supreme Court issued a circular letter of the guidelines associated with pemidanaan punishment money substitutes.   Keywords: disparities, replacement, loss of state money, criminal law policy
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR SAKSI KORBAN (Ditinjau Dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Paulina Sinaga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paulina Sinaga, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MH, Dr. Prija Djatmika, SH, MS.Fakultas Hukum Universitas Brawijayapaulinasinaga66@yahoo.comAbstrakPasal 108 ayat 1 sampai 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat pengecualian dalam hal menjadi pelapor. Diperkuat dengan adanya Pasal 6 Ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelaku Tindak Pidana (WhistleBlower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, mengatur mengenai perlindungan ketika menjadi pelapor. Berbeda dengan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat pengecualian untuk pelapor atas kesaksian atau laporan yang diberikan tidak dengan iktikad baik dapat dituntut secara hukum baik pidana ataupun perdata. Permasalahannya pelapor yang dimaksud penulis adalah korban. Apabila korban melaporkan perbuatan yang di alaminya, tetapi dituduh melaporkan tidak dengan itikad baik maka korban tersebut dapat dituntut secara hukum. Ketentuan mengenai unsur-unsur itikad baik tidak dinyatakan secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana. Mengenai itikad baik itu sendiri menjadi celah bagi terlapor untuk melaporkan kembali pelapor dengan tuduhan melapor tidak dengan itikad baik. dengan dapat dilaporkannya kembali pelapor yang menjadi korban, atas tuduhan tidak dengan itikad baik, maka perlindugan yang seharusnya didapat oleh korban tersebut menjadi tidak terjamin.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Pelapor, Itikad Baik, Korban LEGAL PROTECTION OF THE COMPLAINANT'S WITNESSES VICTIM (In terms of article 10 paragraph (1) of the Act of the Republic of Indonesia number 13 year 2006 Juncto Act No. 31 of 2014 on the protection of witnesses and Victims)Paulina Sinaga, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MH, Dr. Prija Djatmika, SH, MS.,Law Faculty Brawijaya Universitypaulinasinaga66@yahoo.comAbstractArticle 108 paragraph 1 to 3 the book of the law of criminal procedure there is no exception in terms of being a Rapporteur. Reinforced by the existence of article 6 paragraph (1) the Supreme Court Circulars 4 in 2011 about the treatment For the perpetrators of the Criminal Act (Whistleblowers) and Witness the perpetrator Collaborated (Justice Collabolator) In the matter of certain criminal acts, governing protection when being rapporteur. In contrast to article 10 of the Act of the Republic of Indonesia number 13 year 2006 juncto Act No. 31 of 2014 on the protection of witnesses and Victims, there is an exception for reporters over the testimony or reports not given with goodwill may be prosecuted in criminal or civil law. The absence of the rapporteur is the author is a casualty. When the victim reported that in its natural, but is accused of not reporting in good faith, then the victim may be prosecuted by law. Provisions on the elements of good faith is not stated expressly in the statutory provisions of the criminal law. Regarding good faith itself becomes a loophole for reporting back to the Rapporteur reported on charges of not reporting in good faith. with the reported return filers can become victims, on charges not in good faith, then the perlindugan is supposed to be obtained by the victim is not guaranteed.Keywords : Legal Protection, Witness, Complainant,Good Faith, Victims
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Gamaliel Ginting
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gamaliel Ginting Prof. Masruchin Ruba`I, SH., MS, Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya gamaliel.ginting@gmail.com   Abstrak Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang penanganannya sangat sulit dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia, hal ini didukung oleh para pelaku tindak pidana korupsi ini adalah para pejabat yang mempunyai kedudukan strategis dalam suatu instansi tertentu, istilah lain sering disebut sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime). Di dalam hal ini penegak hukum di indonesia mengadaptasi cara yang dilakukan sebelumnya yang terdapat di dalam konvensi PBB untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yaitu menggunakan pelaku yang terlibat di dalam suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagai saksi untuk mengungkap kasus yang dia juga terlibat dalam kasus tersebut atau sering disebut sebagai saksi pelaku (Justice Collabolator). Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu mengatur tentang perlakuan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, di dalam peraturan tersebut dijelaskan karakteristik untuk menjadi Justice Collabolator yaitu bukan pelaku utama, sedangkan karakteristik pelaku utama tidak dijelaskan secara spesifik sehingga sering terjadi perbedaan cara pandang antara hakim, penyidik dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di dalam menentukan Justice Collabolator. Pengaturan saksi pelaku (Justice Collabolator) di dalam tindak pidana korupsi sebelumnya telah diatur di dalam hukum positif indonesia yaitu di dalam UU Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor  20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun hanya menyebutkan bahwa penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap seorang saksi tanpa menjelaskan lebih lanjut secara spesifik tentang bentuk perlindungan hukum tersebut. Hal ini yang akan menjadi kajian permasalahan di dalam skripsi saya ini. Kata Kunci : Saksi Pelaku (Justice Collabolator), Korupsi, Kajian Yuridis Abstract Corruption is one of the crime that handle very hard done by law enforcers in Indonesia, it is supported by the perpetrators of the crime of corruption it is officials who had a strategic position within a particular agency, another term is often referred  as a white collar crime. In this case the law enforcement in indonesia have adapted the way that was done earlier in the convention of the united Nation to deal with cases of criminal acts of corruption that is using the offender involved in a criminal offence of corruption conducted together – either as a witness to uncover the cases that he was also involved in the case or often called as witnesses the perpetrators (Justice Collabolator). In the Supreme Court Circulars No. 4 in 2011 About Treatment for Reporting criminal act (whistleblowers) and Witness the perpetrator Collaborated (Justice Collabolator) in the matter of certain criminal act set about the treatment of the perpetrators of the witness who cooperated with law enforcement officials, in the regulation described the characteristics to become a Justice Collabolator that is not the main perpetrator, whereas the main perpetrator characteristics not described specifically so that frequent differences between viewpoints of judges , investigators and Witnesses and victims protection agency (LPSK) in determining the Justice Collabolator. The regulation of the witness the perpetrators (Justice Collabolator) in the criminal offence of corruption has been previously set in indonesia namely positive law in UU No. 31 of 1999 Jo UU No. 8 of 2001 About the eradication of criminal acts of corruption and UU No. 30 of 2002 about the corruption eradication Commission, but only mention that law enforcement agencies required to provide protection against a witness without explaining further specifics about this form of legal protection. This will be a study of the problems in my thesis. Keywords: Witness The Perpetrators (Justice Collabolator), Corruption, Juridical Studies
PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN SEBAGAI PERISTIWA HUKUM YANG MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) Arthur Federico
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arthur Federico, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: 125010107111045@mail.ub.ac.id Abstrak Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Identitas Diri seseorang yang dimana berisikan nomor induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, serta status perkawinan pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektonik tersebut. Nomor induk kependudukan merupakan identitas tunggal penduduk dan berlaku seumur hidup. Status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah identitas diri seseorang yang dapat membuktikan seseorang telah melakukan perkawinan. Perubahan Status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik bertujuan untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak, Perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik bertujuan pada penjelasan dalam administrasi kependudukan, Perubahan Status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan sebuah keharusan yang dilakukan karena merupakan suatu Peristiwa Penduduk yang harus dilaporkan. Pelaporan peristiwa perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk menerbitkan Akta Perkawinan, selanjutnya Akta Perkawinan digunakan untuk mendaftarkan Kartu Keluarga terbaru. Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki sanksi-sanksi atas pelanggaran dalam peristiwa kependudukan, Sanksi yang ada dalam Undang-Undang ini merupakan sanksi administratif yang dimana dikenakan denda atas setiap pelanggaran pada Administrasi Kependudukan. Sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan mencakup pada pelanggaran atas pelaporan peristiwa perkawinan serta keterlambatan atas perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, namun dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak dicatat pelanggaran atas perubahan Status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT (Analisis Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Meita Debi Riyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meita Debi Riyanti, Dr. Yuliati, S.H., LLM., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : meitadebiriyanti@gmail.com   ABSTRAKSI Pada skripsi ini penulis membahas tentang Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait hak konsemen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pemilihan topik permasalahan ini di latar belakangi oleh adanya konflik hukum yang terjadi antara Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dengan Pasal 4 huruf e Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait Hak Konsumen untuk mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut dapat terpenuhi? Dan (2) Apakah dasar pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. berdasarkan hukum jaminan fidusia dan hukum perlindungan konsumen ? Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang hendak dikaji, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun penyelesaian konflik hukum antara 2 undang-undang tersebut dapat diselesaikan menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Dimana Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku sebagai Lex Specialis yang mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Lex Generalis. Dengan begitu, penulis menyarankan agar pemerintah seharusnya dapat mengkonsistenkan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang melindungi kepentingan pelaku usaha. Serta hakim juga  seharusnya dapat lebih konsisten dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki pelaku usaha dengan hak yang dimiliki oleh konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.   ABSTRACT In this final thesis, the researcher discusses about the power of eksekutorial in fiducia warranty certificate related to the consumers’ right to get the advocacy, protection, and the effort to accomplish the consumers’ protection of dispute properly. The background of this topic is the existence of laws conflict that happened between Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang about Jaminan Fidusia and Pasal 4 Huruf e Undang-Undang about Perlindungan Konsumen. Based on this topic, this final thesis lift problem of the studies as follows : (1) Is the Power of ‘Eksekutorial’ in Fiducia Warranty Certificate Related to the Consumers’ Right to Get the Advocacy, Protection, and The Effort to Accomplish the Consumers’ Protection of Dispute Properly can be fulfilled? And (2) What is the basic of judge’s verdict consideration in Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. based on the law of fiducia warranty and the law of consumer’s protection. The type of this research done by the researcher is normative law research, so the researcher uses Perundang-Undangan approach to analyze the problems that will be discussed. Based on the result with this method above, the researcher gets the answer of the problems that the power of ‘eksekutorial’ in fiducia warranty certificate in the Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia results the unfulfilled of consumers’ right in the Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. As for the solution of the laws conflict between thsose 2 undang-undang is by using Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle. Where the Undang-Undang Jaminan Fidusia occurs as Lex Specialis which sets aside the Undang-Undang Perlindungan Konsumen as Lex Generalis. Therefore, the researcher suggests that the government should make consistency in Undang-Undang about Jaminan Fidusia which protects the interest of business actors. Also, the judge should be more consistent in giving the verdict by considering the power of ‘eksekutorial’ in fiducia warranty owned by business actors with the right owned by the consumers to get the advocacy, protection, and the effort to accomplish the consumers’ dispute.
TANGGUNG JAWAB UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) YANG BERSUMBER DARI DANA BERGULIR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI (Studi di UPK Kecamatan Ngronggot K Ira Andriana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ira Andriana, Bambang Winarno, Reka Dewantara. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Iraandrianaa@gmail.com Abstrak PNPM Mandiri dianggap sangat membantu masyarakat miskin. Namun dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) banyak kelompok yang mengalami kredit macet. Dalam hal ini UPK adalah penanggung jawab seluruh kegiatan PNPM. Penelitianini berjudul “Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang Bersumber dari Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi di UPK Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk), dengan rumusan masalah bagaimana tanggung jawab UPK dalam penyelesaian kredit macet dan hambatan yang dihapai UPK dalam penyelesaian kredit macet. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab UPK dalam hal menyelesaiakan kredit macet, dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi UPK. Penelitian ini dilakukan di UPK Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk dengan menggunakan analisis dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis terhadap sumber data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tanggungjawab UPK dalam penyelesaian kredit macet adalah melakukan upaya berupa reschedulling, restrukturisasi. Hambatan yang dihadapi UPK, hambatan internal adalah minimnya jumlah anggota UPK, hambatan eksternal berupa gagal panen, musibah, pemerintah daerah kurang tanggap dalam memembuat regulasi pasca program, serta penyalahgunaan wewenang oleh pengurus kelompok SPP.   Kata Kunci:Tanggung jawab, UPK, SPP RESPONSIBILITIES OF THE ACTIVITY MANAGEMENT UNIT (AMU) IN THE SETTLEMENT OF NON-PERFORMING LOAN IN SIMPAN WOME N SAVING AND LOAN (WSL) OBTAINED FROM THE COUNTRY FUNDING THE NATIONAL PROGRAM OF COMMUNITY EMPOWERMENT (NPCE) MANDIRI (A Study at UPK Ngronggot District of Nganjuk Regency)   Ira Andriana, Dr. Bambang Winarno, SH., MS Dr. Reka Dewantara, SH., MH Law Science Study Program Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang Email: iraandrianaa@gmail.com   ABSTRACT NPCE Mandiri is considered very helpful to the poor. Yet in the implementation of women’s saving and loan activities (WSL), many groups suffer from non-performing loan. In this case the AMU is responsible for all NPCE ctivities. This research was entitled “Responsibilities Of The Activity Management Unit (AMU) I The Settlement Of Non-Performing Loan In Simpan Wome N Saving And Loan (WSL) Obtained From The Country Funding The National Program Of Community Empowerment (NPCE) Mandiri (A Study at UPK Ngronggot District of Nganjuk Regency). The research problems formulated were how the AMU’s responsibility in settlement of bad creditin women’s saving and loan activities sourced from NPCE Mandiri and the obstacles faced by AMU in the settelemt of non performing loan. This study used empirical juridical research, which aimed to determine the responsibilities of AMU in solving non performing loan, and to know the constraints faced by AMU. This research was conducted  at AMU of Ngronggot District, Nganjuk Regency by using analysis and qualitative. Data were collected through observation, interviews and documentation, with primary and secondary sources, then to be analyzed. Based o the results of research, AMU’s responsibility in the settlement of non performing loan. Is to perform rescheduling and restructuring. Obstacles faced by the  AMU are in the form of internal and external barriers. The internal barriers is the lack of AMU members. Meanwhile, the external barriers are in the form of crop failures, calamities, less responsive local government regulation, and abuse of authority by WSL management.   Keywords : Responsibility, AMU, WSL
EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN DALAM PENDAFTARAN CAFE (Studi di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) Redyana Lutfianidha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN DALAM PENDAFTARAN CAFE Redyana Lutfianidha Agus Yulianto, SH.,MH, Herlin Wijayati, SH.,MH.   FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Abstrak   Penulisan artikel ilmiah ini membahas tentang Efektivitas Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dalam Pendaftaran Cafe. Dalam peraturan tersebut berisi tentang kewajiban pendaftaran usaha tempat hiburan, tujuan dan fungsi suatu usaha harus melakukan pendaftaran pada pemerintah daerah. Ketidakefektivan suatu peraturan daerah disebabkan oleh berbagai faktor. Dengan mengetahui kendala dan melakukan upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut, pemerintah daerah dan pengusaha cafe khususnya dapat mengembangakn usahanya dan memiliki perlindungan dan kepstian hukum. Oleh karena itu Peraturan hakekatnya dibuat untuk dijalankan dan diterapkan. Sama halnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dibuat juga untu dilaksanakan sesuai Peraturan yang ada agar terlaksananya Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. (kata kunci : penyelenggaraan usaha hiburan, pendaftaran, cafe)     THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 6 PARAGRAPH (1) OF BANYUWANGI REGIONAL REGULATION NUMBER 10 YEAR 2014 CONCERING THE ARRANGEMENT OF ENTERTAINMENT BUSINESS ON CAFE REGISTRATION   REDYANA LUTFIANIDHA Agus Yulianto, SH.,MH, Herlin Wijayati, SH.,MH.   LAW FACULTY OF BRAWIJAYA UNIVERSITY Abstract   Writing a scientific article is abot the effectiveness of Efektivitas Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dalam Pendaftaran Cafe. The regulation contains the obligation of business registration entertainment venues, the purpose and function of a business mest register with the local authorities. A regulation ineffectiveness caused by varous factors. By knowing the obstacles and make efforts to resolve these constains, local goverments and businesses in particular can make cafe businesses and protection and legal. Therefore, the Regulation essentially made to run and applied. Similarly Banyuwangi made also implemented according to existing regulations so that implementation of the Government of Banyuwangi. (Keyword : organization of the entertainment business, registration, cafe)
IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Putriana Kumaladewi Ningtyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PUTRIANA KUMALADEWI NINGTYAS Prof.Dr. Sudarsono ,SH.MS , Lutffi Effendi, SH.M.Hum.   FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA   Abstrak   Penulisan Artikel ilmiah ini membahas tentang Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2105 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Dalam peraturan tersebut berisi tentang mengembangkan, memelihara aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. Ketidak sesuaian antara peraturan dengan penerapan dilapangan dapat memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun beserta Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun yang mempunyai Kewenangan untuk Mengembangkan serta memelihara Objek Wisata terutama Objek Wisata Grape seharusnya dapat mengoptimalkan pengelolaan Objek Wisata karena pada dasarnya Kabupaten Madiun mempunyai banyak Potensi Wisata yang dapat dikembangkan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta bagi masyarakat sekitar Objek Wisata sendiri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengatasi pengangguran dengan cara masyarakat ikut serta membantu mengelola Objek Wisata Grape. Oleh karena itu Peraturan hakekatnya, dibuat untuk dijalankan dan diterapkan. Sama halnya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun dibuat juga untuk dilaksanakan sesuai Peraturan yang ada agar terlaksananya Pemerintahan Kabupaten Madiun. ( kata kunci : pariwisata, pengelolaan, objek wisata grape )                                             THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 2 OF MADIUN REGIONAL REGULATION NUMBER 6 YEAR 2015 ABOUT THE TOURISM ARRANGEMENT PUTRIANA KUMALADEWI NINGTYAS Prof.Dr. Sudarsono ,SH.MS , Lutffi Effendi, SH.M.Hum.   THE FACULTY OF LAW UNIVERSITAS BRAWIJAYA   Abstract The writing of scientific article discussing about the implementation on region regulation of Madiun Regency article 2 number 6 year 2015 about organization of tourism. The regulation contains about developing, maintaining local assets of the tourist attraction and potential that have not been explored. The discrepancy between the rules with the implementation in the field can provide a major influence of regional income. The Regional Government of Madiun Regency along with the Department of Tourism Madiun Regency that has the authority to develop and maintain tourism object especially Grape Tourism should be able to optimize the management of attractions because basically Madiun has many Potential that can be developed to increase income, as well as to the people around Grape Tourism that can increase economic growth, reducing unemployment with the participation of people around Grape Tourism and help manage Grape Tourism. Therefore, the essential of regulation, made to carried out and applied. Similarly, Madiun Regency Regulation made also to be implemented accordance with the regulation which is implemented with the regulation of Madiun Regency. (Keywords: tourism, management, Grape Tourism)
KAJIAN YURIDIS MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN FRANCHISOR DAN FRANCHISEE MENURUT ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK WARALABA ALFAMART. Herlina Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Herlina Wulandari, Dr. Yuliati, SH., LL.M., Moch. Zairul Alam, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : herlinawulandari15@gmail.com   ABSTRAK Asas proporsionalitas adalah asas yang melandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak berkontrak agar sesuai proporsinya.Kontrak merupakan wadah yang mempertemukan kepentingan-kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil, termasuk dalam hubungan kontraktual antara pemberi waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee) dalam perjanjian waralaba pada hakikatnya tak dapat dilepaskan dalam hubungannya mengenai masalah keadilan. Keadilan dalam berkontrak lebih termanifestasi apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Dikatakan proporsional berdasarkan pencerminan prestasi dan kontra prestasinya yang dicerminkan berdasarkan kesepakatan antar pihak, terutama dalam hal ini perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh kreditur/franchisor.   ABSTRACT The principle of proportionality is the principle that underlies the exchange of rights and obligations of the parties contract to fit the proportions.Contract is an platform that meets the interests of parties involved in it, which demand thefair exchange of the interests, included in the contractual relationship between the franchisor with the franchisee in the franchise agreement essentially can’t be separated in its relation with the issue of justice. Fairness in contracting is more manifested when the exchange of interests between the parties is distributed in accordance with the rights and obligations proportionally. Being said proportionally is based on the relflection of the achievements and cons achievements that reflected based on agreement between the parties, especially in this case the franchise agreement which isa standard agreement made by the creditor / franchisor.
EKSISTENSI YURIDIS BADAN HUKUM YAYASAN YANG KEGIATANNYA SUDAH TIDAK ADA DITINJAU DARI PASAL 62 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN Ruth Monica Bakara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ruth Monica Bakara, Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru H.T. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: monicabakara@yahoo.com   ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan eksistensi yuridis badan hukum yayasan yang kegiatannya sudah tidak ada ditinjau dari Pasal 62 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai apa yang menjadi batas tercapai dan tidak tercapainya tujuan dari suatu yayasan sebagai alasan pembubaran. Melalui metode yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa yayasan yang sudah tidak ada kegiatan operasionalnya tersebut dapat dikatakan sebagai tidak tercapainya tujuan suatu yayasan sehingga badan hukum yayasan tersebut dapat dibubarkan. Pembubaran yayasan karena tidak ada kegiatannya tidak memerlukan suatu penetapan oleh Pengadilan Negeri hanya berdasarkan hasil rapat Pembina yayasan dan kemudian diberitahukan hasil lukuidasi pembubaran yayasan kepada Kemenkumham.   Kata Kunci: Eksistensi Yuridis, Badan Hukum, Yayasan THE JURIDICAL EXISTENCE OF FOUNDATION LEGAL ENTITY WITHOUT ACTIVITIES BASED ON ARTICLE 62 LETTER B LAW NUMBER 16 OF 2001 ABOUT FOUNDATION Ruth Monica Bakara, Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru H.T. Faculty of Law University of Brawijaya Email: monicabakara@yahoo.com ABSTRACT This article analyzes the problem of juridical existence of foundation legal entity without activities based on Article 62 letter (b) Law Number 16 of 2001 about Foundation. In the article, it is not explained the limit of achievement and absence of objective of a foundation as the reason for dismissal. Through the method of normative juridical obtained conclusion that foundation does not have operational activities and can be regarded as not achieving the goal of a foundation thus foundation legal entity can be dismissed. The dismissal of foundation is because of the absence of activities do not require a determination by the District Court only based on the foundations Trustees meeting and subsequently notified the results of the dismissal of the foundation to the Ministry of Law and Human Rights. Key words: Juridical Existence, Legal Entity, Foundation

Page 1 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue