cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 2, No 11 (2014)" : 30 Documents clear
Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Krupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto) Akbar, Taufiq
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.023 KB)

Abstract

Abstract: Empowering Small and Medium Enterprise Industrial Rengginang Cracker (Studies in the Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto). Small industrial rengginang cracker Desa Sawahan, who were found in the Kecamatan  Mojosari,  Kabupaten Mojokerto areas was one of several other businesses, which able to increase the economy around. Government intervention in developing small industry is necessary considering the greatest obstacle this industry is the expensive raw materials and the absence of paguyupan that moves in this sector. This research result indicates that the regional governments Kabupaten Mojokerto areas, through the Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto in empower businessman rengginang is by providing aid tools, supporting the production of ease the issuance of license, training, as well as its marketing. In the empowerment by the Dinas Perindustrian dan Perdaganga is positively strongly supported because it is a lot of traditional food preservation as well as the abundance of labor. Bottleneck in the development effort rengginang cracker is the high price of raw material , as well as not adannya business or community group. Keywords: government efforts, empowerment,  rengginang crackers industry   Abstrak: Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Krupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto). Industri Kecil Kerupuk Rengginang yang terdapat di Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto merupakan satu dari beberapa bidang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Intervensi pemerintahan dalam mengembangkan industri kecil sangat diperlukan mengingat hambatan terbesar industri ini adalah mahalnya bahan baku dan tidak adanya paguyupan yang bergerak di sektor ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam memberdayakan Pengusaha Rengginang adalah dengan memberikan bantuan alat penunjang produksi, kemudahan pengurusan perizinan, pelatihan keterampian, serta pemasaran produk. Dalam pemberdayaan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan ini secara positif sangat didukung karena merupakan pelestarian makanan tradisional banyak serta melimpahnya tenaga kerja. Hambatan dalam pengembangan usaha kerupuk rengginang adalah mahalnya harga bahan baku, serta tidak adannya kelompok usaha atau paguyuban. Kata Kunci: upaya pemerintah, pemberdayaan, industri krupuk rengginang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PATEN (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Pelayanan e-KTP di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo) Juniantuko, Rizqi Fajar Eko
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.345 KB)

Abstract

Abstract : The Implementation of PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) to Increase Public Service Quality. This research aimed for description about the implementation of PATEN in civil administrasion and registry specially on e-ID Card service in Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Researcher using implementation policy model from George Edward III (1984, quoted from Widodo, 2012, h.96) consisting of four aspect are communication, resources, disposition, birocratic structure. This Model using for knowing and analyze the success of the policy implementation. Researcher use qualitatif research method with descriptive approach.while the data collection technique used is triangulation/group. It can bee seen that research, which is generally policy implementation can be implementable well. Communication aspect, resources, and disposition has successfully in supporting the success of implementation PATEN policy, but still constrained in birocratic structure specially in procedure for issued e-ID Card that take long time. So it can also be known that civil has not able to feel the impact of success policy implementation PATEN specially in e-ID Card service. Keywords : policy implementation, PATEN, e-ID Card Abstrak : Implementasi Kebijakan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait implementasi kebijakan PATEN di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil khususnya pada pelayanan e-KTP di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari George Edward III (1984, dikutip dari Widodo, 2012, h.96) terdiri dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model tersebut digunakan untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi/gabungan. Dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini, yaitu secara umum implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi telah berhasil dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan PATEN, namun masih terkendala pada struktur birokrasi yaitu khususnya pada prosedur dalam penerbitan e-KTP yang memakan waktu lama. Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat belum dapat merasakan dampak dari keberhasilan implementasi kebijakan PATEN khususnya pada pelayanan e-KTP. Kata kunci : implementasi kebijakan, PATEN, e-KTP
Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu) Nurina, Devi Listya
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Strategy Management Optimization Local Asset to Increase Revenues (Study on Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Batu City). The implementation of autonomy regional gives greater authority to local government to organize the area, in accordance with PP No. 58 of 2005 Section 1 Clause 5 about the Local Financial Management. This research used the kind of descriptive research with qualitative approach. Local financial management is not only to optimize the potential taxes and fees, but may be of local asset management effective and efficient. the local asset management strategy and contribution local asset to region income for implement the task of governance in finance and assets are expected to increase PAD. Local asset management in Batu city has not optimal, because there are many local assets do not have status, and utilization of local asset can be effects to region income. Advice can be given that the potential of the asset continues to explore the region, in cooperation with relevant parties to curb the region's assets are still irregular, better utilize forms of the use of assets in order to increase the contribution of assets to the PAD.   Keywords: local financial, local asset, revenue Abstrak: Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu). Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, sesuai dengan PP No.58 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 5 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dan retribusi saja, namun dapat dari pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah serta kontribusi aset daerah terhadap PAD guna melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan PAD. Pengelolaan aset daerah di Kota Batu belum berjalan secara optimal, karena masih banyak aset-aset daerah yang belum memiliki status yang jelas, dan kurangnya pemanfaatan aset daerah sehingga dapat mempengaruhi kontribusi aset daerah terhadap PAD. Saran yang dapat diberikan yaitu menggali terus potensi aset daerah, bekerjasama dengan pihak terkait guna menertibkan aset-aset daerah yang masih tidak beraturan, lebih memanfaatkan bentuk-bentuk pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan kontribusi aset daerah terhadap PAD.   Kata kunci: keuangan daerah, aset daerah, Pendapatan Asli Daerah
Implementasi Good Corporate Governance dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Bumn (Studi pada PT Pupuk Kalimantan Timur Kota Bontang) Ardianti, Ressa
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.977 KB)

Abstract

Abstract: The Implementation of Good Corporate Governance in Order to Increase Performance of BUMN (Study at PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang City). One of the efforts to improve the company performance is by applying a Good Corporate Governance (GCG). One of a company is applying GCG is PT Pupuk Kalimantan Timur located in Bontang City. Implementation of GCG in Pupuk Kaltim realized through the application of the principles of good corporate governance is expected to support performance Pupuk Kaltim. Therefore, it is necessary to the performance assessment for the implementation of GCG in Pupuk Kaltim, one through the Balanced Scorecard approach (BSC) is through the perspectives of BSC.This study using descriptive qualitative. Based on the research the implementation of GCG in Pupuk Kaltim has been running well, through it capable of supporting the creation of a good performance in Pupuk Kaltim. But in practice there are still problems concerning policy on a company so need of socialization regarding the policy. Therefore PT Pupuk Kalimantan Timur had to make various efforts in the framework of the achievement of an effective performance so that the Chief and company targets can be achieved. Keywords: Good Corporate Governance, Balanced Scorecard, performance Abstrak: Implementasi Good Corporate Governance dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BUMN (Studi pada PT Pupuk Kalimantan Timur Kota Bontang). Salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Salah satu perusahaan yang menerapkan GCG adalah PT Pupuk Kalimantan Timur yang terletak di Kota Bontang.Implementasi GCG di Pupuk Kaltim diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang diharapkan mampu menunjang kinerja Pupuk Kaltim. Oleh karena itu diperlukan adanya penilaian kinerja dalam rangka implementasi GCG di Pupuk Kaltim, salah satunya melalui pendekatan Balance Scorecard (BSC) yang dilihat melalui persektif BSC. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG di Pupuk Kaltim telah berjalan dengan baik, melalui hal tersebut mampu mendukung terciptanya kinerja yang baik di Pupuk Kaltim. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan kebijakan perusahaan sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan tersebut. Oleh karena itu Pupuk Kaltim perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian kinerja yang efektif sehingga strategi dan target perusahaan dapat tercapai dengan maksimal.   Kata Kunci: Good Corporate Governance, Balanced Scorecard, kinerja
Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar Sujarwo, Mizhar Anton
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.261 KB)

Abstract

Abstract: Policies Impact Evaluation of Development of Tamperan Coastal Fishery Ports (PPP) against Social Change around the Coastal Economy (Case Studies in Kab. Pacitan, Tamperan PPP). Indonesia as a maritime country has a seaocean area of more than 3.5 million km ², which is twice bigger than the land area. The very broad seas have potentially huge fish resources. To explore this potential, it will require port as the ship berths, landing fish, facilitate fishing operations, and marketing.By the development of PPP Tamperan, surrounding coastal communities sought a positive impact on the socio-economic changes in the society by utilizing existing economic opportunities of PPP Tamperan development.The research findings show that, the government policies of development of PPP Tamperan has relation with economic impact and social changes to coastal communities. The impact of the changes experienced by the surrounding coastal communities is that there is a physical change in port facilities and infrastructure which is better than before. Another change is that with the employment of public enterprises and an increase in total revenues when compared with the pre-existing policy. Keywords: policy, development, impact, sosisal economic Abstrak: Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar(Studi Kasus pada PPP Tamperan Kabupaten Pacitan).Indonesia sebagai Negara maritim mempunyai wilayah laut seluas lebih dari 3,5juta km², yang merupakandua kali luas wilayah daratan. Perairan yang sangat luas tersebut mempunyai potensi sumberdaya ikan yang besar. Untuk menggali potensi tersebut diperlukan pelabuhan sebagai tempat berlabuh kapal, pendaratan ikan, memperlancar operasi penangkapan, dan pemasaran. Dengan adanya pembangunan PPP Tamperan tersebut diupayakan masyarakat pesisir sekitar mendapatkan dampak positif terhadap perubahan kehidupan social ekonomi masyarakatnya dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dari pembangunan PPP Tamperan. Dari hasil penelitian ini diketahui, adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembangunan PPP Tamperan memberikan dampak perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir sekitar. Dampak perubahan yang dialami oleh masyarakat pesisir sekitar adalah adanya perubahan fisik sarana dan prasarana pelabuhan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang lain adalah dengan adanya penyerapan tenaga kerja dari usaha masyarakat dan peningkatan jumlah pendapatan bila dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan tersebut. Kata kunci: kebijakan, pembangunan, dampak, sosisal ekonomi
Implementasi Kebijakan Promosi Kesehatan (Studi pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang) Wibawati, Indah Pratiwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.159 KB)

Abstract

Abstract: The Implementation of Health Promotion Policy (A study in Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang City). Health has been seen as one of main elements of public prosperity that has to be embodied. Health improvements required the existence of information about health which can be obtained from health promotion as provided by Decree of The Minister of Health of Republic Indonesia Number 585/MENKES/SK/V/2007 about The Implementation of Health Promotion in Local Government Health Clinics Manual. The result obtained from this study is found that the implementation of health promotion is run inside Puskesmas Dinoyo area while in the outside is sharing knowledge about health information in the nearest area. Strategies used by Puskesmas Dinoyo to execute the policy are empowerment, social support and advocacy supported by media promotion. The supporting of the implementation of the policy in Puskesmas Dinoyo is that the special officer will get a training of health promotion and supporting media. But there is also inhibiting factor as the policy being implemented, such as society empowerment which is not optimally done yet, referred to officer’s statement that there is not enough health volunteer to share information for the society in some area. Keywords: implementation, Health Promotion Policy, Puskesmas Dinoyo   Abstrak: Implementasi Kebijakan Promosi Kesehatan (Studi pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Kesehatan dipandang sebagai salah satu unsur dalam kesejahteraan umum yang harus diwujudkan. Peningkatan kesehatan dibutuhkan adanya informasi mengenai kesehatan yang dapat diperoleh dari promosi kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan promosi kesehatan Puskesmas Dinoyo melaksanakan di dalam puskesmas dan diluar puskesmas untuk memberikan pengetahuan bidang kesehatan diwilayah kerjanya. Promosi kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas Dinoyo  menggunakan strategi pemberdayaan, bina suasana dan advokasi dengan didukung media promosi. Dari implementasi promosi kesehatan di Puskesmas Dinoyo didukung dengan adanya  petugas khusus promosi kesehatan yang mendapatkan pelatihan untuk promosi kesehatan dan media pendukung hasil dari petugas puskesmas. Walaupun begitu terdapat pula penghambat dalam implementasi promosi kesehatan, seperti pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal yang dilihat dari keterangan petugas mengenai daerah yang belum terdapat kader kesehatan untuk lebih memudahkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.   Kata kunci: implementasi, Kebijakan Promosi Kesehatan, Puskesmas Dinoyo
IMPLEMENTASI PERMENKOMINFO NOMOR: 19/12/2010 TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN (Studi Tentang Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kabupaten Malang) Mandiri, Ardhy Satria
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Policy Implementation Permenkominfo No.19/12/2010 on the procision of Internet Access Services Telecommunication Universal Service Area District of the Internet Service in the Context of District ( Study of Mobile Internet Service Center in Kabupaten Malang). Prociding acces to information, especially in disadcantaged areas, planting, rural, borderand remote areas is the right solution to accelerate the region’s economic growth and reduce the digital devide. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) which is a product of Regulation 19/ PER/ M.KOMINFO/ 12/ 2010 has not gone up. this is because MPLIK cars in Malang has not reached the border areas, remote, or region lagging in Malang. Program MPLIK is not equipped with standard Operational Procedure is clear, so the program was not   controlled. and does not have a clear purpose. In the application Mobile Internet Service Center districts only settle in one place, due to insufficient operating funds to operate. Keywords: policy implementation, internet service, Kabupaten Malang   Ringkasan: Implementasi Kebijakan Permenkominfo No.19/12/2010 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Dalam Rangka Layanan Internet Kecamatan ( Studi tentang mobile pusat layanan internet kecamatan di Kabupaten Malang). Penyediaan akses informasi khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, perintisan,  maupun wilayah terpencil merupakan solusi tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah serta mengurangi kesenjangan teknologi dan informasi. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan yang merupakan produk dari Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika No.19/12/2010 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan Program ini di Kabupaten Malang belum menjangkau pada wilayah perbatasan, terpencil, maupun pada wilayah tertinggal di Kabupaten Malang. Program ini belum dilengkapi Standart Operational Prosedur yang jelas, sehingga program ini tidak terkontrol, dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Dalam penerapannya Mobil program dari kementrian Komunikasi dan Informatika ini menetap pada satu tempat, dikarenakan dana operasional tidak cukup untuk beroperasi.   Kata kunci: implementasi kebijakan, internet kecamatan, Kabupaten Malang
Non-Governmental Organization As Control Function (Study at Malang Corruption Watch in Controlling Policy Implementation of School Operational Assistance in Malang City) Wicaksono, Pandu
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Non-Governmental Organization (NGO) Sebagai Kontrol Publik (Studi di Malang Corruption Watch dalam Mengawal Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang). Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dimulai pada Juli 2005 memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat target program pendidikan dasar 9 tahun. Di balik program BOS sebagai usaha dari pemerintah dalam mewujudkan program pendidikan 9 tahun, masih banyak penyimpangan yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Kelemahan pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan membutuhkan peran kontrol masyarakat untuk mengisi ruang tersebut. Dalam konteks Kota Malang, penyelewengan masih ditemui dalam implementasi kebijakan BOS. Oleh karena itu, peran NGO dibutuhkan dalam proses pengawasan ini. Malang Corruption Watch (MCW) adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam melakukan pengawasan kebijakan di bidang pendidikan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan peran dari MCW sebagai fasilitator, katalisator, dan negosiator di dalam proses pengawasan kebijakan BOS. Sedangkan, faktor pendukung dalam proses pengawasan kebijakan adalah kontribusi media massa dan dukungan publik.  Namun, ada beberapa kendala yang ditemukan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan eksistensinya, serta politicall will dari eksekutif dan legislatif yang masih sangat lemah di dalam mendukung proses ini.   Kata kunci: Kota Malang, Bantuan Operasional Sekolah, pengawasan, pendidikan   Abstract: Non-Governmental Organization as Control Function (Study at Malang Corruption Watch in Controlling Policy Implementation of School Operational Assistance in Malang City). Bantuan Operasional Sekolah (BOS), which began in July 2005, has a significant role in accelerating the achievement of 9-year compulsory education program. Behind the BOS program as the government's efforts in the compulsory 9 years, there are still many irregularities due to weak oversight of the government. The weakness of government in performing control functions require social control of the public. In the context of Malang City, violations are often found in the implementation of BOS. Therefore, NGOs in Malang expected to oversee the process. MCW is a civil society organization engaged in the monitoring of policy in the field of education. The results of this study illustrate the MCW role in monitoring policy implementation BOS is as facilitator, catalyst, as well as a negotiator. Public participation in the policy control pressure point in the study. Support from many parties, including the mass media to be one contributing factor in this process. However, a number of weaknesses in the oversight of this. Firstly, the problem of limited human resources and consistency. Secondly, the political will of the executive and legislature are very weak in carrying out each task anyway. Both then performed oversight and hold these policies.   Keywords: Malang City, Bantuan Operasional Sekolah, controlling, education
Policy Implementation of Revitalitation in Supporting the Management Market of Traditional Market (Study at Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo) Nirmolo, Rissandi Satyo
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Implementasi Kebijakan revitalisasi dalam Mendukung Pasar Manajemen traditionl Market (Studi di Dinas Pasar di Kabupaten  Sidoarjo). Manusia ,seperti yang terlihat dari sisi sejarah, telah akrab dengan aktivitas perdagangan sebagai kebutuhan mereka, karena mereka telah mengakui peradaban. Dalam kegiatan perdagangan, kehadiran pasar adalah salah satu hal yang paling penting. Ini adalah tempat untuk menampung kegiatan tersebut ,sehingga pasar merupakan salah satu indikator yang paling jelas dari kegiatan social ekonomi di wilayah tertentu. Pasar tradisional tidak hanya fungsi dan tempat pemasaran tetapi juga. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mencoba untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang fenomena tanpa mencari hubungan antara pengaruh dua variable atau lebih. Teknik data kualitatif Analisis model Spradley dalam seluruh proses penelitian terdiri dari: pengamatan deskriptif , Analisis domain, pengamatan terfokus, Analisis taksonomi, pengamatan terpilih, Analisis komponen makna dan berakhir dengan analisis tema. Kata kunci : pasar tradisional dan pemenrintah daerah   Abstrak: Policy Implementation of Revitalitation in Supporting the Management Market of Traditionl Market (Study at Market Office in DistrictSidoarjo). Human, as viewed from historical sides, has been familiar with trading activities as their needs, since they have recognized civilization. In trading activities, the presence of market is one most necessary thing. It is a place to accommodate such activities, so market is one most obvious indicator of social economic activity in certain region. As other nations, Indonesian has been familiar with market, especially the traditional market. In this research the author uses  descriptive research Method with qualitative approach. descriptive research is type of research trying to describe or giving overview about a phenomenon without looking for relationship between influence of two variables or more.Technique of qualitative data Analysis by Spradley model in the whole process of research consist of:  descriptive observation, domain Analysis,  focused observation, taxonomy Analysis, selected observation,  componential Analysis and ended with theme analysis.   Keywords: traditional market, local government
PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR UMBULAN KABUPATEN PASURUAN DALAM PEMENUHAN PELAYANAN AIR MINUM (Studi tentang Peran UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dalam Pemanfaatan Air Umbulan di Kabupaten Pasuruan) Sari, Ony Nurtika
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Umbulan Use in Spring Meeting of Water Services (Study on Role of UPT (Technical Execution Unit) in Water Utilization Umbulan in Pasuruan) The pattern of the government remains aligned with the Private Water utilization Umbulan. This is because the number of agencies involved led to a lack of coordination impressed, even though it is set in a regulation, all parties should be able to understand the roles and duties of each, the high funds expended for Umbulan projects, land acquisition, and the selling price agreement between the government and private . Results of the government by cooperating parties are an implementation effort Umbulan water utilization. However the results of these partnerships still require public participation which will be fed as a source of clean water fountain Umbulan. Keywords: Drinking water services, water utilization, compliance with drinking water services, the implementation of cooperationAbstrak: Pemanfaatan Sumber Mata Air Umbulan Dalam Pemenuhan Pelayanan Air Minum (Study  Tentang Peran UPT (Unit Pelaksanan Tekhnik) Dalam Pemanfaatan Air Umbulan di Kabupaten Pasuruan) Pola Pemerintah dengan Swasta masih belum sejajar dalam pemanfaatan Air Umbulan. Hal ini dikarenakan banyaknya instansi yang terlibat menyebabkan terkesan kurangnya koordinasi, padahal sudah diatur dalam suatu regulasi, semestinya semua pihak dapat memahami peran dan tugasnya masing-masing, tingginya dana yang dikeluarkan untuk proyek umbulan, pembebasan lahan, dan kesepakatan harga jual antara pemerintah dan swasta. Hasil yang dilakukan pemerintah oleh pihak-pihak yang berkerjasama merupakan suatu upaya pelaksanaan pemanfaatan Air Umbulan. Namun hasil-hasil kemitraan tersebut masih membutuhkan peran serta masyarakat sebagai yang nantinya akan dialiri sumber air bersih Mata Air Umbulan.   Katakunci: Pelayanan air minum, pemanfaatan air bersih, pemenuhan pelayanan air minum, pelaksanaan kerjasama.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue