cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017" : 21 Documents clear
ANALISIS PUTUSAN MK Nomor 21/PUU-XII/2014 MENGENAI FRASA BUKTI PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, BUKTI YANG CUKUP Achamd Adi Nugraha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup menyebabkan suatu perubahan terhadap upaya prapreadilan yang ada di inidonesia. Apakah implikasi dari putusan tersebut bagi upaya pra peradilan merupakan suatu permasalahan yang menarik dikaji . Oleh karena itu diangkat permasalahan ini tentang Analisis putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukupBerdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa : 1.      Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”,“bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP sudah tepat. Karena tanpa ada pemaknaan dua bukti yang cukup akan mengakibatkan suatu penafsiran yang sewenang wenang dari penyidik. Akibat yang ditimbulkan adalah hak hak seseorang yang telah menjadi tersangka tidak dapat diterimanya. Oleh karena itu tentang pemaknaan dua bukti yang cukup harus menjadi bagian dalam pasal tersebut.2. implikasi yang terjadi dalam upaya pra peradilan yang ada di Indonesia akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 adalah kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia terhadap hak tersangka dalam upaya penerimaan hak haknya dapat mengajukan upaya peradilan dikarenakan penetapan tersangka menjadi bagian dari upaya praperadilan Kata Kunci :Analisis Putusan, Bukti Permulaan, Upaya Pra peradilan   Abstract The ruling of the CONSTITUTIONAL COURT the number 21/PUU-XII/2014 regarding commencement of evidence, evidence of the phrase beginning and sufficient evidence to cause a change against the efforts of prapreadilan which is in inidonesia. Are the implications of the ruling for the pre trial efforts constitute an interesting problem is examined. Therefore raised this issue about the analysis of the ruling of the CONSTITUTIONAL COURT the number 21/PUU-XII/2014 regarding commencement of evidence, evidence of the phrase beginning which is quite enough evidence and based on research conducted can note that: 1. The phrase "beginning", "proof of evidence of the beginning of a fairly" and "sufficient evidence", as referred to in article 1 point 2, article 17 and article 21 paragraph (1) of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE is contrary to the CONSTITUTION of 1945 NRI and do not have the force of law meant that "not all evidence of the beginning" , "evidence of the beginning of a fairly" and "sufficient evidence" is a minimum of two evidence as referred to in article 184 CRIMINAL PROCEDURE CODE is just right. Because there is no definition of the two sufficient evidence would result in an interpretation of the arbitrary detention of the investigators. The result is a right the right of a person who has become a suspect could not be received. It is therefore about the definition of two sufficient evidence should be a section in the article. 2. the implications of that happening in an attempt pre existing judiciary in Indonesia resulting from the ruling of the Congstitutional Court No. 21/PUU-XII/2014 is a legal certainty for the people of Indonesia against suspects in the efforts of the acceptance of the right of the right can apply judicial efforts due to the determination of the suspects being part of pretrial efforts Key words: analysis of the verdict, the evidence of the beginning of the pre, the efforts of the judiciary
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMBERIAN GANTI RUGI PERUSAHAAN ANGKUTAN KEPADA PENGIRIM BARANG BERDASARKAN PASAL 193 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di PT. Sumber Limbah Guna, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur) Tomy Ardyansyah Muhadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tomy Ardyansyah M, Djumikasih, Yenny Eta Widyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ardyansyahtomy@gmail.com Abstrak Skripsi ini membahas pelaksanaan tanggung jawab pemberian ganti rugi perusahaan angkutan kepada pengirim barang, yang didasarkan pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian dilakukan dengan studi lapangan di PT. Sumber Limbah Guna, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini terkait dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab, hambatannya dan upaya yang dilakukan oleh PT. Sumber Limbah Guna untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemberian ganti rugi kepada pengirim barang berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan pengangkutan, PT. SLG selalu membuat surat perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh tiga pihak, yakni penghasil limbah B3, pengangkut dan pemanfaat/pengumpul/penimbun limbah B3. Namun, perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh PT. SLG dan para pihak hanya mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan masih belum mengatur mengenai ketentuan ganti rugi dalam pengangkutan. Hambatan yang dialami oleh PT. SLG dalam pelaksanaan ganti rugi adalah pertama, adanya kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi, jika ganti rugi tersebut dilakukan dalam wujud uang. Sebab, di satu sisi Limbah B3 bukan merupakan barang jual beli yang dapat dihitung nilai kerugiannya. Kedua, dikarenakan ganti rugi adalah barang yang sejenis, maka proses ganti rugi mengalami kendala jika stok limbah di penghasil limbah habis. Ketiga, jika barang ganti rugi diambil dari pabrik penghasil limbah B3 yang berbeda, maka mekanisme ganti kerugian mempunyai kelemahan yaitu adanya perbedaan kualitas Limbah B3 yang dikirimkan dengan Limbah B3 sebelumnya. Terhadap hambatan-hambatan tersebut, upaya yang dilakukan PT. SLG adalah memaksimalkan mekanisme penyelesaian permasalahan melalui musyawarah. Untuk itu, penting untuk dilakukan guna mengefektifkan penyelenggaraan pengangkutan dan para pihak akan mempunyai pedoman hak serta kewajiban yang jelas.     Kata kunci: Tanggung Jawab Ganti Rugi, Pengangkutan, Perusahaan Angkutan, Pengirim Barang. Implementation of Compensation Responsibilty from Transportation Company for Courier Based on Article 193 Law of Traffic and Transportation (Study at PT Sumber Limbah Guna, Mojokerto, East Java Province) Tomy Ardyansyah M, Djumikasih, Yenny Eta Widyanti Law Faculty of Brawijaya University Email : ardyansyahtomy@gmail.com ABSTRACT This thesis was mainly discussed about the implementation of compensation responsibilty of the transportation company to the courier based on article 193 law no 22 year 2009 about traffic and transportation law. The research was at PT Sumber Limbah Guna, Mojokerto, East Java Province. The issue of the thesis was how the implementation of compensation responsibilty, the obstacle and how the PT SLG resolve the obstacle on the implementationof the compensation responsibilty. The results of the research was PT SLG always make a contract between 3 parties. The parties were the company that produced the B3 waste, the company that transport the B3 waste and the company that processed the B3 waste. Unfortunately the contract that was made by PT SLG and other parties was only about the general terms and not specifically regulate the compensation policy. The obstacle on compensation responsibility was ; first, its hard to fix the right amount for compensation money, second, if the compensation were the same B3 waste, there were a problem if the B3 waste were out of stock. And third, if the B3 waste was taken from other company, there must be a different quality in between. About the obstacle, PT SLG always maintaining and maximizing the discussion between other parties to fix the issue. Keyword : Responsibilty, Compensation, Transportation,  Transportation Company, Courier.
HAK KEWARISAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SYAFI’I DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Zaki Fathullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zaki Fathullah Email: zakifathullah05@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang   Zaenul Mahmudi Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang   Fitri Hidayat Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang   Abstract The position and status of children can be seen from whether the marriage of both parents is legitimate or illegitimate. With the advent of the Constitutional Court decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, there will be significant changes in the family law Indonesia and the status of civil rights of the illegitimate becomes persona in judicio or someone holding a legal stance. This research employed normative juridical method. The approach used in this study was the approach of law (statute approach). The findings of this research show that in the perspective of fiqih Shafi'i, illegitimate children do not inherit the wealth of their biological father and vice versa. A relationship between a father and a child must be based on the existence of a valid marriage between the parents. It is so as a valid marriage has become one of the requirements of the fulfillment of relationship and then will lead to the fulfillment of the rights of inheritance. Meanwhile, in the perspective of a Constitutional Court decision No.46/PUU-VIII/2010, illegoitimate child has a nasab relationship with her/his biological father. Provided, however, it is proven true by science and technology and / or other evidence according to the law. Consequently if proven that the illegitimate child and the father has a nasab relationship, that child has the rights to inheritance of the biological father and vice versa. Keywords: Inheritance Rights, Illegitimate Child, Fiqih Syafi’i, Cosntitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 Abstrak Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentu akan berakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan dan status hak keperdataan anak luar kawin menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (persona in judicio). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari hasil rangkaian penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perspektif fiqih Syafi’i anak luar kawin tidak mewarisi harta ayah biologisnya dan begitu juga sebaliknya. Suatu hubungan nasab bagi seorang anak dengan ayahnya harus dilandasi dengan adanya sebab yaitu perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Sebab perkawinan yang sah tersebut menjadi salah satu syarat terhadap pemenuhan hubungan nasab dan kemudian akan berujung pada pemenuhan hak kewarisan. Sedangkan dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Asalkan, memang benar terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sehingga, jika benar terbukti anak luar kawin dan ayah biologis memiliki hubungan nasab maka anak luar kawin memiliki hak kewarisan terhadap ayah biologisnya dan begitu juga sebaliknya. Kata Kunci: Hak Kewarisan, Anak di Luar Perkawinan, Fiqih Syafi’i, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
PENERAPAN ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri) Elly Herdiyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elly Herdiyanti, Agus Yulianto,S.H.,MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ellyherdiyanti@gmail.com ABSTRAK Pemerintah  Kabupaten Kediri dalam melaksanakan asas pemerintahan yang baik terutama dalam sektor perizinan pembuatan surat izin usaha perdangan memiliki visi mewujudkan kemudahan berinvestasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan dituntut untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan  pengertian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penerapan asas pemerintahan yang baik harus mengacu pada standar oprasional prosedur pembuatan dan penerbitan surat izin usaha perdangan. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar perusahaan (TDP), Izin industri dan tanda daftar gudang (TDG).Siup adalah surat ijin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Palayanan Surat Ijin Usaha Pedagangan (SIUP) di Kantor Perizinan BPM-P2TSP Kabupaten Kediri memiliki prosedur pembuatan surat izin usaha perdagangan antara lain Pengajuan berkas permohonan oleh pemohon, pengecekan berkas oleh petugas BPM-P2TSP, cek lokasi tempat usaha oleh BPM-P2TSP, pengajuan persetujuan izin Kepada Bupati, dan penyerahan surat izin usaha perdagangan ke pemohon. Kata kunci:        Penerapan asas pemerintahan yang baik dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan.   Application of Principles of Good Governance in Service Creation Business License (SIUP) Elly Herdiyanti, Agus Yulianto, SH, MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum Law Faculty of Brawijaya University Email: ellyherdiyanti@gmail.com   ABSTRACT Government in Kediri regency implementing the principles of good governance, especially in the sector of manufacture of business permit licensing trade has a vision to realize the ease of investing through a licensing service that is fast, easy, transparent, and definitely affordable. Modan Investment Board and Integrated Licensing Services One Stop Kediri in providing services required to implement the principles of good governance in providing the service of making the trading license (siup). Undang-Undang Number 30 Year 2014 About the State Administration explain the meaning of Good Governance Principles are principles used as a reference for the official use of government authority in issuing decisions and / or actions in the implementation of the Government. Application of the principle of good governance should be based on operational standard manufacturing procedures and the issuance of business license trade. Kediri District Regulation No. 5 of 2013 concerning trade business license (SIUP), company registration (TDP), Licensed industrial and warehouse registration certificate (TDG) .Siup is a license to be able to undertake business activities. Palayanan business license of Commerce (Business License) in the Office of Licensing BPM-P2TSP Kediri district has a procedure of making the trading license include submission of the application for the applicant, checking files by officers BPM-P2TSP, check the business location by the BPM-P2TSP, filing approval to permit the Regent, and delivery of the trading license to the applicant.   Keywords: Application of the principle of good governance in Service Creation Business License
IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Per Tia Ika Purwaningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tia Ika Purwaningrum, Lutfi Effendi, SH. M.Hum, Agus Yulianto, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : tiatik5@gmail.com ABSTRAK   Pelayanan merupakan perwujudan dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Atas dasar itulah, maka Pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal (BPM) dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) Kabupaten Kedri. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka terdapat standar kualifikasi pelayanan. Di Kabupaten Kediri acuan standarisasinya menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Peraturan Bupati Kediri.   Sehingga peneliti ingin mengetahui Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan upaya yang dilakukan oleh BPM-P2TSP dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan meneliti mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terhadap Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpdu Satu Pintu Kabupaten Kediri sudah terimplementasi meskipun ada beberapa hambatan dalam memberikan pelayanan sesuai standarisasainya. Namun Badan Penanmaan Modal dan Pelayaann Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk selalu memberikan pelayanan yang  baik kepada msayarakat.   Kata Kunci: Implementasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) ABSTRACT   Service is a manifestation of the functions of government as evidence of community service. On that basis, the Indonesian Government instructed all regional heads to immediately implement a One Stop Service. The integrated one-stop service is in Kediri held by the One Stop Investment Board (BPM) and Licensing Services (P2TSP) Kediri District. To provide good service to the community, there is the qualification standard of service. The reference  for standardization in Kediri is the Standard Operating Procedures (SOP) which is stipulated in the Regent Kediri Regulation. The objective of this research is to know the Implementation of Article 8 Regent Kediri Regulation No. 42 Year 2015 on the Implementation of One Stop Integrated Services on the Board of One Stop Investment and Licensing Services, and the efforts made by the BPM-P2TSP in providing excellent service to the community. The research method used is juridical empirical, by examining the enactment of the law in society. The findings of the study show that the Article 8 Regent Kediri Regulation No. 42 Year 2015 on the Implementation of One Stop Integrated Services on the Board of One Stop Investment and Licensing Services Kediri has been well implemented although there were some obstacles in providing services in accordance with the standard. However the Board of One Stop Investment and Licensing Service in Kediri district has made every effort to always provide good service to society.   Keywords: Implementation, Standard Operating Procedures (SOP)
TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR ATAS HABISNYA MASA PAKAI (LIFETIME) SATELIT YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP SATELIT NEGARA LAIN Novita Prariani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novita Prariani, Ikaningtyas SH., LLM., Dr. Patricia Audrey Ruslijanto SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: 135010100111137@mail.ub.ac.id   Abstrak   Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di ruang angkasa merupakan salah satu bukti nyata bahwa teknologi semakin berkembang dari masa ke masa. Ruang angkasa merupakan wilayah yang tidak dapat diklaim sebagai milik suatu negara saja, akan tetapi seluruh negara yang berpartisipasi dalam kegiatan keruang angkasaan wajib untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ruang angkasa. Setiap kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa harus mempunyai tujuan damai. Akibat dari semakin meningkatnya kegiatan Negara-negara yang melibatkan ruang angkasa ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah hukum. Banyaknya satelit buatan manusia di ruang angkasa yang telah habis masa pakainya, menjadi penyebab terjadinya kecelakaan atau tabrakan antara satu objek dengan lainnya. Seusai yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional, yang berkaitan tentang kegiatan ruang angkasa beserta tanggung jawabnya dan seluruh Negara peluncur harus bertanggungjawab jika satelit miliknya yang telah habis masa pakai mengakibatkan kerugian bagi Negara lain baik itu secara langsung maupun tidak. Negara yang hendak melakukan kegiatan ruang angkasa harus tunduk pada regulasi-regulasi internasional. Dalam kegiatan ruang angkasa yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian diperlukan suatu regulasi internasional yang mengatur lebih rinci mengenai pertanggungjawaban suatu Negara apabila masa pakai satelitnya telah habis dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan di ruang angkasa. Bagi Negara yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi melalui saluran diplomatiknya. Terdapat juga ketentuan-ketentuan mengenai prosedur penuntutan ganti rugi di dalam regulasi-regulasi internasional. Selain itu, dapat ditempuh juga alternatif penyelesaian sengketa yang diatur di hukum internasional. Hal ini disebabkan karena hukum ruang angkasa merupakan bagian dari hukum internasional, selain itu Negara yang melakukan kegiatan ruang angkasa atau yang disebut sebagai Negara peluncur juga merupakan salah subjek dari hukum internasional.     Kata kunci: Masa pakai, Negara Peluncur, Tanggung Jawab Negara, Ruang Angkasa, Satelit.   THE RESPONSIBILITY OF THE LAUNCHER STATE IN REGRAD WITH THE END OF THE LIFETIME OF A SATELLITE WHICH CAUSES LOSS ON THE OTHER STATES’ SATELLITES Novita Prariani, Ikaningtyas SH., LLM., Dr. Patricia Audrey Ruslijanto SH., M.Kn. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: 135010100111137@mail.ub.ac.id Abstrak Exploration and exploitation in space is a proof that the technology is growing from time to time. Aerospace is a region that cannot be claimed as the property of one country alone. Instead, all the countries that participate in the space activities are obliged to maintain security and order in space. Any activities undertaken in space must have peaceful purposes. As a result of the increasing activities of States involving space is the emergence of legal problems. Many man-made satellites in space that have expired cause accident or collision between one object to another. As stipulated in international agreements, all space activities and the responsibilities that follow and all the launcher states should be held responsible if their expired satellites cause the loss of other states, directly or indirectly. Countries that want to conduct space activities should be subject to international regulations. In outer space activities that result in damage or loss, an international regulation is required to regulate the details about the responsibility of a State due to its expired satellites and to minimize the possibility of space accidents. A sate that experienced a loss can claim compensation through diplomatic channels. There are also provisions on redress procedures within international regulations. Besides, alternative way of resolution over disputes can be pursued as regulated in International law. This is because space law is part of international law. In addition, the State conducting outer space or the so-called State launcher is also a subject of international law. Keywords: Life span, State Launcher, State Responsibility, Space, Satellite.
DASAR PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DALAM PUTUSAN NOMOR 5154/Pdt.G/2012/PA.KAB.MLG DITINJAU DARI ISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN KONSEP MAQASID SYARI’AH Alfalul Mukholifah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan dasar pertimbangan Majlis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. ditinjau dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010 dan konsep Maqa>s}id Syari>’>ah. Sehingga dapat diketahui apakah putusantersebut sesuai dengan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dankonsep Maqa>s}id Syari>’>ah terutama dalam hal memelihara keturunan (h}ifz}un nasl). Metodepenelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum (legal reseach) denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasuscase approach). Bahan hukum primer dan skunder yang digunakan dikumpulkan dandikelompokkan menurut sumbernya yang kemudian dikaji secara komprehensif terhadappermasalahan yang telah dirumuskan terkait dasar pertimbangan Majlis Hakim PengadilanAgama Kabupaten Malang dalam  putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. ditinjaudari isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep Maqa>s}id Syari>’>ah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Majlis HakimPengadilan Agama Kabupaten Malang dalam  putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg.ditinjau dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sesuainamun berbeda dalam hal penjatuhan putusan, dan Majlis Hakim Pengadilan AgamaKabupaten Malang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010dalam  memeriksa perkara, serta ditinjau dari konsep Maqa>s}id Syari>’>ah, bahwa permohonanasal usul anak merupakan salah satu upaya dalam hal memelihara keturunan (h}ifz}un nasl),namun penolakan perkara ini oleh Majlis Hakim karena tidak adanya bukti-bukti yang cukupkuat untuk menunjukkan bahwa anak Pemohon merupakan anak sah Termohon.This study aims to analyze and find a basis for consideration taken by the board ofjudges of malang Religious Court in decision No.5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. viewedfrom the content of the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 and the concept Maqa>s}id Syari>’>ah. It is to find out whether the decision is in accordance with the contents ofthe Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 and the concept Maqa>s}id Syari>’>ah, especially in terms of maintaining offspring (hifzun nasl). This research employed legalreseach method by using the approach of legislation (statue approach) and the approach of thecase (case approach). Primary and secondary legal materials used were collected and groupedaccording to the source which were later studied comprehensively based on the problems thathave been formulated related with the considerations taken by the board of Judges in MalangReligious Court in decision No.5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. in terms of the content of theConstitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 and the concept of Maqa>s}id Syari>’>ah. The findings of the research show that the consideration taken by the board of judgesof Malang Religious Court in decision No.5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. in terms of thecontent of the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 is appropriate butdifferent in terms of the imposition of the verdict. Further, the board of judges of MalangReligious Court refer to the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 inexamining the case. When perceived from the concept of Maqa>s}id Syari>’>ah, the applicationfor the origin of the child is one of the efforts in maintaining the offspring (h}ifz}un nasl), butthe rejection of this matter by the Council of Judges in the absence of evidence that is strongenough shows that the child of the petitioner is the legitimate child of the defendant. Kata kunci: Dasar Pertimbangan, Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg.,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Maqa>s}id Syari>’>ah.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGEMBANG YANG MELANGGAR KEWAJIBAN KEPEMILIKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Studi di Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember) Ervian Dwi Agung Prasetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ervian Dwi Agung Prasetyo, Dr.Istislam, S.H., M.Hum.,Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :eervianeda@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas.Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena masih banyaknyagedung dan bangunan sebagai pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang memberikan dampak pada lalu lintas tetapi belum memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jember.Oleh karena itu perlunya mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintasyang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum administrasi Negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jemberbeserta kendaladan upayayang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam proses penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas. Hasil penelitian membuktikan bahwa bahwa pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pengembang atau pemilik suatu bangunan yang termasuk kreterian wajib memiliki analisis dampak lalu lintasbelum maksimal.Sedangkan faktor yang yang menjadi kendala penegakan hukum administrasi, yakni tidak adanya peraturan daerah yang mengatur terkait analisis dampak lalu lintas, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat, faktor dari kebudayaan dan faktor penegak hukum itu sendiri.Solusi yang telah dilakukan adalah menyusun rancangan peraturan daerah tentang lalu lintas terkait analisis dampak lalu lintas.Mengagendakan pembuatan pelayanan umum satu atap dan menambah jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja serta memperbanyak program penyuluhanansecara langsungs ataupun melalui media online media cetak. Kata Kunci :Penegakan Hukum Administrasi Negara, Analisis Dampak Lalu Lintas ABSTRACT The issue raised in this undergraduate thesis is the issue of the state administration law enforcement against developers who violate Liability of traffic impact analysis owner. The theme is chosen because there are many buildings and facilities as the center of activities, settlements and infrastructure that have impacts on traffic but do not have traffic impact analysis documents in Jember district. Hence it is necessary to know how is the state administration law enforcement against developers who violate liability traffic impact analysisowners conducted by the Department of Transportation and Civil Service Police Unit Jember.The purpose of this study is to analyze the implementation of administrative law enforcement state against developers who violate the obligations of analysis of the impact of trafficownership in Jember along with the constraints experienced and efforts made by the Department of Transportation and Civil Service Police Unit Jember in the process of administrative law enforcement related to the obligations of analysis of the impact trafficownership. The findings of the research prove that the implementation of administrative law enforcement against the developer or owner of a building that is subjected to have traffic impact analysis is not well implemented. The factors that constrain the administrative law enforcementare the absence of local regulations governing related traffic impact analysis, the lack of facilities, factors of society, factors of culture as well as law enforcement apparatus. The solution that has been done is drafting a local regulation of traffic related with traffic impact analysis and planning on making one stop public services and increasing the number of civil service police unit personnel as well as increasing socialization program directly or through online and printed media. Keywords: State Administration Law Enforcement, Traffic Impact Analysis.
EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TERKAIT PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Studi di Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Isnabea Fatmalanuary Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isnabea Fatmalanuary Putri, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ibheputri@gmail.com   Abstrak   Dalam skripsi ini penulis membahas tentang efektif tidaknya pasal 15 khususnya pada ayat (1) huruf e terkait peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan, hal ini dikarenakan dalam pengembangan agrowisata di desa Poncokusumo kurang mendapatkan kepedulian dari masyarakatnya sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Poncokusumo kurang kepeduliannya dan pengetahuannya  terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang mempengaruhi keefektifan peraturan daerah. Minimnya pembinaan tentang agrowisata terhadap masyarakat juga mempengaruhi keperan-sertaan masyarakat untuk ikut andil mengembangkan agrowisata. Dan Hambatan-hambatan yang dialami pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dari pengembangan agrowisata yang dikelola oleh masyarakat desa Poncokusumo, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menunjang atau meningkatkan pendapatan asli desa.   Kata kunci : efektifitas, peran serta, agrowisata                                       Abstract This undergraduate thesis discusses the effectiveness of Article 15 in particular in paragraph (1) letter e related to community participation in tourism management. It is due to the development of agro-tourism in the village of Poncokusumothat receives lack of awareness fromthe community in the village. This is because the villagers in Poncokusumohave less concern and knowledge of the Malang District Regulation on Implementation of Tourism which influences the effectiveness of local regulations. The lack of socialization about agro-tourism on society also affect the community participation in contributing to the agro-tourism development. The village officials face bariers in increasing the village revenue from agrotourism development. There are some efforts done by the village in supporting the increase of village revenue. Keywords: effectiveness, participation, agro-tourism
“ EFEKTIVITAS PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL TERKAIT TANDA DAFTAR INDUSTRI USAHA KECIL PRODUKSI MAKANAN KHAS GRESIK” ( Studi di Badan Penanaman Mod Sarah Wina Annisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sarah Wina Annisa, Prof.Dr.Sudarsono,SH.MS,Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Sarahwinaa2@gmail.com ABSTRAK Pada Penelitian Skripsi ini, Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah terkait banyaknya pemilik usaha kecil produksi makanan khas gresik di Kabupaten Gresik khususnya di wilayah kawasan produksi makanan khas gresik jalan sindujoyo yang belum memiliki tanda daftar industri. Dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap perorangan atau badan hukum yang bidang usahanya tergolong usaha kecil harus memiliki tanda daftar industri dari kepala dinas. Adanya peraturan daerah yang dibuat masih banyak masyarakat yang masih belum menjalankan dan mentaati peraturan daerah tersebut. Masih banyak pemilik usaha kecil produksi makanan khas gresik masih belum memiliki tanda daftar industri sebagai bentuk legalitas produksi yang sebenarnya sangat diperlukan.Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis yang dimana melihat suatu peraturan hukum kemudian dikaitkan dengan realita dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Dari hasil penelitian penulis memperoleh dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan diatas bahwa dapat dikatakan belum efektif dan belum berjalan dengan semestinya dikarenakan masyarakat khususnya pemilik produksi makanan khas gresik dikawasan sentra produksi makanan khas gresik jalan sindujoyo yakni 17 Pemilik Usaha  masih belum  mempunyai tanda daftar industri, Hambatan yang dihadapi adalah Kurangnya sosialisasi dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik terkait tanda daftar industri kepada masyarakat, Kurangnya Pemahaman dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan terkait Peraturan Daerah, Tidak diaturnya sanksi administratif dalam Peraturan Daerah, Karena Peraturan Daerah Tersebut dibuat, diterbitkan dan diundangkan pada tahun 2001 yang dimana kewenangan menerbitkan tanda daftar industri berada di dinas koperasi usaha kecil, perdagangan dan perindustrian kemudian dipindahkan menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan sehingga mempengaruhi ke efektifan peraturan daerah,Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanda daftar industri. Kata Kunci: efektivitas, tanda daftar industri, usaha kecil ABSTRACT In this undergraduate thesis, the topic brought about is related to the number of small business owners of Gresik typical food in Gresik particularly those residing on sindujoyo street who do not have the sign of industry registration. Article 3 paragraph (2) of Gresik District Regulation No. 12 year 2001 on Licensing Industry, Trade and Investment states that any individuals or legal entities whose scope of business classified as a small business must have a sign of the industry registration from the head of department. Many people still do not comply with the local regulations. There are still many small business owners of Gresik typical food production who do not own a sign of industrial registration as a form of production legality that is extremely needed.This thesis uses juridical-empirical method with juridical sociological approaches in order to perceive a legal regulation to be associated with the reality and habits that exist within the community. The findings of the study show that the regulation is not yet effectifely enacted because some poeple especially the businesmen on Sindujoyo street as the central  Gresik typical food pproduction do not own sign of industrial registration. The barriers encountered are the lack of socialization from the Board of Investment and Licensing Gresik related with industria registration sign to the community, the lack of understanding from the Agency for Investment and Licensing on  Local Regulation, the absence of administrative sanctions coantained in the Local regulation. That local regulation was made,published and enacted in 2001 in which the authority issuing industrial registration sign was given to Small Scale industry cooperation department in which later the authority was handed over to the Investment and LicensingBoard thereby affecting the effectiveness of local regulation and lack of public awareness to register foe the industrial registration sign.   Keywords: effectiveness, industrial registratio sign, small scale businesses

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue