cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, November 2020" : 15 Documents clear
ANALISIS PASAL 4 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PELAKSANAAN PENGUKURAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN Riswanda Putra Perdana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riswanda Putra PerdanaHukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juni 2019,AbstrakDalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah Perbedaan Pengukuran Tanah Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Dengan Pengukuran Yang Dilakukan Oleh Masyakat, dan juga Upaya Kаntor Pertаnаhаn Kаbupаten Lаmongаn Dalam Perbedaan Pengukuran Tanah Di Tinjuau dari Pasal 4 Huruf B Undаng-Undаng Nomor 25 Tаhun 2009 Tentаng Pelаyаnаn Publik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tugаs dаn fungsi BPN di dаerаh, khususnya Kаntor Pertаnаhаn di Kаbupаten/Kotа. Dаn sаlаh sаtu BPN yаng аdа di Profensi Jаwа Timur Аdаlаh BPN Kаbupаten Lаmongаn yаng terletаk di Jаlаn Suowok Nomor 18 Lаmongаn, keberаdааn BPN di Lаmongаn sendiri merupаkаn bentuk pelаyаnаn Pemerintаh dаlаm uаpаyа melаksаnаkаn fungsi BPN dаlаm skаlа nаsionoаl khusunyа BPN sendiri yаng mewаdаhi mаsyаrаkаt untuk urusаn pertаnаhаn dаn sebаgаi perwujudаn аdministrаtif negаrа Indonesiа sebаgаi negаrа аgrаris. Berdasarkan pada hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : 1. Perbedaan Pengukuran Tanah Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Dengan Pengukuran Yang Dilakukan Oleh Masyakat?, dan yang ke 2. Upaya Kаntor Pertаnаhаn Kаbupаten Lаmongаn Dalam Perbedaan Pengukuran Tanah Di Tinjuau dari Pasal 4 Huruf B Undаng-Undаng Nomor 25 Tаhun 2009 Tentаng Pelаyаnаn Publik? Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas, berdasar pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di lapangan termasuk dalam masyarakat dengan memperoleh data dari Masjid yang berafiliasi langsung dengan Kementrian Agama Kota Malang dan khusunya Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Kota Malang. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawanca, studi dokumentasi, Penelitian lapangan (field research), dengan maksud memperoleh data di lapangan yang diperlukan dalam rangka membahas dan menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.Mengenai pengaturan terkait perbedaan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan yang dilakukan oleh masyarakat dan kemudian permasalahannya saat penerbitan sertifikat tanah yang didaftarkan. Problematika tersebut terkait salah satu asas yang dicermati Penulis dalam Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yakni kepastian hukum terhadap tanah tersebut, dimana perbedaan pengukuran yang seringkali terjadi tentu berakibat terhaap klaim hak milik atas tanah yang telah didaftarkan yang tidak sama dengan hasil pengukuran. Penulis melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan yang merupakan tempat yang kaya akan lahan pertanian serta kondisi social masyarakat yang majemuk, dan pula merupakan tempat asal Penulis, sehingga menjadi tanggung jawab penulis pula untuk berupaya meningkatkan pelayanan public terhadap masyarakat, dengan sumbangsih penelitian ini AbstractThis research observes the different measuring result between that held by LandOffice in the Regency of Lamongan and that held by the landowners and measurestaken by the land office regarding this difference from the perspective of Article 4Letter B of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. This researchdeparts from the study of the function of National Land Agency in theRegency/municipality. The establishment of land office in the regency of Lamonganlocated in Jalan Suowok Number 18 Lamongan, is aimed to provide services as partof the function of BPN at a national level and to perform administrative work asmandated by the country.This research mainly studies the problems regarding 1. The difference of landmeasuring result between that held by the land agency in the Regency of Lamonganand that performed by the landowners, and 2. Measures taken by the land office in theRegency of Lamongan over this measuring result difference according to theperspective of Article 4 Letter B of Law Number 25 of 2009 concerning PublicServices.Empirical juridical research method was employed, which is aimed to givesolution to the problems in reference to current regulations. This method involvedcollecting data from the mosques (Masjid Sabilillah and Masjid Agung Malang) in adirect affiliation to the Ministry of Religion in Malang city. Primary data wasobtained from interview, documents, and field research.The research has found out that the existing problem is related to one of theprinciples regarding the legal certainty as written in Article 4 letter b of Law Number25 of 2009. Such a difference in measuring result may affect claim of ownership of aregistered land.This research was conducted in a land office in the Regency of Lamongan in thearea where agricultural lands are abundant and the people tend to be heterogeneous.Another consideration is that the author of this research comes from this regency and,thus, the author intends to improve the local government service quality given to thepeople in the region.
KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 474/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL MENGENAI PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP Onwaardig Ajeng Aurelia Chairunissa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ajeng Aurelia Chairunissa, Dr. Rachmi Sulistyarini S.H., M.H, Fitri Hidayat S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaJalan MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur - Indonesia Phone : +62 341 553898 Fax : +62 341 566505Email : hukum@ub.ac.id ajeng.aurelia@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel mengenai penafsiran hakim terhadap Onwaardig dengan pasal 838 ayat 4 BW. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan studi kasus yang di analisis dengan studi kepustakaan dan Interpretasi Gramatikal. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pewarisan menurut BW, yaitu harus mengindahkan ketentuan Legitime Portie. Setelah Legitime Portie dari ahli waris menurut Undang-Undang sudah dibagi maka barulah harta warisan dibagi ke ahli waris menurut Surat Wasiat pewaris. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tidak sesuai dengan ketentuan Onwaardig dalam pasal 838 ayat 4 BW karena hakim pada dasar pertimbangannya menerapkan pasal yang tidak sesuai. Terdapat alasan ketidaksesuaian hakim dalam memilih pasal, yaitu perbuatan Tergugat I membuat Akta Keterangan Notaris dan Surat Pernyataan Waris bukanlah termasuk perbuatan Onwaardig yaitu bukan perbuatan membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), memalsukan surat, mengubah surat wasiat dari pewaris. Selain itu, objek dalam rumusan pasal 838 ayat 4 BW adalah Surat Wasiat dari Pewaris. Surat Pernyataan Waris dan Akta Keterangan Notaris yang dibuat oleh Tergugat I berbeda dengan Surat Wasiat, dari dasar hukum, prosedur pembuatan, jenis dan bentuk, serta pejabat yang berwenang.Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Onwaardig, Wasiat ABSTRACT This research is aimed to analyse the relevance between judge’s basic consideration of the decision of District Court of South Jakarta Number 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel regarding judge’s interpretation on Onwaardig and Article 838 paragraph 4 of BW. This is a normative research employing statutory and case study approach, followed by analysis by means of library research and grammatical interpretation. The research result has found out that according to inheritance as regulated in BW, this issue has to comply with the provision of Legitime Portie that has to be firstly distributed, followed by the distribution of inheritance to an heir/heiress according to the compliance with the will issued by the testator. The judge’s basic consideration concerning this case on the Decision mentioned above is not relevant to the provision of Onwaardig as in Article 838 paragraph 4 of BW since the judge has referred to an article inappropriate to this case. This inappropriate reference to the article is because the notarial deed and statement ofinheritancemade bydefendantI arenot categorised asOnwaardig— that is not categorised as falsifying the document, giving untrue content of the document, or changing the will made by the testator. Moreover, the object in the provision of Article 838 Paragraph 4 of BW refers to the will issued by the testator. Statement of inheritance will and notarial deed made by defendantI are different from the will given by testator in terms of legal basis, the procedure of issuance, type and form, and the official incharge.Keywords: Judge’s Basic Consideration, Onwaardig, Will
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TARIF BATAS BAWAH DALAM PENERBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Evi Rosalina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evi Rosalina, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Ranitya Ganindha, S.H., M.HFakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : Evirsln.98@gmail.comAbstract This research departs from a new policy issued by the Ministry of Transportation regarding lower limitairfare of 35% as the lowest limit. Based on this matter, this research looks into whether this policycould stop monopoly practices and unfair business competition or violates the legal provision ofBusiness Competition and lower-limit airfare that leads to unfair business competition. This researchemployed normative juridical method that studies the principles or norms in positive law. Furthermore,the legal aspect regarding setting the lower limit airfare was analysed, as governed in the Regulation ofthe Indonesian Ministry of Transportation Number 20 of 2019 and Transportation Ministerial DecreeNumber 106 of 2019 from the perspective of Law Number 5 of 1999. Data was obtained from libraryresearch and analysed based on prescriptive and content analysis method. The research result has foundout that lower limit airfare contravenes the objective of Law Number 5 of 1999 that intends to bringprosperity to the people and to encourage economic efficiency.Keywords: lower limit airfare, airline, business competition AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan terbaru dari kementerian perhubungan yaituperaturan tentang penetapan tarif batas bawah dalam penerbangan penerbangan, yangmemperbolehkan maskapai penerbangan untuk menerapkan tarif serendah-rendahnya 35%dari tarif batas atas. Hal tersebut memicu penulis untuk meneliti apakah penetapan tersebutsesuai dapat mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau justrusebaliknya telah melanggar ketentuan dari Hukum persaingan usaha dan penetapan tarifbatas bawah mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Adapun jenis penelitian yangdigunakan penulis adalah jenis penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif yangdilakukan dengan cara mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukumpositif. Kemudian, penulis akan menganalisis aspek hukum dari penetapan tarif batas bawahpenerbangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun2019 jika ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999. Metode pengambilan datadilakukan dengan cara melakukan studi serta inventarisasi kepustakaan (Library Research),analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik analisis preskriptif & content analysis method. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa penetapan tarifbatas bawah bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 5Tahun 1999 yaitu untuk kesejahteraan rakyat dan efisiensi ekonomi.Kata Kunci: Tarif Batas Bawah, Penerbangan, Persaingan Usaha. 
LEGALITAS KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN Charlos Sianturi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Charlos Sianturi, Setiawan Wicaksono, Ranitya GanindhaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: carlos.sianturi7@gmail.comABSTRAK Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan. Salah satu fenomena yang menarik dari perkembangan teknologi adalah munculnya internet. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Saat ini, salah satu bidang yang membawa dampak bagi masyarakat luas dalam kaitan dengan penggunaan internet adalah perdagangan secara elektronik. Untuk menghadapi perkembangan kegiatan perdagangan di era globalisasi, Pemerintah Republik Indonesia membuat sebuah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada pasal 15 (1) PP No. 80 tahun 2019 ini juga menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap pelaku usaha, baik perseorangan atau tidak, maupun berbadan hukum dan tidak berbadan hukum wajib memiliki izin usaha. Dalam PP tersebut, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang tidak memiliki izin usaha, akan dikenakan sansksi administratif sesuai yang tertera pada pasal 80, PP No. 80 tahun 2019. Namun sampai saat ini, belum ada regulasi yang mengatur pelaksaan PP Nomor 80 tahun 2019, yaitu terkait Pendaftaran Izin Usaha PMSE yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri. Selain itu, juga tidak menjelaskan secara spesifik dan kompleks mengenai kondisi mengenai pelaksanaan izin usaha PMSE. Akibat tidak adanya peraturan tersebut, maka pendaftaran izin usaha sebagaimana yang sudah diatur dalam dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 pasal 15 ayat (1), khususnya pendaftaran izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk pelaku usaha perseorangan tidak berjalan dengan baik dan memiliki kendala dan tidak menjelaskan secara lebih apakah legal atau tidak jika pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik namun tidak ada izin usahanya.Kata Kunci : Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pelaku Usaha, Izin Usaha, Legalitas ABSTRACT Globalisation is getting more obvious, and it is marked by all kinds of changes. One of intriguing phenomena of the development of technology is the existence of the Internet. Internet is highly influential to global economy. These days, electronic trade on the Internet has brought significant impacts to societies. To anticipate the growing trend of trade in globalisation era, the Indonesian government has made a regulation in Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade through Electronic System. Article 15 (1) of this regulation also implies that business people must hold business license to legalise their activities of PMSE. In other words, all businesses, either those run individually or those run by an association of people, businesses under legal entity or those of non-legal entity must hold business license. The law states that administrative sanction can be imposed on those with no business license according to Article 80 of Government Regulation Number 80 of 2019. To date, there has not been any regulation governing the implementation of Regulation Number 80 of 2019 that refers to norm, standard, procedure, and the criteria regulated in Minister Regulation. The regulation does not specifically govern the condition regarding the enforcement of the business license. Due to the absence of the regulation, the registration for license that has to be held by business people as regulated in the Government Regulation Number 80 of 2019 Article 15 Paragraph (1) concerning the registration for the business license is not appropriately implemented. In addition, whether running businesses without any business permit is legal is not further explained in the regulation.Keywords: electronic trading, business people, business license, legality
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT VISUM ET REPERTUM NOMOR 376/02/RSUD/IV/2010 SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK (ANALISIS PUTUSAN NO 979 K/PID.SUS/2011) Ricky Ronaldo Siahaan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ricky Ronaldo Siahaan, Eny Harjati, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : rickyronaldo1704@gmail.com Abstrak Perkara tindak pidana perkosaan sering kali minimnya alat bukti yang diperoleh sehingga sulit sekali untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan,salah satunya adalah putusan ditingkat kasasi Mahkmah Agung No.970 K/Pid.Sus/2011 yang didalam pertimbangan Hakim digunakannya surat Visum Et Repertum menjadi alat bukti petunjuk untuk memenuhi asas minimum pembuktian. bahwa Visum Et Repertum tidak dapat dijadikan menjadi alat bukti petunjuk, karena berdasarkan Pasal 187 ayat 1 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar Visum Et Repertum   diterimanya sebagai alat bukti surat dibuat oleh kedokteran forensik yang diminta secara resmi untuk menjelaskan mengenai suatu keadaan yang diperiksa berdasarkan keahliannya dengan dibuat berdasarkan atas sumpah jabatan. Posisi Visum Et Repertum menjadi alat bukti dalam hukum acara pidana adalah kedudukannya menjadi alat bukti surat pasal 184 ayat 1 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memiliki nilai pembuktian secara sempurna dari segi formal, dan meskipun petunjuk diperoleh salah satunya dari Surat, yang dimaksud di pasal 188 ayat 2 huruf b Kitab undang-undang hukum acara pidana adalah surat lainnya yang dijelaskan didalam pasal 187 huruf d”yaitu surat yang hanya berlaku”jika ada hubungannya”dengan isi dari”alat pembuktian yang lain. menggunakan metode yuridis normatif Pendekatan penulisan yang digunakan pendekatan Statute Approach (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan Case Approach (Pendekatan kasus). Kata Kunci: Pembuktian, Kedudukan Visum Et Repertum, Surat, Petunjuk. AbstractLimited evidence over rape against children still serves as hindrance to providing sufficient proof of this case. Supreme Court Decision Number 970K/Pid.Sus/2011 states that the case involved Et Repertum post mortem report as evidence to meet minimum corroboration. The decision confirms that Et Repertum post mortem report does not meet the criterion as proof. Article 187 paragraph 1 letter c of Criminal Code Procedure implies that acceptable and standard post mortem report must be approved and issued by official forensics who are officially requested to explain an incidence according to their professional expertise under oath of official position. The position of et repertum post mortem report as proof in Criminal Code Procedure according to Article 184 paragraph 1 letter c of Criminal Code Procedure serves as a perfect piece of evidence in a formal form, while the report as intended in 188 paragraph 2 letter b of Criminal Code Procedure refers to another form of letter or report as also explained in Article 187 letter d implying that the report takes into effect only if it is related with the content of another piece of evidence. This research employed normative juridical method, statutory and case approach. Keywords: evidence, position of Et Repertum Post Mortem, report, clue.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN DPRD PROVINSI BALI TERHADAP KEWENANGAN KPID BALI DALAM MENETAPKAN P3SPS LOKAL Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak Agung Gede Ananta Wijaya SahadewaFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 MalangEmail: gungdenanta@gmail.comAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengawasan yangdilakukan DPRD Provinsi Bali terhadap Kewenangan Komisi Penyiaran Daerah Bali(KPID Bali) dalam menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar ProgramSiaran (P3SPS) Lokal. Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris dengan menggunakanpendekatan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini,Implementasi Pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap Kewenangan KPID Bali dalammenetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Lokalyang seuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 TentangPenyiaran sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal dan dapat dikatakan peraturantersebut belum efektif karena KPID Bali belum melaksanakan kewenangannya secarapenuh serta adanya hambatan-hambatan bagi KPID dalam melaksanakankewenangannya untuk menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan StandarProgram Siaran (P3SPS) Lokal yaitu masalah anggaran. Anggaran yang terbatasmembuat KPID Bali sulit untuk membuat peraturan tersebut dan terbatasnya SDMyang ada di KPID Bali membuat DPRD Provinsi Bali kesulitan dalam mengatasi permasalahan di KPID Bali.Kata Kunci: DPRD Bali, KPID Bali, Pengawasan, P3SPS AbstractThis thesis studies the implementation of Supervision performed by Regional House ofRepresentatives (hereinafter DPRD) of the Province of Bali over Authority of IndonesianBroadcasting Commission at Regional Level (hereinafter KPID) Bali to perform Guidelinesof Broadcasting Protocol and Standard of Broadcast Program (hereinafter P3SPS). Theresearch topic departs from the study of Article 7 paragraph 4 of Law Number 32 of 2002concerning Broadcasting implying that KPID is under the supervision of DPRD and Article 8paragraph 2 of Law Number 32 concerning Broadcasting stating that IndonesianBroadcasting Commission (KPI) holds an authority to set and arrange P3SPS.With the above research background, this research is more focused on studying thefollowing problems: (1) how is the supervision over Broadcast Commission of Baliperformed by DPRD Bali regarding P3SPS? (2) What are the hampering factors faced by theDPRD of the Province of Bali in delivering the supervision over KPID Bali regarding theimplementation of P3SPS?This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach.Primary and secondary data was analysed by means of descriptive-qualitative analysismethod. All the data was obtained from an interview with the member of Commission I ofDPRD of the Province of Bali and Commissioner of KPID Bali, observation, and literaturereview.The research has found out the implementation of the supervision as mentioned abovehas been relevant to Article 7 and Article 8 of Law Number 3 of 2002 and implementedaccordingly but not optimally. In other words, the policy concerned is not effectivelyimplemented since KPID has not fully performed its authority, in addition to impedingfactors faced by the KPID when it executes its authority regarding P3SPS specifically relatedto budget. Limited budget seems to present a barrier to making a regulation, and limitedhuman resources in KPID Bali also presents a problem for the DPRD of Bali to tackle theproblem arising in KPID Bali. 
KONSISTENSI PENGATURAN BATAS MAKSIMAL PENYERTAAN MODAL PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SEBAGAI PERSEROAN DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH Tessar Pahlevi Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tessar Pahlevi Nugroho, Siti Hamidah , Amelia Sri KusumadewiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : pahlevi07@student.ub.ac.id Abstract As a legal entity, a local government, based on Law Number 23 of 2014 concerning Local Governments, holds an authority to invest capital to State-owned Enterprises (hereinafter BUMN), Regional Enterprises (hereinafter BUMD), or companies owned by governments, including Bank Pembangunan Daerah (hereinafter BPD) focused on banking under BUMD. Equity Capital posted by local governments to BPD is governed by Financial Service Authority (OJK) on Regulation Number 56 of 2016 concerning Shareholding of Public Bank. Local governments are categorised as legal entities with shareholding not exceeding 30%. However, Law Number 23 of 2014 concerning Local Governments implies that shareholding of BUMD should exceed 51%, and this regulation has led further to a question regarding the consistency of regulation regarding equity capital in BPD as a regional company under local government and regarding maximum limit of equity capital in BPD as a regional company managed by regional government that is supposed to provide legal certainty and benefits. This research is aimed to find out and analyse the consistence of regulation regarding equity capital in BPD under the management of local governments and which regulation gives benefits and legal certainty. This research employed normative method, statutory and analytical approach. The research result reveals that regulating and supervising banking activities are under the authority of OJK. Thus, the regulation of OJK serves as lex spesialis of Government Regulation regarding BUMD as lex generalis. The domination of ownership of bank by one party is closely but negatively related with banking governance.Keywords: local regulation, equity capital, Bank Pembangunan Daerah Abstrak Pemerintah daerah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mempunyai kewenangan untuk melakukan penyertaan modal kepada Badan usaha milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), atau perusahaan lain milik pemerintah. Termasuk juga Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan BUMD yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perbankan. Penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada BPD diatur oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dalam Peratuaran OJK melalui Peraturan Ojk Nomor 56 tahun 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Pemerintah daerah digolongkan ke dalam badan hukum dengan batas maksimal kepemilikan saham tidak boleh melebihi 30%. Namun dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepemilikan daerah terhadap BUMD harus melebihi 51%. Sehingga timbulah permasalahan mengenai “bagaimana konsistensi pengaturan penyertaan modal pada bank pembangunan daerah sebagai perseroan daerah oleh pemerintah daerah?” dan juga “Bagaimana pengaturan batas maksimal penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai perseroan daerah oleh pemerintah daerah yang memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan?”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsistensi pengaturan penyertaan modal pada BPD sebagai perseroda oleh pemda, dan juga peraturan manakah yang memberikan manfaat dan kepastian hukum. Oenelitian yang dilakukan tergolong penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Hasil dari penelitian adalah kewenangan dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan termasuk perbankan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh OJK. Sehingga POJK adalah bentuk lex spesialis dari PP BUMD sebagai lex generalis. Dengan adanya dominasi kepemilikan bank oleh satu pihak berkaitan erat dan berhubungan negative dengan tata kelola perbankan.Kata Kunci: Pemerintah daerah, Penyertaan Modal, Bank Pembangunan Daerah
IMPLIKASI YURIDIS SISTEM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERKAIT CONCURSUS YANG DIPUTUS OLEH HAKIM (STUDI PUTUSAN NO.741/PID.SUS/2015/PN.GPR DAN PUTUSAN NO.346/PID.SUS/2016/PT.SBY) Devi Angel Eka Belia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devi Angel Eka Belia, Nurini Aprilianda, Mufatikhatul FarikhahFakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT. Haryono No. 169 MalangDeviangelekabelia086@gmail.com, 082329418597 Abstrak Kejahatan melalui perkembangan zaman semakin banyak, termasuk kejahatananak. Kejahatan yang terjadi pada anak sangat beragam. Dari sekian banyak kasustentang anak, terdapat sebuah kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Sony Sandraterhadap anak dengan beberapa korban. Namun putusan antara Pengadilan Negeri No.741/Pid.Sus/2015/Pn.Gpr dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 346/Pid.Sus/2016berbeda. Perbedaannya terkait concursus yang diberikan terhadap terdakwa. Jikahakim salah menjatuhkan penggolongan concursus tersebut, maka akan bedampakpada penjatuhan sanksi pidananya. Karena jika concursus yang diberlakukan berbeda,implikasinya adalah pada penjatuhan sanksi. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah yaituapakah ratio decidendi Hakim dalam menentukan perbuatan Sony Sandra sebagaiperbuatan concursus dan apakah implikasi yuridis perbedaan penafsiran aparat terkaitconcursus dan perbuatan berlanjut, terhadap sistem penjatuhan sanksi pidana ? Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalampenelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Berdasarkan pembahasan, maka penulis berkesimpulan bahwa melihat dariposis kasus yang dilakukan oleh Sony Sandra. Maka Sony Sandra bukanlah melakukantindak pidana yang termasuk concursus realis sesuai dengan putusan hakim Pengadilannegeri Kabupaten Kediri, namun dapat digolongkan tindak pidana yang dilakukan olehSony Sandra tersebut adalah perbuatan berlanjut sesuai dengan unsur yang ada dalamKUHP dan juga teori yang telah dikemukan oleh Prof Simons dan Adami Chazawi.Argumentasi hakim dalam memberikan ratio decidendi adalah pada ketidaksesuainunsur yang ada dan juga perkara yang terjadi. Terkait dengan implikasi jika hakimkurang tepat dalam menentukan perbuatan yang termasuk concursus mana adalahpenjatuhan sanksi pidananya. Jika, concursus realis seperti penjatuhan hakimPengadilan Negeri Kabupaten Kediri maka sanksi penjatuhan pidananya adalah pidanayang terberat ditambah sepertiga (1/3), sedangkan jika perbuatan berlanjut sepertiyang diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi, maka penjatuhan sanksi pidananya adalahpidana yang paling berat saja. Disini, juga harus melihat keadilan untuk korban karenatujuan hukum salah satunya adalah keadilan.Kata Kunci : Putusan Hakim, Concursus, Penjatuhan sanksi pidana. Abstract Incidence of crime is always growing, not to mention juvenile crime. Non-consensualintercourse between Sony Sandra and some children is among many existing criminal cases,but this is different since District Court Decision Number 741/Pid.Sus/2015/Pn.Gpr hasdifferent provision from High Court Decision Number 346/Pid.Sus/2016/PtSby overconcurrence. The judges declaring a case as a concurrence will certainly affect the sanctionsimposed.  This research is focused on the issues regarding ratio decidendi of the judges in decidinga case of Sony Sandra as concurrence and the juridical implication of different interpretation inboth decisions regarding concurrence and continual conduct related with the imposition ofsanction.  This is a normative research employing statutory and case approaches and the legalmaterials involved both primary and secondary data.  What Sony has committed is not in the case of Mens Rea concurrence like what hasbeen declared by the judges of District Court of the Regency of Kediri, but it is more ascontinual conduct, relevant to the criteria in Criminal Code and the theory by Prof Simons andAdami Chazawi. Ratio decidendi was set by the judges since there is irrelevance between thecriteria and the case that took place. However, what is regarded as improper decision is thesanction imposed by the judges. When the case is declared as mens rea as in the DistrictCourt decision in the Regency of Kediri, the sanction given should involve additional one thirdsto the severest punishment, but when it is declared as continual conduct as declared by thejudges of High Court, the severest punishment will be the only sanction imposed. However,whatever punishment is imposed, justice for the victims should not be disregarded.Keywords: judges’ decisions, concurrence, imposition of criminal sanction
EFEKTIFITAS KEWAJIBAN PERSEROAN TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (Studi di PT BSI Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi ) Amalia Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AMALIA RAMADHANI Dr. Budi Santoso S.H., LL.M, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang Email : amaliaramadhani42@gmail.com   Abstrak Perusahaan yang diberikan izin mengelola Sumber Daya Alam (SDA) pada umumnya memiliki suatu kewajiban terhadap masyarakat maupun lingkungan dimana perusahaan berada dan melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini disebut dengan CorporateSocial Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya akan disebut dengan CSR.Setiap perusahaan yang berdiri dan berada di Indonesia .Tujuan penulis: (1) Mangkaji mengenai efektifitas kewajiban perseroan terbatas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT BSI Banyuwangi.(2) Mengkaji hambatan yuridis dan non yuridis dan upaya terhadap kewajiban perseroan terbatas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT BSI Banyuwangi.Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendektan penelitian Yuridis Sosiologis.Hasil dan pembahasan : Efektifitas Kewajiban Perseroan Terbatas Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Studi di PT BSI Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi  sudah berjalan efektif meski masih tidak begitu membuat semua masyarakat puas karena belum begitu merata dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perseroan selaku subjek hukum. Kata Kunci : Efektivitas , PT BSI , Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan   Abstract The company with permit to manage natural resource generally holds responsibilities for the members of society and environment where the company is sited and runs its business activities, or these responsibilities are commonly known as Corporate Social Responsibility or CSR. This research is aimed at (1) studying the effectiveness of the responsibilities held by a limited liability company to perform its social and environmental responsibilities, in this case PT BSI Banyuwangi, (2) studying juridical and non-juridical impeding factors and measures regarding the social and environmental responsibilities of PT BSI Banyuwangi. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach. The research result has found out that PT BSI in Sumberagung, the Regency of Banyuwangi has performed its social and environmental responsibilities effectively although the positive effects have not been widely perceived by most people.   Keywords: effectiveness, PT BSI, social and environmental responsibilities
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TANDA TANGAN TIDAK TERSERTIFIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA KEABSAHAAN SUATU PERJANJIAN Zevirsyah Edgartama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zevirsyah Edgartama   Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang Email: zevirsyahegan@gmail.com   ABSTRAK Seiring dengan perkembang jaman yang di dorong dengan adanya perkembangan teknologi dan laju pertumbuhan yang sangat cepat tanpa melihat batasan, kini banyak cara yang di gunakan bagi pelaku pelaksana perjanjian untuk melakukan sebuah perjanjian. Dengan bermunculnya teknologi ini sangat memudahkan untuk melakukan sebuah perjanjian dimana saja  karna zaman sekarang melakukan perjanjian tidak perlu untuk saling bertemu dan membahas isi dalam perjanjian itu, cukup dengan pembuatan dokumen elektronik yang nantinya sudah tercantum isi dalam perjanjian tersebut sehingga pihak lain nya hanya perlu menerima memlalui media elektronik dan dapat menyepakati perjanjian tersebut dengan menggunakan media tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik pun menjadi sangat populer berkat perkembangan zaman ini. Tanda tangan elektronik sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Namun dalam pelakasanannya baik Undang-Undang ITE dan Peraturan Pelaksananya belum secara tegas mengatur tentang akibat yang terjadi penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dalam sebuah perjanjian. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan terkait keabasahan suatu perjanjian yang menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dalam sebuah perjanjian tersebut.     Abstract Along with ever-changing technology and vast growth of population that know no limit, varied methods develop in agreement making. The existence of technology seems to have eased agreement making literally everywhere since this no longer requires physical meeting of parties involved, but it can even be made electronically that requires the parties to agree upon a case by putting their electronic signatures on an electronic document. With this rising trend, electronic signature is getting popular. Electronic signature is divided into two types: verified signature and unverified signature. However, in terms of the implementation, both Law concerning Electronic Information and Transactions and the implementing regulation have not clearly governed the issues possibly arising due to unverified signature in an agreement. As a result, the validity of unverified signature on an agreement is questioned. Keywords: Digital Signature, Electronic Document, ITE Law, Agreement

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue