cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2014)" : 30 Documents clear
Environmental Impact Assessment As The Required Document In Achieving Sustainable Development (Study Case in Term of Achieving Agreement of Brawijaya University Educational Hospital) Aeni, Zahratul
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.875 KB)

Abstract

Abstrak:  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Dokumen Wajib dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai bentuk terhadap upaya perbaikan kualitas kehidupan manusia berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, kebutuhan akan pelaksaanaan peraturan berkenaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diutamakan. Sebagai kebutuhan dalam upaya pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan, telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa izin lingkungan merupakan syarat untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan pada semua sektor, termasuk kegiatan pembangunan sarana kesehatan. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir dalam upaya pengembangan sarana kesehatan dalam dunia pendidikan di bidang penelitian dan pengembangan. Prakiraan dampak dari kegiatan pembangunan rumah sakit berdasar pada AMDAL, membawa berbagai tanggapan dari masyarakat terkena dampak. Menurut survei, terdapat masyarakat sekitar area pembangunan yang menyatakan persetujuan maupun penolakan. AMDAL sebagai produk para ahli diharapkan  mampu mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat terkena dampak terhadap segala proses pembangunan. Kata Kunci: Analisis Dampak Lingkungan, Rumah Sakit Universitas BrawijayaAbstract: Environmental Impact Assessment (EIA) as the Required Document in Achieving Sustainable Development. To support the implementation of the quality of human life as one of the efforts towards the achievement sustainable development, implementing protection policies and environmental management must be prioritised. The need for policies in management and protection of the environment contained on Environmental Protection and Management Law, explained the environmental permit used to  issuing permits of activities/bussiness in all sectors, including health facilities. Brawijaya University Educational Hospital presence to support the fulfillment of societies live and in addition, specifically as a means of developing the medical field in the activities of education, research and development. Estimating the impacts of development, trough EIA,  brings wide range responses from affected communities. From the results  of survey showed there  are people in surrounding of the construction place who is agree and disagree and EIA as a product of experts considered can be represent desires and needs of affected communities as a legal product. Keywords: Environmental Impact Assessment, Brawijaya University Educational Hospital
Akuntabilitas Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement (Studi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri) Pratiwi, Qori Lusi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.329 KB)

Abstract

Abstract: Accountability on Government Procurement of Goods And Services through E-Procurement System (Studies in LPSE Kabupaten Kediri). This study begining from administrative accountability and proffesional accountability on government procurement goods and sevices trought e-procurement system. Based from Inpres No.01 of 2013 about act againts corruption have to do goods and services procurement used electronic system for 100% procurement on minitry and local governmant. For example is LPSE Kabupaten Kediri whom practiced e-procurement system since 2011 and the result is administrative accountability and proffesional accountability are not maximally applied yet because we can be found inhibitors factor, there is no direct meeting between admin and partners, limit network capacity, and employee who expert IT.   Keywords: proffesional accountability, administrative accountability, E-Procurement, LPSE Abstrak: Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri). Penelitian ini berawal dari pentingnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem elektronik (e-procurement). Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan sistem elektronik (E-Procurement) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Salah satunya yaitu LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri yang sudah menerapkan sistem e-procurement sejak 2011 dan hasilnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional LPSE Kabupaten Kediri belum sepenuhnya akuntabel karena masih ditemukan faktor penghambat yaitu tidak ada pertemuan langsung antara admin dan rekanan, kapasitas jaringan yang terbatas dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang IT.   Kata kunci : akuntabilitas profesional, akuntabilitas administratif, E-Procurement, LPSE
Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu (Studi Pada Kantor Pelayanan Terpadu Lumajang) Shafiah, Septiani Agustina
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.915 KB)

Abstract

Abstract: Influence of the ability and motivation of employee performance in Integrated Services Office (Case Studies in Integrated Services Office of Lumajang Regency). The purpose of this study was to determine the effect on employee performance capabilities, the influence of motivation on employed performance, and the influence of ability and motivation on employee performance the staff of the Integrated Services of Lumajang Regency.  Based on the calculation results of multiple linear regression analysis that has been done showing the ability of the model to explain the influence of independent variables on the dependent variable is large, it can be seen in the value of Adj. R. Square (R2) is equal to 0.714. The results of the F test and t-test can be seen that the partial and concurrent variable abilities and motivation, the result is a significant effect on performance the staff of the Integrated Services of Lumajang Regency (Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang). Based on the results of the regression coefficient (b) each motivation variable has dominant effect on the performance of the staff  in the Integrated Services of Lumajang. That is because the regression coefficient (Standardized Coenffucients Beta) Based on motivation variable has the greatest value when compared with variable capability that is equal to 74.1%.   Keywords: The ability, Motivation and Employee Performance. Abstrak: Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu (Studi Pada Kantor Pelayanan Terpadu Lumajang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan terhadap kinerja pegawai, pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai, dan pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent adalah besar, hal tersebut dapat dilihat pada nilai Adj. R. Square (R2) yaitu sebesar 0,714. Hasil uji F dan uji t dapat diketahui bahwa secara parsial dan simultan variabel kemampuan dan motivasi, berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Lumajang. Berdasarkan hasil koefisien regresi (b) masing-masing variabel motivasi mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Lumajang. Hal tersebut dikarenakan koefisien regresi (Standardized Coeffucients Beta) pada variabel motivasi mempunyai nilai terbesar jika dibandingkan dengan variabel kemampuan yaitu sebesar 74,1%.   Kata Kunci : Kemampuan, Motivasi dan Kinerja Pegawai
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan) Huda, Mustanul Sania
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.283 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of Law No 8 of 2012 (Study about women representation in politic of Magetan Regency). Participation of women in law and government is still very low, though Constitution of 1945, in article 27, paragraph 1 put women and men in the same position which stated that all citizens are equal in law and government and shall abide law and government without exception. Gender equality also demands increasingly intensified so that the government passed Law No. 8 of 2012 that some chapters set 30% woman representation. The results of the research in Magetan political parties, the Election Commission Magetan, and society shows that implementation have but not maximal. Political parties still exist which do not meet the 30% quota of women's representation and placement of women was limited to meet the quota that has not received the strategic position. Supported by the condition of the people who still put men in a main position and quality, not anymore sex. This needs to be pursued further attention through political education and gender education to the party and the community through community empowerment programs.   Keywords: Gender Equality, Woman Representation, Policy Implementation   Abstrak: Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan). Partisipasi perempuan dalam bidang hukum dan pemerintahan masih sangat rendah, padahal UUD 1945, pasal 27 ayat 1 sudah memposisikan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tuntutan kesetaraan gender juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang beberapa pasalnya mengatur 30% keterwakilan perempuan. Hasil penelitian di Kabupaten Magetan terhadap Partai politik, KPUD Kabupaten Magetan, dan masyarakatnya menunjukkan bahwa sudah diimplementasikan akan tetapi belum maksimal. Partai politik masih ada yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan serta penempatan perempuan hanya sebatas memenuhi kuota sehingga belum mendapatkan posisi strategis. Didukung dengan kondisi masyarakat yang masih menempatkan laki-laki pada posisi utama dan mengedapankan kualitas, bukan lagi jenis kelamin. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih diupayakan lagi melalui pendidikan politik dan pendidikan gender terhadap partai dan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.   Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Keterwakilan Perempuan, Implementasi Kebijakan
Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro) Nurchana, Arindra Rossita Arum
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.389 KB)

Abstract

Abstract: The Effectiveness of E-Procurement on Supplying Services/Goods (A Case Study of E-Procurement Application of Supplying Services/Goods in Bojonegoro). This study is based on the aim of its, that is to understand and to analyze how far the gaining goals of e-procurement application in supplying services/goods in Bojonegoro. In this study, the writer used qualitative approach by using descriptive methodology. The result of this study revealed that e-procurement application in supplying services/goods was less and had not gained the goals yet. The result supported by decreasing of the perfect effort competition. It was found the indication of skullduggery and causing less of the effectiveness in the implementation of e-procurement system in Bojonegoro. Thus, to minimize its indication, it should have intensive monitoring from the society and self-supporting institution like ICW (Indonesia Corruption Watch), so that  the goals of e-procurement system works well. Keywords: E-Procurement, Procurement, Efectiveness   Abstrak: Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa yang diterapkan oleh Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum dicapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan adanya indikasi peluang “main mata”. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan e-procurement. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya indikasi peluang “main mata” tersebut, diperlukan pengawasan yang intensif dari masyarakat dan juga LSM seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), sehingga tujuan sistem e-procurement dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurigaan. Kata Kunci: E-procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Efektivitas
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan dalam Pelayanan Pubik di Era Otonomi Daerah ( Studi di Kelurahan Gadang Kota Malang ) Hanim, Lutfiah
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.789 KB)

Abstract

Abstract: Urban Village Government Officials Performances Affecting Factors of Public Service in the Era of Regional Autonomy (Studies in Kelurahan Gadang, Malang). Regional autonomy in Indonesia has been going on for more than a decade, during that regional governments are given the authority/power to set up and manage things related to their interest areas/areas of society itself. In this reform era, government performance are under the spotlight of society, ranging from the highest level of government down to the lowest levels of government, namely Kelurahan/urban village. The purpose of this study is to describe and analyze the performance of urban village government officials in the public service in the era of regional autonomy and what factors than can be supporting and inhibiting the urban village government performance. The study was conducted by distributing questionnaires contained a number of questions related to the 8 indicators of the performance of both officials and the public. The questionnaire is processed using descriptive quantitative method by using a single frequency table. The results of this study shows that the performance of urban village government officials supporting factors are organizational structure, then professionalism is the inhibiting factors that detained the urban village government officials performance of public services in the regional autonomy era. Keywords : regional autonomy, urban village, performance, public service Abstrak : Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah (Studi di Kelurahan Gadang Kota Malang). Otonomi Daerah di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, selama itulah Pemerintah Daerah diberikan wewenang/kekuasaan pada suatu mengatur dan mengelola hal – hal terkait kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai ke tingkatan terendah yaitu pemerintah Kelurahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja aparat pemerintah kelurahan dalam pelayanan publik di era otonomi daerah dan faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner berisi sejumlah pertanyaan terkait 8 indikator kinerja baik kepada aparat dan masyarakat. Kuesioner diolah menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi tunggal. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang menjadi pendukung kinerja aparat kelurahan ini adalah struktur organisasinya, kemudian faktor profesionalisme pegawai menjadi faktor yang menghambat kinerja aparat pemerintah kelurahan dalam pelayanan publik di era otonomi daerah. Kata kunci: otonomi daerah, kelurahan, kinerja, pelayanan publik 
Reformasi Administrasi Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu ( Studi pada Disperindag dan Dispendukcapil Kota Malang ) Puspitasari, Dian
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.716 KB)

Abstract

Abstrak: The Reform of Public Services Administration at The Office of Integrated Service (studies on the reform of public service administration in the Department of Industry and Trade, and the Department of Civil Registration Malang city). Every citizen requires public services efficiently and effectively to complaints and responsive citizens. In Indonesian public service is still an issue that is still ongoing improvements. So to improve public services necessary administrative reform public services. Office of  integrated services reform public services. Location research in the reform of public service administration in the Department of Industry and Trade, and the Department of Civil Registration. The purpose of this research study to describe and analyze the shape of the administrative reform of public services that occurred on the reform of public service administration in the Department of Industry and Trade, and the Department of Civil Registration. Methods this study uses descriptive qualitative research method. The results showed that the reform  carried out by streamlining its organizational structure, reform strategies using core strategy and customers, the reform still have some barriers caused by the lack of most human resources who have quality and quantity, and  the low participation of  the community. Keywords : reformation, administration, public serviceAbstrak: REFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU (Studi Pada Disperindag dan Dispendukcapil Kota Malang). Setiap warga Negara memerlukan pelayanan publik yang efisien dan efektif serta responsif  terhadap keluhan warganya. Di Indonesia pelayanan publik masih menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih terus dilakukan perbaikan. Memperbaiki pelayanan publik diperlukan reformasi administrasi pelayanan publik. Kantor Pelayanan Terpadu Kota Malang untuk meningkatkan pelayanan diperlukan reformasi pelayanan publik. Lokasi penelitian pada Disperindag dan Dispendukcapil Kota Malang. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk reformasi administrasi pelayanan publik yang terjadi pada Disperindag dan Dispendukcapil Kantor Pelayanan Terpadu Kota Malang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  reformasi dilakukan dengan merampingkan struktur organisasinya, strategi reformasi menggunakan strategi inti dan pelanggan, reformasi masih memiliki beberapa hambatan disebabkan paling banyak oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas, dan rendahnya partisipasi dari masyarakat. Kata kunci: Reformasi, Administrasi, Pelayanan Publik
Pengembangan Pelabuhan Perikanan dalam Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir (Studi Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan)) Rahmawati, Wenny
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.556 KB)

Abstract

Abstract: The Development of Fishing Port for The Coastal Community Worker Absorption Plan (Study of Brondong Nusantara Fishing Port in Kabupaten Lamongan). Brondong Nusantara Fishing Port is playing strategic roles to improve the welfare of coastal community at Brondong region and around, one role is the absorption of workers. The objectives of research are to describe and to analyze the development of Brondong Nusantara Fishing Port for the coastal community worker absorption plan, and also to understand the factors supporting and constraining Research type is qualitative descriptive. Result of research indicates that the development of  Brondong Nusantara Fishing Port involves two kinds of development which are physical and non-physical. This part is called as development area. Indeed, the development area is supported by the facilities supporting the captured fishery ventures and also by the forthcoming business units or industries. The reliable facilities and industries will truly empower the absorption of workers. but the development Brondong Nusantara Fishing Port not distrub the surrounding water conditions, it shall be eqquipped with EIA (Enviromental Impact Assessment).   Keywords: development,  Brondong nusantara fishing port  Abstrak: Pengembangan Pelabuhan Perikanan Dalam Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir (Studi pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan). Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memilki peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Brondong dan sekitarnya, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisa pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam rencana penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir serta untuk mengetahui faktor pendukung dan pengahambatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meliputi dua jenis pengembangan yaitu pengembangan fisik dan pengembangan nonfisik. Di Area pengembangan selain didukung dengan fasilitas–fasilitas yang memadai juga akan dibangun unit–unit usaha maupu dalam bentuk industri. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan beroperasinya industri, maka akan ada penyerapan tenaga kerja didalamnya. Namun agar pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak menganggu kondisi perairan sekitar, maka wajib dilengkapi dengan AMDAL.   Kata kunci: pengembangan, pelabuhan perikanan nusantara Brondong
Efektivitas Penerapan B-DiSo (Banyuwangi Digital Society) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Bidang Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi) Arinda, Prilly Resa
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.673 KB)

Abstract

Abstract: Effectiveness of B-DiSo (Banyuwangi Digital Society) Implementation in Improving Quality of Education Service (Studies in Dinas Pendidikan Banyuwangi). The development of information and communication technology have a positive impact on the course of government and help the bureaucrats to maximize their duties as public officials. These conditions make Local Government of Banyuwangi produced a regional innovation program themed B-DiSo (Banyuwangi Digital Society). The results of the study indicate that the application of B-DiSo policy taken by Local Government of Banyuwangi is inappropriate policies. It is seen from the application of the SIAP online in Banyuwangi which has not reached the optimal point. The policy implementers less sensitive and less knowing that the majority of people in Kabupaten Banyuwangi can not use digital-based service system, so that only a small percentage of people are able to use information and communication technologies that can benefit from this policy. That which led the development of information and communication technololgy in Banyuwangi has not reached in effectiveness nowadays. Keywords: effectiveness, implementation SIAP (Education Information System Application) online Abstrak: Efektivitas Penerapan B-DiSo (Banyuwangi Digital Society) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Bidang Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif terhadap berlangsungnya pemerintahan dan membantu para birokrat untuk memaksimalkan tugasnya sebagai pejabat publik. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghasilkan suatu program inovasi daerah bertemakan B-DiSo (Banyuwangi Digital Society). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan B-DiSo yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan kebijakan yang kurang tepat. Hal tersebut terlihat dari penerapan SIAP online di Kabupaten Banyuwangi yang belum mencapai titik optimal. Pihak pelaksana kebijakan kurang peka dan kurang mengetahui bahwa mayoritas keadaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi belum bisa menggunakan sistem pelayanan yang berbasis digital, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang bisa merasakan manfaat dari kebijakan ini. Hal tersebut yang menyebabkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Banyuwangi belum mencapai efektivitasnya sampai saat ini. Kata kunci: efektivitas, penerapan SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) online
Pelaksanaan Program Inovasi SAMSAT Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak (Studi pada SAMSAT Corner Kota Malang) Fitranti, Pramita Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.161 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of  Program Innovation SAMSAT Corner in Order to Increase Taxpayer Services (Study at SAMSAT Corner Malang), The quality service necessary to implement changes in the public service, one of the efforts is to improve the system and service procedures through a variety of programs  innovation to the public oriented. Bureaucratic institutions SAMSAT Office is a form of cooperation between the three institutions, Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja who has published Program service innovation to the public oriented, especially to the taxpayer that SAMSAT Corner innovation program that has the goal to provide better service in accordance with the wishes of the people the existence of services that are transparent, accountable, fast, precise, effective and efficient, and easier for the taxpayer in tax payments. The implementation of the program innovation SAMSAT Corner accordance with the Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 about public service guidelines, which describes the standards in the public service. In addition the implementation of the program  innovation SAMSAT Corner assessed not only can improve service to taxpayers, but also improve resource revenue (PAD) in regional development. As for public sector innovation needs to be developed further, especially in the provision of services in accordance with the demands of society. Keywords: innovation, implementation program SAMSAT Corner   Abstrak: Pelaksanaan Program Inovasi SAMSAT Corner dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak (Studi pada SAMSAT Corner Kota Malang), Mewujudkan pelayanan yang berkualitas diperlukan adanya perubahan dalam melaksanakan pelayanan publik, salah satu upayanya adalah dengan memperbaiki sistem dan prosedur layanan melalui berbagai macam program inovasi yang berorientasi kepada masyarakat. Lembaga birokrasi Kantor Bersama SAMSAT merupakan bentuk dari kerjasama antara tiga instansi yakni Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja yang telah menerbitkan program layanan inovasi yang berorientasi kepada masyarakat, khususnya kepada Wajib Pajak yaitu Program inovasi SAMSAT Corner yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik yang sesuai dengan keinginan masyarakat adanya pelayanan yang transparan, akuntabel , cepat , tepat, efektif dan efisien serta mempermudah para Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. Pelaksanaan program inovasi SAMSAT Corner sesuai dengan Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman pelayanan publik yang isinya menjelaskan tentang standar dalam pelayanan publik. Selain itu pelaksanaan program inovasi SAMSAT Corner dinilai tidak hanya dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, namun juga meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan daerah. Adapun inovasi sektor publik perlu untuk dikembangkan lagi terutama didalam pemberian pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.   Kata kunci: inovasi, pelaksanaan program SAMSAT Corner

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue