cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 1, No 7 (2013)" : 25 Documents clear
Implementasi Revitalisasi Pertanian Studi Pada Perusahaan Perbenihan PT Dewi Sri (Persero) Malang Okfrinanda, Elita
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.919 KB)

Abstract

Abstract:Implementation Revitalization Agriculture. Indonesia is an agriculture country, so agriculture be most income of the Indonesian civil. But Indonesian agriculture has decreasead so the government give the options to Revitalization the Agriculture that which the strategy of Kabinet Indonesia Bersatu to improve the welfare of the civil, with the goal of sustainable economic growth, job creation and poverty alleviation. The agricultural sector was meaning full to achieve food security, therefore the government needs cooperation with other agencies to implementing the revitalization agriculture. This research method use this type of descriptive study with a qualitative approach. Altough the implemention cannot be held fluently to completely the seeds of Indonesian farmer’s need keywords: Policy Implementation, Revitalization of Agriculture Abstrak: Implementasi Revitalisasi Pertanian. Indonesia merupakan negara agraris, sehingga pertanian merupakan sumber kehidupan masyarakat Indonesia secara dominan. Namun pertanian Indonesia mengalami penurunan, sehingga dilakukan Revitalisasi Pertanian yang merupakan strategi Kabinet Indonesia Bersatu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan kerjasama pemerintah dengan instansi-instansi lain dalam pengimplementasiannya. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada  dasarnya  Revitalisasi Pertanian yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui perusahaan BUMN perbenihan dapat  membantu mensejahterakan masyarakat melalui serangkaian kegiatan BUMN peduli dan bantuan pemerintah pada usaha perbenihan, dengan tujuan peningkatan kualitas hasil panen. Meskipun  sebenarnya  usaha  tersebut  tidak  dapat berjalan maksimal sesuai dengan pengharapan untuk memenuhi seluruh  kebutuhan  benih petani Indonesia. kata kunci: Impplementasi Kebijakan, Revitalisasi Pertanian
Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-hak TKI (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya) Butsi, Citra Berlian
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.413 KB)

Abstract

Abstract: Effectiveness of the Indonesian Labor Insurance Programme (TKI) as the fulfillment of the TKI Rights Efforts (Study On Services Technical Unit Placement and Protection of Indonesian Workers Surabaya): Permenakertrans No. 07 of 2010 on insurance workers are government regulations in providing protection for Indonesian Workers (TKI) abroad. UPTP3TKI Surabaya is the government agency in charge of providing services, placement and protection of migrant workers working abroad. focus of research (1) Implementation of the program conducted by the TKI Insurance Insurance Consortium workers under the supervision of UPT P3TKI Surabaya, (2) effectiveness of the program as a form of protection insurance workers P3TKI Surabaya Unit in fulfilling the rights of workers, and (3) factors that influence the effectiveness of insurance program workers in Surabaya P3TKI UPT. By using qualitative research with a descriptive approach, this study aims to determine, describe and analyze the effectiveness of the protection program of Indonesian Workers (TKI) which is issued in the form of Permenakertrans Number 07 Year 2010 regarding insurance workers.   Keywords: TKI insurance, Implementation, Effectiveness Abstrak: Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Upaya Pemenuhan Hak-hak TKI (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya): Permenakertrans Nomor 07 Tahun 2010 tentang asuransi TKI merupakan peraturan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. UPTP3TKI Surabaya merupakan instansi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan, penempatan dan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. fokus penelitian (1) Pelaksanaan program Asuransi TKI yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi TKI dibawah pengawasan UPT P3TKI Surabaya, (2) Efektivitas program asuransi TKI sebagai bentuk perlindungan UPT P3TKI Surabaya dalam upaya pemenuhan hak-hak TKI, dan (3) Faktor yang mempengaruhi efektivitas program asuransi TKI di UPT P3TKI Surabaya. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikeluarkan dalam bentuk Permenakertrans Nomor 07 Tahun 2010 tentang asuransi TKI.     Kata Kunci: Asuransi TKI, Pelaksanaan, Efektivitas
Kerjasama Antar Daerah Dalam Sektor Persampahan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta) Prameswari, Sekar Arum Adzanisiah
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.99 KB)

Abstract

Abstract: Urban development which grows rapidly along with population growth triggers waste problem. This waste problem can be managed if there is inter-regional cooperation. The form and the program of inter-regional cooperation is reflected in handling waste sector in Sekretariat Bersama Kartamantul, Yogyakarta. The inter-regional cooperation is formed to build regions based on administrative development, especially sustainable development. The research aims to find out inter-regional cooperation in waste sector based on sustainable development in Sekretariat Bersama Kartamantul, Yogyakarta. This research uses qualitative research type. In building inter-regional cooperation, there are form and programs in waste sector that are intertwined. Inter-regional cooperation aims to be able to fulfil mutual needs of other regions in developing the regions. Inter-regional cooperation in waste sector has brought beneficial result and the result of developing the regions which is based on the principles of sustainable development. Inter-regional relationship requires inter-regional management to achieve the objective of inter-regional cooperation. The types of inter-regional cooperation which are built in Sekretariat Bersama Kartamantul, Yogyakarta has become a role model of inter-regional cooperation by other regions. Keywords: Inter-regional Cooperation ,Intergovernmental Management Abstrak: Perkembangan perkotaan yang semakin berkembang pesat menimbulkan masalah persampahan. Permasalahan persampahan ini diasumsikan dapat teratasi apabila dilakukan kerjasama antardaerah. Bentuk dan program kerjasama antardaerah tersebut tercermin dalam kerjasama antar daerah dalam sektor persampahan di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta. Kerjasama antardaerah ini dibentuk untuk membangun daerah berdasarkan administrasi pembangunan khusunya pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kerjasama antardaerah dalam sektor persampahan berbasis pembangunan bekelanjutan di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam membangun kerjasama antardaerah ini terdapat bentuk dan program kerjasama antardaerah dalam sektor persampahan yang dijalin. Kerjasama antardaerah bertujuan untuk dapat saling memenuhi kebutuhan daerah lainnya dalam pembangunan daerahnya. Kerjasama antardaerah dalam sektor persampahan telah membawa hasil kerjasama yang saling menguntungkan dan hasil pembangunan daerah yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Hubungan antarpemerintahan membutuhkan manajemen antar pemerintahan untuk mencapai tujuan kerjasama antardaerah. Jenis kerjasama antardaerah yang dikembangkan di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta ini telah menjadi panutan bentuk kerjasama antardaerah oleh daerah lain. Kata Kunci: Kerjasama Antar Daerah, Manajemen Antar Pemerintahan.
Penerapan Good Governance Melalui Electronic Government (Studi Pada Media Center Pemerinah Kota Surabaya) Heryudho, Dwi Ardian
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  The Implementation of Good Governance through Electronic Government. The globalization era which is coming fast and the information technology that is develop rapidly, demanding the government to do bureaucracy reformation by turning into E-government paradigm, for the sake of forming the Good Governance. The purpose of this study is to know and to analyze the implementation of Good Governance principle through the implementation of media center and also the other factors which are affecting the implementation of Good Governance principle through media center. This study is a descriptive study by using qualitative approach.The result of this study showed that the implementation of media center can form the Good Governance principle such as effectiveness and efficiency, transparency, responsiveness also participation. Keywords: Good Governance, Electronic Government, Media Center Abstrak: Penerapan Good Governance Melalui Electronic Government. Era globalisasi yang datang begitu cepat, serta kemajuan teknologi informasi yang pesat menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dengan beralih pada paradigma E-government, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (Good governance).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good governance melalui pelaksanaan media center, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip good governance melalui media center. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan media center dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance seperti prinsip efektifitas dan efisiensi, transparansi, responsif serta partisipasi. Kata Kunci: Good Governance, Electronic Government, Media Center
Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Kenjeran Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Pariwisata, Kota Surabaya, Jawa Timur) Rubianty, Mico
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractBased on the research, forms of development cooperation Kenjeran Beach between the first, second and third party are interconnected. Studied in the theory of NPM (New Public Management), cooperation of each party in the development Kenjeran Coast as a tourist attraction made to improve the management of coastal development that were previously considered less optimal. Surabaya City Government as the first party to have a role in the regulation of the mayor through tourism management policy by the Department of Tourism. PT. Granting Jaya as second parties have a responsibility to find a win win solution in the development Kenjeran Beach as one of the mainstay tourism in Surabaya, guided by the rules of Surabaya City Tourism department. PT. Granting Jaya invites community cooperation around the coast as part of creating a positive mutual relationship and of course with the development of Coastal Kenjeran will improve people's lives around the site such as the creation of jobs opportunity, as well as controlling Kenjeran coastal location, so that the image is better than before the was labeled as a venue for prostitution. So that this area can be profitable for both Surabaya City Government, administrators, and the community around the site Kenjeran Beach.Keyword: Public Policy, cooperation, and New Public ManagementAbstrak Berdasarkan hasil penelitian, Format kerjasama pengembangan Pantai Kenjeran antara pihak pertama, kedua maupun ketiga adalah saling berhubungan. Dikaji dalam teori NPM (New Public Management), kerjasama antara masing-masing pihak dalam pengembangan Pantai Kenjeran sebagai obyek wisata ini dilakukan untuk memperbaiki manajemen pengembangan pantai sebelumnya yang dinilai kurang optimal. Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak pertama mempunyai peran dalam peraturan walikota melalui kebijakan pengelolaan obyek wisata oleh Dinas Pariwisata. PT. Granting Jaya sebagai pihak kedua memiliki tanggung jawab untuk mencari win win solution dalam usaha mengembangkan Pantai Kenjeran sebagai salah satu obyek wisata andalan Kota Surabaya, berpatokan dalam peraturan Dinas Pariwisata Kota Surabaya. PT. Granting Jaya mengajak kerjasama masyarakat sekitar pantai sebagai pihak kedua untuk menciptakan hubungan timbal balik yang positif dan tentu saja dengan berkembangnya Pantai Kenjeran ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar lokasi seperti penciptaan lapangan kerja, serta penertiban lokasi Pantai Kenjeran, sehingga citra kawasan ini lebih baik dari sebelumnya yang sempat dicap sebagai ajang prostitusi. Sehingga kawasan ini bisa mendatangkan keuntungan baik bagi Pemerintah Kota Surabaya, pengelola, maupun masyarakat sekitar lokasi Pantai Kenjeran.Kata kunci : kebijakan publik, kerjasama, dan new public management
Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang) Rahma, Novia
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.387 KB)

Abstract

Abstrak : The Role of Transportation Official to Improve Public Service in Urban Transport Sector. This study is based on the reality that urban transport service is highly demanded within bis cities with high dense population, such as Malang City. The Transportation Official of Malang City has played important role to manage this transportation issue. One effort by the Transportation Official of Malang City in relation with public service is to improve urban transport servive given to the public. Based on result of research, it is acknowledged that Transportation Official of Malang City plays three roles within public service improvement. The Transportation Official may act as regulator to make a policy or a regulation concerning with urban transport, can be a facilitator or institution which provides structure and infrastructure related to urban transport, and also works as evaluator to watch over every policy and each available structure and infrastructure. The improvement effort of public service can bring positive and negative responses. Therefore, the cooperation should be needed between the government and the public to improve service quality in urban transport sector. Keywords : The Role of Transportation Official, Public Service, Urban Transport Sector Abstrak : Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota. Penelitian ini didasarkan kenyataan bahwa pelayanan angkutan kota merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk kota-kota besar seperti Kota Malang. Dishub Kota Malang mempunyai peranan penting sebagai dinas yang menangani bidang transportasi secara umum. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dishub Kota Malang adalah dengan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang jasa angkutan kota. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Dishub Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memiliki tiga peran. Yakni Dishub sebagai regulator yang bertugas untuk membuat kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan angkutan kota, Dishub sebagai fasilitator yaitu sebagai institusi yang menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan angkutan kota serta Dishub sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan. Di dalam upaya meningkatkan pelayanan, usaha tersebut membawa respon positif dan negatif dari masyarakat yang diimbangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut. Kata Kunci : Peranan Dinas Perhubungan, Pelayanan Publik, Angkutan Kota
Tantangan Kemitraan Masa Depan dalam Penanggulangan Banjir (Studi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan) Agustining, Lutfiah
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Challenges of the future partnership in the prevention to flooding Partnership that exists between the Government and the society in the prevention of floods in Pasuruan requires good coordination and cooperation in accordance with their respective fields. But in the implementation of disaster management activities including flood bonded relationship still hasn’t gone up due to lack of community participation in the implementation of flood prevention partnerships. The focus of the research are 1) Pattern and implementation of partnership between the government and society in the implementation of flood prevention in Pasuruan, 2) The partnership between the government and the society in the implementation of flood prevention in Pasuruan.This study uses descriptive qualitative approach. Results of this study are in the flood prevention activities, there are three stages of the pre flood, flood emergency response, and post-flood. Partnerships between government agencies in response to flooding in the District Rejoso is mutualistic partnership model. While the government and soociety Rejoso, psrtnerships in flood prevention in District Rejoso is apparent partnership.Which in practice, need for cooperation between Government and society. But do not be optimal because public participation is still lacking. Increased society participation be improved so that the implementation of a maximum of partnership and in accordance with the society needs. Keywords: Partnership, participation, and disaster management. Abstrak : Tantangan kemitraan masa depan dalam penanggulangan banjir Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Pasuruan membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan bidang masing-masing. Namun selama ini dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana termasuk banjir  kemitraan yang terjalin masih belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kemitraan penanggulangan banjir. Fokus penelitian ini adalah 1) Pola dan Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kabupaten Pasuruan, 2) Hasil kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kabupaten Pasuruan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam kegiatan penanggulangan banjir, terdapat tiga tahap yakni tahap pra banjir, tanggap darurat banjir, dan pasca banjir. Pola kemitraan antar instansi Pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso adalah model kemitraan mutualistik. Sedangkan pola kemitraan  pemerintah dan masyarakat Rejoso dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso adalah kemitraan semu. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Namun tidak menjadi maksimal karena partisipasi masyarakat masih kurang. Peningkatan partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan agar pelaksanaan kemitraan menjadi maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata kunci : Kemitraan, partisipasi, dan manajemen penangggulangan bencana.
Dualisme Pelaksanaan Kewenangan Penanaman Modal Di Era Otonomi Daerah ( Studi Tentang Perizinan Penanaman Modal Di Kota Batam ) Sitorus, Yoel Julian
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractImplementation of Regional Autonomy in Batam produce dualism in the implementation of the investment authority resulting in time inefficiencies and the weak legal guarantees for investors. Thus the design needs to be done to overcome the dualism in the form of design and construction administration. Administrative design is done by using the principle of win - win solution in the form of the division of a clear scope of authority as well as the coordination among each stakeholder or institution involved in the investment. The purpose of the design is that the future existence of investment in Batam can still exist and are increasing from year to year. Keywords: Regional Autonomy, Investment, Bureaucracy Reform Abstrak Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Batam menghasilkan dualisme dalam pelaksanaan kewenangan penanaman modal sehingga menghasilkan inefisiensi waktu serta lemahnya jaminan hukum bagi investor. Dengan demikian perlu dilakukan rancang bangun untuk mengatasi dualisme tersebut dalam bentuk rancang bangun administrasi. Rancang bangun administrasi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip win – win solution berupa pembagian ruang lingkup kewenangan yang jelas serta adanya koordinasi antar tiap stakeholder atau institusi yang terlibat dalam penanaman modal. Tujuan dari rancang bangun tersebut agar kedepannya keberadaan investasi di Kota Batam dapat tetap eksis dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Penanaman Modal , Reformasi Birokasi
Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit (Studi pada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Magetan) Rosseto, Wibby Roza
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Government Policy in Dealing With The Waste Pollution of Leather Tanning Industry. The background of research is the problem of waste pollution of leather tanning industry. The community shall aware of the negative impact of this problem because if it remains unsolved, it may influence the profitability of leather industry in Magetan. Research type is descriptive with qualitative approach. The focus of this problem (1) The complexity of waste pollution of leather tanning industry in Magetan District (2) The response against waste pollution of lather tanning industry in Magetan District (3) The recommended policy to deal with waste pollution of lather tanning industry in Magetan District. Result of research indicates that Magetan District has, indeed, witnessed the experience of waste pollution of leather tanning industry. There is a high degree of complaint from the community against this waste pollution. The role of stakeholders in responding the problem of waste pollution from leather tanning industry in Magetan District is less than optimum.Keywords: Policy, Pollution, Waste, Leather IndustryAbstrak: Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit. Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan pencemaran limbah industri kulit di Kabupaten Magetan. Hal tersebut juga akan membawa dampak negatif untuk kedepannya bagi industri kulit di Magetan jika masalah limbah tersebut tidak segera di atasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahannya adalah (1) Kompleksitas permasalahan pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan (2) Tanggapan para stakeholders terhadap pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan (3) Rekomendasi kebijakan dalam mengatasi pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Kabupaten Magetan mengalami permasalahan pencemaran limbah industri kulit. Hal tersebut dapat dilihat dari respon masyarakat yang banyak mengeluhkan tentang limbah tersebut. Selain itu, peran stakeholders dalam merespon permasalahan pencemaran limbah industri kulit di Kabupaten Magetan masih belum optimal.Kata kunci: Kebijakan, Pencemaran, Limbah, Industri Kulit
Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Dasar (Studi Pada SDN Bulusari Tarokan ) Ilyas, Taufiq
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.226 KB)

Abstract

Organizing the implementation of a program is not always be balanced with success on the intended target of the main objectives. As well as organizing the implementation of the School Operational Assistance (BOS) at the elementary school (SD). Consistent with the program that has been running more than about eight years from 2005, this program has actually made ​​many contributions, particularly in the education service. School Operational Assistance (BOS) to be the main instrument in the teaching and learning activities schools. But even then on the other side dimensions there are real problems in the implementation of the School Operational Assistance (BOS) in elementary school (SD).so what is the vision and mission of the program objectives are not to achieve success. so what is the vision and mission of the program objectives are not to achieve success.Keywords: evaluation, The School Operational Assistance (BOS). Implementasi penyelenggaraan suatu program tidak selamanya selalu diimbangi dengan keberhasilan pada sasaran tujuan utama yang dituju. Seperti halnya implementasi penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD). Sejalan dengan program yang telah berjalan kurang lebih sekitar delapan tahun dari tahun 2005 program ini sebenarnya telah memberikan banyak kontribusi, khususnya pada layanan pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi instrument utama dalam terselenggarakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun demikan pada dimensi sisi yang lain masih saja terdapat permasalahan pada implementasi penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD), sehingga apa yang menjadi visi misi dari sasaran program tersebut belum mencapai keberhasilan. Kata kunci: evaluasi, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue